Rating GCG dan Pengawasan Perbankan

RATING GCG DAN PENGAWASAN PERBANKAN 

 

(Artikel ini telah dimuat di Harian KONTAN, Edisi Rabu, tanggal 14 April 2010, Hlm. 23, Rubrik “Opini”) 

 

Oleh : MUH. ARIEF EFFENDI

 

Krisis Finansial Global yang sedang melanda dunia akhir tahun 2008 yang lalu, ternyata berimbas pula terhadap bisnis di Indonesia termasuk perbankan. Meskipun sektor perbankan tidak terlalu terkena dampak secara langsung, Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra. Prinsip kehati-hatian (prudential) menjadi penting, agar tidak terjadi krisis perbankan jilid II.

Kita masih ingat pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997-1999 yang lalu, banyak bank-bank yang berguguran, sehingga terpaksa ditutup karena mengalami kebangkrutan. Leo J. Susilo & Karlen Simarmata (2007) dalam bukunya yang berjudul ”GCG pada Bank Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya”, menyatakan, kejatuhan bank-bank itu karena pengelolaan yang mismatched, tidak hati-hati (prudent), tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang. Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkanya GCG.

Memang industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkannya GCG. Itu salah satu kontributor utama dalam krisis perbankan tahun 1997 yang bermuara pada krisis ekonomi nasional.

Selain itu, penyebab kebangkrutan bank tersebut, adalah pengawasan dari otoritas perbankan, Bank Indonesia (BI) yang kurang optimal. Karena itu, beberapa waktu yang lalu, masih terjadi likuidasi bank, misalnya Bank Global, Bank IFI dan Bank Indover. Skandal Bank Century yang menjadi fokus pembahasan di Pansus DPR akhir 2009 yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa pengawasan perbankan merupakan hal yang sangat vital dan fundamental.

BI, pada 30 Januari 2006 lalu, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (ethics values) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Arti Penting GCG

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (internal control) bank, penerapan fungsi kepatuhan (compliance), auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko (risk management). Termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis Bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Manajemen di Bank Umum banyak yang belum mengetahui arti pentingnya GCG bagi peningkatan kinerja perbankan. Agar implementasi GCG di perbankan dapat berjalan dengan lancar, maka pihak perbankan perlu menyusun suatu Piagam (Charter) tentang GCG yang dilengkapi dengan petunjuk operasional (juklak)-nya. Sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan para staf / karyawan maupun manajemen perbankan. Mengingat aspek pengawasan memegang peranan yang sangat penting, keberadaan Komite Audit yang efektif di Bank Umum menjadi signifikan.

Karena itu, perekrutan anggota Komite Audit di Bank Umum, perlu mempertimbangkan aspek kapabilitas (capability), kompetensi serta pengalaman yang cukup dibidang audit dan perbankan. Tapi, yang tidak kalah penting, anggota komite audit harus memiliki integritas dan moralitas / akhlaq yang terpuji.

Untuk menguji apakah pelaksanaan GCG di Bank Umum sudah berjalan dengan baik, BI harus melakukan pengawasan (monitoring) secara transparan dan ketat. BI harus bertindak tegas, dalam hal ini hendaknya melarang orang-orang yang termasuk tercela atau masuk daftar hitam (black list), termasuk pengempalng Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) beberapa waktu yang lalu menjadi pimpinan , dewan komisaris maupun pemilik bank di Indonesia. Selain itu, hendaknya dicegah adanya rangkap jabatan dewan komisaris perbankan sehingga dapat dihindarkan adanya benturan kepentingan (conflict of interest).

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, seperti PBI diatas, yang antara lain menyebutkan sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya, bank harus menganut prinsip keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness) atau disingkat TARIF.

Pemeringkatan GCG

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang berkantor pusat di Swiss beserta beberapa negara maju yang tergabung dalam Kelompok 10 (G-10), telah merekomendasikan industri perbankan di seluruh dunia agar mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam praktik perbankan. Salah satu Negara ASEAN yang terlebih dahulu mengeluarkan peraturan GCG untuk perbankan adalah Singapura pada pertengahan tahun 2005. Bahkan Malaysia pada tahun 2006 yang lalu telah memberlakukan pemeringkatan (rating) GCG untuk perbankan.

Jika segala sesuatunya telah siap, BI selaku bank sentral sebaiknya juga akan melakukan pemeringkatan GCG terhadap bank Umum. Adanya pemeringkatan ini akan mempermudah mekanisme pengawasan BI terhadap pelaksanaan GCG di Bank Umum. Pemeringkatan GCG perbankan diharapkan dapat memperkuat industri perbankan nasional, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan kepada publik. Yang perlu disiapkan BI sebelum melakukan pemeringkatan GCG di Bank umum, adalah menyiapkan sistem pemeringkatan yang akan diberlakukan, pedoman pelaksanaan pemeringkatan serta Sumber Daya Manusia.

Mengenai penilaian penerapan GCG, ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian dalam menentukan pemeringkatan GCG di bank Umum. Pertama, Transparansi Bank terhadap pihak-pihak terkait. Kedua, Efektivitas Direksi dan Komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya, termasuk komisaris independen. Ketiga, Efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk dilingkungan Direksi dan Komisaris. Keempat, Independensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Semoga melalui pemeringkatan GCG bagi bank umum, penilaian kinerja perbankan menjadi lebih transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat pulih kembali seperti sedia kala.***

Pemerhati dan Penulis buku GCG

Advertisements

Meningkatkan Kinerja Organisasi melalui Knowledge Management

MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI MELALUI KNOWLEDGE MANAGEMENT

(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group / KSG, Edisi 46/IX/tahun 2010, Rubrik “Ragam”, Hlm. 49)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

SPI PT. KS

Manajemen pengetahuan (knowledge management) bukanlah suatu hal baru namun saat ini telah berubah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang digunakan untuk meningkatkan kinerja ekselen organisasi / perusahaan. Knowledge management merupakan suatu paradigma baru (new paradigm) pengelolaan informasi yang berasal dari pemikiran bahwa pengetahuan yang murni sebenarnya tertanam dalam pikiran & otak (tacid knowledge) setiap karyawan suatu organisasi / perusahaan. Oleh karena itu perlu dibangun suatu mekanisme penyebaran informasi dan pengalaman (experience) dari sumber daya manusia (SDM) yang masih berupa tacid knowledge menjadi explicit knowledge sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dari masing-masing pelaku aktivitas di dalam suatu organisasi. Knowledge management dapat dibangun dengan cara mengatur dan menyediakan sumber informasi (pengetahuan) yang ada pada masa lalu, saat ini dan yang akan datang.

Knowledge management merupakan suatu proses yang kompleks dan komprehensif, sehingga memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak terkait dalam organisasi untuk mewujudkannya. Knowledge management termasuk aset tidak berwujud (intangible asset) yang sebagian berasal dari kompetensi SDM merupakan aset yang cukup signifikan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup (going concern) perusahaan serta sustainable company. Aktivitas knowledge management adalah merencanakan, mengumpulkan dan mengorganisir, memimpin dan mengendalikan data dan informasi yang telah digabung dengan berbagai bentuk pemikiran dan analisis dari berbagai macam sumber yang kompeten (www.km-forum.org).

Knowledge management dapat dibangun melalui penerapan integrasi antara teknologi informasi (information technology) dengan sumber pengetahuan (knowledge resource) yang kompeten. Mengelola suatu pengetahuan secara efisien dan efektif merupakan suatu kebiasaan (habit) yang dapat dikembangkan dan dapat dimulai dari masing-masing karyawan (individu), kelompok maupun organisasi. Para pelaku knowledge management cenderung menggunakan suatu metode dalam menganalisis suatu proses, keadaan dan aktivitas suatu bisnis / organisasi. Dalam proses analisis tersebut terdapat sesuatu yang disebut aliran pengetahuan (knowledge flow).

Knowledge management juga tercantum pada kategori 4 Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) yaitu pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan (measurement, analysis & knowledge management). Kategori 4 MBCfPE sangat penting bagi keefektivan manajemen suatu organisasi dan dalam memberikan fakta untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing organisasi menuju keunggulan bersaing (competitive advantage). Suatu organisasi / perusahaan yang memiliki asset pengetahuan lebih baik dari kompetitornya, akan memiliki peluang menang dalam ajang kompetisi pada era globalisasi.

Kita ketahui bahwa suatu pengambilan keputusan (decision making) berbasis pada fakta bukan mengandalkan intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (data analysis) menjadi suatu informasi. Informasi dan analisis menjadi dasar (fondasi) bagi sistem manajemen kinerja (performance management system) organisasi. Keberhasilan knowledge management di organisasi/ perusahaan sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (reliable), relevan (relevance) dan lengkap (completness).

Knowledge Management juga dapat dibangun dalam suatu sistem jaringan local intranet (bukan internet), sehingga dapat diakses oleh segenap karyawan suatu organisasi. Knowledge Management perlu dikembangkan dengan tujuan untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan (sharing) aset pengetahuan (knowledge asset) yang tersebar di organisasi, sehingga dapat digunakan kembali,diketahui dan dipelajari oleh seluruh karyawan atau unit organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja ekselen (excellence performance) organisasi. Selain itu, Knowledge Management dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan (knowledge resource) dan transfer pengetahuan (knowledge transfer) yang sangat bermanfaat bagi karyawan dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari (day to day operation). Knowledge Management dapat menyajikan berita-berita aktual dan referensi yang bermanfaat bagi organisasi, misalnya:

1. K-NEWS, berisi berita aktual seputar aktivitas organisasi.

2. K-SOURCE, berisi data tentang sumber-sumber pengetahuan yang penting dan diperlukan dalam aktivitas karyawan sehari-hari.

3. K-REFFERENCE, berisi data tentang referensi yang berguna bagi pengembangan organisasi.

4. K-SHARING, berisi data tentang artikel / makalah dari karyawan /manajemen dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman (knowledge & experience sharing).

5. K-LIBRARY, berisi kumpulan data yang berfungsi sebagai perpustakaan, jika diperlukan dapat berbentuk e-library dan e-book.

6. K-REGULATION, berisi data tentang Undang-Undang, Peraturan-peraturan, sistem & prosedur, work instruction (WI) dan lain-lain yang relevan dengan aktivitas organisasi.

7. Dan lain-lain

Mengingat tidak semua data / informasi / dokumen di Knowledge Management boleh diakses oleh seluruh karyawan atau pihak luar organisasi, maka untuk data / dokumen tertentu diperlukan suatu UserID & Pasword untuk mengakses lebih lanjut data tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain mengakses dokumen tertentu yang tidak berwenang (unauthorized acess). Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan wewenang serta mencegah terjadinya informasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh yang tidak berhak. Semoga melalui implementasi Knowledge Management secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekselen suatu organisasi dan terdapat peningkatan Score dalam Indonesian Quality Award (IQA) dari tahun ke tahun . Amin. ***

*) Tim Excellent Agen MBCfPE PT. Krakatau Steel tahun 2008-2009.

Abad 21 : Era Spiritual Company

ABAD 21 : ERA SPIRITUAL COMPANY

(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group / KSG, Edisi 46/IX/tahun 2010, Rubrik “Ragam”, Hlm. 45)

 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

 

SPI PT. KS

Pada abad 20 yang lalu terdapat pemisahan yang tegas di perusahaan antara praktik bisnis dengan spiritualitas yang berlandaskan moralitas agama atau sering disebut sekularisasi. Namun pada permulaan abad 21 , terdapat pergeseran dalam praktik bisnis yang semakin mengedepankan aspek spiritualitas berupa implementasi etika dan moralitas dalam berbisnis. Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan oleh bangkitnya kesadaran spiritual (era spiritual), baik dalam bidang kecerdasan (quotient), gaya hidup (lifestyle), maupun dunia usaha (business).  Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini, kita menjumpai training Emotional Spiritual Quotinet (ESQ) yang semakin populer, munculnya para sufi korporat di berbagai perusahaan, serta spiritual company.

Dimensi spiritual

Perkembangan aspek spiritualitas dalam bisnis, antara lain dipicu terbitnya buku “Spiritual Capital” karya Ian Marshal dan Danah Zohar. Lalu muncul buku “The Corporate Mystic” karya Gay Hendricks dan Kate ludeman (1996). Selain itu, buku “A Spiritual Audit of Corporate America “ hasil karya Ian I. Mitroff dan Elizabeth Denton (1999) juga mendorong kepopuleran spiritual company. Mitroff & Denton, berpendapat bahwa spiritualitas dapat menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) tertinggi. Di Indonesia, terbitnya buku serial “ESQ Power” karya Ary Ginanjar Agustian merupakan ikon baru tumbuh berkembangnya era spiritualitas dalam berbisnis. Pengalaman empiris korporat global tentang bagaimana strategisnya peran kecerdasan spiritual dalam sukses mereka, dibahas lebih mendalam pada buku terbaru karya Ary Ginanjar (2009) yang berjudul “Spiritual Company Kecerdasan Spiritual Pembawa Sukses Kampiun Bisnis Dunia”.

Perusahaan yang memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis, dapat berkembang pesat sehingga menjadi sustainable company. Perusahaan yang termasuk kategori spiritual company ternyata menjadikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai pedoman dan nilai perusahaan (company value) yang selalu dijunjung tinggi dan dipraktikkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Menurut Gede Prama, seorang konsultan manajemen ternama, GCG merupakan fondasi dari spiritual company. Perusahaan yang berusaha menuju spiritual company ternyata harus melewati proses yang cukup panjang. Dalam hal ini, aspek transendental memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan spiritual company.

Arvan Pradiansyah, Direktur Pengelola Institute for leadership & Life Management dalam majalah SWA edisi No. 05/XXIII/1-14 Maret 2007, menyatakan bahwa meskipun tidak mudah untuk menyebutkan suatu perusahaan layak disebut spiritual company, namun terdapat aspek-aspek yang dapat dilihat, misalnya : penampilan (appearance), perilaku, nilai-nilai yang terdokumentasikan (visi-misi), nilai-nilai yang benar-benar diterapkan dan paradigma.

Manfaat

Terdapat 6 (enam) manfaat bagi perusahaan yang menerapkan aspek spiritualitas dalam bisnis. Pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Kedua, produktivitas & kinerja perusahaan menjadi meningkat, karena karyawan dapat bekerja secara optimal. Ketiga, suasana kerja menjadi harmonis, karena terdapat sinergi yang bagus antara karyawan , pimpinan perusahaan dan Serikat Karyawan / Pekerja. Keempat, citra (image) positif perusahaan menjadi meningkat. Kelima, perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (sustainable company). Keenam, menurunkan perpindahan (turnover) karyawan.

Spiritual company paling tidak dapat memberikan manfaat bagi karyawan atas 5 (lima) hal. Pertama, menciptakan optimisme dan motivasi yang tinggi. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keempat, menjadi karyawan yang pembelajar (learning people). Kelima, meningkatkan awarness dan loyalitas terhadap perusahaan.

Membangun budaya

Perlu dibangun budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya spiritual company. Pernyataan bahwa karyawan dalam bekerja tidak semata-mata untuk memperoleh penghasilan saja namun bekerja juga merupakan ibadah yang mengandung aspek transedental dengan Sang Maha Pencipta (ALLAH SWT) perlu terus disosialisasikan. Dalam hal ini, aspek keteladanan memegang peranan sangat penting dalam membangun budaya tersebut. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan (manajemen) dalam berbagai level / tingkatan organisasi hendaknya dapat menjadi panutan yang baik (uswatun hasanah) bagi para bawahannya, terutama satunya kata dan perbuatan.

Semoga semakin banyak perusahaan yang menerapkan aspek spiritualitas dalam aktivitas bisnis sehari-hari, sehingga upaya untuk mewujudkan spiritual company sebagai implementasi GCG, menjadi lebih mudah dan lancar. Amin.***

*) Penulis buku ”The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi”, yang saat ini telah terbit cetakan kedua serta Pengajar mata kuliah ”Corporate Governance” pada PTS di Jakarta sebagai Dosen Luar Biasa.

 

%d bloggers like this: