GCG dan Program Anti Korupsi


 GCG  DAN  PROGRAM  ANTI  KORUPSI

 

Oleh : Muh. Arief Effendi

 

(Artikel ini telah di muat di Majalah Krakatau Steel Group /KSG, Edisi 34, Tahun 3/IX/2008, pada rubrik ”Ragam”, Hlm 34-35)

 

Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan (korporasi) di Indonesia saat ini adalah masih maraknya budaya korupsi yang sangat bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Beberapa kalangan terutama para pengamat, budayawan & rohaniwan  menganggap bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu yang endemic, systemic & wide spread, artinya korupsi telah merambah secara sistematis di berbagai lapisan masyarakat dari kalangan lapisan bawah sampai lapisan atas, sehingga sulit untuk diberantas sampai keakar-akarnya. Ibarat suatu penyakit,  korupsi telah menjadi akut (kronis) dan penyembuhannya memerlukan waktu yang berlarut-larut.

Corruption Perception Index

Transparency International sejak tahun 1995, setiap tahun selalu menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) dan melaporkan ranking  atau peringkat  negara sesuai CPI score yang diperoleh.  Score CPI berkisar antara 0 – 10. CPI score Indonesia tahun 2007 adalah 2,3 merupakan  ranking 143 dari 180 negara  sedunia. Selain itu, dari 32 negara di wilayah Asia Pasifik ternyata Indonesia mendapatkan ranking 25 atau satu tingkat diatas Banglades. Tahun 2006 CPI score Indonesia adalah 2,4 merupakan ranking 130 dari 163 negara sedunia, adapun untuk wilayah Asia Pasifik Indonesia menempati ranking 20 sama persis dengan negara  Papua New Guinea. Hal ini menunjukkan bahwa score CPI tahun 2007 Indonesia lebih jelek dibandingkan tahun 2006 atau turun 0,1 poin , dibandingkan dengan negara lain di dunia peringkat Indonesia juga turun dari 130 ke 143.

Melihat kenyataan  tersebut, tentu saja kita sangat prihatin. CPI score tersebut terkait dengan masalah implementasi GCG. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa buruknya kualitas GCG di suatu negara akan berbanding lurus dengan indikator-indikator lainnya, seperti tingkat daya saing, peringkat korupsi, indeks harapan hidup dll. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG, pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan, dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata perusahaan tersebut melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern) dengan lancar. Namun sebaliknya perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (value creation) bagi masyarakat (publik), pemasok (supplier), distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Pada saat ini  GCG sudah bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan lagi, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengimplementasikan pada aktivitas bisnis sehari-hari. Semoga tantangan  tersebut bukan merupakan suatu hambatan dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk  mewujudkan GCG di berbagai perusahaan Indonesia.

Implementasi GCG saat ini telah menjadi isu sentral dalam kalangan  publik di Indonesia. Respon pihak Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta maupun perusahaan multinasional sangat positif atas upaya mewujudkan GCG tersebut.  Berbagai program di negara kita selama ini, sering kali hanya menjadi demam sesaat dan kurang menyentuh pada tataran implementasi dalam pengelolaan bisnis di Indonesia. Konsep mengenai GCG tidak hanya penting untuk diketahui oleh Chief Executive Officer (CEO) semata,  namun perlu juga diketahui oleh karyawan, pemegang saham, Pemerintah termasuk pihak masyarakat (publik). Oleh karena itu adanya upaya untuk menyebarluaskan konsep & implementasi GCG perlu kita dukung bersama. Lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Organization for Economic Countries Development (OECD) bekerjasama dengan Pemerintah  berbagai Negara turut menyebarluaskan pengetahuan mengenai GCG. Beberapa lembaga di Indonesia yang turut serta secara aktif mensosialisaikan dan mengembangkan konsep GCG yaitu Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) , The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Transparency International Indonesia (TII) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Meskipun GCG bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap iplementasi prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses (key succes  factor) untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor (terutama investor asing) terhadap perusahaan di Indonesia. Bahkan Standard & Poors, suatu lembaga penelitian internasional telah membuat kerangka evaluasi serta membuat ranking (peringkat) terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Biasanya hasil evaluasi atau ranking yang dibuat oleh lembaga tersebut dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu Negara, tak terkecuali di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan, mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik, sehingga bagi perusahaan yang telah go publik saham perusahaan akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai saham. Selain itu implementasi GCG di perusahaan dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, disamping memiliki tingkat risiko yang cukup terkendali.

Implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari para investor terhadap perusahaannya. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen & karyawan perusahaan, namun juga pemangku kepentingan (stakeholders) dan berbagai pihak terkait lainnya, seperti konsumen, supplier (pemasok) Pemerintah dan lingkungan masyarakat (publik)   di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Implementasi GCG di perusahaan sangat memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari top management serta dewan komisaris perusahaan. Budaya perusahaan yang akomodatif terhadap Implementasi GCG sangat membantu keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG perlu dibuktikan dengan tindakan nyata dari seluruh pihak-pihak terkait. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG sebagai program anti korupsi hanya akan berakhir dalam tataran konsep saja dan tidak ”membumi” sehingga kurang memberikan nilai tambah (added value)  bagi perusahaan. Semoga upaya untuk menerapkan GCG di berbagai sektor perusahaan (swasta, BUMN maupun multi nasional) dapat segera terwujud, sehingga praktik korupsi dapat dicegah atau dihindari. ***

Muh. Arief Effendi adalah Sr. Auditor Operasional PT. KS.

 

 

2 Responses

  1. nice artikel….
    thanks ya infonya…
    sangat bermanfaat

    Like

  2. After having the page translated in to english, I could makeout the jist of wat was attempting to be passed abour security audits and corruption in indonesia. thanks

    Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: