Whistleblowing System sebagai Implementasi GCG

Whistleblowing   System  sebagai  Implementasi  GCG

Oleh : Muh. Arief Effendi

Subdit Internal Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

(Artikel ini telah dimuat di majalah  Krakatausteelgroup-news /KSG News Edisi 92, Juni 2014, hlm 20)

 

Akhir-akhir ini organisasi (perusahaan) sangat concern terhadap masalah pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance process). ImplementasiGood Corporate Governance (GCG)di perusahaan tidak dapat berjalan lancar, apabila internal control system belum terbangun dengan baik, termasuk penerapan Whistleblowing System. Peranan Whistleblowing System sangat signifikan dalam rangka mencegah timbulnya kecurangan (fraud) dan pelanggaran lainnya yang sangat merugikan perusahaan. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/ perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (stake holder), yang disampaikan oleh personil/ badan hukum dari internal/ eksternal kepada Pimpinan Perusahaan untuk dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

 

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah & menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Whistleblowing System yang terjadi dilingkungan perusahaan sangat memerlukan peran serta (partisipasi) seluruh unsur perusahaan dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya, yaitu karyawan, manajemen (board of director) dan komisaris (board of commissioner). Whistleblowing System merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (internal control system) dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud) serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Whistleblowing System seharusnya bukan merupakan suatu kewajiban perusahaan namun merupakan kebutuhan sebagai perwujudan pelaksanaan Control Self Assesment (CSA). Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan (organisasi) yang menyediakan website tertentu untuk memudahkan pihak whistleblower untuk melaporkan pengaduan yang diketahuinya. Biasanya telah dibuatkan panduan secara sederhana sehingga dapat diakses dengan mudah dan lancar.

 

Tujuan

Tujuan diterapkannya Whistleblowing System adalah :

  1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi para pelapor & serta penerima laporan suatu pelanggaran;
  2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip (file) khusus untuk menjamin kerahasiaannya.
  3. Memberikan perlindungan dan insentif (reward) untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti;
  4. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal.

 

Perlindungan Whistleblower

Pelapor (whistleblower) adalahpersonil/ badan hukum internal/eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi kejadian/ indikasi pelanggaran melalui saluran yang telah disediakan oleh perusahaan.Pengelola whistleblowing system seharusnya lebih berfokus pada materi informasi yang dilaporkan oleh para whistleblower.Whistleblower seharusnya juga mendapatkan perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan / pimpinan organisasi. Pelapor dari pihak internal perusahaan seharusnya mendapatkan jaminan tidak diberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (pemecatan), penurunan jabatan/pangkat (demosi), pelecehan & diskriminasi dan catatan khusus yang merugikan dalam file data base pribadi sang pelapor. Dalam hal ini, pelapor juga perlu mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum. Selain itu, bagi pelapor yang terbukti benar, hendaknya perlu mendapatkan penghargaan (reward) dari manajemen perusahaan berupa insentif atau dalam bentuk lain sebagai motivasi bagi pihak lain untuk juga bertindak sebagai whistleblower. Saat ini perlindungan hukum kepada para whistleblower di Indonesia masih sangat lemah, sehingga masih banyak karyawan perusahaan maupun pihak eksternal yang tidak bersedia menjadi whistleblower, meskipun mereka mengetahui adanya praktik kecurangan (fraud) di perusahaan. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak regulator / Pemerintah mengatur melalui kebijakan tentang pentingnya whistleblowing system. Pengaturan di perusahaan publik dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan mengatur di Industri keuangan / Perbankan dan Kementerian BUMN untuk pengaturan di BUMN.

 

Tindak Lanjut

Berbagai laporan pelanggaran di perusahaan yang masuk ke Pengelola Whistleblowing System seharusnya segera ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan (Direksi). Pengaduan dari para whistleblower dapat segera ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur pengaduan minimal 5 (lima) hal berupa 4W+1H, sebagai berikut :

  1. What : Perbuatan apa yang berindikasi pelanggaran yang diketahui.
  2. Where : Dimana tempat / lokasi perbuatan tersebut dilakukan.
  3. When : Kapan (waktu) perbuatan tersebut dilakukan.
  4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut (baik orang dalam maupun orang luar, jika terdapat kolusi).
  5. How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (untuk mengungkapkan modus operandi / cara atau teknik kecurangan yang dilakukan ).

Laporan dari para whistleblower yang dilengkapi dengan bukti yang valid dan meyakinkan, maka perlu dilakukan investigasilebih lanjut oleh Internal Auditor (Satuan Pengawasan Intern) perusahaan. Apabila hasil investigasi tersebut, ternyata ditemukan adanya kecurangan (fraud) yang merugikan perusahaan / negara, alangkah lebih baik, apabila terdapat kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara perusahaan (organisasi) dengan aparat penegak hukum tersebut, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tindak lanjut. Apabila sudah ada kerjasama secara tertulis antara perusahaan dengan aparat penegak hukum, maka apabila terdapat kasus fraud yang merugikan perusahaan (organisasi) dapat diserahkan ke aparat Penegak Hukum, misalnya Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

 

Manfaat

Melalui penerapan Whistleblowing System secara efektif, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan, antara lain:

  1. Tersedianya informasi kunci dan kritikal (critical & key information) bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman dan terkendali.
  2. Dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran, maka timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
  3. Tersedianya mekanisme deteksi dini(early warning mechanism) atas kemungkinan terjadinya masalah yang diakibatkan adanya suatu pelanggaran.
  4. Mengurangi/ meminimalisir risiko yang dihadapi organisasi (perusahaan) akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
  5. Mengurangi biaya (cost reduction) dalam mengelola akibat terjadinya suatu pelanggaran.
  6. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan(stakeholders), regulator, dan masyarakat umum (publik).

Semoga melalui penerapan Whistleblowing System secara konsisten di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai implementasi GCG , diharapkan dapat dicegah atau dihindari adanya praktik kecurangan (fraud) yang sangat merugikan perusahaan. Amin.

 

Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Oleh Muh Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 64, Januari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Dalam era globalisasi saat ini, masalah keterbukaan dan pengungkapan (transparency & disclosure) yang merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) sering mendapat sorotan publik. Publik sangat memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go public. Para pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat dan berkesinambungan. Informasi biasanya dibedakan atas informasi keuangan dan non keuangan. Informasi keuangan yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi keuangan dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi non keuangan difokuskan pada masalah pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.

Tujuan
Terdapat 4 (empat) tujuan utama pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan bagi perusahaan, yaitu :
1.Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi.
2.Mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder.
3.Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional.
4.Bagi eksternal auditor (auditor independen) dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan.
Prinsip GCG tentang disclosure & transparency, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Disclosure Committee
Pada saat ini belum banyak perusahaan publik yang memiliki Komite Keterbukaan Informasi (KKI) atau disclosure committee, karena banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik.
Perusahaan publik yang telah memiliki KKI atau disclosure committee, antara lain PT Indosat Tbk dan PT Telkom Tbk. PT Indosat telah membentuk KKI sejak pertengahan 2004. Tanggung jawab KKI di PT Indosat adalah menelaah tingkat materialitas informasi serta menjamin pengungkapan informasi (information disclosure) secara tepat waktu dan up to date. Sedangkan tugas utama KKI adalah mengelola proses pengungkapan informasi dan melakukan review untuk memastikan kepatuhan (compliance) seluruh aspek penting serta menjaga agar pengungkapan informasi tersebut tidak menyesatkan (bias) bagi para pengambil keputusan. Disclosure Committee di PT Telkom diketuai oleh Direktur Keuangan dengan tugas mengelola proses sertifikasi laporan keuangan dan menilai kecukupan informasi perusahaan yang akan diungkapkan kepada publik. KKI maupun disclosure committee dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat (tool) untuk melakukan filter atas informasi yang akan disampaikan kepada publik.

Regulasi
Pihak otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) maupun Kementerian BUMN perlu mengatur secara tegas dan jelas masalah keterbukaan informasi perusahaan, sehingga terdapat acuan yang jelas bagi perusahaan untuk penyampaian informasi perusahaan kepada pihak luar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, perlu diatur mana saja informasi yang dapat menjadi konsumsi publik dan mana informasi yang hanya untuk kalangan terbatas.

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, sesuai Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik yang merupakan Lampiran dari
Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik antara lain sebagai berikut :
a.Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
b.Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
c.Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
d.Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
e.Produk atau penemuan baru yang berarti;
f.Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
g.Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
h.Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
i.Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
j.Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
k.Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
l.Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
m.Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
n.Penggantian Wali Amanat;
o.Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Akses Informasi
Pengungkapan informasi perusahaan seharusnya dilakukan secara berimbang. Artinya, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat baik-baik saja (positif) namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari adanya disinformasi, informasi yang bias serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai bursa saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan dan up to date. Penyampaian informasi melalui e-reporting telah membantu percepatan keterbukaan informasi emiten secara lebih merata dan dapat menjangkau pemakai laporan yang lebih luas. Pada saat ini perusahaan swasta dan BUMN, baik yang sudah go public maupun yang belum go public sudah banyak yang memiliki website sendiri. Adanya website tersebut mempermudah akses pihak-pihak lain untuk memeroleh berbagai macam informasi yang relevan, termasuk informasi tentang keuangan perusahaan. Hal ini penting, mengingat beberapa waktu lalu, akses informasi tentang perusahaan, terutama perbankan, sangat tertutup. Bahkan beberapa saat sebelum terjadi penutupan atau likuidasi bank-bank nasional pada waktu krisis moneter tahun 1998/1999 yang lalu, masih diinformasikan bahwa bank-bank tersebut dalam kondisi baik (sehat) didasarkan atas hasil laporan audit dari auditor independen (eksternal auditor). Hal tersebut tentu saja sangat merugikan banyak pihak termasuk masyarakat (publik) dan pemerintah. Pada era informasi saat ini, sudah tidak zamannya lagi menutup-nutupi kebobrokan perusahaan (termasuk perbankan), dengan dalih masalah kerahasiaan laporan keuangan. Semoga semakin banyak perusahaan yang menyadari arti pentingnya transparency & disclosure sebagai salah satu implementasi prinsip-prinsip GCG. ***

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) sebagai Implementasi GCG

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)
sebagai Implementasi GCG

Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT KS
(Artikel ini telah dimuat di majalah KSG, Edisi 68 / Mei 2012, rubrik “ IPTEK”, hlm 31-32)

Saat ini terdapat pergeseran dalam berbisnis yang beretika melalui konsep Sustainable development sebagai paradigma baru. Pada awalnya bisnis hanya dibangun dengan paradigma lama berupa single P alias Profit saja.

Konsep Sustainable development merupakan suatu konsep pembangunan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini (current) tidak boleh mengganggu kemampuan generasi berikutnya (next generation) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang akan datang. Berdasarkan konsep tersebut , maka muncul konsep sustainability management. Manfaat perusahaan mengimplementasikan sustainability management, yaitu:
1. Perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pembangunan komunitas (community development) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik semata, namun juga harus menjaga dan memberi nilai tambah (value added) pada masyarakat dan lingkungannya.
2. Meningkatkan nama baik / reputasi perusahaan, sehingga terjaga citra (image) yang positif.
3. Mengurangi dampak risiko yang merugikan perusahaan.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan (competitive advantage).
5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
6. Bahan Analisis investasi bagi para investor (Socially Responsible Invesment/SRI).

Global Reporting Inititative (GRI) telah mengeluarkan panduan / pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustanaibility management berupa GRI Sustainability Reporting Guidelines dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan manusia atau triple bottom line (Profit, Planet & People).

Sustainability Reporting
Sustainability Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (disclose), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan (sustainability report) sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bapepam-LK telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan Sustainability Reporting diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable growth) yang didasarkan atas etika bisnis (business ethics).
Proses penyajian Sustainability Reporting dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu :
1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
2. Tekanan pada rantai pemasok (supply chain). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainability reporting kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan stakeholders.
4. Voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
5. Mekanisme lain adalah rating dan benchmaking, pajak dan subsidi, ijin-ijin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.
Sustainability Report dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report). Beberapa alasan perusahaan menyajikan Sustainability Report terpisah dari annual report, antara lain :
a. Sustainability Report sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development.
b. Memperoleh image baik (citra positif) dari stakeholder.
c. Pencarian legitimasi dari stakeholder.

Item Sustainability Reporting Versi GRI
Indikator beserta aspek yang dilaporkan dalam Sustainability Reporting Versi GRI (modifikasi), terlihat pada tabel berikut :

NO. INDICATOR & ASPECT ITEM  GRI
  ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS
1 Economic Performance Aspect EC1, EC2, EC4
2 Market Existency Aspect EC5, EC6, EC7
3 Indirect Ecomonic Effect Aspect EC8, EC9
  ENVIRONTMENT PERFORMANCE INDICATORS
4 Raw Material Aspect EN1, EN2
5 Energy Aspect EN3, EN4, EN5, EN6, EN7
6 Water Aspect EN8, EN10
7 Biodiversity Aspect EN11, EN12, EN13, EN14
8 Emissions, Effluents & Waste Aspect EN16 EN17 EN18 EN19, EN20,

EN21 EN22, EN23, EN24, EN25

9 Compliance Aspect EN28
10 Transport Aspect EN29
11 Overall Aspect EN30
  LABOR PERFORMANCE INDICATORS
12 Employment Aspect LA1, LA2, LA3
13 Labor / Management Relations Aspect LA4, LA5
14 Occupational, Health & Safety Aspect LA6, LA7, LA8, LA9
15 Training & Educations Aspect LA10, LA11, LA12, LA14
  HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS
16 Investment & Procurement Practices Aspect HR1, HR2, HR3
17 Non-discrimination Aspect HR4
18 Freedom of Association & Collective Bargaining Aspect HR5
19 Child Labor Aspect HR6
20 Forced & Compulsory Labor Aspect HR7
21 Security Practices Aspect HR8
22 Indigenous Rights Aspect HR9
  SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS
23 Community Aspect SO1
24 Corruption Aspect SO2, SO3, SO4
23 Public Policy Aspect SO5
24 Anti-Competitive Behavior Aspect SO7
25 Compliance Aspect SO8
  PRODUCT RESPONSIBILITY  PERFORMANACE INDICATORS
26 Costumer Health & Safety Aspec PR1, PR2
27 Product & Service Labelling PR3, PR4, PR5
28 Marketing Communication Aspect PR6, PR7
29 Customer Privacy Aspect PR8
30 Compliance Aspect PR9

Sumber : Global Reporting Initiative Index  dari The GRI Sustainability Reporting Guidelines )

ISRA
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) setiap tahun menyelenggarakan ajang / penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA). Ajang tahunan ISRA diselenggarakan atas kerjasama NCSR bersama Indonesia-Netherlands Association (INA) serta American Chamber of Commerce (AMCHAM) dengan dukungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). ISRA diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan utama (key stakeholders) dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas publik. ISRA diberikan kepada perusahaan yang telah mempublikasikan Sustainability Report, baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report).

Terdapat 3 (tiga) kriteria yang sering dipakai sebagai penilaian ajang penghargaan ISRA antara lain :
a. Kelengkapan (completeness), meliputi: profil perusahaan, dampak penting, kebijakan sosial/lingkungan, komitmen manajemen, target dan tujuan kebijakan sosial/lingkungan, layanan produk dan jasa, kebijakan pengadaan bahan baku dan isu-isu yang terkait dengannya, kebijakan pelaporan dan pembukuan, dan hubungan antara pelaporan sosial/lingkungan dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development), sistem manajemen (management system) serta tata kelola perusahaan (corporate governance).
b. Kepercayaan (Credibility), meliputi: pencapaian utama saat ini, penyebutan anggota tim yang bertanggung jawab untuk isu sosial/ekonomi, sistem manajemen dan integrasinya ke kegiatan usaha, perencanaan ketidakpastian dan manajemen risiko, proses audit internal, ketaatan (compliance) atau ketidaktaatan terhadap peraturan, data-data mengenai dampak sosial/ekonomi, data-data keuangan konvensional yang berhubungan, laporan keuangan sosial/lingkungan dan full cost accounting, akreditasi atau sertifikasi ISO, penjabaran mengenai interaksi dengan pihak terkait atau proses dialog, pemanfaatan masukan dari pihak-pihak yang terkait, serta pernyataan dari pihak ketiga
c. Komunikasi (Communication), meliputi: tata letak dan penampilan, kemudahan dipahami, dibaca dan proporsional uraian tiap bagian, mekanisme komunikasi dan umpan balik (feedback), ringkasan pelaporan (executive summary), tersedia petunjuk kemudahan untuk membaca laporan, pemanfaatan sarana intranet & internet, acuan bagi website dan pelaporan lain, dan hubungan antar pelaporan, kesesuaian grafik, gambar dan foto dengan narasi, dan integrasi dengan laporan keuangan (financial statement).

Kesimpulan
Mengingat sangat pentingnya Sustainability Reporting dalam implementasi GCG di perusahaan itu Kementerian BUMN mengadakan workshop tentang Sustainability Reporting berdasarkan GRI Index. Melalui workshop tersebut diharapkan BUMN menjadi aware dan mencoba mendalami Sustainability Report. Oleh karena itu, sudah saatnya di masing-masing perusahaan memiliki staf yang bersertifikat Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), agar dalam penyusunan Sustainability Reporting menjadi lebih lancar. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan Sustainability Report adalah menyusun pedoman standar CSR yang merujuk pada ISO 26000. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan (swasta maupun BUMN) yang menerapkan Sustainability Reporting sebagai implementasi GCG sehingga tercapai sustainability company. Amin.***

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap
Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT. KS
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 65, Februari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Saat ini hampir semua perusahaan (BUMN, Swasta maupun Perusahaan Publik), sudah memiliki komite audit (audit committee). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi berbagai aspek dalam perusahaan. Bahkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan yang sudah go public kepada para pemegang saham harus mencantumkan susunan dan nama anggota komite audit, pekerjaan komite audit mengenai peninjauan operasinya dalam tahun yang bersangkutan serta jumlah pertemuan yang diadakan komite audit selama tahun tersebut.

Regulasi
Berbagai ketentuan dan peraturan tentang komite audit di BUMN dan perusahaan publik, antara lain :
1.Pedoman GCG oleh Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance /KNKCG (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
2.Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit.
3.Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4.Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit.
5.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN yang menganjurkan BUMN yang memiliki kriteria tertentu untuk membentuk komite audit, terutama untuk BUMN yang sudah go public.
6.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.
7.Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris Perusahaan wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris.

Persyaratan keaggotaan
Sesuai lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain dijelaskan bahwa :
a.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.
b.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (audit committee charter).
c.Komite audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
d.Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik.
Persyaratan keanggotaan komite audit, berdasarkan keputusan Ketua Bapepam tersebut, antara lain :
1.Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2.Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3.Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4.Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5.Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6.Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7.Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8.Tidak mempunyai : hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan (keahlian) dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Selain itu, anggota komite audit harus independen, obyektif dan profesional. Yang tidak kalah penting, adalah komite audit harus pula mempuyai dedikasi yang tinggi sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat fungsi dan tanggungjawabnya yang cukup berat tersebut, maka paling sedikit 1 (satu) anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelaporan keuangan (financial reporting).

Hubungan Kerja
Komite audit dalam menjalankan tugasnya, terkait dengan unit kerja lain seperti manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal. Manajemen harus mempergunakan komite audit untuk membantu mereka dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi GCG, komite audit harus mengadakan pertemuan dengan manajemen secara berkala untuk membicarakan secara terbuka (transparan) semua pokok-pokok persoalan yang strategis dan signifikan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan. Sedangkan, hubungan kerja dengan eksternal auditor, komite audit dapat memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan / atau penggantian auditor eksternal. Selain itu, komite audit juga berperan dalam memonitor kinerja auditor eksternal serta memastikan bahwa auditor eksternal bekerja sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya dalam hubungan dengan independensi. The Institute of Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa komite audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama. Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat membantu komite audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada komisaris, para pemegang saham dan pihak luar lainnya. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, komite audit dapat :
a.Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian Kepala Auditor Internal (Head of Internal Audit) yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
b.Meninjau Internal Audit Charter.
c.Meninjau struktur fungsi audit internal.
d.Meninjau rencana tahunan audit intern.
e.Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai metodologi, alat dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi Internal Audit Charter dan realisasi dari rencana tahunan audit intern.
f.Meninjau semua laporan audit internal.
g.Memonitor kinerja fungsi audit internal.
h.Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi Standar Profesional Audit Internal (SPAI)..

Penilaian mandiri (self assesment)
Komite audit harus dapat melaksanakan penilaian efektivitasnya secara berkala secara mandiri. Penilaian mandiri hendaknya berfokus bukan saja pada apa saja yang dikerjakan komite audit, namun termasuk keefektivan komite audit dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk memungkinkan penilaian kinerja komite audit dapat dilakukan dengan baik, biasanya dapat diukur dengan parameter seperti yang dilaksanakan dalam praktik bisnis yang terbaik (best business practices). Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian mandiri, seperti :
1.Susunan komite audit.
2.Pelatihan dan pemahaman.
3.Rapat dan pertemuan.
4.Kegiatan.
5.Hubungan kerja dengan manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal.
6.Peranan komite audit di masa depan.
Untuk memudahkan penilaian mandiri, dapat digunakan suatu alat (tool) berupa Audit Commitee Self-Assesment Checklist .

Kesimpulan
Komite audit di perusahaan publik merupakan “mata dan telinga” Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Mengingat cukup banyaknya peran dan tanggungjawab komite audit seperti dijelaskan tersebut diatas, maka hendaknya keberadaan komite audit bukan hanya sekedar pelengkap saja namun diharapkan komite audit dapat berjalan secara efektif dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berbagai pihak, terutama top management dan komisaris untuk selalu meningkatkan efektivitas kerja komite audit dari waktu ke waktu. *

Rating GCG dan Pengawasan Perbankan

RATING GCG DAN PENGAWASAN PERBANKAN 

 

(Artikel ini telah dimuat di Harian KONTAN, Edisi Rabu, tanggal 14 April 2010, Hlm. 23, Rubrik “Opini”) 

 

Oleh : MUH. ARIEF EFFENDI

 

Krisis Finansial Global yang sedang melanda dunia akhir tahun 2008 yang lalu, ternyata berimbas pula terhadap bisnis di Indonesia termasuk perbankan. Meskipun sektor perbankan tidak terlalu terkena dampak secara langsung, Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra. Prinsip kehati-hatian (prudential) menjadi penting, agar tidak terjadi krisis perbankan jilid II.

Kita masih ingat pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997-1999 yang lalu, banyak bank-bank yang berguguran, sehingga terpaksa ditutup karena mengalami kebangkrutan. Leo J. Susilo & Karlen Simarmata (2007) dalam bukunya yang berjudul ”GCG pada Bank Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya”, menyatakan, kejatuhan bank-bank itu karena pengelolaan yang mismatched, tidak hati-hati (prudent), tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang. Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkanya GCG.

Memang industri perbankan di Indonesia menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh lemah atau tidak diterapkannya GCG. Itu salah satu kontributor utama dalam krisis perbankan tahun 1997 yang bermuara pada krisis ekonomi nasional.

Selain itu, penyebab kebangkrutan bank tersebut, adalah pengawasan dari otoritas perbankan, Bank Indonesia (BI) yang kurang optimal. Karena itu, beberapa waktu yang lalu, masih terjadi likuidasi bank, misalnya Bank Global, Bank IFI dan Bank Indover. Skandal Bank Century yang menjadi fokus pembahasan di Pansus DPR akhir 2009 yang lalu, mengingatkan kepada kita bahwa pengawasan perbankan merupakan hal yang sangat vital dan fundamental.

BI, pada 30 Januari 2006 lalu, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (ethics values) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Arti Penting GCG

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (internal control) bank, penerapan fungsi kepatuhan (compliance), auditor internal dan auditor eksternal, serta penerapan manajemen risiko (risk management). Termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis Bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Manajemen di Bank Umum banyak yang belum mengetahui arti pentingnya GCG bagi peningkatan kinerja perbankan. Agar implementasi GCG di perbankan dapat berjalan dengan lancar, maka pihak perbankan perlu menyusun suatu Piagam (Charter) tentang GCG yang dilengkapi dengan petunjuk operasional (juklak)-nya. Sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan para staf / karyawan maupun manajemen perbankan. Mengingat aspek pengawasan memegang peranan yang sangat penting, keberadaan Komite Audit yang efektif di Bank Umum menjadi signifikan.

Karena itu, perekrutan anggota Komite Audit di Bank Umum, perlu mempertimbangkan aspek kapabilitas (capability), kompetensi serta pengalaman yang cukup dibidang audit dan perbankan. Tapi, yang tidak kalah penting, anggota komite audit harus memiliki integritas dan moralitas / akhlaq yang terpuji.

Untuk menguji apakah pelaksanaan GCG di Bank Umum sudah berjalan dengan baik, BI harus melakukan pengawasan (monitoring) secara transparan dan ketat. BI harus bertindak tegas, dalam hal ini hendaknya melarang orang-orang yang termasuk tercela atau masuk daftar hitam (black list), termasuk pengempalng Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) beberapa waktu yang lalu menjadi pimpinan , dewan komisaris maupun pemilik bank di Indonesia. Selain itu, hendaknya dicegah adanya rangkap jabatan dewan komisaris perbankan sehingga dapat dihindarkan adanya benturan kepentingan (conflict of interest).

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia, seperti PBI diatas, yang antara lain menyebutkan sebagai lembaga kepercayaan, dalam operasionalnya, bank harus menganut prinsip keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness) atau disingkat TARIF.

Pemeringkatan GCG

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang berkantor pusat di Swiss beserta beberapa negara maju yang tergabung dalam Kelompok 10 (G-10), telah merekomendasikan industri perbankan di seluruh dunia agar mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam praktik perbankan. Salah satu Negara ASEAN yang terlebih dahulu mengeluarkan peraturan GCG untuk perbankan adalah Singapura pada pertengahan tahun 2005. Bahkan Malaysia pada tahun 2006 yang lalu telah memberlakukan pemeringkatan (rating) GCG untuk perbankan.

Jika segala sesuatunya telah siap, BI selaku bank sentral sebaiknya juga akan melakukan pemeringkatan GCG terhadap bank Umum. Adanya pemeringkatan ini akan mempermudah mekanisme pengawasan BI terhadap pelaksanaan GCG di Bank Umum. Pemeringkatan GCG perbankan diharapkan dapat memperkuat industri perbankan nasional, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan kepada publik. Yang perlu disiapkan BI sebelum melakukan pemeringkatan GCG di Bank umum, adalah menyiapkan sistem pemeringkatan yang akan diberlakukan, pedoman pelaksanaan pemeringkatan serta Sumber Daya Manusia.

Mengenai penilaian penerapan GCG, ada empat hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian dalam menentukan pemeringkatan GCG di bank Umum. Pertama, Transparansi Bank terhadap pihak-pihak terkait. Kedua, Efektivitas Direksi dan Komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya, termasuk komisaris independen. Ketiga, Efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk dilingkungan Direksi dan Komisaris. Keempat, Independensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Semoga melalui pemeringkatan GCG bagi bank umum, penilaian kinerja perbankan menjadi lebih transparan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat pulih kembali seperti sedia kala.***

Pemerhati dan Penulis buku GCG

Abad 21 : Era Spiritual Company

ABAD 21 : ERA SPIRITUAL COMPANY

(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group / KSG, Edisi 46/IX/tahun 2010, Rubrik “Ragam”, Hlm. 45)

 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

 

SPI PT. KS

Pada abad 20 yang lalu terdapat pemisahan yang tegas di perusahaan antara praktik bisnis dengan spiritualitas yang berlandaskan moralitas agama atau sering disebut sekularisasi. Namun pada permulaan abad 21 , terdapat pergeseran dalam praktik bisnis yang semakin mengedepankan aspek spiritualitas berupa implementasi etika dan moralitas dalam berbisnis. Akhir-akhir ini, dunia dikejutkan oleh bangkitnya kesadaran spiritual (era spiritual), baik dalam bidang kecerdasan (quotient), gaya hidup (lifestyle), maupun dunia usaha (business).  Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini, kita menjumpai training Emotional Spiritual Quotinet (ESQ) yang semakin populer, munculnya para sufi korporat di berbagai perusahaan, serta spiritual company.

Dimensi spiritual

Perkembangan aspek spiritualitas dalam bisnis, antara lain dipicu terbitnya buku “Spiritual Capital” karya Ian Marshal dan Danah Zohar. Lalu muncul buku “The Corporate Mystic” karya Gay Hendricks dan Kate ludeman (1996). Selain itu, buku “A Spiritual Audit of Corporate America “ hasil karya Ian I. Mitroff dan Elizabeth Denton (1999) juga mendorong kepopuleran spiritual company. Mitroff & Denton, berpendapat bahwa spiritualitas dapat menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) tertinggi. Di Indonesia, terbitnya buku serial “ESQ Power” karya Ary Ginanjar Agustian merupakan ikon baru tumbuh berkembangnya era spiritualitas dalam berbisnis. Pengalaman empiris korporat global tentang bagaimana strategisnya peran kecerdasan spiritual dalam sukses mereka, dibahas lebih mendalam pada buku terbaru karya Ary Ginanjar (2009) yang berjudul “Spiritual Company Kecerdasan Spiritual Pembawa Sukses Kampiun Bisnis Dunia”.

Perusahaan yang memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis, dapat berkembang pesat sehingga menjadi sustainable company. Perusahaan yang termasuk kategori spiritual company ternyata menjadikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai pedoman dan nilai perusahaan (company value) yang selalu dijunjung tinggi dan dipraktikkan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Menurut Gede Prama, seorang konsultan manajemen ternama, GCG merupakan fondasi dari spiritual company. Perusahaan yang berusaha menuju spiritual company ternyata harus melewati proses yang cukup panjang. Dalam hal ini, aspek transendental memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan spiritual company.

Arvan Pradiansyah, Direktur Pengelola Institute for leadership & Life Management dalam majalah SWA edisi No. 05/XXIII/1-14 Maret 2007, menyatakan bahwa meskipun tidak mudah untuk menyebutkan suatu perusahaan layak disebut spiritual company, namun terdapat aspek-aspek yang dapat dilihat, misalnya : penampilan (appearance), perilaku, nilai-nilai yang terdokumentasikan (visi-misi), nilai-nilai yang benar-benar diterapkan dan paradigma.

Manfaat

Terdapat 6 (enam) manfaat bagi perusahaan yang menerapkan aspek spiritualitas dalam bisnis. Pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan (fraud) yang sangat merugikan berbagai pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Kedua, produktivitas & kinerja perusahaan menjadi meningkat, karena karyawan dapat bekerja secara optimal. Ketiga, suasana kerja menjadi harmonis, karena terdapat sinergi yang bagus antara karyawan , pimpinan perusahaan dan Serikat Karyawan / Pekerja. Keempat, citra (image) positif perusahaan menjadi meningkat. Kelima, perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan (sustainable company). Keenam, menurunkan perpindahan (turnover) karyawan.

Spiritual company paling tidak dapat memberikan manfaat bagi karyawan atas 5 (lima) hal. Pertama, menciptakan optimisme dan motivasi yang tinggi. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keempat, menjadi karyawan yang pembelajar (learning people). Kelima, meningkatkan awarness dan loyalitas terhadap perusahaan.

Membangun budaya

Perlu dibangun budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya spiritual company. Pernyataan bahwa karyawan dalam bekerja tidak semata-mata untuk memperoleh penghasilan saja namun bekerja juga merupakan ibadah yang mengandung aspek transedental dengan Sang Maha Pencipta (ALLAH SWT) perlu terus disosialisasikan. Dalam hal ini, aspek keteladanan memegang peranan sangat penting dalam membangun budaya tersebut. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan (manajemen) dalam berbagai level / tingkatan organisasi hendaknya dapat menjadi panutan yang baik (uswatun hasanah) bagi para bawahannya, terutama satunya kata dan perbuatan.

Semoga semakin banyak perusahaan yang menerapkan aspek spiritualitas dalam aktivitas bisnis sehari-hari, sehingga upaya untuk mewujudkan spiritual company sebagai implementasi GCG, menjadi lebih mudah dan lancar. Amin.***

*) Penulis buku ”The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi”, yang saat ini telah terbit cetakan kedua serta Pengajar mata kuliah ”Corporate Governance” pada PTS di Jakarta sebagai Dosen Luar Biasa.

 

Implementasi Good Governance Melalui Spirit Piagam Madinah

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MELALUI

SPIRIT PIAGAM MADINAH

(Artikel ini telah dimuat di majalah Krakatau Steel Group/KSG,  Edisi 44/VIII/tahun 2009, pada Rubrik “OPINI”, hlm. 36)

 Oleh : Muh Arief Effendi *) – SPI PT. KS

 Pendahuluan

Berakhirnya bulan Ramadhan 1430 H serta dimulainya bulan Syawal, mengingatkan kepada kita untuk merenungkan kembali spirit dari Piagam Madinah yang telah terjadi 15 abad yang lalu. Apabila kita berkaca (ibrah) pada sejarah nabi Muhammad SAW, dapat dipetik beberapa hikmah yang sangat berharga dan perlu diteladani dalam kehidupan abad 21. Pada waktu itu, agar stabilitas masyarakat dapat terwujud, maka Nabi Muhammad SAW mengadakan ikatan perjanjian dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang yang terkenal dengan Piagam Madinah (Madinna Charter). Piagam Madinah merupakan sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas yang beradab. Salah satu isi Piagam Madinah adalah setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik, keagamaan serta pertahanan. Kemerdekaan untuki menjalankan kehidupan beragama dijamin sepenuhnya, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban untuk mempertahankan negeri dari ancaman pihak  luar atau serangan musuh.

Good Governance & Piagam Madinah

Konsep tentang Good Governance  ternyata sangat erat kaitannya dengan aspek moralitas yang berlandaskan ajaran agama. Good Governance  telah berkembang pesat di  Amerika Serikat sejak tahun 1980-an dan mulai berkembang di Indonesia  akhir abad 20 bersamaan dengan terjadinya krisis moneter. Dimensi moral dari prinsip-prinsip  Good Governance yang bersifat universal antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas (accountability), prinsip pertanggungjawaban (responsibility), prinsip keterbukaan (transparency) dan prinsip kewajaran (fairness). Masyarakat madani (civil society) lebih mudah terwujud apabila Good Governance  dapat dijalankan secara konsisten di pemerintahan (Government) , perusahaan (Corporate) serta komunitas  publik (public community).

Masyarakat madani dipercaya sebagai konsep ideal  (paripurna) yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam membimbing dan memimpin ummatnya di sebuah kota bernama Madinah (dahulu Yastrib). Kata “madinah” secara (bahasa) berarti “kota” dan secara etimologi,  kata “madinah” memiliki arti “peradaban”. Masyarakat madani yang diimplementasikan pada era Nabi Muhammad SAW beberapa abad yang lalu,  bertujuan untuk mewujudkan suatu mansyarakat beradab. Para  ahli sosiologi (sosiolog)  modern menyebutnya dengan istilah civil society, yang di indonesia populer dengan sebutan masyarakat madani. Salah satu ciri suatu masyarakat yang beradab tersebut menjadi cita-cita berbagai bangsa-bangsa di muka bumi ini. Terbentuknya masyarakat madani merupakan idaman bagi suatu bangsa dimanapun berada di dunia. Masyarakat suatu bangsa tentu sangat mendambakan adanya suatu  kehidupan yang aman, harmonis dan damai serta terbinanya sikap saling toleransi (tasamuh) dilingkungan pemerintahan, msyarakat maupun bisnis.

Spirit Piagam madinah

Dalam piagam tersebut juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sekaligus bertindak sebagai kepala pemerintahan dan memiliki kewenangan penuh (otoritas) mutlak untuk mengatur / kebijakan tentang ketertiban  umum. Dalam bidang muamalah (sosial), Muhammad SAW telah meletakan dasar persamaan hak & kewajiban (equality) antar sesama manusia. Piagam  Madinah  tersebut apabila ditinjau dari aspek ketatanegaraan sekarang  merupakan suatu contoh pembentukan suatu masyarakat baru yang komprehensif yang dalam Al Qur’an disebut Baldatun Toyyibatun Warrobbun Ghofur.

Berdasarkan penelusuran sejarah, tentang kapan waktu dan tanggal penyusunan naskah piagam madinah dilakukan oleh Nabi belum diketahui secara  pasti. Namun terdapat 2 (dua) pendapat yang cukup rasional. Pertama,  ada yang berpendapat Piagam Madinah terjadi pada waktu pertama hijriyah. Pendapat kedua, menyatakan bahwa piagam Madinah terjadi pada waktu sebelum perang Badar Al kubro atau sesudahnya. Sebagian besar  para ahli sejarah (sejarawan) berpendapat bahwa piagam itu dibuat pada waktu permulaan periode Madinah atau tahun pertama hijrah.  Hal ini, didasarkan atas informasi bahwa setelah tiba di Madinah, Muhammad SAW mulai membangun masyarakat baru, yang terkenal dengan masyarakat madani. Pad waktu itu, terdapat 2 (dua)  hal utama yang dikerjakan Muhammad SAW, yaitu: Pertama, menguatkan hubungan vertikal kaum muslim dengan Allah SWT (hablumminallah)., melalui sarana masjid; Kedua, mempererat hubungan horizontal tehadap sesama muslim (hablumminannas) melalui proses ta-akhi (persaudaraan), dan antara umat Islam dengan non Islam dengan Mii-tsaqul Madinah (Piagam Madinah) tersebut.

Melalui persaudaraan itulah, Nabi Muhammad SAW. akhirnya berhasil menyatukan kaum muslimin tidak hanya pada tataran konsep (teoritis) saja, namun juga pada tataran implementasi (praktik). Ditinjau dari perspektif sosial, ternyata persaudaraan tersebut berhasil mempersatukan jiwa dan harta kaum muslimin. Hal ini terbukti, bahwa masyarakat pada saat itu  dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, penuh toleransi, rasa kasih sayang serta membawa berkah (rahmat) bagi semua  alam (rahmatan lil alamin). Salah satu hal yang sangat penting adalah  Nabi Muhammad SAW memperkenalkan kepada umat manusia tentang suatu sikap  kebebasan (freedom) yang bertanggung jawab, terutama di bidang agama,  politik dan pertahanan.

Spirit yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut diharapkan dapat mendorong implementasi Good Governance  di pemerintahan, perusahaan maupun komunitas publik. Semoga melalui implementasi Good Governance   cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani dapat menjadi kenyataan bukan sekedar slogan saja. Amin***

*) Penulis buku “The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi” .

GCG & Human Capital Management

GCG  &  HUMAN  CAPITAL  MANAGEMENT

(Artikel ini telah dimuat di Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi No. 17/tahun III/Juni 2009, pada Rubrik ”opini”, hlm. 53-54) 

Oleh : Muh. Arief Effendi *) 

Sumber Daya Manusia (Human Resource)  bagi perusahaan merupakan human capital yang tak ternilai harganya. Dalam era globalisasi , maju mundurnya perusahaan sangat tergantung kualitas SDM yang dimiliki. Bahkan daya saing perusahaan (corporate competitivness) saat ini sangat ditentukan adanya SDM yang kompeten dan handal. Banyak perusahaan yang bangkrut dan akhirnya terpaksa dilikuidasi, akibat kurang memperhatikan kapabilitas SDM. Dilain pihak, ternyata perusahaan yang dapat berkembang pesat (sustainable company), karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM. Human Capital Management (HCM) yang berbasis kompetensi atau Competency-Based Human Resources Management (CBHRM) merupakan salah satu sistem manajemen SDM yang banyak dipakai di berbagai perusahaan. Faktor kunci kesuksesan (key success factor) dalam HCM adalah masalah keteladanan dari pimpinan terhadap bawahan serta satunya kata dan  perbuatan alias tidak munafiq.

Menurut pandapat penulis, pada saat ini, negara kita sedang mengalami krisis keteladanan baik di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. Kita sangat memerlukan sosok pimpinan yang dapat dijadikan sebagai  panutan atau teladan yang baik (uswatun hasanah).  Berbagai kelemahan  dalam HCM dapat diketahui, apabila dilakukan evaluasi secara periodik sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkesinambungan (continuous improvement). HCM perlu dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten dan handal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Prinsip GCG

Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam HCM, antara lain : Pertama, prinsip keadilan (fairness), artinya agar dihindarkan adanya diskriminasi dan unsur subyektivitas, baik karena SARA  maupun Gender. Perlakuan yang adil dan obyektif, dapat mendorong setiap karyawan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi (creative & innovative) sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kebijakan tentang penggajian (remunerasi) karyawan, hendaknya diterapkan secara obyektif dan konsisten, misalnya berdasarkan kinerja (base on performance). Penghargaan (reward) diberikan sesuai dengan prestasi yang dicapai dan sangsi (punishment) dikenakan sesuai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Setiap karyawan memiliki kesempatan dan peluang  yang sama dalam pendidikan dan pelatihan (training & education) untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan & pengalaman (skill & experience).

Kedua, prinsip keterbukaan (transparency), artinya setiap pengambilan keputusan menyangkut kekaryawanan dilaksanakan secara transparan. Oleh karena itu, kebijakan perusahaan terkait dengan proses promosi, demosi dan mutasi karyawan hendaknya dijalankan sesuai dengan sistem jenjang karir  (career planning system) yang jelas dan konsisten. Dasar Pertimbangan karyawan dipromosikan, hendaknya didasarkan atas prestasi kerja yang ditunjukkan dengan hasil penilaian (appraisal) karyawan dan sikapnya yang dapat dijadikan teladan, misalnya disiplin, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hal ini, agar dihindarkan adanya promosi berdasarkan nepotisme, misalnya kedekatan dengan pimpinan atau terdapat hubungan kekeluargaan. Kebijakan mutasi, demosi dan promosi karyawan yang tidak transparan dapat menimbulkan keresahan dan penurunan motivasi kerja. Bahkan dapat mengakibatkan ketidakpuasan karyawan yang berujung pada unjuk rasa (demonstrasi) yang sangat mengganggu kinerja perusahaan.

Ketiga, prinsip pengungkapan (disclosure) , artinya segala informasi dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan, dapat diakses atau diketahui  oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu (up to date), sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Semua kebijakan perusahaan dan informasi penting telah dikomunikasikan secara tepat dan dihindarkan adanya informasi yang menyesatkan (bias).

Keempat, prinsip pertanggungjawaban (responsibility), artinya segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya, termasuk kepada publik. Perusahaan hendaknya memberikan kebebasan berorganisasi kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya karyawan diberi kesempatan membentuk Serikat Karyawan / Forum Pekerja untuk menampung aspirasi para karyawan. Top Manajemen perusahaan tidak perlu membatasi kegiatan Serikat Karyawan atau Forum Pekerja, asal dijalankan secara benar dan proporsional. Pihak manajemen perlu menjaga hubungan kemitraan (partnership) dan sinergi dengan Serikat Karyawan agar terbina suasana kerja yang kondusif.

Manfaat

HCM berdasarkan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dan konsistensi sikap dari top management dalam implementasi di setiap jenjang organisasi. Terdapat 4 (empat) manfaat yang dapat diperoleh  bagi perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam HCM.

Pertama, Suasana kerja menjadi kondusif dan tenang, karena terbina hubungan yang harmonis antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan manajemen.

Kedua, kinerja perusahaan meningkat, karena karyawan lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja sehingga dapat memberikan hasil terbaik bagi perusahaan.

Ketiga, Perusahaan bisa terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan berbagai pihak, karena segala kebijakan ditetapkan secara transparan dan akuntabel  serta memenuhi prinsip keadilan (fairness).

Keempat, Daya saing (competitiveness) perusahaan akan meningkat, karena dapat mempertahankan karyawan yang kapabel, kompeten dan profesional.

Semoga semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam HCM, sehingga diharapkan para karyawan menjadi lebih sejahtera dan perusahaan semakin  jaya.***

*)  Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA  bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel), Penulis buku ”The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi” serta Dosen Luar Biasa pada beberapa perguruan tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & FE Universitas Mercu Buana serta Program MAKSI-MM Universitas Budi Luhur).


Evaluasi Penerapan GCG melalui Self Assesment Audit

EVALUASI PENERAPAN GCG MELALUI SELF ASSESMENT AUDIT
(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group /KSG, Edisi 39 Tahun 4/2009 pada Rubrik “Ragam”, Hlm 29)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)
Senior Auditor Operasional – SPI PT. KS

Akhir-akhir ini berbagai perusahaan, baik swasta, BUMN, multinasional maupun perusahaan publik telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan perusahaan masing-masing. Namun masih sedikit yang telah melakukan evaluasi secara berkala, untuk mngetahui efektivitas penerapan GCG tersebut. Untuk mengetahui apakah unit-unit kerja di suatu perusahaan, telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan audit penilaian secara mandiri (self assessment audit) yang sistematis dan terukur, sehingga dapat diketahui unit–unit kerja mana saja yang belum dan yang telah melaksanakan GCG secara sungguh-sungguh. Pelaksanaan self assessment audit dapat dkordinir oleh Tim / Komite/ Divisi GCG yang merupakan bagian / unit kerja dari organisasi perusahaan.
Terdapat beberapa instrumen penilaian yang biasa digunakan, yaitu dalam bentuk kuesioner (questionare). Kuesioner ini dipilih sebagai salah satu alat ukur (measurement tool) untuk dapat diterapkan di lingkungan perusahaan. Penerapan GCG secara baik dan konsisten di masing-masing unit kerja dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penerapan GCG dalam lingkup perusahaan (korporat). Kuesioner ini dapat diisi sendiri oleh unit kerja dan selanjutnya unit kerja memberikan penilaian atau skor secara obyektif terhadap jawabannya.
Pejabat/pimpinan unit pada prinsipnya dapat melakukan self assessment setiap saat untuk mengevaluasi pelaksanaan GCG di unit/lingkungan kerjanya masing-masing, namun mengingat keterbatasan yang ada, maka pejabat/pimpinan unit agar dapat melakukan self assesment sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Tim /Divisi GCG bertindak sebagai Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG paling tidak melakukan evaluasi/penilaian terhadap suatu unit kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini dapat berfungsi sebagai persiapan sebelum dilakukan audit GCG oleh pihak luar dalam rangka penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI).
Dalam melakukan evaluasi/penilaian terhadap suatu unit kerja, Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG dapat melakukan interview terhadap para responden yang terdiri dari pejabat/pimpinan unit kerja dan/atau rekan setingkat, bawahan/karyawan serta atasan dari pejabat/pimpinan unit kerja yang bertalian. Kuesioner ini dibuat sebagai alat penilaian mandiri (self assessment) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip dan nilai-nilai GCG di lingkungan perusahaan. Bagi pejabat/pimpinan unit Pengujian Mandiri ini berfungsi sebagai alat ukur sejauh mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah dilaksanakan di unit/lingkungan kerjanya.
Sedangkan bagi Badan atau Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG self assessment ini berfungsi sebagai alat evaluasi/penilaian fungsi/unit kerja Perusahaan yang penerapan GCG sedang dievaluasi.

Hasil pengisian kuesioner ini hendaknya dapat ditanggapi secara hati-hati oleh berbagai pihak., mengingat terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, GCG bukan hanya suatu pertanyaan apakah unit kerja telah memiliki proses yang tepat, tetapi juga untuk menentukan apakah proses-proses yang dipersyaratkan tersebut telah dijalankan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan GCG. Kedua, karena terdapat kesulitan membuat pertanyaan sesuai dengan spesifikasi masing-masing unit kerja, maka kuesioner ini hanya dibuat dalam bentuk global dan merupakan kerangka besar penerapan GCG di unit-unit kerja secara umum. Oleh karena itu, kuesioner ini sebaiknya dibuat tidak terlampau detail untuk unit-unit kerja tertentu. Secara umum self assessment audit, terutama masalah penilaian dalam mengevaluasi kuesioner yang telah diisi sangat tergantung pada pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience) dan objektivitas pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengisi kuesioner ini. Semoga melalui self assessment audit GCG, perusahaan dapat mengetahui perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkala dan berkesinambungan, sehingga diharapkan pencapaian skor CGPI dapat meningkat dari tahun ke tahun. Amin.
*) Penulis buku “The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi”.

GCG dan Program Anti Korupsi

 GCG  DAN  PROGRAM  ANTI  KORUPSI

 

Oleh : Muh. Arief Effendi

 

(Artikel ini telah di muat di Majalah Krakatau Steel Group /KSG, Edisi 34, Tahun 3/IX/2008, pada rubrik ”Ragam”, Hlm 34-35)

 

Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan (korporasi) di Indonesia saat ini adalah masih maraknya budaya korupsi yang sangat bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Beberapa kalangan terutama para pengamat, budayawan & rohaniwan  menganggap bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu yang endemic, systemic & wide spread, artinya korupsi telah merambah secara sistematis di berbagai lapisan masyarakat dari kalangan lapisan bawah sampai lapisan atas, sehingga sulit untuk diberantas sampai keakar-akarnya. Ibarat suatu penyakit,  korupsi telah menjadi akut (kronis) dan penyembuhannya memerlukan waktu yang berlarut-larut.

Corruption Perception Index

Transparency International sejak tahun 1995, setiap tahun selalu menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) dan melaporkan ranking  atau peringkat  negara sesuai CPI score yang diperoleh.  Score CPI berkisar antara 0 – 10. CPI score Indonesia tahun 2007 adalah 2,3 merupakan  ranking 143 dari 180 negara  sedunia. Selain itu, dari 32 negara di wilayah Asia Pasifik ternyata Indonesia mendapatkan ranking 25 atau satu tingkat diatas Banglades. Tahun 2006 CPI score Indonesia adalah 2,4 merupakan ranking 130 dari 163 negara sedunia, adapun untuk wilayah Asia Pasifik Indonesia menempati ranking 20 sama persis dengan negara  Papua New Guinea. Hal ini menunjukkan bahwa score CPI tahun 2007 Indonesia lebih jelek dibandingkan tahun 2006 atau turun 0,1 poin , dibandingkan dengan negara lain di dunia peringkat Indonesia juga turun dari 130 ke 143.

Melihat kenyataan  tersebut, tentu saja kita sangat prihatin. CPI score tersebut terkait dengan masalah implementasi GCG. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa buruknya kualitas GCG di suatu negara akan berbanding lurus dengan indikator-indikator lainnya, seperti tingkat daya saing, peringkat korupsi, indeks harapan hidup dll. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG, pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan, dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata perusahaan tersebut melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern) dengan lancar. Namun sebaliknya perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (value creation) bagi masyarakat (publik), pemasok (supplier), distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Pada saat ini  GCG sudah bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan lagi, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengimplementasikan pada aktivitas bisnis sehari-hari. Semoga tantangan  tersebut bukan merupakan suatu hambatan dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk  mewujudkan GCG di berbagai perusahaan Indonesia.

Implementasi GCG saat ini telah menjadi isu sentral dalam kalangan  publik di Indonesia. Respon pihak Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta maupun perusahaan multinasional sangat positif atas upaya mewujudkan GCG tersebut.  Berbagai program di negara kita selama ini, sering kali hanya menjadi demam sesaat dan kurang menyentuh pada tataran implementasi dalam pengelolaan bisnis di Indonesia. Konsep mengenai GCG tidak hanya penting untuk diketahui oleh Chief Executive Officer (CEO) semata,  namun perlu juga diketahui oleh karyawan, pemegang saham, Pemerintah termasuk pihak masyarakat (publik). Oleh karena itu adanya upaya untuk menyebarluaskan konsep & implementasi GCG perlu kita dukung bersama. Lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Organization for Economic Countries Development (OECD) bekerjasama dengan Pemerintah  berbagai Negara turut menyebarluaskan pengetahuan mengenai GCG. Beberapa lembaga di Indonesia yang turut serta secara aktif mensosialisaikan dan mengembangkan konsep GCG yaitu Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) , The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Transparency International Indonesia (TII) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Meskipun GCG bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap iplementasi prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses (key succes  factor) untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor (terutama investor asing) terhadap perusahaan di Indonesia. Bahkan Standard & Poors, suatu lembaga penelitian internasional telah membuat kerangka evaluasi serta membuat ranking (peringkat) terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Biasanya hasil evaluasi atau ranking yang dibuat oleh lembaga tersebut dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu Negara, tak terkecuali di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan, mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik, sehingga bagi perusahaan yang telah go publik saham perusahaan akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai saham. Selain itu implementasi GCG di perusahaan dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, disamping memiliki tingkat risiko yang cukup terkendali.

Implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari para investor terhadap perusahaannya. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen & karyawan perusahaan, namun juga pemangku kepentingan (stakeholders) dan berbagai pihak terkait lainnya, seperti konsumen, supplier (pemasok) Pemerintah dan lingkungan masyarakat (publik)   di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Implementasi GCG di perusahaan sangat memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari top management serta dewan komisaris perusahaan. Budaya perusahaan yang akomodatif terhadap Implementasi GCG sangat membantu keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG perlu dibuktikan dengan tindakan nyata dari seluruh pihak-pihak terkait. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG sebagai program anti korupsi hanya akan berakhir dalam tataran konsep saja dan tidak ”membumi” sehingga kurang memberikan nilai tambah (added value)  bagi perusahaan. Semoga upaya untuk menerapkan GCG di berbagai sektor perusahaan (swasta, BUMN maupun multi nasional) dapat segera terwujud, sehingga praktik korupsi dapat dicegah atau dihindari. ***

Muh. Arief Effendi adalah Sr. Auditor Operasional PT. KS.

 

 

%d bloggers like this: