Transparansi Laporan Keuangan Perusahaan sebagai Implementasi GCG Cegah Fraud


TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI

IMPLEMENTASI GCG CEGAH FRAUD

(Artikel ini telah dimuat di harian SUARA KARYA, Edisi Senin, 18 April 2005, Rubrik “Opini”)

Oleh :  Muh Arief Effendi

Dalam era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat dielakkan lagi. Apabila kondisi good governance dapat dicapai maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih (clean government) dan terbentuknya masyarakat sipil (civil society) serta tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bukan merupakan impian lagi. Oleh karena itu, tuntutan ditegakkannya good corporate governance (GCG) merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.  

Transparansi

Salah satu prinsip dari GCG adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Informasi penting di perusahaan yang perlu diketahui oleh publik, antara lain laporan keuangan perusahaan. Pada saat ini pemaparan laporan keuangan perusahaan tahunan (annual report) yang disampaikan kepada publik baru berjalan di perusahaan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES). Semakin tinggi tingkat keterbukaan atas laporan keuangan perusahaan maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  

Informasi Keuangan Tahunan

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 64 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dimaksudkan agar dapat tercipta transparansi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional serta peningkatan daya saing dunia usaha. Pada dasarnya menurut peraturan pemerintah ini, semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. Namun dengan pertimbangan kondisi manajemen dan administrasi perusahaan, terutama dalam kondisi dunia usaha saat ini, maka kewajiban tersebut hanya dikenakan kepada perusahaan-perusahaan dengan bentuk dan kriteria tertentu. Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, kewajiban berlaku bagi perusahaan yang berbentuk: Pertama, perseroan terbatas yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: merupakan perseroan terbuka; bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan utang, memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 50 miliar rupiah, dan merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit. Kedua, perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Ketiga, perusahaan perseroan (Persero), perusahaan umum (Perum), dan perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Perseroan terbatas yang diwajibkan adalah yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, yaitu perseroan yang mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi dan reksa dana.  

Annual Report Award

Pada tahun 2005 ini Kementerian BUMN bekerja sama dengan Dirjen Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta Bank Indonesia akan menyelenggarakan Annual Report Award dengan tema “Kualitas Keterbukaan Informasi pada Laporan Tahunan sebagai salah satu penerapan good corporate governance” yang dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan non-publik sebagai peserta.

Kriteria umum yang dipakai sebagai dasar penilaian, antara lain: Pertama, memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ketiga, informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan good corporate governance. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah atau pihak mana pun yang mengarah implementasi GCG dalam laporan keuangan tahunan perlu kita dukung bersama. Hal ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas publik terkait dengan transparansi laporan keuangan perusahaan.  

Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan dimungkinkan terjadinya praktik kecurangan (Fraudulent Financial Reporting) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan (fraud), menurut Theft Act (1968), berkaitan dengan berbagai macam pelanggaran, misalnya, kebohongan yang disengaja, pemalsuan dari accounts (falsifikasi), praktik korupsi dan penggelapan. Financial Fraud adalah manipulasi yang disengaja terhadap proses akuntansi dengan mensinkronkan keputusan-keputusan user mengenai informasi akuntansi dan manipulasi dilakukan untuk menimbulkan misrepresentasi.

Peran Auditor Independen 

Statement on Auditing Standard (SAS) No 54 tentang “The Auditor’s Responsibility to Detect & Report Error & Irregularities“, mengarahkan auditor untuk mengungkap adanya risiko fraud yang potensial. Auditor perlu menggunakan professional judgment dalam menetapkan kemungkinan kombinasi faktor-faktor risiko fraud yang signifikan. Bagi auditor, yang terpenting adalah mengetahui sinyal-sinyal peringatan (red flag) sehingga membantu auditor menetapkan risiko fraud yang ada. Selain itu auditor hendaknya lebih memahami dan menerapkan professional scepticisme. Menurut Sullivan (1993), terdapat 2 pendekatan dasar (basic approach) yang dapat digunakan oleh auditor untuk memperbaiki deteksi terhadap fraud. Pertama, Frontal Assault, yaitu penggunaan staf (man power) yang meningkat dan sampel yang semakin besar dan pengujian lebih terinci (detail test). Kedua, Approach from The Side, yaitu auditor perlu mengetahui lebih banyak sifat bisnis klien dan industri tempat bisnis tersebut beroperasi, sehingga auditor tidak dibodohi oleh kecurangan yang secara detail disimpan pada catatan keuangan (financial record). Pendekatan ini berkaitan dengan fakta bahwa fraud terjadi pada pembuatan false data atau dokumen dan umumnya disembunyikan dari auditor. Agar auditor lebih pintar dalam mendeteksi adanya fraud, maka perlu dilakukan training-training khusus, misalnya, tentang akuntansi forensik (forensic accounting) dan teknik audit investigasi. Transparansi laporan keuangan perusahaan merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dalam rangka akuntabilitas publik dan merupakan implementasi salah satu prinsip GCG. Semoga dengan pemberlakuan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan tersebut diharapkan dapat dihindarkan adanya praktik kecurangan (fraud) yang sangat merugikan semua pihak. Amin. ***

(Muh Arief Effendi, SE MSi Ak QIA bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN, staf pengajar tidak tetap di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta).

 

One Response

  1. assalammualikum, pak kalo boleh minta saran kebetulan saya sedang menuju skripsi. skrg mencari judul, saya berpendapat skrg ini semakin transparansi ditingkatkan namun mengapa fraud ataupun kecurangan justru semakin menjadi momok yg makin mungkin terjadi dimana-mana? dari dua hal tersebut (transparansi dan fraud) kira-kira judul seperti apa yang bisa saya ambil yah?\
    terima kasih dtunggu blsannya pak

    Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: