Komunikasi Komite Audit : Antara Harapan dan Kenyataan


KOMUNIKASI KOMITE AUDIT : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

(Artikel ini telah dimuat di Majalah MEDIA AKUNTANSI,

Edisi 27 / Juli – Agustus 2002, Hlm. 65 – 68, ISSN : 1410-0886)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Pendahuluan

Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang realtif baru. Perkembangan komite audit di negara kita, sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada BUMN tertentu pada tahun 1999. Selain itu anjuran dari BAPEPAM kepada perusahaan yang telah go public agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun 2000. 

Tulisan ini akan menyoroti seputar masalah komunikasi komite audit dengan pihak Dewan Komisaris, manajemen, internal auditor dan eksternal auditor. Selain itu juga membahas masalah kualifikasi anggota komite audit agar dapat berkomunikasi secara efektif, serta manfaat keberadaan komite audit bagi peningkatan kinerja perusahaan. 

 Pengertian

 

Menurut Arrens & Loebbecke  yang dimaksud dengan Komite  Audit adalah sebagai berikut :

         An audit  committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (Corporate Governance). Bahkan untuk menilai pelaksanaan good corporate governance di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian. Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek, Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan dan lain-lain. Ketentuan mengenai komite audit juga diatur dalam Surat edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000.

Komunikasi Komite Audit

Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani pemegang saham (share holder) dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan eksternal auditor. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan.

Pada saat ini komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, belum terjalin dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi komite audit dengan pihak yang berkepentingan yang berjalan dengan lancar, akan menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian.

Berikut ini dijelaskan komunikasi komite audit dengan berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1.      Komunikasi Komite Audit dengan Dewan Komisaris

Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan.  Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris. 

2.      Komunikasi Komite Audit dengan Manajemen

Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam trangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Pola hubungan (relationship) antara komite audit dengan manajemen menurut Ridley & Roth (1997) sebagai berikut :

 

 Members of management should attend audit committee meetings and be actively involved in   reporting on many of the matters discussed above. At the same time, the audit committee has the responsibility to view management’s assertions with a healthy skepticism and to look to the internal  and external auditors for perspective.

There may be occassions when the audit committee meets privately with members of management, such us to discuss the appointment or dismissal of internal or external auditors. And there should be occassions when the audit committee meets in executive session with no one else present. For example, to fulfill thir oversight role, the may want to have candid discussions about the quality of management.

Menurut the Institute of Internal Auditors Research Foundation  tanggungjawab komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif. Namun kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen  dalam rapat komite.Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggungjawabnya.

 3.      Komunikasi Komite Audit dengan Internal Auditor

Komunikasi internal auditor dengan komite audit antara lain diatur dalam Statement on Auditing Standard (SAS) No. 61, yaitu   disebutkan  8 (delapan) hal, sebagai berikut  :

a.    Pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan Laporan Keuangan bebas kesalahan material,

b.    seleksi kebijakan akuntansi,

c.    estimasi akuntansi,

d.    dampak adjustment hasil audit,

e.    pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama,

f.     ketidaksepakatan manajemen dan internal auditor,

g.      diskusi pilihan eksternal auditor,

h.      Masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan tak masuk akal dan batas waktu laporan tak masuk akal.

 4.      Komunikasi Komite Audit dengan Eksternal Auditor

Salah satu tanggungjawab komite audit adalah menilai (mereview) hasil laporan audit dari eksternal auditor. Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris dengan kompetensi yang dimililiki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing No. 380 diatur mengenai komunikasi antara Akuntan Publik (Eksternal Auditor) dengan komite audit. Komunikasi antara Komite Audit dengan Eksternal Auditor dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain  :            

1).   Tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.                      

2).   Kebijakan akuntansi signifikan.           

3).   Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi.           

4).   Penyesuaian audit signifikan.           

5).   Informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.           

6).   Ketidaksepakatan dengan manajemen.           

7).   Konsultansi dengan Akuntan lain.           

 8).   Isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan Auditor.

 9).   Kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

 Kualifikasi Anggota  Komite Audit

Agar komunikasi Komite Audit dengan berbagai pihak tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka anggota komite audit perlu memiliki kemampuan yang cukup qualified.

Kualifikasi anggota (personal qualifications) komite audit menurut The Treadway Commission sebagai berikut :

·        Independen ( independence)

·        Memahami aktivitas bisnis (broad business knowledge)

·        Memiliki kemampuan komunikasi (communication skills), natural curiosity dan healthy skepticism.

·        Vigilance.

Menurut Hiro Tugiman (1996) Anggota komite audit disamping harus ahli di bidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisa laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem dan pengendalian perusahaan, serta tanggap terhadap segala perkembangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) jumlah anggota (size) dari komite audit berdasarkan hasil survey terhadap perusahaan yang memiliki komite audit ternyata sekitar 90 % memiliki komite audit dengan jumlah 3 sampai dengan 5 anggota. Pada umumnya , sebagian besar  komite audit tersebut   memiliki anggota yang berpengalaman dan mempunyai judgment tentang  bisnis (perusahaan) dengan baik.       

Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dinyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu satu orang anggota komisaris sekaligus sebagai ketua komite audit dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan. Selanjutnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit susuai pasal 5 SK tersebut adalah :

1.      memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal,

2.      tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, misalnya mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat BUMN yang bersangkutan, mempunyai kaitan dengan rekanan BUMN yang bersangkutan,

3.      mampu berkomunikasi secara efektif.

Mengingat saat ini sedang maraknya upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka untuk menghindari adanya KKN maka anggota komite audit dipilih  orang yang independen yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak ada conflict of interest  dengan perusahaan. Selain itu keanggotaan komite audit perlu dibatasi masa tugasnya, misalnya hanya boleh menjadi anggota komite audit suatu perusahaan maksimal dua periode (dua tahun) saja atau hanya dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.

Efektivitas Komite Audit

Walaupun  komite audit telah diakui keberadaannya di hampir semua perusahaan di negara maju, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Sementara belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal ini, Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Sommer, banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya (Makalah Manao, 1997).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit telah dilakukan oleh kalbers & Fogarty. Hasil penelitian tersebut antara lain mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu : Kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, Kerjasama manajemen dan kualitas  atau kompetensi personil dari komite audit.

Dalam Makalah Herwidayatmo (2000), antara lain dinyatakan bahwa pada September 1998, Arthur Levitt,Chairman the US Securities Excange Commission (SEC), mengumumkan seperangkat inisiatif  (The Levitt Initiatives) yang meliputi bermacam subjek dan proposal peraturan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan akuntansi sehingga diharapkan akan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan. Aspek terpenting dari The Levitt Initiatives adalah perlunya meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan karena komite audit yang berkualitas, mempunyai komitmen, independen dan kritis akan menjadi pelindung paling handal bagi kepentingan publik. Sebagai tindak lanjut dari The Levitt Initiatives, dibentuklah The Blue Ribbon Committee on Improving The Effectiveness of Corporate Audit Committees. Pada Februari 1999, SEC menyetujui peraturan terbaru tentang komite audit yang hampir semuanya diadaptasi dari rekomendasi The Blue Ribbon Committee.

Manfaat Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman  (1995) manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain   :

a.      Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan. b.      Bagi eksternal auditor,  keberadaan  komite  audit  sangat   diperlukan   sebagai   forum  atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada obyek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit. Makalah Zaki Baridwan (2000), antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka mengawasi kebijakan direksi, dengan bantuan komite audit, komisaris dapat melakukan berbagai kegiatan pengawasan yang meliputi berbagai hal termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan dalam keputusan rapat direksi serta penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi tersebut. Selain itu komite audit berfungsi membantu komisaris, terutama untuk melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris . Komite audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan saran-saran peningkatan efektivitas SPI untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan .

Peranan komite audit cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek

pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaannya lebih

transparan dan terbuka (open), sehingga prinsip good corporate governance dapat lebih diterapkan dengan

baik. Selain itu apabila perusahaan tersebut telah go publik, maka minat para investor  untuk membeli

sahamnya lebih besar dari pada perusahaan  yang tidak memiliki komite audit.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang komite audit tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Komite audit pada saat ini telah diterima sebagai bagian dari salah satu aspek penerapan good corporate governance.

2.      Komite audit mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.

3.      Peran komite audit agar lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

4.      Komunikasi antara komite audit dengan internal auditor, eksternal auditor serta manajemen perusahaan perlu lebih diintensifkan lagi, sehingga permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi perusahaan dapat ditindaklanjuti serta dapat dicarikan solusi yang cepat dan tepat.

5.      Pemerintah termasuk Menteri Negara BUMN dan BAPEPAM agar mendorong kepada perusahaan-perusahaan untuk membentuk komite audit sebagai salah satu penerapan good corporate governance. ***

Referensi

Apostolou, Barbara & Jeffords, Raymond : Working With The Audit Committee, 1990. 

Arens, Alvin A. & Loebbecke, James K., Auditing : An Integrated Approach,  Prentice Hall International, 1993. 

Baridwan, Zaki, ”Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IVJakarta, 6-7 September 2000. 

Herwidayatmo, “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 7 September 2000. 

Hoesada, Jan : ”Cetak Biru Organisasi SPI Modern, Internal Asudit No. 1, 1996. 

Ikatan Akuntan Indonesia :  Standar Profesional Akuntan Publik : Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa dan Review per 1 Agustus 1994, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta. 

Kalbers, Lawrence P. & Forgathy, Timothy J.,”Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, Auditing A Journal of Practice & Theory, Vol. 12, No. 1, Spring, 1993. 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-133/M-MBU/1999  tanggal 8 Maret 1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.  

Manao, Hekinus, ”Efektivitas  Komite Audit Perusahaan : Peranan Independensi dan Kompetensi”, Seminar Pengembangan Audit Committee di lingkungan Perusahaan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, FK SPI BUMN/BUMD & IIA Indonesia Chapter, Jakarta, 5 Maret 1997. 

Ridley, Anthony J. & Roth, James, ”Are You Serving On a World-Class Audit Committee?”, The Journal of Corporate Governance, March / April  edition of The Corporate Board, 1997. 

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Improving Audit Committee Performance : Wort Works Best, A Research report prepared by Price Waterhouse, First Printing, 1993. 

Tugiman, Hiro, Komite Audit, Internal Audit No. 1, 1996.

%d bloggers like this: