Implementasi Good Governance Melalui Spirit Piagam Madinah


IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MELALUI

SPIRIT PIAGAM MADINAH

(Artikel ini telah dimuat di majalah Krakatau Steel Group/KSG,  Edisi 44/VIII/tahun 2009, pada Rubrik “OPINI”, hlm. 36)

 Oleh : Muh Arief Effendi *) – SPI PT. KS

 Pendahuluan

Berakhirnya bulan Ramadhan 1430 H serta dimulainya bulan Syawal, mengingatkan kepada kita untuk merenungkan kembali spirit dari Piagam Madinah yang telah terjadi 15 abad yang lalu. Apabila kita berkaca (ibrah) pada sejarah nabi Muhammad SAW, dapat dipetik beberapa hikmah yang sangat berharga dan perlu diteladani dalam kehidupan abad 21. Pada waktu itu, agar stabilitas masyarakat dapat terwujud, maka Nabi Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang yang terkenal dengan Piagam Madinah (Madinna Charter). Piagam Madinah merupakan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas yang beradab. Salah satu isi Piagam Madinah adalah setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik, keagamaan serta pertahanan. Kemerdekaan untuki menjalankan kehidupan beragama dijamin sepenuhnya, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban untuk mempertahankan negeri dari ancaman pihak  luar atau serangan musuh.

Good Governance & Piagam Madinah

Konsep tentang Good Governance  ternyata sangat erat kaitannya dengan aspek moralitas yang berlandaskan ajaran agama. Good Governance  telah berkembang pesat di  Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mulai berkembang di Indonesia  akhir abad 20 bersamaan dengan terjadinya krisis moneter. Dimensi moral dari prinsip-prinsip  Good Governance yang bersifat universal antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip pertanggungjawaban (responsibility), prinsip keterbukaan (transparency) dan prinsip kewajaran (fairness). Masyarakat madani (civil society) lebih mudah terwujud apabila Good Governance  dapat dijalankan secara konsisten di pemerintahan (Government) , perusahaan (Corporate) serta komunitas  publik (public community).

Masyarakat madani dipercaya sebagai konsep ideal  (paripurna) yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam membimbing dan memimpin ummatnya di sebuah kota bernama Madinah (dahulu Yastrib). Kata “madinah” secara (bahasa) berarti “kota” dan secara etimologi,  kata “madinah” memiliki arti “peradaban”. Masyarakat madani yang diimplementasikan pada era Nabi Muhammad SAW beberapa abad yang lalu,  bertujuan untuk mewujudkan suatu mansyarakat beradab. Para  ahli sosiologi (sosiolog)  modern menyebutnya dengan istilah civil society, yang di indonesia populer dengan sebutan masyarakat madani. Salah satu ciri suatu masyarakat yang beradab tersebut menjadi cita-cita berbagai bangsa-bangsa di muka bumi ini. Terbentuknya masyarakat madani merupakan idaman bagi suatu bangsa dimanapun berada di dunia. Masyarakat suatu bangsa tentu sangat mendambakan adanya suatu  kehidupan yang aman, harmonis dan damai serta terbinanya sikap saling toleransi (tasamuh) dilingkungan pemerintahan, msyarakat maupun bisnis.

Spirit Piagam madinah

Dalam piagam tersebut juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sekaligus bertindak sebagai kepala pemerintahan dan memiliki kewenangan penuh (otoritas) mutlak untuk mengatur / kebijakan tentang ketertiban  umum. Dalam bidang muamalah (sosial), Muhammad SAW telah meletakan dasar persamaan hak & kewajiban (equality) antar sesama manusia. Piagam  Madinah  tersebut apabila ditinjau dari aspek ketatanegaraan sekarang  merupakan suatu contoh pembentukan suatu masyarakat baru yang komprehensif yang dalam Al Qur’an disebut Baldatun Toyyibatun Warrobbun Ghofur.

Berdasarkan penelusuran sejarah, tentang kapan waktu dan tanggal penyusunan naskah piagam madinah dilakukan oleh Nabi belum diketahui secara  pasti. Namun terdapat 2 (dua) pendapat yang cukup rasional. Pertama,  ada yang berpendapat Piagam Madinah terjadi pada waktu pertama hijriyah. Pendapat kedua, menyatakan bahwa piagam Madinah terjadi pada waktu sebelum perang Badar Al kubro atau sesudahnya. Sebagian besar  para ahli sejarah (sejarawan) berpendapat bahwa piagam itu dibuat pada waktu permulaan periode Madinah atau tahun pertama hijrah.  Hal ini, didasarkan atas informasi bahwa setelah tiba di Madinah, Muhammad SAW mulai membangun masyarakat baru, yang terkenal dengan masyarakat madani. Pad waktu itu, terdapat 2 (dua)  hal utama yang dikerjakan Muhammad SAW, yaitu: Pertama, menguatkan hubungan vertikal kaum muslim dengan Allah SWT (hablumminallah)., melalui sarana masjid; Kedua, mempererat hubungan horizontal tehadap sesama muslim (hablumminannas) melalui proses ta-akhi (persaudaraan), dan antara umat Islam dengan non Islam dengan Mii-tsaqul Madinah (Piagam Madinah) tersebut.

Melalui persaudaraan itulah, Nabi Muhammad SAW. akhirnya berhasil menyatukan kaum muslimin tidak hanya pada tataran konsep (teoritis) saja, namun juga pada tataran implementasi (praktik). Ditinjau dari perspektif sosial, ternyata persaudaraan tersebut berhasil mempersatukan jiwa dan harta kaum muslimin. Hal ini terbukti, bahwa masyarakat pada saat itu  dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, penuh toleransi, rasa kasih sayang serta membawa berkah (rahmat) bagi semua  alam (rahmatan lil alamin). Salah satu hal yang sangat penting adalah  Nabi Muhammad SAW memperkenalkan kepada umat manusia tentang suatu sikap  kebebasan (freedom) yang bertanggung jawab, terutama di bidang agama,  politik dan pertahanan.

Spirit yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut diharapkan dapat mendorong implementasi Good Governance  di pemerintahan, perusahaan maupun komunitas publik. Semoga melalui implementasi Good Governance   cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani dapat menjadi kenyataan bukan sekedar slogan saja. Amin***

*) Penulis buku “The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi” .

%d bloggers like this: