Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap
Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT. KS
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 65, Februari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Saat ini hampir semua perusahaan (BUMN, Swasta maupun Perusahaan Publik), sudah memiliki komite audit (audit committee). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi berbagai aspek dalam perusahaan. Bahkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan yang sudah go public kepada para pemegang saham harus mencantumkan susunan dan nama anggota komite audit, pekerjaan komite audit mengenai peninjauan operasinya dalam tahun yang bersangkutan serta jumlah pertemuan yang diadakan komite audit selama tahun tersebut.

Regulasi
Berbagai ketentuan dan peraturan tentang komite audit di BUMN dan perusahaan publik, antara lain :
1.Pedoman GCG oleh Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance /KNKCG (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
2.Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit.
3.Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4.Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit.
5.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN yang menganjurkan BUMN yang memiliki kriteria tertentu untuk membentuk komite audit, terutama untuk BUMN yang sudah go public.
6.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.
7.Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris Perusahaan wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris.

Persyaratan keaggotaan
Sesuai lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain dijelaskan bahwa :
a.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.
b.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (audit committee charter).
c.Komite audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
d.Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik.
Persyaratan keanggotaan komite audit, berdasarkan keputusan Ketua Bapepam tersebut, antara lain :
1.Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2.Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3.Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4.Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5.Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6.Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7.Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8.Tidak mempunyai : hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan (keahlian) dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Selain itu, anggota komite audit harus independen, obyektif dan profesional. Yang tidak kalah penting, adalah komite audit harus pula mempuyai dedikasi yang tinggi sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat fungsi dan tanggungjawabnya yang cukup berat tersebut, maka paling sedikit 1 (satu) anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelaporan keuangan (financial reporting).

Hubungan Kerja
Komite audit dalam menjalankan tugasnya, terkait dengan unit kerja lain seperti manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal. Manajemen harus mempergunakan komite audit untuk membantu mereka dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi GCG, komite audit harus mengadakan pertemuan dengan manajemen secara berkala untuk membicarakan secara terbuka (transparan) semua pokok-pokok persoalan yang strategis dan signifikan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan. Sedangkan, hubungan kerja dengan eksternal auditor, komite audit dapat memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan / atau penggantian auditor eksternal. Selain itu, komite audit juga berperan dalam memonitor kinerja auditor eksternal serta memastikan bahwa auditor eksternal bekerja sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya dalam hubungan dengan independensi. The Institute of Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa komite audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama. Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat membantu komite audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada komisaris, para pemegang saham dan pihak luar lainnya. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, komite audit dapat :
a.Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian Kepala Auditor Internal (Head of Internal Audit) yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
b.Meninjau Internal Audit Charter.
c.Meninjau struktur fungsi audit internal.
d.Meninjau rencana tahunan audit intern.
e.Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai metodologi, alat dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi Internal Audit Charter dan realisasi dari rencana tahunan audit intern.
f.Meninjau semua laporan audit internal.
g.Memonitor kinerja fungsi audit internal.
h.Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi Standar Profesional Audit Internal (SPAI)..

Penilaian mandiri (self assesment)
Komite audit harus dapat melaksanakan penilaian efektivitasnya secara berkala secara mandiri. Penilaian mandiri hendaknya berfokus bukan saja pada apa saja yang dikerjakan komite audit, namun termasuk keefektivan komite audit dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk memungkinkan penilaian kinerja komite audit dapat dilakukan dengan baik, biasanya dapat diukur dengan parameter seperti yang dilaksanakan dalam praktik bisnis yang terbaik (best business practices). Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian mandiri, seperti :
1.Susunan komite audit.
2.Pelatihan dan pemahaman.
3.Rapat dan pertemuan.
4.Kegiatan.
5.Hubungan kerja dengan manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal.
6.Peranan komite audit di masa depan.
Untuk memudahkan penilaian mandiri, dapat digunakan suatu alat (tool) berupa Audit Commitee Self-Assesment Checklist .

Kesimpulan
Komite audit di perusahaan publik merupakan “mata dan telinga” Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Mengingat cukup banyaknya peran dan tanggungjawab komite audit seperti dijelaskan tersebut diatas, maka hendaknya keberadaan komite audit bukan hanya sekedar pelengkap saja namun diharapkan komite audit dapat berjalan secara efektif dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berbagai pihak, terutama top management dan komisaris untuk selalu meningkatkan efektivitas kerja komite audit dari waktu ke waktu. *

Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN

(Artikel ini telah dimuat di JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 1 No. 1, Mei 2005, Hlm. 51 – 57, ISSN : 0216-8642 , Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan R.I.)

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA *)

Abstraksi :

Tulisan ini membahas secara singkat perkembangan komite audit di  berbagai negara lain (Amerika serikat, Inggris dan Kanada) serta  di Indonesia, terutama ditinjau dari aspek historis dan  praktek. Tinjauan komite audit di Indonesia mencakup  penerapan pada perusahaan – perusahaan publik (termasuk perbankan Indonesia) dan BUMN, selain itu juga membahas masalah efektivitas kerja komite audit.

Kata-kata kunci : Komite Audit, Efektivitas Kerja, Kinerja Perusahaan, BUMN.   

A.  Pendahuluan

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan serta Independent Appraisal.Menurut Arrens & Loebbecke  (2000) yang dimaksud dengan Komite  Audit adalah sebagai berikut:

         An audit  committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru. Perkembangan komite audit di negara kita , sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu pada tahun 1999. Selain itu anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun 2000. Mengingat pentingnya keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam, Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya.

B.   Komite Audit di beberapa negara lain

Apabila kita ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah keberadaan Komite Audit, mau tidak mau kita harus melihat perkembangan Komite Audit di negara lain. Berikut ini dijelaskan perkembangan Komite Audit di Amerika Serikat, Inggris  dan Kanada sebagai bahan studi perbandingan untuk melihat keberadaan Komite Audit di Indonesia. 

1.      Komite Audit di Amerika Serikat

Peraturan yang mewajibkan dibentuknya komite audit di Amerika Serikat antara lain Accounting Series Release (ASR) No. 19/1940 dari The  Securities Exchange Commission (SEC). Ketentuan tersebut menganjurkan  agar perusahaan yang telah masuk Pasar Modal (go publik) memiliki komite audit yang beranggotakan pihak independen dari luar perusahaan.

Menurut studi Korn & Ferry International (1989) ternyata 98 % perusahaan Amerika yang disurveinya telah memiliki komite audit. Di Amerika Serikat eksistensi komite audit selain membawa dampak internal juga membawa dampak eksternal bagi perusahaan. Harga saham perusahaan yang telah memiliki  komite auditnya cenderung lebih diminati oleh para investor. Pada saat ini hampir semua perusahaan di Amerika Serikat terdapat komite audit, padahal tidak terdapat satu pun ketentuan hukum yang mengikat bahwa keberadaan tersebut merupakan suatu keharusan (mandatory). Rekomendasi dari kongres di Amerika Serikat, SEC dan AICPA, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh New York Stock Exchange  bukan sebagai produk hukum (required by law ), karena sifatnya hanya sebatas anjuran saja. Oleh karena itu pengakuan perlunya dibentuk komite audit di perusahaan dapat dapat dipandang sebagai persyaratan mekanisme pasar (required by the market) dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap berjalan secara optimal dalam sistem ekonomi pasar.

American Institute Certified of Public Accountants (AICPA) menerbitkan SAS No. 60 dan 61 yang bertujuan untuk menciptakan link antara auditor dengan pemilik, yakni melalui komunikasi antara auditor independen dengan komite audit. Hal penting yang disebutkan dalam standar tersebut , antara lain pengungkapan kelemahan pengendalian internal, adanya perbedaan pendapat dengan manajemen, pengaruh dari kebijakan akuntansi tertentu yang signifikan, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan audit.

 2.      Komite Audit di Inggris (U.K.)

Inggris merupakan negara pelopor dibentuknya komite audit. Komite audit tersebut sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Anggotanya dipilih diantara para pemegang saham (shareholders) yang dipandang memiliki keahlian (kompetensi) dibidang akuntansi dan auditing. Tujuannya sebagai mediator antara para pemegang saham, manajemen serta pihak eksternal perusahaan. The Promotion of Non-Executive Directors (Pro-ned) goup (1982) telah memperbaiki  code of practice. Pada tahun 1987 group tersebut merekomendasikan agar perusahaan- perusahaan publik memiliki komite audit yang terdiri dari non-executive director yang bertugas memberikan konsultasi masalah penting tentang audit dan pengendalian.

Institute of Chartered Accountant pada England & Wales Working Party (1986) telah merekomendasikan agar komite audit bertanggungjawab atas pertemuan dan remunerasi auditor independen, menyetujui perencanaan audit (audit plan) dan mereview laporan manajemen (management report) yang dikeluarkan oleh auditor independen.

 3.      Komite Audit di Kanada

Komite audit pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada pada tahun 1965. The Canada Business Corporation Act telah melakukan amandemen pada tahun 1975.

Menurut ketentuan ini semua perusahaan publik harus memiliki komite audit  yang mereview laporan keuangan tahunan sebelum disampaikan pada Board of Director. The Adams Report (1998) merekomendasikan tentang tanggungjawab komite audit. The Canadian Institute of Chartered Accountants (1988) mengeluarkan the Macdonald Report (Macdonald Commission) yang  antara lain mengemukakan agar semua perusahaan publik harus memiliki komite audit, Komite audit harus melaporkan tentang tanggungjawabnya  kepada pemegang saham secara tahunan (annual report) dan Komite audit harus mereview laporan keuangan interim dan tahunan sebelum dipublikasikan. Selain itu ketentuan mengenai perlunya komite audit di Kanada telah dimuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas . The Business Corporation Act (1975) telah diberlakukan di Negara Bagian Ontario dan British Columbia.

 C.   Komite Audit di Indonesia

Perkembangan praktek Komite Audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal sesuai dengan jenis / karakteristik perusahaan yang ada, seperti Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Publik. 

A.     Komite Audit di Perbankan Indonesia

Komite audit yang diwajibkan (diberlakukan) dikalangan perbankan dinamakan Dewan Audit atau Badan Audit. Dewan Audit diatur berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995. Menurut ketentuan tersebut Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut :

·        Menyetujui Internal Audit Charter , menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

  • Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.

·        Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, Bank juga mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

·        Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku.

·        Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat.

·        Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.Seperti halnya komite audit di perusahaan,

Dewan Audit di perbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dalam prakteknya Dewan Audit  di Perbankan, menurut sinyalemen dari para pengamat ekonomi / perbankan sebagian besar ternyata tidak berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Bank-Bank yang dilikuidasi (bangkrut), sehingga terpaksa harus dibekukan usahanya (ditutup).  Pada awal terjadinya krisis moneter beberapa waktu yang lalu (1997 – 1999), banyak sekali bank-bank yang masuk kategori Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) serta Bank dalam Likuidasi. Hal tersebut membuktikan  bahwa aspek pengendalian di perbankan kita sangat lemah, meskipun telah ada Dewan Audit. Beberapa waktu yang lalu ternyata masih ada Bank yang terpaksa dilikuidasi lagi, misalnya bank Global.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut akhirnya dicabut dan sebagai gantinya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. I/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director).

Menurut pendapat penulis, meskipun di perbankan telah ada Direktur Kepatuhan, tidak otomatis dapat menggantikan fungsi Dewan Audit. Direktur kepatuhan tersebut tidak bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris perbankan. Selain itu Direktur Kepatuhan hanya terdiri dari 1 (satu) orang sedangkan Dewan Audit Sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satunya adalah pihak eksternal bank yang independen terhadap manajemen, kepemilikan dan tidak ada pertentangan kepentingan (conflict of interest).  Tidak adanya Dewan Audit di perbankan  mengakibatkan beban / tugas komisaris menjadi lebih berat, karena tidak ada pihak independen & ahli dibidangnya yang membantu tugasnya dalam aspek pengendalian / pengawasan perbankan.. 

B.      Komite Audit di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

      Ketentuan tentang komite audit telah diatur dengan Undang Undang No. 19 tahun 2003  tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN, antara lain pada pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Keterangan lebih rinci tentang komite audit telah diatur melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 103 tahun 2002, yang merupakan revisi terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : KEP-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.

Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang   Komite Audit, yaitu :

1.  Pada pasal 14 ayat 1, antara lain disebutkan bahwa Komisaris / Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

a.      BUMN yang mempunyai kegiatan usaha dibidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya.

  b.      BUMN yang menjadi PT. Terbuka.

c.       BUMN yang berada dalam persiapan privatisasi.

d.     BUMN yang assetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Pada BUMN selain yang dimaksudkan dalam ayat 1 tersebut, Komisaris / Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pada ayat 5, disebutkan bahwa komite audit bertugas membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor.

2.      Pada pasal 22 ayat 2 butir e, juga disebutkan bahwa monitoring yang merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian internal adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

3.      Pada pasal 25, pasa 1 dan 2 disebutkan eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS / Pemilik Modal  dari calon yang diajukan oleh Komisaris / Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit. Komite Audit melalui Komisaris / Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS / Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium / imbal jasa yang diusulkan untuk external auditor tersebut.

4.      Pada pasal 26, Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi  harus memastikan bahwa external auditor maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.

Komite audit dapat berfungsi membantu kelancaran tugas komisaris, antara lain komite audit melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris Selain itu komite audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas pengendalian internal (internal control), termasuk fungsi Internal Auditor  atau Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan rekomendasi tentang peningkatan efektivitas internal auditor untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite Audit di BUMN dapat berperan lebih aktif  apabila ternyata eksistensi internal auditor di BUMN kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Komite audit juga dapat melakukan sinergi dengan internal auditor, misalnya melakukan joint audit untuk aspek-aspek strategis yang memerlukan pendalaman audit lebih lanjut.

Pada saat ini beberapa BUMN telah membentuk komite audit, terutama untuk BUMN yang telah go publik. BUMN yang assetnya melebihi 1 triliun sebagian telah membentuk komite audit dan sebagian dalam proses pembentukan komite audit. Berdasarkan hasil penelitian penulis tahun 1999 tentang Persepsi Dewan Komisaris & Direksi BUMN dalam pembentukan komite audit, ternyata masih terdapat beberapa komisaris maupun Direksi BUMN yang belum mengetahui arti pentingnya keberadaan komite audit. Hal tersebut dimungkinkan karena pada saat itu komite audit baru ditetapkan oleh Menteri BUMN. Pada saat ini seharusnya para Komisaris maupun Direksi BUMN telah mengetahui pentingnya keberadaan komite audit tersebut, karena adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek implementasi Good Corporate Governance.

 C.    Komite Audit  di Perusahaan Publik

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

  • Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit.
  • Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi Ketua Komite audit.
  • Anggota lainnya dari Komite Audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan yang diamksud independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris , direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan Tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kepercayaan atas independensi sikap Komite Audit adalah sangat penting. Untuk diakui sebagai pihak independen, anggota Komite Audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada Perusahaan Tercatat dan tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap Perusahaan Tercatat atau Direksi atau Komisaris Perusahaan Tercatat dan bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya.Ketentuan mengenai komite audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000  tertanggal 05 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 sebagai berikut antara lain  diatur sebagai berikut :

1.      Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.      Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi :

a.        melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,

b.        menelaah independensi dan objektifitas akuntan publik,

c.         melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan,

d.       melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan,e.        menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,f.           melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atas biaya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.Keberadaan komite audit di perusahaan publik menurut hasil pengamatan penulis sebagian besar hanya sekedar memenuhi tuntutan regulator (Bapepam & BEJ). Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang ditunjuk sebagai anggota komite audit di perusahaan publik banyak yang belum memenuhi kualitas & kompetensi seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pihak regulator, Bapepam &  BEJ perlu melakukan monitoring secara periodic eksistensi & efektivitas komite audit di perusahaan publik. 

D.    Efektivitas Komite Audit

Komite audit pada saat ini telah diakui keberadaannya di hampir semua perusahaan di negara maju, terutama di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal tersebut, namun Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut pendapat Sommer, banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya (Manao, 1997).Kalbers & Fogarty (1993) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit. Hasil penelitian yang dimuat di Auditing A Journal of Practice & Theory berjudul “Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, antara lain mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

1.      Kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit.

2.      Kerjasama manajemen.

3.      Kualitas (kompetensi) personil dari komite audit.

Salah satu aspek yang cukup penting  dalam keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya adalah masalah komunikasi. Oleh karena itu komite audit harus meningkatkan komunikasi dengan dewan Komisaris, manajemen, internal auditor dan eksternal auditor. Adanya komunikasi yang lancar antara komite audit dengan berbagai pihak tersebut dapat menunjukkan eksistensi komite audit lebih efektif dan dapat meringankan tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. H.    

Kesimpulan dan Saran

1.      Kesimpulan

a.  Keberadaan Komite Audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Pada saat ini adanya Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam implementasi Good Corporate Governance.

b.      Perkembangan Komite Audit di Indonesia sangat lamban apabila dibandingkan dengan di beberapa negara lain, seperti di Amerika Serikat, Inggeris dan Kanada. Hal ini karena ketentuan (regulasi) yang mengatur tentang Komite  Audit oleh Bapepam, BEJ dan Kantor Menteri BUMN relatif masih baru.

c.       Keberadaan Komite Audit di Perbankan, BUMN maupun Perusahaan Publik, pada saat ini belum efektif seperti yang diharapkan berbagai pihak.

2.      Saran

a.            Agar Pemerintah termasuk Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan menganjurkan  pada BUMN tertentu untuk membentuk komite audit sebagai implementasi Good Corporate Governance.

b.            Agar Bapepam , BEJ & BES mengharuskan Perusahaan Publik untuk membentuk Komite Audit serta melakukan monitoring secara periodik untuk mencegah adanya komite audit hanya sekedar memenuhi tuntutan regulator.

c.       Agar Bank Indonesia mengkaji kembali perlu tidaknya dibentuk Dewan Audit / komite Audit di perbankan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern sebagai implementasi pengawasan di perbankan.

d.           Agar keberadaan Komite Audit audit di Perusahaan Publik, Perbankan maupun BUMN dapat berjalan secara efektif, hendaknya anggota Komite Audit  dipilih  orang yang independen yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak ada conflict of interest  dengan perusahaan. Selain itu hendaknya aspek kapabilitas serta  integritas menjadi acuan utama dalam memilih anggota Komite Audit.***

Daftar Pustaka

1.      Baridwan, Zaki :  “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, makalah seminar Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 6-7 September 2000.

2.      Eddie M. Gunadi & Toto J. Alamsyah : “Direktur Kepatuhan : Gantikan Fungsi Dewan Audit”, Media Akuntansi, No.5 Tahun I, Desember 1999 – Januari 2000.

3.      Effendi, M. Arief :”Persepsi Dewan Komisaris & Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap pembentukan Komite Audit”, thesis, Program Magister Akuntansi (MAKSI), Universitas Indonesia, 2001.

4.      Effendi, M. Arief : “Komunikasi Komite Audit :  Antara Harapan dan Kenyataan”, Majalah Media Akuntansi, Jakarta, Edisi Juli – Agustus 2002.

5.      Herwidayatmo : “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 7 September 2000.

6.      Kalbers, Lawrence P.  & Forgathy, Timothy J. : “Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, Auditing A Journal of Practice & Theory, Vol. 12, No. 1, Spring, 1993.

7.      Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : KEP-102/M-PBUMN/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.

8.      Manao, Hekinus : “ Efektivitas Komite Audit Perusahaan Peranan Independensi dan Kompetensi “, makalah Seminar Pengembangan Audit Committee di lingkungan Perusahaan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, FKSPI BUMN/BUMD & IIA Indonesian Chapter, Jakarta, 5 Maret 1997.

9.      Manao,  Hekinus : “Peranan Komite Audit dalam Pengelolaan Perusahaan : Ulasan Historis, Teori, Praktik dan     Perspektif”, Profesi Akuntan Indonesia Menuju Milenium Baru, Prosiding KNA Ke-3 , Ikatan Akuntan Indonesia, 1996.

10.  The Institute of Internal Auditors Research Foundation : Improving Audit Committee Performance : What Works Best, A Research Report prepared by Price Waterhouse, First printing, 1993. 

*) Muh. Arief Effendi, SE, MSi, Ak, QIA adalah Senior Auditor Operasional PT. Krakatau Steel serta Staf Pengajar beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

 

Komunikasi Komite Audit : Antara Harapan dan Kenyataan

KOMUNIKASI KOMITE AUDIT : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

(Artikel ini telah dimuat di Majalah MEDIA AKUNTANSI,

Edisi 27 / Juli – Agustus 2002, Hlm. 65 – 68, ISSN : 1410-0886)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Pendahuluan

Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang realtif baru. Perkembangan komite audit di negara kita, sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada BUMN tertentu pada tahun 1999. Selain itu anjuran dari BAPEPAM kepada perusahaan yang telah go public agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun 2000. 

Tulisan ini akan menyoroti seputar masalah komunikasi komite audit dengan pihak Dewan Komisaris, manajemen, internal auditor dan eksternal auditor. Selain itu juga membahas masalah kualifikasi anggota komite audit agar dapat berkomunikasi secara efektif, serta manfaat keberadaan komite audit bagi peningkatan kinerja perusahaan. 

 Pengertian

 

Menurut Arrens & Loebbecke  yang dimaksud dengan Komite  Audit adalah sebagai berikut :

         An audit  committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (Corporate Governance). Bahkan untuk menilai pelaksanaan good corporate governance di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian. Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek, Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan dan lain-lain. Ketentuan mengenai komite audit juga diatur dalam Surat edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000.

Komunikasi Komite Audit

Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani pemegang saham (share holder) dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan eksternal auditor. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan.

Pada saat ini komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, belum terjalin dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi komite audit dengan pihak yang berkepentingan yang berjalan dengan lancar, akan menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian.

Berikut ini dijelaskan komunikasi komite audit dengan berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1.      Komunikasi Komite Audit dengan Dewan Komisaris

Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan.  Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris. 

2.      Komunikasi Komite Audit dengan Manajemen

Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam trangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Pola hubungan (relationship) antara komite audit dengan manajemen menurut Ridley & Roth (1997) sebagai berikut :

 

 Members of management should attend audit committee meetings and be actively involved in   reporting on many of the matters discussed above. At the same time, the audit committee has the responsibility to view management’s assertions with a healthy skepticism and to look to the internal  and external auditors for perspective.

There may be occassions when the audit committee meets privately with members of management, such us to discuss the appointment or dismissal of internal or external auditors. And there should be occassions when the audit committee meets in executive session with no one else present. For example, to fulfill thir oversight role, the may want to have candid discussions about the quality of management.

Menurut the Institute of Internal Auditors Research Foundation  tanggungjawab komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif. Namun kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen  dalam rapat komite.Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggungjawabnya.

 3.      Komunikasi Komite Audit dengan Internal Auditor

Komunikasi internal auditor dengan komite audit antara lain diatur dalam Statement on Auditing Standard (SAS) No. 61, yaitu   disebutkan  8 (delapan) hal, sebagai berikut  :

a.    Pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan Laporan Keuangan bebas kesalahan material,

b.    seleksi kebijakan akuntansi,

c.    estimasi akuntansi,

d.    dampak adjustment hasil audit,

e.    pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama,

f.     ketidaksepakatan manajemen dan internal auditor,

g.      diskusi pilihan eksternal auditor,

h.      Masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan tak masuk akal dan batas waktu laporan tak masuk akal.

 4.      Komunikasi Komite Audit dengan Eksternal Auditor

Salah satu tanggungjawab komite audit adalah menilai (mereview) hasil laporan audit dari eksternal auditor. Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris dengan kompetensi yang dimililiki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing No. 380 diatur mengenai komunikasi antara Akuntan Publik (Eksternal Auditor) dengan komite audit. Komunikasi antara Komite Audit dengan Eksternal Auditor dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain  :            

1).   Tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.                      

2).   Kebijakan akuntansi signifikan.           

3).   Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi.           

4).   Penyesuaian audit signifikan.           

5).   Informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.           

6).   Ketidaksepakatan dengan manajemen.           

7).   Konsultansi dengan Akuntan lain.           

 8).   Isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan Auditor.

 9).   Kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

 Kualifikasi Anggota  Komite Audit

Agar komunikasi Komite Audit dengan berbagai pihak tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka anggota komite audit perlu memiliki kemampuan yang cukup qualified.

Kualifikasi anggota (personal qualifications) komite audit menurut The Treadway Commission sebagai berikut :

·        Independen ( independence)

·        Memahami aktivitas bisnis (broad business knowledge)

·        Memiliki kemampuan komunikasi (communication skills), natural curiosity dan healthy skepticism.

·        Vigilance.

Menurut Hiro Tugiman (1996) Anggota komite audit disamping harus ahli di bidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisa laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem dan pengendalian perusahaan, serta tanggap terhadap segala perkembangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) jumlah anggota (size) dari komite audit berdasarkan hasil survey terhadap perusahaan yang memiliki komite audit ternyata sekitar 90 % memiliki komite audit dengan jumlah 3 sampai dengan 5 anggota. Pada umumnya , sebagian besar  komite audit tersebut   memiliki anggota yang berpengalaman dan mempunyai judgment tentang  bisnis (perusahaan) dengan baik.       

Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dinyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu satu orang anggota komisaris sekaligus sebagai ketua komite audit dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan. Selanjutnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit susuai pasal 5 SK tersebut adalah :

1.      memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal,

2.      tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, misalnya mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat BUMN yang bersangkutan, mempunyai kaitan dengan rekanan BUMN yang bersangkutan,

3.      mampu berkomunikasi secara efektif.

Mengingat saat ini sedang maraknya upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka untuk menghindari adanya KKN maka anggota komite audit dipilih  orang yang independen yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak ada conflict of interest  dengan perusahaan. Selain itu keanggotaan komite audit perlu dibatasi masa tugasnya, misalnya hanya boleh menjadi anggota komite audit suatu perusahaan maksimal dua periode (dua tahun) saja atau hanya dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.

Efektivitas Komite Audit

Walaupun  komite audit telah diakui keberadaannya di hampir semua perusahaan di negara maju, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Sementara belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal ini, Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Sommer, banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya (Makalah Manao, 1997).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit telah dilakukan oleh kalbers & Fogarty. Hasil penelitian tersebut antara lain mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu : Kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, Kerjasama manajemen dan kualitas  atau kompetensi personil dari komite audit.

Dalam Makalah Herwidayatmo (2000), antara lain dinyatakan bahwa pada September 1998, Arthur Levitt,Chairman the US Securities Excange Commission (SEC), mengumumkan seperangkat inisiatif  (The Levitt Initiatives) yang meliputi bermacam subjek dan proposal peraturan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan akuntansi sehingga diharapkan akan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan. Aspek terpenting dari The Levitt Initiatives adalah perlunya meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan karena komite audit yang berkualitas, mempunyai komitmen, independen dan kritis akan menjadi pelindung paling handal bagi kepentingan publik. Sebagai tindak lanjut dari The Levitt Initiatives, dibentuklah The Blue Ribbon Committee on Improving The Effectiveness of Corporate Audit Committees. Pada Februari 1999, SEC menyetujui peraturan terbaru tentang komite audit yang hampir semuanya diadaptasi dari rekomendasi The Blue Ribbon Committee.

Manfaat Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman  (1995) manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain   :

a.      Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan. b.      Bagi eksternal auditor,  keberadaan  komite  audit  sangat   diperlukan   sebagai   forum  atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada obyek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit. Makalah Zaki Baridwan (2000), antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka mengawasi kebijakan direksi, dengan bantuan komite audit, komisaris dapat melakukan berbagai kegiatan pengawasan yang meliputi berbagai hal termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan dalam keputusan rapat direksi serta penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi tersebut. Selain itu komite audit berfungsi membantu komisaris, terutama untuk melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris . Komite audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan saran-saran peningkatan efektivitas SPI untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan .

Peranan komite audit cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek

pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaannya lebih

transparan dan terbuka (open), sehingga prinsip good corporate governance dapat lebih diterapkan dengan

baik. Selain itu apabila perusahaan tersebut telah go publik, maka minat para investor  untuk membeli

sahamnya lebih besar dari pada perusahaan  yang tidak memiliki komite audit.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang komite audit tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Komite audit pada saat ini telah diterima sebagai bagian dari salah satu aspek penerapan good corporate governance.

2.      Komite audit mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.

3.      Peran komite audit agar lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

4.      Komunikasi antara komite audit dengan internal auditor, eksternal auditor serta manajemen perusahaan perlu lebih diintensifkan lagi, sehingga permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi perusahaan dapat ditindaklanjuti serta dapat dicarikan solusi yang cepat dan tepat.

5.      Pemerintah termasuk Menteri Negara BUMN dan BAPEPAM agar mendorong kepada perusahaan-perusahaan untuk membentuk komite audit sebagai salah satu penerapan good corporate governance. ***

Referensi

Apostolou, Barbara & Jeffords, Raymond : Working With The Audit Committee, 1990. 

Arens, Alvin A. & Loebbecke, James K., Auditing : An Integrated Approach,  Prentice Hall International, 1993. 

Baridwan, Zaki, ”Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IVJakarta, 6-7 September 2000. 

Herwidayatmo, “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 7 September 2000. 

Hoesada, Jan : ”Cetak Biru Organisasi SPI Modern, Internal Asudit No. 1, 1996. 

Ikatan Akuntan Indonesia :  Standar Profesional Akuntan Publik : Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa dan Review per 1 Agustus 1994, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta. 

Kalbers, Lawrence P. & Forgathy, Timothy J.,”Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, Auditing A Journal of Practice & Theory, Vol. 12, No. 1, Spring, 1993. 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-133/M-MBU/1999  tanggal 8 Maret 1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.  

Manao, Hekinus, ”Efektivitas  Komite Audit Perusahaan : Peranan Independensi dan Kompetensi”, Seminar Pengembangan Audit Committee di lingkungan Perusahaan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, FK SPI BUMN/BUMD & IIA Indonesia Chapter, Jakarta, 5 Maret 1997. 

Ridley, Anthony J. & Roth, James, ”Are You Serving On a World-Class Audit Committee?”, The Journal of Corporate Governance, March / April  edition of The Corporate Board, 1997. 

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Improving Audit Committee Performance : Wort Works Best, A Research report prepared by Price Waterhouse, First Printing, 1993. 

Tugiman, Hiro, Komite Audit, Internal Audit No. 1, 1996.

Komite Audit di Perusahaan Publik

KOMITE  AUDIT  DI  PERUSAHAAN  PUBLIK

(Artikel ini telah dimuat di Harian SUARA KARYA, Edisi Senin, 6 Juni 2005, Rubrik “Opini”)

Oleh : Muh Arief Effendi 

Komite audit di perusahaan publik memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG). Komite audit merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, diharapkan prinsip independensi (independency), transparansi dan pengungkapan (transparency & disclosure), akuntabilitas (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness) menjadi landasan utama dalam aktivitas komite.

Kehadiran komite audit telah mendapat respon yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Badan Pengawas pasar modal (Bapepam), Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), para Investor, Profesi Penasehat Hukum (Advokat), profesi akuntan serta perusahaan penilai independen (independent appraisal company).

Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Jumlah keanggotaan komite audit sesuai Surat Edaran dari Direksi PT BEJ No SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit. Ketua komite audit berasal dari komisaris independen, sedangkan anggota lainnya berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen. Ketentuan mengenai keanggotaan komite audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000. Bunyinya, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit di BUMN yang go public diatur dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 perihal yang sama. Dalam pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit terdiri dari lima hal. Pertama, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. Kedua, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. Ketiga, memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham. Keempat, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/ dewan pengawas. Kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisaris/ dewan pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris/dewan pengawas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, termasuk untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Komite audit diharapkan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bapepam, BI, BEJ maupun Keputusan Menteri BUMN bagi BUMN yang go public. Menurut hemat penulis, keberadaan komite audit di perusahaan publik pada saat ini hanya sekadar untuk memenuhi ketentuan pihak regulator (pemerintah) saja. Hal ini ditunjukkan dengan penunjukan anggota komite audit di perusahaan publik, yang sebagian besar belum didasarkan atas kompetensi dan kapabilitas, namun lebih ke arah kedekatan dengan dewan komisaris perusahaan. Keanggotaan komite audit seperti ini sulit diharapkan untuk dapat bekerja secara profesional.  

Prinsip-prinsip GCG

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas komite audit meliputi lima hal. Pertama, prinsip independensi. Artinya, komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan (family) dengan direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest). Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensinya. Ini penting agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut. Kedua, prinsip transparansi. Prinsip ini ditunjukkan adanya audit committee charter dan program kerja tahunan dari komite audit serta adanya rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam risalah rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (disclosure), dan diharapkan laporan tersebut tertuang pada laporan tahunan (annual report) perusahaan yang diekspos kepada publik. Ketiga, prinsip akuntabilitas. Ini ditunjukkan dengan frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis (business process) perusahaan agar dapat bekerja secara profesional. Keempat, prinsip pertanggungjawaban. Artinya, aktivitas komite audit dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris. Kelima, prinsip kewajaran. Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan (decision making) yang didasarkan atas sikap adil, fair dan obyektif terhadap semua pihak. Mengingat sangat pentingnya aspek manajemen risiko (risk management) dalam pengelolaan perusahaan, maka komite audit diharapkan dapat melakukan identifikasi risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan serta alternatif pemecahan masalahnya. Adapun yang tidak kalah penting adalah komite audit juga berkewajiban untuk menjaga tingkat kepatuhan (compliance) perusahaan terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku.  

Efektivitas Kerja

Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas kerja komite audit. Kalbers & Fogarty (1993) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja komite audit. Hasil penelitian tersebut, antara lain mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam mengemban tugasnya. Ketiga faktor tersebut adalah kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, kerjasama manajemen dan kualitas (kompetensi) personil dari komite audit. Efektivitas kerja komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan (relationship) dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, internal auditor dan eksternal auditor. Komite audit dapat melakukan sinergi dengan internal audit, untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan atau fraud di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus (fraud audit). Dalam hal ini komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal (outsourcing), untuk melakukan “audit investigatif” atau “audit forensik” dalam rangka mengungkap terjadinya praktik kecurangan (fraud) yang signifikan di perusahaan. Akhirnya semoga keberadaan komite audit dapat berjalan efektif dan bernilai tambah (added value) sehingga upaya mewujudkan GCG di perusahaan-perusahaan publik dapat tercapai. ***

(Muh Arief Effendi SE MSi Ak QIA, internal auditor sebuah BUMN, staf pengajar Universitas Budi Luhur dan STIE Trisakti Jakarta).

 

%d bloggers like this: