Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Keterbukaan Informasi


MENINGKATKAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI 

(Artikel ini telah dimuat di Buletin INTERNAL AUDIT, Edisi No.  2 Tahun 2006, yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern /FK SPI Pusat)

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA 

Dalam era informasi, masalah transparansi dan akuntabilitas sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saat ini menjadi perhatian publik adalah masalah keterbukaan & pengungkapan  (transparency & disclosure). Pada saat ini masyarakat / publik memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go publik. Para pemegang saham dan stakeholder lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat , seimbang dan kontinyu. Pengungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif, terutama yang terkait dengan aspek risk management. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya informasi yang salah (disinformasi) serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun stakeholders lainnya. Beberapa kasus yang terjadi di perbankan beberapa waktu yang lalu, antara lain adanya disinformasi yang disampaikan kepada publik. Informasi yang disampaikan kepada publik hanya yang baik-baik saja termasuk laporan keuangannya meskipun telah diaudit oleh eksternal auditor (Kantor Akuntan Publik), sehingga yang terjadi adalah banyak bank-bank yang bangkrut yang akhirnya terpaksa ditutup / dilikuidasi oleh Pemerintah, karena kelangsungan usahanya (going concern) tidak dapat dipertahankan. Kita masih ingat, pada saat itu banyak bank-bank  yang termasuk dalam kategori Bank Beku Operasi (BBO), Bank Dalam Likuidasi, maupun Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).

Keterbukaan informasi

Prinsip corporate governance tentang disclosure & transparency,  menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup skondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Menurut OECD terdapat empat hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu, pertama, Pengungkapan (disclosure) mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, informasi yang material tentang hasil keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara, Anggota Dewan Komisaris (board of directors) & eksekutif kunci (key executive) serta remunerasinya, Faktor-faktor resiko material yang dapat diperkirakan, Isu material yang berkaitan dengan pekerjaan dan stakeholders yang lain serta Struktur dan kebijakan tata kelola (governance structure & policy). Kedua, Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan finansial dan non finansial, dan audit yang bermutu tinggi. Ketiga, Audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen (eksternal auditor) agar memberikan keyakinan yang memadai dan obyektif atas  laporan keuangan (financial report) yang  disusun dan disajikan oleh manajemen. Keempat, Saluran penyebaran informasi (distribution information) harus memberikan akses yang wajar (fair), tepat waktu (timely) dengan biaya yang efisien (cost efficient) terhadap informasi yang relevan untuk para pemakai (user).Informasi terdiri dari informasi finansial dan non finansial. Informasi finansial yang biasanya dipublikasikan perusahaan kepada publik antara lain, meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi finansial yang utama terdapat pada Laporan Keuangan tahunan (annual report) dan Laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non finansial merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi finansial dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi non finansial difokuskan pada pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut. Terdapat empat tujuan utama pengungkapan informasi finansial dan non finansial, yaitu : pertama, menuju keterbukaan / transparansi dalam pemberian informasi yang lebih baik. Kedua, mendukung proses pembentukan GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder. Ketiga, menuntut kualitas manajemen perusahaan dan tenaga penunjang yang lebih professional. Keempat, eksternal auditor dituntut untuk lebih memahami tentang analisa strategi dan risiko perusahaan. 

Komite Keterbukaan Informasi

Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi. Pada saat ini belum banyak perusahaan yang memiliki Komite Keterbukaan Informasi (KKI), karena banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik Beberapa perusahaan yang telah go publik telah memiliki KKI atau disclosure committee. PT. Indosat pada tanggal 14 Juni 2004 telah membentuk Komite Keterbukaan Informasi. Tanggungjawab KKI adalah menelaah tingkat materialitas dari informasi serta menjamin pengungkapan informasi (information disclosure) dilakukan secara tepat waktu dan up to date. Tugas utama KKI adalah mengelola proses pengungkapan informasi dan melakukan review untuk memastikan kepatuhan (compliance) seluruh aspek penting serta menjaga agar pengungkapan informasi tersebut tidak menyesatkan (bias) bagi para pengambil keputusan. Beberapa waktu yang lalu PT. Telkom juga telah membentuk disclosure committee yang diketuai oleh Direktur Keuangan. Disclosure committee bertugas mengelola proses sertifikasi laporan keuangan dan menilai kecukupan informasi perusahaan yang akan diungkapkan kepada publik.  

E-reporting

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil berkembangnya  suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai Bursa Saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan dan up to date. Penyampaian informasi melalui e-reporting telah membantu percepatan keterbukaan informasi emiten secara lebih merata dan dapat menjangkau pemakai laporan yang lebih luas. Pada saat ini perusahaan swasta dan BUMN sudah banyak yang memiliki website sendiri. Kementerian BUMN, sebai instansi Pemerintah yang berwenang mengendalikan seluruh BUMN juga telah memiliki website yaitu bumn-ri.com atau bumn.go.id. Oleh karena itu diharapkan BUMN-BUMN selain menyampaikan laporan keuangan melalui website masing-masing, diharapkan juga menyampaikan laporannya melalui website Kementerian BUMN tersebut, terutama laporan tahunan (annual report) BUMN, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh otoritas Bursa (Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) maupun Kementerian BUMN dalam rangka penyampaian informasi perusahan sebagai akuntabilitas publik perlu kita dukung bersama. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan yang menyadari arti pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu implementasi prinsip-prinsip GCG. *** 

Penulis bekerja sebagai Senior Auditor Operasional PT. Krakatau Steel serta Staf Pengajar tidak tetap pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & FE Universitas Mercu Buana).

 

%d bloggers like this: