Dengan GCG BUMN Membidik Target


DENGAN  GCG  BUMN  MEMBIDIK  TARGET

(Artikel ini telah dimuat di Majalah BUMN TRACK Edisi Februari 2008,

pada Rubrik “OPINI”)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

Akhir-akhir ini masalah Good Corporate governance (GCG) di BUMN sedang banyak mendapatkan sorotan. Implementasi prinsip-prinsip GCG di BUMN saat ini bukan hanya sekedar kewajiban namun sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN kepada publik. Oleh karena itu GCG yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness), harus diwujudkan implementasinya di lingkungan BUMN. Memang tidak mudah dalam penerapannya, namun yang penting adalah adanya komitmen dari top management BUMN untuk mengimplementasikan GCG secara bertahap dan berkesinambungan.

Statement of Corporate Intent (SCI) merupakan suatu alat (tool) yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN maupun publik dalam rangka mendorong terwujudnya praktek GCG. Penyusunan SCI dimaksudkan agar kinerja BUMN dapat diukur (measurable) sehingga prinsip-prinsip maupun tujuan GCG secara bertahap dapat terwujud dan kinerja BUMN dapat dinilai oleh pemegang saham dan stakeholder lainnya termasuk para karyawan BUMN yang bersangkutan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. Sesuai Pasal 19 SK Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN, disebutkan bahwa SCI atau Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa pemegang saham/Pemilik Modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawab.

INFORMASI
SCI dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari BUMN beserta anak perusahaannya (jika ada), dan menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan, serta memuat 12 (dua belas) informasi berikut , Pertama, Tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. Kedua, Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. Ketiga, Rasio konsolidasi dana Pemegang Saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. Keempat, Kebijakan akuntansi. Kelima, Target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, Perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada Pemegang Saham. Ketujuh, Jenis informasi yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham selama satu tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. Kedelapan, Prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Kesembilan, Kebijakan dan prosedur pembelian (procurement) yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. Kesepuluh, Kegiatan-kegiatan dimana BUMN meminta kompensasi dari Pemerintah (terlepas dari apakah disetujui atau tidak). Kesebelas, Perkiraan nilai komersial investasi Pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Keduabelas, Masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari Pemegang Saham dan Direksi.

TUJUAN
Penyusunan SCI dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya (resources) secara efisien dan efektif. Penyusunan SCI juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktek GCG di BUMN. SCI yang dibuat oleh Direksi BUMN dengan persetujuan Komisaris BUMN, merupakan komitmen dari BUMN dengan Pemegang Saham tentang pernyataan prakiraan kinerja dan akuntabilitas untuk beberapa tahun kedepan serta digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN pada setiap tahun untuk mendapat pengesahan dari Pemegang Saham. Kesepakatan yang tertuang dalam SCI antara lain berisi bahwa Direksi BUMN beserta seluruh jajarannya akan berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang yang sudah ditetapkan dan mengutamakan pencapaian nilai-nilai perusahaan (corporate value).

IMPLEMENTASI
Penandatanganan (Signing ceremony) SCI untuk tahap pertama telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 Anak Perusahaan sebuah BUMN. Dengan penandatanganan SCI tersebut dapat juga dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. BUMN-BUMN tersebut ada yang berbentuk persero, perusahaan jawatan (perjan), dan perusahaan umum (perum) dari berbagai sektor dan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) oleh Kementerian BUMN dalam implementasi GCG atau pengelolaan bisnis yang baik dan transparan.

Penerapan program GCG tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah, yang didukung oleh Technical Assistance (TA) Grant Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Pada tahun 2002 lalu, ADB telah memberikan komitmen bantuan sebesar 400 juta dollar AS untuk program tersebut. Apabila Kantor Kementerian BUMN berhasil melaksanakan program ini, maka dimungkinkan pihak ADB akan melanjutkan program selanjutnya dengan komitmen bantuan yang mungkin lebih besar lagi.
Sebagai bagian dari implementasi GCG, Kementerian BUMN akan berusaha terus mengembangkan penerapan SCI pada seluruh BUMN. SCI merupakan dokumen publik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan-harapan kinerja antara BUMN dan Kementerian BUMN. SCI di BUMN merupakan kesepakatan dari tiga pihak, yaitu Direksi, Komisaris serta pemegang saham (Kementerian BUMN) dalam jangka waktu tertentu. SCI disusun dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada semua stakeholders . Selain itu, melalui publikasi SCI kepada publik, diharapkan publik dapat ikut serta (berpartisipasi) dalam mengawasi kinerja BUMN sebagai media pengawasan publik (social / public control).

Berbagai upaya Kementerian BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN perlu kita dukung bersama. Apabila dalam pengelolaan BUMN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG diharapkan BUMN dapat terhindar dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan Negara dan BUMN. Saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan KKN yang beberapa diantaranya menimpa BUMN. Bahkan beberapa waktu yang lalu ratusan Direksi BUMN dipanggil oleh aparat berwenang karena terkait kasus KKN, baik sebagai saksi maupun tersangka. Semoga implementasi SCI di BUMN dapat segera terwujud sehingga praktek KKN di BUMN dapat dicegah atau dihindari. Amin.***

*) Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel) , pemerhati GCG dan Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universtias Mercu Buana, FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & Program MAKSI Universitas Budi Luhur).

%d bloggers like this: