CSR melalui Community Development


CSR MELALUI COMMUNITY DEVELOPMENT

(Artikel ini telah dimuat di Harian SUARA KARYA, Edisi Rabu, 7 Nopember 2007, Rubrik “Opini”)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Pada saat ini hampir semua perusahaan telah memiliki unit yang bertugas memberdayakan masyarakat sekitar yang sering disebut community development center. Badan usaha milik negara (BUMN) juga memiliki Unit khusus yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang sebelumnya populer dengan sebutan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Sejarah telah mencatat bahwa usaha kecil ternyata lebih tahan banting dan memiliki daya saing tinggi (survive) dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan para konglomerat. Itu terbukti saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di mana pengusaha kecil bahkan berkembang pesat.

Keberhasilan program community development sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional. Mengingat pentingnya peran program community development dalam mengembangkan usaha kecil (termasuk koperasi), maka upaya untuk meningkatkan peran program community development center perlu terus kita dukung. Berbagai kelemahan yang masih ada perlu diperbaiki, dan kendala yang muncul perlu dicarikan alternatif solusinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam praktik ternyata program community development center masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain, pertama, penerima dana program kemitraan (pengusaha kecil) sebagian tidak tepat sasaran, yaitu tidak termasuk kategori pengusaha kecil, karena omzet setahun sudah melebihi Rp 1 miliar. Selain itu masih banyak pengusaha yang sudah mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan (bankable) atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari perusahaan lain.

Kedua, tingkat kemacetan kredit (dana bergulir) yang diberikan kepada usaha kecil ternyata masih cukup tinggi. Ketiga, dana yang bergulir ternyata tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, namun sebagian untuk keperluan konsumtif atau investasi, misalnya beli kendaraan dan tanah. Keempat, masih ada anggapan dari pihak penerima dana bergulir (para pengusaha kecil) bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan.

Berbagai kendala tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Perusahaan yang memberikan dana bergulir perlu melakukan penelitian (survey) kepada calon penerima dana secara teliti dan konsisten agar penyalurannya dapat tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan survei perlu menerapkan asas kepercayaan (trust), asas kehati-hatian (prudential), dalam hal ini perlu diperhatikan prospek usaha serta kebutuhan dana aktual dari calon penerima dana.

Hal yang tidak kalah penting adalah perlu dilakukan koordinasi yang baik antarperusahaan pemberi dana program kemitraan, untuk menghindarkan adanya pengusaha kecil yang menerima dana bergulir ganda (double) dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan pemberi dana bergulir perlu melakukan pembinaan secara periodik terutama aspek manajerial, sehingga dana yang diberikan betul-betul dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, bukan untuk keperluan konsumtif. Hal itu perlu disosialisasikan kepada para penerima dana secara terus menerus, termasuk menjelaskan bahwa dana tersebut harus dikembalikan (bukan hibah).

Kementerian BUMN telah menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Dana dari program kemitraan ini diambilkan dari penyisihan 1-3 persen laba bersih yang diperoleh BUMN. Kita berharap agar kebijakan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN berdomisili.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/ 2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan antara lain diatur mengenai pembentukan Unit PKBL yang merupakan bagian dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Fungsi PKBL adalah melakukan pembinaan berupa evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, dan fungsi administrasi dan keuangan. Masalah koordinasi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir b keputusan Menteri BUMN tersebut, minimal dalam bentuk menyampaikan daftar calon mitra binaan yang akan diberikan dana pinjaman kepada BUMN koordinator untuk menghindari duplikasi pinjaman.

Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, total dana PKBL dari BUMN yang dikucurkan ke mitra binaan pada tahun 2004 yang lalu mencapai Rp 900 miliar. Dari total dana yang dikucurkan tersebut, tingkat kemacetan mencapai sekitar 24 persen. Itu antara lain karena adanya anggapan dana itu sebagai hibah yang tidak perlu dikembalikan.

Dana PKBL yang dikelola oleh seluruh BUMN tahun 2005 lebih dari Rp 1 triliun, karenanya Kementerian BUMN perlu mengatur pengelolaan dananya. Apabila dipandang perlu Kementerian BUMN dapat membentuk suatu badan khusus yang mengatur masalah dana PKBL secara sentralisasi dan dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas publik. Selain itu Kementerian BUMN perlu bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya Kantor Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku pihak yang berwenang melakukan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan koperasi.

Apabila dana program community development di sektor perusahaan swasta/multi nasional dapat dikelola secara optimal, maka keberadaan community development akan dapat menjangkau pengusaha kecil (mitra binaan) secara lebih luas, sehingga multiplier effect-nya dapat dinikmati secara nasional. Sudah saatnya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap publik, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sustainable company. Akhirnya semoga program community development di berbagai perusahaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan sehingga CSR sebagai salah satu implementasi good corporate governance dapat segera terwujud.***

Penulis bekerja sebagai Internal auditor sebuah BUMN,
dosen beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

One Response

  1. mohon bantuannya, saya berniat membuat skripsi dengan topik implementasi PKBL dan peran pemerintah di dalamnya. Hanya jurusan saya (Ilmu Pemerintahan) belum pernah ada yang buat penelitian tentang CSR atau PKBL. Mungkin Bapak punya hasil penelitian atau jurnal tentang PKBL? saya mohon bantuannya untuk dikirimkan pada email saya, saya ingin mengetahui indikator yang sebaiknya saya masukkan dalam model penelitian kerangka pemikiran serta membandingkan metoda penelitian dengan penelitian2 PKBL sebelumnya. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Hormat Saya, Akbar G.

    Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: