GCG & Human Capital Management


GCG  &  HUMAN  CAPITAL  MANAGEMENT

(Artikel ini telah dimuat di Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi No. 17/tahun III/Juni 2009, pada Rubrik ”opini”, hlm. 53-54) 

Oleh : Muh. Arief Effendi *) 

Sumber Daya Manusia (Human Resource)  bagi perusahaan merupakan human capital yang tak ternilai harganya. Dalam era globalisasi , maju mundurnya perusahaan sangat tergantung kualitas SDM yang dimiliki. Bahkan daya saing perusahaan (corporate competitivness) saat ini sangat ditentukan adanya SDM yang kompeten dan handal. Banyak perusahaan yang bangkrut dan akhirnya terpaksa dilikuidasi, akibat kurang memperhatikan kapabilitas SDM. Dilain pihak, ternyata perusahaan yang dapat berkembang pesat (sustainable company), karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM. Human Capital Management (HCM) yang berbasis kompetensi atau Competency-Based Human Resources Management (CBHRM) merupakan salah satu sistem manajemen SDM yang banyak dipakai di berbagai perusahaan. Faktor kunci kesuksesan (key success factor) dalam HCM adalah masalah keteladanan dari pimpinan terhadap bawahan serta satunya kata dan  perbuatan alias tidak munafiq.

Menurut pandapat penulis, pada saat ini, negara kita sedang mengalami krisis keteladanan baik di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. Kita sangat memerlukan sosok pimpinan yang dapat dijadikan sebagai  panutan atau teladan yang baik (uswatun hasanah).  Berbagai kelemahan  dalam HCM dapat diketahui, apabila dilakukan evaluasi secara periodik sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan (continuous improvement). HCM perlu dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten dan handal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Prinsip GCG

Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam HCM, antara lain : Pertama, prinsip keadilan (fairness), artinya agar dihindarkan adanya diskriminasi dan unsur subyektivitas, baik karena SARA  maupun Gender. Perlakuan yang adil dan obyektif, dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi (creative & innovative) sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebijakan tentang penggajian (remunerasi) karyawan, hendaknya diterapkan secara obyektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja (base on performance). Penghargaan (reward) diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai dan sangsi (punishment) dikenakan sesuai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan dan peluang  yang sama dalam pendidikan dan pelatihan (training & education) untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan & pengalaman (skill & experience).

Kedua, prinsip keterbukaan (transparency), artinya setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi dan mutasi karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karir  (career planning system) yang jelas dan konsisten. Dasar Pertimbangan karyawan dipromosikan, hendaknya didasarkan atas prestasi kerja yang ditunjukkan dengan hasil penilaian (appraisal) karyawan dan sikapnya yang dapat dijadikan teladan, misalnya disiplin, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hal ini, agar dihindarkan adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya kedekatan dengan pimpinan atau terdapat hubungan kekeluargaan. Kebijakan mutasi, demosi dan promosi karyawan yang tidak transparan dapat menimbulkan keresahan dan penurunan motivasi kerja. Bahkan dapat mengakibatkan ketidakpuasan karyawan yang berujung pada unjuk rasa (demonstrasi) yang sangat mengganggu kinerja perusahaan.

Ketiga, prinsip pengungkapan (disclosure) , artinya segala informasi dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan, dapat diakses atau diketahui  oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu (up to date), sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Semua kebijakan perusahaan dan informasi penting telah dikomunikasikan secara tepat dan dihindarkan adanya informasi yang menyesatkan (bias).

Keempat, prinsip pertanggungjawaban (responsibility), artinya segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya, termasuk kepada publik. Perusahaan hendaknya memberikan kebebasan berorganisasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya karyawan diberi kesempatan membentuk Serikat Karyawan / Forum Pekerja untuk menampung aspirasi para karyawan. Top Manajemen perusahaan tidak perlu membatasi kegiatan Serikat Karyawan atau Forum Pekerja, asal dijalankan secara benar dan proporsional. Pihak manajemen perlu menjaga hubungan kemitraan (partnership) dan sinergi dengan Serikat Karyawan agar terbina suasana kerja yang kondusif.

Manfaat

HCM berdasarkan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dan konsistensi sikap dari top management dalam implementasi di setiap jenjang organisasi. Terdapat 4 (empat) manfaat yang dapat diperoleh  bagi perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam HCM.

Pertama, Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang, karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan manajemen.

Kedua, kinerja perusahaan meningkat, karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.

Ketiga, Perusahaan bisa terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan berbagai pihak, karena segala kebijakan ditetapkan secara transparan dan akuntabel  serta memenuhi prinsip keadilan (fairness).

Keempat, Daya saing (competitiveness) perusahaan akan meningkat, karena dapat mempertahankan karyawan yang kapabel, kompeten dan profesional.

Semoga semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam HCM, sehingga diharapkan para karyawan menjadi lebih sejahtera dan perusahaan semakin  jaya.***

*)  Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA  bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel), Penulis buku ”The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi” serta Dosen Luar Biasa pada beberapa perguruan tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & FE Universitas Mercu Buana serta Program MAKSI-MM Universitas Budi Luhur).


%d bloggers like this: