Pemberdayaan Komite Sekolah


PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH 

(Artikel opini ini telah dimuat di Harian RADAR BANTEN, edisi hari Jum’at tanggal 18 Januari 2008, pada Rubrik ”Wacana Publik”). 

Oleh : Muh. Arief Effendi

Akhir-akhir ini Komite Sekolah banyak mendapatkan sorotan. Hal ini wajar, sebab peran Komite Sekolah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diketahui, Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sesuai SK, Komite Sekolah tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.  Komite ini merupakan sebuah badan mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan atau sekolah. Selain itu, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 56 dan Pasal 66 telah secara eksplisit menyebutkan keberadaan Komite Sekolah. Sebelum dibentuk Komite Sekolah, kita mengenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan  Persatuan Orang tua Murid & Guru (POMG).

Komite Sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Angggota Komite  juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan orang dan jumlahnya harus gasal. Anggota Komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah biasanya ditetapkan dalam AD/ART.  

Dalam pengamatan penulis, saat ini masih banyak Komite yang belum memiliki AD/ART. Sebagian besar peran Komite masih terbatas pada pengumpulan dana untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana Sekolah. Masih sedikit Komite yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama mutu lulusannya termasuk mutu proses belajar mengajar. Selain itu masih terdapat kehadiran Komite hanya sebagai pelengkap saja atau sekedar memenuhi aspek formalitas legal sesuai SK Mendiknas.  

Tujuan & Fungsi

Tujuan pembentukan Komite untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah. Komite  memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite juga berfungsi menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Fungsi lainnya adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Komite memiliki 4 (empat) peran yang sangat penting yaitu sebagai pemberi masukan / Badan Pertimbangan (Advisory Agency), pendorong (motivator) atau Badan Pendukung (Supporting Agency),  Badan Pengawas / Pengontrol (Controlling Agency) dan Badan Penghubung (Mediator Agency). Peran Komite sebagai advisor, yaitu dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.  Peran motivator, dapat  berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran Komite  sebagai pengontrol dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan., termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penjelasan dari Kementerian pendidikan nasional, pemberian dana dari pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan (yang ada di tiap-tiap Kabupaten / Kota).  Hal ini dimaksudkan agar  penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar efektif dan termonitor alokasinya, apakah sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan / sekolah. Sedangkan peran Komite sebagai   mediator, yaitu sebagai perantara / penghubung  Sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan/pemerintah (eksekutif) serta memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.  

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Ketua Komite Sekolah, saat ini Komite juga dilibatkan dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun oleh sekolah. Selain itu, Komite juga melakukan pendampingan terhadap siswa yang mengikuti even perlombaan atau kompetisi, baik lingkup lokal maupun nasional. Komite juga dapat mengadakan seminar atau ceramah tentang upaya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar , sehingga sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan. Hal yang tidak kalah penting adalah Komite  juga dapat mendorong untuk meningkatkan penelitian dikalangan siswa dengan pembentukan kelompok Ilmiah Remaja (KIR). Jika diperlukan dapat diadakan lokakarya penulisan karya ilmiah dan  sosialisasi KIR  dikalangan siswa. (*) 

Penulis adalah pemerhati  pendidikan.

One Response

  1. SAYA SUKA ARTIKELNYA! TERIMA KASIH. MOHON KIRIMKAN ARTIKEL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMITE SEKOLAH

    Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: