Pemberdayaan Komite Sekolah

PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH 

(Artikel opini ini telah dimuat di Harian RADAR BANTEN, edisi hari Jum’at tanggal 18 Januari 2008, pada Rubrik ”Wacana Publik”). 

Oleh : Muh. Arief Effendi

Akhir-akhir ini Komite Sekolah banyak mendapatkan sorotan. Hal ini wajar, sebab peran Komite Sekolah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diketahui, Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sesuai SK, Komite Sekolah tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.  Komite ini merupakan sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Selain itu, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 56 dan Pasal 66 telah secara eksplisit menyebutkan keberadaan Komite Sekolah. Sebelum dibentuk Komite Sekolah, kita mengenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan  Persatuan Orang tua Murid & Guru (POMG).

Komite Sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Angggota Komite  juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Anggota Komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART.  

Dalam pengamatan penulis, saat ini masih banyak Komite yang belum memiliki AD/ART. Sebagian besar peran Komite masih terbatas pada pengumpulan dana untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Sekolah. Masih sedikit Komite yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama mutu lulusannya termasuk mutu proses belajar mengajar. Selain itu masih terdapat kehadiran Komite hanya sebagai pelengkap saja atau sekedar memenuhi aspek formalitas legal sesuai SK Mendiknas.  

Tujuan & Fungsi

Tujuan pembentukan Komite untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Komite  memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite juga berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Fungsi lainnya adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Komite memiliki 4 (empat) peran yang sangat penting yaitu sebagai pemberi masukan / Badan Pertimbangan (Advisory Agency), pendorong (motivator) atau Badan Pendukung (Supporting Agency),  Badan Pengawas / Pengontrol (Controlling Agency) dan Badan Penghubung (Mediator Agency). Peran Komite sebagai advisor, yaitu dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.  Peran motivator, dapat  berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite  sebagai pengontrol dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan., termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penjelasan dari Kementerian pendidikan nasional, pemberian dana dari pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan (yang ada di tiap-tiap Kabupaten / Kota).  Hal ini dimaksudkan agar  penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan / sekolah. Sedangkan peran Komite sebagai   mediator, yaitu sebagai perantara / penghubung  Sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan/pemerintah (eksekutif) serta memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.  

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Ketua Komite Sekolah, saat ini Komite juga dilibatkan dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun oleh sekolah. Selain itu, Komite juga melakukan pendampingan terhadap siswa yang mengikuti even perlombaan atau kompetisi, baik lingkup lokal maupun nasional. Komite juga dapat mengadakan seminar atau ceramah tentang upaya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar , sehingga sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan. Hal yang tidak kalah penting adalah Komite  juga dapat mendorong untuk meningkatkan penelitian dikalangan siswa dengan pembentukan kelompok Ilmiah Remaja (KIR). Jika diperlukan dapat diadakan lokakarya penulisan karya ilmiah dan  sosialisasi KIR  dikalangan siswa. (*) 

Penulis adalah pemerhati  pendidikan.

Advertisements

Modul-8-Internal Auditing- Working Papers

Modul-8-Internal Auditing- Working Papers

Modul-7-Internal Auditing- Audit Findings

Modul-7-Internal Auditing- Audit Findings

Prinsip GCG dalam Rekrutmen Direksi BUMN

PRINSIP  GCG  DALAM  REKRUTMEN DIREKSI  BUMN 

(Artikel ini telah dimuat di website http://www.portalhr.com, Edisi hari Selasa, 08 Januari 2008 pada Rubrik “KOLOM”, Indonesian Human Resource Management -PortalHR.com adalah portal internet yang mengkhususkan diri pada bidang Human Resource / sumberdaya manusia). 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)   

Akhir-akhir ini masalah seleksi (rekrutmen) calon Direksi BUMN banyak mendapatkan sorotan. Dalam era transparansi  seperti saat ini, sudah tidak zamannya lagi rekrutmen atas calon Direksi BUMN dilakukan secara tertutup dan beraroma Kolusi dan Nepotisme. Beberapa waktu yang lalu Menteri BUMN telah melantik para Direksi BUMN. Mudah-mudahan dalam rekrutmen Direksi BUMN tersebut telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Adanya transparansi dalam rekrutmen Direksi BUMN merupakan salah satu implementasi dari prinsip-prinsip GCG. 

Regulasi

Ketentuan tentang rekrutmen Direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 UU No. 13 tahun 2003 tentang BUMN. Pertama, Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Kedua,  Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Ketiga, Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Dalam penjelasan pasal 16 UU tersebut, antara lain disebutkan untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi Direksi yang mewakili unsur pemerintah. Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas,  pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.   

Mekanisme seleksi

Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen calon Direksi dalam rangka mengisi kekosongan beberapa Direksi BUMN. Sumber perekrutan Direksi BUMN selain usulan dari Komisaris BUMN dapat juga dilakukan melalui perburuan orang (head hunter) secara langsung.

Mekanisme seleksi Direksi BUMNdilakukan paling tidak melalui 6 (enam)  tahapan. Pertama, bakal calon masuk dalam daftar (long list) pertama yang diusulkan oleh masing-masing Komisaris BUMN. Kedua, Calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua yang diuji oleh konsultan dan Departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Ketiga, Nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Keempat, Nama-nama calon dimasukkan ke Tim Evaluasi di Kementerian BUMN. Pada tahap ini para calon kembali dibuat ranking tahap kedua untuk selanjutnya  hasil fit & proper test  diserahkan ke Menteri BUMN. Kelima, Hasil fit & proper test diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA). Keenam, Setelah diproses di TPA baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi Direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan.

Selain itu Kementerian BUMN juga membentuk Tim Evaluasi Calon Direksi yang diketuai oleh Sekretaris Menteri BUMN, para Deputi Menteri menjadi wakil ketua serta ditambah tiga orang anggota yang ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN. Nama bakal calon (balon) Direksi ditentukan hasil rapat Tim dan akan dikirim ke konsultan independen untuk diwawancarai melalui audio visual bukan berhadapan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan menghindari unsur subyektivitas. Dari hasil tes wawancara akan diperoleh lima nama calon direksi yang akan disampaikan ke Menteri BUMN. Menteri BUMN mempunyai hak untuk mencoret dua nama, sehingga menjadi tinggal tiga nama yang akan diajukan kepada TPA yang diketuai oleh Presiden. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 / 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Dewan atau Pengawas BUMN, untuk pengangkatan calon direksi BUMN, sebelum dibawa dalam RUPS, para calon itu sudah melewati satu penilaian akhir dari TPA yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Menneg BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta menteri teknis yang lingkup tugasnya meliputi bidang kegiatan dari usaha BUMN itu. 

Menurut Sekretaris Meneg BUMN beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan diikutkan pula dalam Tim Penilai Akhir tersebut. Keikutsertaan Menkeu dalam TPA, menurut pendapat saya cukup wajar, mengingat cakupan dan kewenangan yang melekat pada jabatan Menkeu yang cukup penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk BUMN.   

Tool

Fit & Proper Test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen (seleksi) calon Direksi BUMN. Perlu diingat, bahwa proses Fit & Proper Test bukan merupakan tujuan akhir, namun hanya alat untuk mendapatkan calon Direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,  untuk menghindari adanya  intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari Partai Politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral.

Kita masih ingat, pada masa lalu BUMN menjadi lahan subur “penjarahan” dan sering menjadi  “sapi perah” untuk kepentingan politik praktis pihak-pihak tertentu. Meskipun penentuan Direksi BUMN berada di Tim Penilai Akhir (TPA) namun agar dihindarkan adanya calon titipan yang bertentangan dengan prinsip GCG, terutama kewajaran (fairness)  serta dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). 

Ujian

Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN mendapat ujian yang cukup berat dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Direksi BUMN. Hal paling utama yang harus dikedepankan dalam memilih Direksi BUMN adalah masalah kompetensi, integritas serta profesionalisme. Apabila dimungkinkan, hendaknya dipilih calon Direksi yang independen sehingga tidak memiliki benturan kepentingan dan relatif lebih aman. Pemerintah perlu lebih giat lagi dalam  mensosialisasikan fit & proper test Direksi BUMN kepada publik, untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang upaya-upaya Pemerintah dalam rangka rekrutmen Direksi BUMN.

Kita tidak usah heran, jika dalam penjaringan calon Direksi TVRI yang dilakukan oleh Dewan Pengawas TVRI yang lalu dengan cara menayangkan iklan melalui media televisi. Mengingat TVRI adalah lembaga penyiaran publik, maka wajar dalam rekrutmen calon Direksi TVRI dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui masyarakat luas serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.Semoga upaya Pemerintah dalam rekrutmen Direksi BUMN dapat diperoleh orang-orang yang amanah dan kredibel sehingga implementasi prinsip-prinsip GCG dapat terwujud. *** 

*) Muh. Arief Effendi, SE, MSi,Ak,QIA bekerja sebagai internal auditor sebuah BUMN, pemerhati GCG serta Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti, FE Universitas mercu Buana & Program Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur).   

Modul-6-Internal Auditing-Field Work

Modul-6-Internal Auditing-Field Work

%d bloggers like this: