Whistleblowing System sebagai Implementasi GCG


Whistleblowing   System  sebagai  Implementasi  GCG

Oleh : Muh. Arief Effendi

Subdit Internal Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

(Artikel ini telah dimuat di majalah  Krakatausteelgroup-news /KSG News Edisi 92, Juni 2014, hlm 20)

 

Akhir-akhir ini organisasi (perusahaan) sangat concern terhadap masalah pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance process). ImplementasiGood Corporate Governance (GCG)di perusahaan tidak dapat berjalan lancar, apabila internal control system belum terbangun dengan baik, termasuk penerapan Whistleblowing System. Peranan Whistleblowing System sangat signifikan dalam rangka mencegah timbulnya kecurangan (fraud) dan pelanggaran lainnya yang sangat merugikan perusahaan. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/ perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (stake holder), yang disampaikan oleh personil/ badan hukum dari internal/ eksternal kepada Pimpinan Perusahaan untuk dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

 

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah & menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Whistleblowing System yang terjadi dilingkungan perusahaan sangat memerlukan peran serta (partisipasi) seluruh unsur perusahaan dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya, yaitu karyawan, manajemen (board of director) dan komisaris (board of commissioner). Whistleblowing System merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (internal control system) dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud) serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Whistleblowing System seharusnya bukan merupakan suatu kewajiban perusahaan namun merupakan kebutuhan sebagai perwujudan pelaksanaan Control Self Assesment (CSA). Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan (organisasi) yang menyediakan website tertentu untuk memudahkan pihak whistleblower untuk melaporkan pengaduan yang diketahuinya. Biasanya telah dibuatkan panduan secara sederhana sehingga dapat diakses dengan mudah dan lancar.

 

Tujuan

Tujuan diterapkannya Whistleblowing System adalah :

  1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi para pelapor & serta penerima laporan suatu pelanggaran;
  2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip (file) khusus untuk menjamin kerahasiaannya.
  3. Memberikan perlindungan dan insentif (reward) untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti;
  4. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal.

 

Perlindungan Whistleblower

Pelapor (whistleblower) adalahpersonil/ badan hukum internal/eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi kejadian/ indikasi pelanggaran melalui saluran yang telah disediakan oleh perusahaan.Pengelola whistleblowing system seharusnya lebih berfokus pada materi informasi yang dilaporkan oleh para whistleblower.Whistleblower seharusnya juga mendapatkan perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan / pimpinan organisasi. Pelapor dari pihak internal perusahaan seharusnya mendapatkan jaminan tidak diberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (pemecatan), penurunan jabatan/pangkat (demosi), pelecehan & diskriminasi dan catatan khusus yang merugikan dalam file data base pribadi sang pelapor. Dalam hal ini, pelapor juga perlu mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum. Selain itu, bagi pelapor yang terbukti benar, hendaknya perlu mendapatkan penghargaan (reward) dari manajemen perusahaan berupa insentif atau dalam bentuk lain sebagai motivasi bagi pihak lain untuk juga bertindak sebagai whistleblower. Saat ini perlindungan hukum kepada para whistleblower di Indonesia masih sangat lemah, sehingga masih banyak karyawan perusahaan maupun pihak eksternal yang tidak bersedia menjadi whistleblower, meskipun mereka mengetahui adanya praktik kecurangan (fraud) di perusahaan. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak regulator / Pemerintah mengatur melalui kebijakan tentang pentingnya whistleblowing system. Pengaturan di perusahaan publik dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan mengatur di Industri keuangan / Perbankan dan Kementerian BUMN untuk pengaturan di BUMN.

 

Tindak Lanjut

Berbagai laporan pelanggaran di perusahaan yang masuk ke Pengelola Whistleblowing System seharusnya segera ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan (Direksi). Pengaduan dari para whistleblower dapat segera ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur pengaduan minimal 5 (lima) hal berupa 4W+1H, sebagai berikut :

  1. What : Perbuatan apa yang berindikasi pelanggaran yang diketahui.
  2. Where : Dimana tempat / lokasi perbuatan tersebut dilakukan.
  3. When : Kapan (waktu) perbuatan tersebut dilakukan.
  4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut (baik orang dalam maupun orang luar, jika terdapat kolusi).
  5. How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (untuk mengungkapkan modus operandi / cara atau teknik kecurangan yang dilakukan ).

Laporan dari para whistleblower yang dilengkapi dengan bukti yang valid dan meyakinkan, maka perlu dilakukan investigasilebih lanjut oleh Internal Auditor (Satuan Pengawasan Intern) perusahaan. Apabila hasil investigasi tersebut, ternyata ditemukan adanya kecurangan (fraud) yang merugikan perusahaan / negara, alangkah lebih baik, apabila terdapat kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara perusahaan (organisasi) dengan aparat penegak hukum tersebut, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tindak lanjut. Apabila sudah ada kerjasama secara tertulis antara perusahaan dengan aparat penegak hukum, maka apabila terdapat kasus fraud yang merugikan perusahaan (organisasi) dapat diserahkan ke aparat Penegak Hukum, misalnya Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

 

Manfaat

Melalui penerapan Whistleblowing System secara efektif, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan, antara lain:

  1. Tersedianya informasi kunci dan kritikal (critical & key information) bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman dan terkendali.
  2. Dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran, maka timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
  3. Tersedianya mekanisme deteksi dini(early warning mechanism) atas kemungkinan terjadinya masalah yang diakibatkan adanya suatu pelanggaran.
  4. Mengurangi/ meminimalisir risiko yang dihadapi organisasi (perusahaan) akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
  5. Mengurangi biaya (cost reduction) dalam mengelola akibat terjadinya suatu pelanggaran.
  6. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan(stakeholders), regulator, dan masyarakat umum (publik).

Semoga melalui penerapan Whistleblowing System secara konsisten di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai implementasi GCG , diharapkan dapat dicegah atau dihindari adanya praktik kecurangan (fraud) yang sangat merugikan perusahaan. Amin.

 

2 Responses

  1. Whistleblowing. This system is really good, definitions that you provided are really great. “How to” was really helpful in understanding how it is utilised. Thank you.

    Like

  2. Pengungkapan rahasia. Sistem ini benar-benar baik, definisi yang Anda berikan benar-benar hebat. “Bagaimana” benar-benar membantu dalam memahami bagaimana hal itu digunakan. Terima kasih.

    Like

Comments are closed.

%d bloggers like this: