Textbook-Sustainability A Comprehensive Foundation-2012

textbook-sustainability-a-comprehensive-foundation-2012

Advertisements

Good corporate citizenship sebagai implementasi CSR

GOOD CORPORATE CITIZENSHIP SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR

(Artikel ini telah dimuat di Harian BISNIS INDONESIA, Edisi Senin, 11 Agustus 2008, pada Rubrik OPINI, Hlm. 7)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin berat. Pada era globalisasi, selain dituntut untuk mendapatkan keuntungan  dalam  jangka panjang, perusahaan juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsi community development. Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)  adalah melalui corporate citizenship.  Corporate Citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan , pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder)  lainnya. Tujuan Good Corporate Citizenship (GCC)  adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif  serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Corporate Citizenship juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu,  GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat  dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan  maupun upaya memajukan dunia pendidikan.

 

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang Direksi. Pengelolaan PKBL di BUMN melalui Divisi  Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) atau Community Development Center.    

Dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang perseroan terbatas juga telah diatur tentang CSR. Apabila program CSR di sektor perusahaan swasta, multi nasional dan BUMN dapat dikelola secara optimal, maka hasilnya akan lebih bermanfaat dan dapat menjangkau mitra binaan / masyarakat secara lebih luas sehingga memiliki multiplier effec yang dapat dinikmati secara nasional. Selain itu, diharapkan dapat membantu permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, keterbelakangan serta pendidikan.

Komitmen terhadap GCC adalah sangat signifikan dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan  dalam  penciptaan nilai  bagi perusahaan maupun masyarakat. Chamber of Commerce Center for Corporate Citizenship di Amerika Serikat setiap tahun menyelenggarakan Corporate Citizenship Award sebagai penghargaan terhadap perusahaan yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Salah satunya, berupa kategori Corporate Stewardship yang ditunjukkan dengan implementasi kepemimpinan yang etis  , corporate stewardship dan peningkatan kondisi sosial dalam masyarakat lintas negara.

Dalam hal ini, General Electric merupakan pionir dalam penerapan corporate governance dan manajemen lingkungan. Perusahaan di Indonesia yang telah menjalankan GCC secara konsisten dan berkesinambungan, antara lain Telkomsel dan PT. Telkom. Beberapa waktu yang lalu Telkomsel telah mencanangkan program SMS Infak yang merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan GCC sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan dan negara.

 

Manfaat

Manfaat perusahaan yang menerapkan GCC, yaitu, Pertama, dapat meningkatkan reputasi manajemen. Reputasi merupakan hal yang kritikal bagi kesuksesan perusahaan. Reputasi yang positif perlu dibangun dan dikelola oleh perusahaan  secara serius. Kedua, mempermudah dalam mengelola profil risiko dan manajemen risiko. Beberapa risiko potensial  yang mungkin timbul  perlu dilakukan antisipasi serta mitigasi, sehingga dampak negatif yang merugikan perusahaan dapat diminimalisasi. Ketiga, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi  terutama pada karyawan level bawah. Perusahaan dapat maju dan berkembang pesat, apabila para karyawan memiliki ide-ide kreatif dan  inovasi yang tinggi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan yang menerapkan GCC akan berfokus pada tujuan utama, sehingga dapat melakukan perbaikan langsung pada berbagai bidang operasional yang berdampak pada penghematan biaya.

 

Negara kita sedang dilanda berbagai musibah bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung dan lain-lain, maka kepedulian perusahaan dalam ikut meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana menjadi sangat penting. Bahkan masyarakat semakin berat menanggung beban hidup akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak  beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, sudah saatnya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sustainable company. Pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait dapat menyelenggarakan semacam Corporate Citizenship Award seperti di Amerika Serikat sebagai ajang kompetisi yang sehat di kalangan dunia bisnis sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan  yang menjalankan program corporate citizenship sebagai  salah satu implementasi Good Corporate Governance. Amin.***

 

Penulis, Internal Auditor sebuah BUMN dan Dosen Luar Biasa beberapa perguruan Tinggi di Jakarta.

CSR melalui Community Development

CSR MELALUI COMMUNITY DEVELOPMENT

(Artikel ini telah dimuat di Harian SUARA KARYA, Edisi Rabu, 7 Nopember 2007, Rubrik “Opini”)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Pada saat ini hampir semua perusahaan telah memiliki unit yang bertugas memberdayakan masyarakat sekitar yang sering disebut community development center. Badan usaha milik negara (BUMN) juga memiliki Unit khusus yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang sebelumnya populer dengan sebutan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Sejarah telah mencatat bahwa usaha kecil ternyata lebih tahan banting dan memiliki daya saing tinggi (survive) dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan para konglomerat. Itu terbukti saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di mana pengusaha kecil bahkan berkembang pesat.

Keberhasilan program community development sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional. Mengingat pentingnya peran program community development dalam mengembangkan usaha kecil (termasuk koperasi), maka upaya untuk meningkatkan peran program community development center perlu terus kita dukung. Berbagai kelemahan yang masih ada perlu diperbaiki, dan kendala yang muncul perlu dicarikan alternatif solusinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam praktik ternyata program community development center masih menghadapi berbagai kendala. Antara lain, pertama, penerima dana program kemitraan (pengusaha kecil) sebagian tidak tepat sasaran, yaitu tidak termasuk kategori pengusaha kecil, karena omzet setahun sudah melebihi Rp 1 miliar. Selain itu masih banyak pengusaha yang sudah mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan (bankable) atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari perusahaan lain.

Kedua, tingkat kemacetan kredit (dana bergulir) yang diberikan kepada usaha kecil ternyata masih cukup tinggi. Ketiga, dana yang bergulir ternyata tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, namun sebagian untuk keperluan konsumtif atau investasi, misalnya beli kendaraan dan tanah. Keempat, masih ada anggapan dari pihak penerima dana bergulir (para pengusaha kecil) bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan.

Berbagai kendala tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait. Perusahaan yang memberikan dana bergulir perlu melakukan penelitian (survey) kepada calon penerima dana secara teliti dan konsisten agar penyalurannya dapat tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan survei perlu menerapkan asas kepercayaan (trust), asas kehati-hatian (prudential), dalam hal ini perlu diperhatikan prospek usaha serta kebutuhan dana aktual dari calon penerima dana.

Hal yang tidak kalah penting adalah perlu dilakukan koordinasi yang baik antarperusahaan pemberi dana program kemitraan, untuk menghindarkan adanya pengusaha kecil yang menerima dana bergulir ganda (double) dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan pemberi dana bergulir perlu melakukan pembinaan secara periodik terutama aspek manajerial, sehingga dana yang diberikan betul-betul dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, bukan untuk keperluan konsumtif. Hal itu perlu disosialisasikan kepada para penerima dana secara terus menerus, termasuk menjelaskan bahwa dana tersebut harus dikembalikan (bukan hibah).

Kementerian BUMN telah menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/ 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Dana dari program kemitraan ini diambilkan dari penyisihan 1-3 persen laba bersih yang diperoleh BUMN. Kita berharap agar kebijakan tersebut menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN berdomisili.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/ 2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan antara lain diatur mengenai pembentukan Unit PKBL yang merupakan bagian dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Fungsi PKBL adalah melakukan pembinaan berupa evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, dan fungsi administrasi dan keuangan. Masalah koordinasi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir b keputusan Menteri BUMN tersebut, minimal dalam bentuk menyampaikan daftar calon mitra binaan yang akan diberikan dana pinjaman kepada BUMN koordinator untuk menghindari duplikasi pinjaman.

Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, total dana PKBL dari BUMN yang dikucurkan ke mitra binaan pada tahun 2004 yang lalu mencapai Rp 900 miliar. Dari total dana yang dikucurkan tersebut, tingkat kemacetan mencapai sekitar 24 persen. Itu antara lain karena adanya anggapan dana itu sebagai hibah yang tidak perlu dikembalikan.

Dana PKBL yang dikelola oleh seluruh BUMN tahun 2005 lebih dari Rp 1 triliun, karenanya Kementerian BUMN perlu mengatur pengelolaan dananya. Apabila dipandang perlu Kementerian BUMN dapat membentuk suatu badan khusus yang mengatur masalah dana PKBL secara sentralisasi dan dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas publik. Selain itu Kementerian BUMN perlu bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya Kantor Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku pihak yang berwenang melakukan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan koperasi.

Apabila dana program community development di sektor perusahaan swasta/multi nasional dapat dikelola secara optimal, maka keberadaan community development akan dapat menjangkau pengusaha kecil (mitra binaan) secara lebih luas, sehingga multiplier effect-nya dapat dinikmati secara nasional. Sudah saatnya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap publik, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sustainable company. Akhirnya semoga program community development di berbagai perusahaan tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan sehingga CSR sebagai salah satu implementasi good corporate governance dapat segera terwujud.***

Penulis bekerja sebagai Internal auditor sebuah BUMN,
dosen beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

%d bloggers like this: