Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG


Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Oleh Muh Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 64, Januari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Dalam era globalisasi saat ini, masalah keterbukaan dan pengungkapan (transparency & disclosure) yang merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) sering mendapat sorotan publik. Publik sangat memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go public. Para pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat dan berkesinambungan. Informasi biasanya dibedakan atas informasi keuangan dan non keuangan. Informasi keuangan yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi keuangan dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi non keuangan difokuskan pada masalah pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.

Tujuan
Terdapat 4 (empat) tujuan utama pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan bagi perusahaan, yaitu :
1.Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi.
2.Mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder.
3.Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional.
4.Bagi eksternal auditor (auditor independen) dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan.
Prinsip GCG tentang disclosure & transparency, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Disclosure Committee
Pada saat ini belum banyak perusahaan publik yang memiliki Komite Keterbukaan Informasi (KKI) atau disclosure committee, karena banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik.
Perusahaan publik yang telah memiliki KKI atau disclosure committee, antara lain PT Indosat Tbk dan PT Telkom Tbk. PT Indosat telah membentuk KKI sejak pertengahan 2004. Tanggung jawab KKI di PT Indosat adalah menelaah tingkat materialitas informasi serta menjamin pengungkapan informasi (information disclosure) secara tepat waktu dan up to date. Sedangkan tugas utama KKI adalah mengelola proses pengungkapan informasi dan melakukan review untuk memastikan kepatuhan (compliance) seluruh aspek penting serta menjaga agar pengungkapan informasi tersebut tidak menyesatkan (bias) bagi para pengambil keputusan. Disclosure Committee di PT Telkom diketuai oleh Direktur Keuangan dengan tugas mengelola proses sertifikasi laporan keuangan dan menilai kecukupan informasi perusahaan yang akan diungkapkan kepada publik. KKI maupun disclosure committee dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat (tool) untuk melakukan filter atas informasi yang akan disampaikan kepada publik.

Regulasi
Pihak otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) maupun Kementerian BUMN perlu mengatur secara tegas dan jelas masalah keterbukaan informasi perusahaan, sehingga terdapat acuan yang jelas bagi perusahaan untuk penyampaian informasi perusahaan kepada pihak luar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, perlu diatur mana saja informasi yang dapat menjadi konsumsi publik dan mana informasi yang hanya untuk kalangan terbatas.

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, sesuai Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik yang merupakan Lampiran dari
Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik antara lain sebagai berikut :
a.Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
b.Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
c.Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
d.Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
e.Produk atau penemuan baru yang berarti;
f.Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
g.Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
h.Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
i.Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
j.Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
k.Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
l.Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
m.Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
n.Penggantian Wali Amanat;
o.Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Akses Informasi
Pengungkapan informasi perusahaan seharusnya dilakukan secara berimbang. Artinya, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat baik-baik saja (positif) namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari adanya disinformasi, informasi yang bias serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai bursa saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan dan up to date. Penyampaian informasi melalui e-reporting telah membantu percepatan keterbukaan informasi emiten secara lebih merata dan dapat menjangkau pemakai laporan yang lebih luas. Pada saat ini perusahaan swasta dan BUMN, baik yang sudah go public maupun yang belum go public sudah banyak yang memiliki website sendiri. Adanya website tersebut mempermudah akses pihak-pihak lain untuk memeroleh berbagai macam informasi yang relevan, termasuk informasi tentang keuangan perusahaan. Hal ini penting, mengingat beberapa waktu lalu, akses informasi tentang perusahaan, terutama perbankan, sangat tertutup. Bahkan beberapa saat sebelum terjadi penutupan atau likuidasi bank-bank nasional pada waktu krisis moneter tahun 1998/1999 yang lalu, masih diinformasikan bahwa bank-bank tersebut dalam kondisi baik (sehat) didasarkan atas hasil laporan audit dari auditor independen (eksternal auditor). Hal tersebut tentu saja sangat merugikan banyak pihak termasuk masyarakat (publik) dan pemerintah. Pada era informasi saat ini, sudah tidak zamannya lagi menutup-nutupi kebobrokan perusahaan (termasuk perbankan), dengan dalih masalah kerahasiaan laporan keuangan. Semoga semakin banyak perusahaan yang menyadari arti pentingnya transparency & disclosure sebagai salah satu implementasi prinsip-prinsip GCG. ***

%d bloggers like this: