Rating GCG dan Pengawasan Perbankan


RATING GCG DAN PENGAWASAN PERBANKAN 

 

(Artikel ini telah dimuat di Harian KONTAN, Edisi Rabu, tanggal 14 April 2010, Hlm. 23, Rubrik “Opini”) 

 

Oleh : MUH. ARIEF EFFENDI

 

Krisis Finansial Global yang sedang melanda dunia akhir tahun 2008 yang lalu, ternyata berimbas pula terhadap bisnis di Indonesia termasuk perbankan. Meskipun sektor perbankan tidak terlalu terkena dampak secara langsung, Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra. Prinsip kehati-hatian (prudential) menjadi penting, agar tidak terjadi krisis perbankan jilid II.

Kita masih ingat pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997-1999 yang lalu, banyak bank-bank yang berguguran, sehingga terpaksa ditutup karena mengalami kebangkrutan. Leo J. Susilo & Karlen Simarmata (2007) dalam bukunya yang berjudul ”GCG pada Bank Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya”, menyatakan, kejatuhan bank-bank itu karena pengelolaan yang mismatched, tidak hati-hati (prudent), tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang. Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkanya GCG.

Memang industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkannya GCG. Itu salah satu kontributor utama dalam krisis perbankan tahun 1997 yang bermuara pada krisis ekonomi nasional.

Selain itu, penyebab kebangkrutan bank tersebut, adalah pengawasan dari otoritas perbankan, Bank Indonesia (BI) yang kurang optimal. Karena itu, beberapa waktu yang lalu, masih terjadi likuidasi bank, misalnya Bank Global, Bank IFI dan Bank Indover. Skandal Bank Century yang menjadi fokus pembahasan di Pansus DPR akhir 2009 yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa pengawasan perbankan merupakan hal yang sangat vital dan fundamental.

BI, pada 30 Januari 2006 lalu, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (ethics values) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Arti Penting GCG

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (internal control) bank, penerapan fungsi kepatuhan (compliance), auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko (risk management). Termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis Bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Manajemen di Bank Umum banyak yang belum mengetahui arti pentingnya GCG bagi peningkatan kinerja perbankan. Agar implementasi GCG di perbankan dapat berjalan dengan lancar, maka pihak perbankan perlu menyusun suatu Piagam (Charter) tentang GCG yang dilengkapi dengan petunjuk operasional (juklak)-nya. Sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan para staf / karyawan maupun manajemen perbankan. Mengingat aspek pengawasan memegang peranan yang sangat penting, keberadaan Komite Audit yang efektif di Bank Umum menjadi signifikan.

Karena itu, perekrutan anggota Komite Audit di Bank Umum, perlu mempertimbangkan aspek kapabilitas (capability), kompetensi serta pengalaman yang cukup dibidang audit dan perbankan. Tapi, yang tidak kalah penting, anggota komite audit harus memiliki integritas dan moralitas / akhlaq yang terpuji.

Untuk menguji apakah pelaksanaan GCG di Bank Umum sudah berjalan dengan baik, BI harus melakukan pengawasan (monitoring) secara transparan dan ketat. BI harus bertindak tegas, dalam hal ini hendaknya melarang orang-orang yang termasuk tercela atau masuk daftar hitam (black list), termasuk pengempalng Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) beberapa waktu yang lalu menjadi pimpinan , dewan komisaris maupun pemilik bank di Indonesia. Selain itu, hendaknya dicegah adanya rangkap jabatan dewan komisaris perbankan sehingga dapat dihindarkan adanya benturan kepentingan (conflict of interest).

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, seperti PBI diatas, yang antara lain menyebutkan sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya, bank harus menganut prinsip keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness) atau disingkat TARIF.

Pemeringkatan GCG

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang berkantor pusat di Swiss beserta beberapa negara maju yang tergabung dalam Kelompok 10 (G-10), telah merekomendasikan industri perbankan di seluruh dunia agar mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam praktik perbankan. Salah satu Negara ASEAN yang terlebih dahulu mengeluarkan peraturan GCG untuk perbankan adalah Singapura pada pertengahan tahun 2005. Bahkan Malaysia pada tahun 2006 yang lalu telah memberlakukan pemeringkatan (rating) GCG untuk perbankan.

Jika segala sesuatunya telah siap, BI selaku bank sentral sebaiknya juga akan melakukan pemeringkatan GCG terhadap bank Umum. Adanya pemeringkatan ini akan mempermudah mekanisme pengawasan BI terhadap pelaksanaan GCG di Bank Umum. Pemeringkatan GCG perbankan diharapkan dapat memperkuat industri perbankan nasional, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan kepada publik. Yang perlu disiapkan BI sebelum melakukan pemeringkatan GCG di Bank umum, adalah menyiapkan sistem pemeringkatan yang akan diberlakukan, pedoman pelaksanaan pemeringkatan serta Sumber Daya Manusia.

Mengenai penilaian penerapan GCG, ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian dalam menentukan pemeringkatan GCG di bank Umum. Pertama, Transparansi Bank terhadap pihak-pihak terkait. Kedua, Efektivitas Direksi dan Komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya, termasuk komisaris independen. Ketiga, Efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk dilingkungan Direksi dan Komisaris. Keempat, Independensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Semoga melalui pemeringkatan GCG bagi bank umum, penilaian kinerja perbankan menjadi lebih transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat pulih kembali seperti sedia kala.***

Pemerhati dan Penulis buku GCG

%d bloggers like this: