Cyber Crime : Langkah Pengamanan dan Audit

CYBER  CRIME : LANGKAH  PENGAMANAN  DAN  AUDIT

 

(Artikel ini telah dimuat di Majalah TEKNOPRENEUR, Edisi 18, Mei 2008, pada Rubrik  ”GAGAS”, hlm 67,  ISSN : 1907-9494)

 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

 

 

Dewasa ini kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) telah melanda semua sektor, tak terkecuali dunia usaha. Cyber crime dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok via internet, seperti blackmail, hacking, cracking, carding, denial of services attach (DOS), pencurian identitas (theft of identity), serta praktek kecurangan (fraud). Cyber crime dapat terjadi kapan saja dan di organisasi mana saja. Dalam hal ini, Cyber crime sangat sulit untuk dicegah  karena memerlukan teknologi yang amat canggih untuk mendeteksinya.

Jika zaman dahulu metode hacking masih berbasis command-line, maka saat ini sudah berganti menjadi Graphical User Interface (GUI), bahkan melalui Internet Relay Chat (ICT) para hacker dapat saling bertukar informasi menggunakan koneksi jaringan internet yang terbuka.

Berdasarkan data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), pada awal tahun 2008 ternyata sindikat pemalsu telah membobol hampir 25 % dari pemegang kartu kredit. Penerbit kartu kredit (credit card issuer) memang belum merilis berapa jumlah kerugian dari pembobolan kartu kredit tersebut, namun yang jelas pemegang kartu kredit (card holder) dirugikan cukup besar, mengingat sebagian kejahatan kartu kredit (carding) ini banyak yang belum terungkap.

 

Langkah pengamanan

Untuk menanggulangi masalah denial of services (DOS), pada sistem dapat dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS) dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router. Selanjutnya, setiap terminal dipasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara periodik yang dapat mendeteksi adanya program virus dan trojan.

Yang tidak kalah penting, adalah melakukan proteksi  security system terhadap password, yaitu agar dihindarkan akses oleh yang tidak berhak (unauthorized password). Dalam rangka pengamanan kartu kredit dari tindak kejahatan, beberapa perbankan telah mengganti (migrasi) kartu kredit sistim magnetis menjadi chip. Meskipun ini baru langkah awal, namun patut kita berikan apresiasi. Sistem chip memang membuat para pemalsu kartu kredit kalang kabut, karena sulit untuk dipalsukan.

 

Audit terhadap Cyber Crime

Mengingat kejahatan ini menggunakan teknologi tinggi, maka pembuktiannya relatif sulit dan memerlukan pengetahuan khusus, seperti forensic audit. Audit terhadap cyber crime dapat dilakukan dengan bantuan software, seperti CAAT (Computer Assisted Audit Tools). Auditor yang melakukan audit atas cyber crime, selain harus ahli di bidang EDP Audit juga ahli di bidang fraud audit. Untuk memiliki keahlian khusus dibidang audit sistem informasi, auditor dapat mengikuti ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar CISA (Certified Information System Audit). Akan lebih baik lagi, apabila auditor tersebut juga memiliki gelar CFE (Certified Fraud Examiner).

Melalui kombinasi keahlian dibidang audit sistem informasi dan fraud audit, diharapkan dapat mengungkap cyber crime secara  cermat dan cepat. Saat ini kita perlu mengembangkan disiplin khusus yaitu computer forensic, hal ini menjadi sangat penting mengingat cyber crime melalui kejahatan komputer (computer fraud) semakin meluas dan canggih. Semoga masalah cyber crime ini mendapat perhatian berbagai pihak, sehingga apabila terjadi, maka  langkah pengamanan dan auditnya dapat dilakukan dengan tepat. ***

 

*) Internal Auditor sebuah BUMN, serta Dosen Luar Biasa FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & FE Universitas Mercu Buana.

 

Advertisements

Komisaris Independen Bukan Sekadar Pelengkap

KOMISARIS INDEPENDEN BUKAN SEKADAR PELENGKAP

(Artikel ini telah dimuat di Harian BISNIS INDONESIA, Edisi Jum’at, 6 Juni 2008, pada Rubrik ”OPINI”, hlm. 7)

Oleh : Muh. Arief Effendi

 

 

Dewasa ini eksistensi komisaris independen di perusahaan publik sudah merupakan kebutuhan. Peran komisaris independen sangat signifikan dalam rangka mewakili kepentingan pemegang saham minoritas (minority interest) yang dimiliki oleh publik.

Komisaris independen memang masih relatif baru, mengingat regulasi yang mengatur eksistensi komisaris independen ditetapkan belum lama. Komisaris independen yang kapabel dan efektif di perusahaan publik merupakan salah satu pendorong implementasi  Good Corporate Governance (GCG).

Sebelum diberlakukan ketentuan tentang   komisaris independen, tidak ada pihak yang bertanggungjawab yang mewakili pemegang saham minoritas dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun rapat Direksi (Board of Directors) & komisaris (Board of Commissioner) perusahaan publik

 

PT. Bursa Efek Indonesia  (BEI) telah mewajibkan adanya komisaris independen didalam kepengurusan emiten untuk mewakili pemegang saham minoritas tersebut. BEI telah mengatur tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris.

Beberapa persyaratan bagi komisaris independen antara lain  melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan per-undang- undangan di bidang Pasar Modal.  Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi komisaris independen dapat menjadi penyeimbang dalam pengawasan perusahaan publik.

Selain itu, Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG) juga telah mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Pada prisipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Indonesian Society of Independent Commissioner (ISICOM) atau Paguyuban Komisaris Independen Indonesia  beberapa waktu yang lalu telah meluncurkan Pedoman Komisaris Independen dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para Komisaris Independen di BUMN maupun perusahaan publik.

Berdasarkan informasi pihak otoritas Bursa sampai dengan awal tahun 2008 dari 272 perusahaan tercatat, ternyata baru 86% (240 emiten) yang telah memiliki komisaris independen dan sisanya masih terdapat 32 (14%) emiten belum memiliki komisaris Independen .  Bank Indonesia (BI) telah melakukan uji coba penerapan GCG pada periode September 2007 terhadap 101 bank di Indonesia (termasuk kantor cabang bank asing) ternyata hasilnya hanya 30,7% yang memenuhi ketentuan lima pasal utama. Salah satu penyebab belum terpenuhinya GCG, adalah sebanyak 53,5% bank ternyata belum memiliki komisaris independen.

Intervensi

Komisaris independen memegang peran yang cukup signifikan, sebab dalam diri komisaris independen melekat tanggung jawab secara hukum (aspek yuridis).  Menurut pengamatan penulis, dalam praktek di berbagai perusahaan di Indonesia, ternyata terdapat kecenderungan komisaris seringkali melakukan intervensi kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Di pihak lain biasanya kedudukan direksi terlalu kuat, bahkan terdapat beberapa direksi perusahaan publik yang enggan membagi wewenang, serta tidak memberikan informasi yang cukup kepada komisaris, terutama komisaris independen.

Selain itu, terdapat kendala yang cukup menghambat kinerja komisaris independen karena sebagian komisaris independen masih lemah kompetensi dan integritasnya. Hal ini dapat terjadi karena pengangkatan komisaris independen sebagian hanya didasarkan atas  penghargaan semata, adanya hubungan keluarga (family) atau kenalan dekat (nepotisme). Seperti diketahui, masalah independensi (independency) dan kapabilitas (capability) komisaris independen merupakan hal yang sifatnya sangat fundamental.  Oleh karena itu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai komisaris independen seharusnya sangat ketat, antara lain memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Pihak otoritas bursa dan Bapepam-LK agar  memonitor dan mengawasi secara periodik kinerja komisaris independen di perusahaan publik.

Eksistensi komisaris independen di perusahaan publik termasuk perbankan seharusnya bukan  hanya sekedar pelengkap saja, tetapi diharapkan sebagai wujud implementasi GCG. Mengingat pentingnya peran komisaris independen dalam mewujudkan GCG, seharusnya pihak otoritas bursa dan BI memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan / bank yang belum mengangkat komisaris independen  sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting, agar perusahaan publik termasuk perbankan tidak hanya memenuhi kepentingan pihak pemegang saham mayoritas saja.

Semoga eksistensi komisaris independen di perusahaan publik dapat berjalan secara efektif, sehingga diharapkan minat dan kepercayaan para investor (domestik dan asing) untuk menanamkan modalnya di Indonesia semakin meningkat. ***

 

*) Muh. Arief Effendi, Dosen Luar Biasa FE Universtas Mercu Buana, STIE Trisakti, FE Universitas Trisakti, dan Program MAKSI Universitas Budi Luhur.

 

Sekilas Info Restrukturisasi & Privatisasi BUMN

SEKILAS INFO RESTRUKTURISASI & PRIVATISASI BUMN

Oleh : M. Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Buletin KS /BKS, edisi September 2000, pada rubrik “BUMN”, hlm 30-32)

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih belum pulih akibat terjadinya krisis moneter berkepanjangan menyebabkan kalangan dunia usaha belum bisa bangkit seperti sedia kala. Bahkan banyak perusahaan yang terpaksa ditutup / dilikuidasi karena kelangsungan usahanya tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut mengimbas pula terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jumlah BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan & Pemberdayaan (d/h Meneg PM&PBUMN) pada tahun 1998 secara keseluruhan apabila dihitung dengan anak perusahaan dan cucu BUMN bisa mencapai 1000 perusahaan. Total asset yang dikelola BUMN sekitar Rp. 500 triliun (akhir tahun 1999) dan bergerak hampir di seluruh bidang aktivitas ekonomi.
Mengingat BUMN memegang peranan yang penting dan turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)., yaitu Transparansi (Transparency), Pengungkapan (Disclosure) atau Fairness, Akuntabilitas (Accountability) dan Legalitas (Legality). Untuk menuju program restrukturisasi dan privatisasi BUMN diperlukan terbentuknya corporate governance.

Perkembangan tingkat kesehatan BUMN dari tahun 1995 – 1998 sebagai berikut :

 

 

TINGKAT KESEHATAN

1995

1996

1997

1998

JML

%

JML

%

JML

%

JML

%

Sehat Sekali

49

27,5

48

28,9

41

25,2

Sehat

29

16,3

33

19,9

33

20,8

89

69,5

Kurang Sehat

31

17,4

30

18,1

29

18,2

15

11,7

Tidak Sehat

69

38,8

55

33,1

57

35,8

24

18,8

T O T A L

178

100

166

100

160

100

128

100

 

Sumber : Kantor Meneg PM & PBUMN.

 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa secara umum kinerja BUMN masih di bawah standar, bahkan pada tahun 1997 terdapat 54 % BUMN yang termasuk kategori kurang dan tidak sehat. Pada tahun 1998 BUMN yang berada dalam kondisi kurang sehat dan tidak sehat masih 30,5 % (SK Menkeu No. 198/1998 tanggal 24 Maret 1998, penggolongan penilaian tingkat kesehatan BUMN menjadi 3 kategori : sehat, kurang sehat dan tidak sehat).

 

Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal. Tujuan dari pemberdayaan BUMN tantara lain :

  • Agar mampu berperan sebagai pendukung bangkitnya perekonomian nasional serta dapat memberikan kontribusi kepada APBN (dividen dan pajak).
  • Agar mampu berperan sebagai sarana dan prasarana untuk mencetak Sumber Daya Manusia  yang unggul terutama dalam kepemimpinan dunia usaha.
  • Agar mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang (conterveiling power) terhadap kekuatan ekonomi yang telah ada, melalui aliansi strategis dengan pihak lain pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk dalam rangka kemitraan dengan Usaha Kecil,  Menengah dan Koperasi.
  • Agar dapat mendayagunakan asset yang dikelola secara optimal, antara lain melalui program restrukturisasi dan privatisasi secara transparan dan simultan.

 

RESTRUKTURISASI

 

Restrukturisasi  perusahaan (corporate restructuring) adalah upaya peningkatan kesehatan perusahaan dan pengembangan kinerja usaha melalui sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. Restrukturisasi BUMN perlu dilakukan dengan tujuan antara lain :

  • Mengubah kontrol pemerintah terhadap BUMN yang semula secara langsung (control by process) menjadi kontrol berdasarkan hasil (control by result). Pengontrolan atas BUMN tidak perlu lagi melalui berbagai formalitas aturan, petunjuk, perijinan dan lain-lain, akan tetapi melalui penentuan target-target kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh manajemen BUMN, seperti ROE (Return On Asset), ROI (Return On Investment) tertentu dan lain-lain.
  • Memberdayakan manajemen BUMN (empowerment) melalui peningkatan profesionalisme pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.
  • Melakukan reorganisasi untuk menata kembali kedudukan dan fungsi BUMN dalam rangka menghadapi era globalisasi (AFTA, NAFTA, WTO) melalui proses penyehatan , konsolidasi, penggabungan (merger), pemisahan, likuidasi dan pembentukan holding company secara selektif.
  • Mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kinerja BUMN, antara lain penerapan sistem manajemen korporasi yang seragam (tetap memperhatikan ciri-ciri spesifik masing-masing BUMN), pengkajian ulang atas sistem penggajian (remunerasi), penghargaan dan sanksi (reward & punishment).

 

Alternatif Pilihan Restrukturisasi

Portfolio Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

  • Identifikasi SBU dengan product /market mix.
  • Evaluasi business attractiveness / competitiveness.
  • Evaluasi ketergantungan (interdependence) antar SBU.
  • Identifikasi core competence  dari perusahaan.

Organization Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam restrukturisasi organisaasi, antara lain :

  • Mencari metode perubahan dalam bisnis yang sedang dijalankan.
  • Memperbaiki komunikasi internal.
  • Menciptakan pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk semua posisi jabatan.
  • Streamline labor cost / optimize efficiency

Operational Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam restrukturisasi operasional :

  • Melakukan diagnosa terhadap  kapabilitas internal.
  • Mengimplementasikan perubahan dalam operasional perusahaan, termasuk dalam product mix, distribution, production process, quality control, management information system.
  • Apapun yang dilaksanakan dalam operasional harus sejalan dengan strategi perusahaan.

Financial Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam restrukturisasi keuangan :

  • Melakukan efisiensi dalam pengelolaan cash flow perusahaan.
  • Mengeluarkan (disposal) non core & inefficient asset.
  • Retrukturisasi, repay dan  refinance hutang.
  • Identifikasi investor potensial.

 

Selain itu, salah satu program yang cukup penting dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN adalah profitability development (profitisasi). Sebaiknya dalam pelaksanaan program restrukturisasi,  BUMN hendaknya diarahkan pula kepada profitisasi, sebelum akhirnya dilakukan proses privatisasi.

 

PRIVATISASI

 

Pada hakekatnya privatisasi adalah melepas kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN. Akibat kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN menimbulkan distorsi antara lain, pola pengelolaan BUMN menjadi sama seperti birokrasi Pemerintah, terdapat conflict of interest antara fungsi Pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara bisnis serta BUMN menjadi lahan subur tumbuhnya berbagai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  dan cenderung tidak transparan. Fakta membuktikan bahwa praktek KKN tidak ada (jarang ditemukan) pada BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka (go public).

 

1. Diagnosis Peta Pengusahaan BUMN

 

Sebelum privatisasi BUMN dilaksanakan, perlu dilakukan diagnosis struktur pengusahaannya. Dilihat dari aspek variabel mikro (tingkat keuntungan) dan variable makro (aspek strategis), maka BUMN dapat diklasifikasikan pada 4 posisi kuadran sebagai berikut :

 

Variabel Mikro (Tingkat Keuntungan=TK)

Tinggi            Rendah

 

I

 

II

Tinggi

 

Variabel Makro

III

 

IV

 

Rendah

(Nilai Strategis=NS)

 

Apabila telah diketahui posisi suatu BUMN, maka akan memudahkan tindak lanjut yang diperlukan dalam proses privatisasi tersebut :

 

NO.

KUA-

DRAN

URAIAN

TUJUAN PRIVATISASI

1

I

TK Tinggi

NS Tinggi

·          Mendapatkan dana segar (fresh money).

·          Meningkatkan kinerja.

2

II

TK Rendah

NS Tinggi

·          Meningkatkan kinerja keuangan.

·          Peningkatan manajemen operasional.

3

III

TK Tinggi

NS Rendah

·          Kebutuhan dana segar (fresh money).

·          Fokus.

4

IV

TK Rendah

NS Rendah

·          Kebutuhan dana segar (fresh money).

·          Fokus.

 

2. Manfaat Privatisasi

  • BUMN akan menjadi lebih transparan, sehingga dapat mengurangi praktek KKN.
  • Manajemen BUMN menjadi lebih independen, termasuk bebas dari intervensi birokrasi.
  • BUMN akan memperoleh akses pemasaran ke pasar global, selain pasar domestik.
  • BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru berupa fresh money sehingga pengembangan usaha menjadi lebih cepat.
  • BUMN akan memperoleh transfer of technology, terutama teknologi proses produksi.
  • Terjadi transformasi corporate culture dari budaya birokratis yang lamban, menjadi budaya korporasi yang lincah.
  • Mengurangi defisit APBN, karena dana yang masuk sebagian untuk menambah kas APBN.
  • BUMN akan mengalami peningkatan kinerja operasional / keuangan, karena pengelolaan perusahaan lebih efisien.

 

3. Metode Privatisasi

  • Initial Public Offering (IPO) atau Share Flotation

Penjualan saham suatu perusahaan melalui pasar modal, apabila hal tersebut dilakukan untuk pertama kali maka disebut penawaran umum perdana (IPO) tau go publik. Metode IPO akan memberikan tambahan manfaat, antara lain mendukung kepemilikan saham BUMN kepada masyarakat luas, meningkatkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek dan memungkinkan profesi pendukung pasar modal untuk berkembang, seperti profesi akuntan, notaris, appraisal company, penjamin emisi, pialang dan lain-lain.

  • Direct / Trade Sale /Strategic Sale (Penjualan Langsung).

Penjualan saham perusahaan kepada mitra strategis atau investor finansial dengan cara tender dan negosiasi.

  • Management & Employee By OUT (M/EBO)

MBO merupakan pembelian saham mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen yang ada. EBO adalah skema yang memungkinkan karyawan perusahaan untuk ikut memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerj atau biasa disebut Employee  Share Ownership Plan (ESOP).

  • Management Contract (Joint Operation)

Menyerahkan pengelolaan asset dalam waktu tertentu dengan fee yang  ditetapkan berdasarkan kinerja.

  • Liquidation

Likuidasi adalah menutup perusahaan dengan menjual perusahaan sebagai usaha yang going concern atau menjual asset-assetnya.

 

Pemilihan metode privatisasi untuk masing-masing BUMN memerlukan kajian secara mendalam dengan memperhatikan kebijakan dan sasaran privatisasi secara nasional, strategi, kinerja dan kebutuhan perusahaan yang diprivatisasi serta kelayakan pasar modal  dan tingkat ketertarikan investor terhadap perusahaan yang diprivatisasi.

 

World Institute for Development Economics Research (WIDER) telah melakukan kajian terhadap proses privatisasi perusahaan di kawasan Eropa Tengah, Eropa Timur dan negara Eks Uni Sovyet. Hasil kajian WIDER tersebut menunjukkan bahwa privatisasi melalui penjualan saham kepada pihak luar dibandingkan dengan metode-metode lain, dapat memberikan dampak positif yang signifikan  terhadap pengelolaan korporasi yang lebih baik, akses yang lebih baik terhadap modal dan penguasaan teknologi dan memberikan penerimaan kepada Pemerintah. Berbagai kajian dan pengalaman privatisasi di berbagai negara juga menunjukkan bahwa IPO adalah metode yang terbaik untuk privatisasi apabila kondisi pasar modal memungkinkan.

 

4. Kunci keberhasilan (Key Success Factor) Privatisasi

  • Aspek makro, berupa kondisi internasional dan regional (ASEAN) dan kondisi Indonesia  yang berkaitan dengan indikator ekonomi, politik, kepastian hukum dan moneter.
  • Aspek fundamental perusahaan, berupa status usaha, struktur dan pertumbuhan pasar, struktur pendapatan dan historis perusahaan.
  • Market expectation yang meliputi Capital Gain dan Earning per Share yang akan diperoleh.

 

5. Kendala yang Muncul dalam Proses Privatisasi.

  • Kekurangjelasan struktur pasar dan regulasi.

Investor potensial  biasanya menginginkan kejelasan tentang deregulasi tarif, formulasi tarif yang transparan serta tingkat kompetisi di masa mendatang.

  • Kekurangtransparan dalam Proses tender.

Metode penentuan pemenang tender pada umumnya lebih menitikberatkan pada bobot yang bersifat non kuantitatif, misalnya rencana bisnis dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, penentuan pemenang tender dengan komponen non kuantitatif yang lebih besar tersebut menjadi relatif lebih sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan penentuan yang hanya mempertimbangkan faktor harga semata-mata.

  • Keterlibatan BUMN yang berlebihan dalam proses privatisasi

Hal tersebut akan menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest), sebab BUMN yang bersangkutan pada umumnya cenderung untuk mencegah persaingan yang lebih kompetitif di pasar atau mencegah penurunan kepemilikan silang pada perusahaan pesaing di pasar.

 

PENUTUP

Untuk meningkatkan kinerja BUMN secara optimal, program restrukturisasi dan privatisasi BUMN perlu dilaksanakan secara tepat dan transparan. Program tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila prinsip good corporate governance telah terbentuk pada masing-masing BUMN. PT.  Krakatau Steel (KS) beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan program restrukturisasi dan secara terus menerus mengupayakan profitisasi dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan melalui prinsip efisiensi dan efektivitas di segala bidang. Dalam rangka menyongsong program privatisasi (go publik) PT. KS yang akan berlangsung dalam waktu dekat, maka perlu dilakukan kajian yang tepat serta persiapan yang matang, baik aspek teknis maupun non teknis, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, perlu dipilih waktu privatisasi (timing) yang tepat, khususnya perlu dipertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan internasional. Akhirnya meminjam motto SKKS, Semoga PT. KS semakin Jaya dan karyawan semakin Sejahtera.

 

Referensi :

1.      PricewaterhouseCoopers (PwC),”Introduction to Restructuring and Privatization”, handout Restructuring and Privatization Course, Ministry of State- Owned Enterprises – PwC, Jakarta, October 18-20, 1999.

2.      Riset Bisnis Indonesia (RBI Research), “Profile of Indonesian State-Owned Enterprises : Professionalism to Go Global”, Jakarta, 1998.

 

CATATAN :

BUMN saat ini (tahun 2008) dibawah pembinaan Kementerian BUMN, pada saat itu BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan & Pemberdayaan BUMN .

Menurut penulis, artikel diatas pada saat ini masih cukup relevan, mengingat banyak BUMN (termasuk PT. KS)  sedang dalam proses privatisasi.

SKKS = Serikat Karyawan Krakatau Steel

 

 

 

 

 

 

Model Internal Audit Activity Charter-IIA

model_internal_audit_activity_charter_1_-iia

Standard of Quality-IIA

Standard_of_Quality-IIA

%d bloggers like this: