Peran Auditor Internal menghadapi Krisis Finansial Global

PERAN  AUDITOR  INTERNAL   MENGHADAPI  KRISIS FINANSIAL GLOBAL

(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group/ KSG Edisi 43 / VII/ Tahun 2009, pada Rubrik “OPINI”, Hlm. 40-42)

Oleh : Muh. Arief Effendi / SPI PT. KS

 Pendahuluan

Krisis Finansial Global (KFG) yang melanda sektor bisnis sejak tahun 2007/2008 ternyata lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan masa krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997/1998 yang lalu. Hal tersebut disebabkan saat krisis moneter terjadi tahun 1997/1998 hanya bersifat regional (lokal) sehingga hanya melanda kawasan tertentu saja,  sedangkan KFG bersifat mendunia (global). Peran auditor internal di  perusahaan harus dapat mendorong pencapaian tujuan (goal) perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Peran auditor internal sebagai konsultan internal (internal consulting) perusahaan harus dapat memberikan early warning kepada manajemen perusahaan untuk mencegah dan meminimalisasi dampak KFG yang dapat merugikan perusahaan.

Dampak Krisis Finansial Global

Fauzi Ichsan, Senior Vice President, Standard Chartered Bank (Bisnis Indonesia, 10 Oktober 2008), menyatakan bahwa “Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, AIG, Freddie Mac dan Fannie Mae, sebagai lembaga finansial raksasa AS, selamat menghadapi resesi ekonomi AS paska serangan teroris tahun 2001. Mereka selamat menghadapi resesi ekonomi dunia akibat embargo minyak OPEC tahun 1973 dan selamat menghadapi dua perang dunia. Mereka juga selamat menghadapi resesi ekonomi dunia tahun 1930-an yang sering disebut ‘the great depression’, akibat krisis keuangan AS pada 1929. Namun, mereka tidak selamat menghadapi krisis kredit pembelian rumah (KPR) subprime di AS pada 2007/2008. Artinya, terpuruknya beberapa lembaga keuangan terbesar di dunia tersebut adalah indikasi bahwa permasalahan ekonomi AS dan dunia sekarang memang jauh lebih parah dari perkiraan kita sebelumnya.”

KFG yang mampu merontokkan beberapa lembaga penjamin keuangan raksasa di Amerika Serikat tersebut ternyata berimbas pula ke segenap penjuru negara-negara di dunia tak terkecuali  Indonesia. Dengan demikian,  tidak ada negara di dunia ini yang dapat mengisolasi negaranya (kebal) dari dampak KFG. Bahkan, menurut perkiraan para ahli ekonomi dampak KFG masih akan dirasakan Negara kita hingga 5 tahun ke depan.

Pada kwartal empat tahun 2008 yang lalu indeks harga saham pada Bursa saham di berbagai belahan dunia, misalnya Dow Jones, Nikei, Hanseng, IHSG dll mengalami terjun bebas. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan terjadi di mana-mana. Perusahaan di Indonesia yang berorientasi ekspor sangat terpukul dan paling merasakan dampaknya, sebab permintaan komoditi ekspor dari luar negeri menurun tajam. Bahkan, banyak kontrak-kontrak perjanjian / pengiriman barang ekspor yang dibatalkan secara sepihak. Hal ini tentu saja, sangat merugikan perusahaan-perusahaan eksportir. Meskipun di lingkungan perbankan di Indonesia sudah lebih siap dibandingkan pada masa krisis moneter tahun 1998 yang lalu, namun industri perbankan perlu ekstra hati-hati (prudential) dan  jangan sampai terjadi lagi krisis perbankan ”jilid 2”  yang tidak kita kehendaki bersama.

 Posisi Auditor Internal

Posisi auditor internal (satuan pengawasan intern) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu juga diatur dalam SK Menteri BUMN No. 117/M-BUMN/2002 tentang Penerapan GCG di BUMN. Sedangkan untuk perusahaan publik telah diatur melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-496/BL/2008 tanggal  28 Nopember 2008 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam  Unit Audit Internal.  Sarbanes Oxley Act (2002) memberikan kewenangan akses yang lebih luas kepada Departemen Audit Internal. Berdasarkan aturan (regulasi) tersebut, saat ini posisi auditor internal di Perusahaan merupakan pilar penting dan salah satu faktor kunci sukses (key success factor) dalam  sistem pengendalian manajemen (management control  system) agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan sesuai prinsip–prinsip GCG.

Peran Auditor Internal

Mengingat dampak KFG sangat mempengaruhi kelangsungan usaha (going concern) serta dapat menurunkan kinerja perusahaan, maka auditor internal tidak boleh hanya berpangku tangan saja menjadi penonton, namun diharapkan dapat turut serta secara aktif membantu manajemen meminimalisasi dampak KFG yang mungkin timbul di perusahaan. Paling tidak terdapat 3 (tiga) peran   yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam menghadapi dampak KFG sbb :

1.   Mendorong terwujudnya GCG secara efektif.

Meskipun GCG bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap iplementasi prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses (key succes  factor) untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor (terutama investor asing) terhadap perusahaan di Indonesia. GCG saat ini sedang menjadi trend dan isu sentral di kalangan bisnis. Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya skandal bisnis (business gate), misalnya Enron, Worldcom, Tyco, Global Crosing dll ternyata  salah satunya disebabkan prinsip-prinsip GCG tidak dijalankan secara sungguh-sungguh, konsekuen dan konsisten. Respon pihak Pemerintah, BUMN, perusahaan swasta maupun perusahaan multinasional sangat positif atas upaya mewujudkan GCG tersebut. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG, pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan, dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata perusahaan tersebut melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern) dengan lancar. Namun sebaliknya perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (value creation) bagi masyarakat (publik), pemasok (supplier), distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Pada saat ini  GCG sudah bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan lagi, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengimplementasikan pada aktivitas operasional sehari-hari (day to day operation).

Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal, misalnya :

  • Mendorong transparansi (transparency) dan integritas (integrity) dalam pelaporan keuangan (financial reporting) perusahaan.
  • Mendorong akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan aset perusahaan.
  • Mendorong pertanggungjawaban (responsibility) perusahaan kepada public melalui Corporate Social Responsibility /CSR, Community Development atau Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).
  • Mendorong independensi (independency) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas.
  • Mendorong kewajaran (fairness) dalam pengadaan barang & jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU anti monopoli & persaingan usaha yang sehat.

 

2.   Melaksanakan audit yang bernilai tambah dengan pendekatan audit berbasiskan risiko.

Dalam rangka menghadapi KFG yang saat ini masih berlangsung, maka auditor internal hendaknya dapat melaksanakan audit yang bernilai tambah (value added internal auditing/VAIA) dengan pendekatan audit berbasis risiko (Risk Based Internal Auditing/RBIA). Auditor internal hendaknya dapat melakukan assesment atas Operational & quality effectiveness, Business risk., Business & process control, Process & business efficiencies, Cost reduction opportunities, Waste elimination opportunities, dan Corporate governance efectiveness.

Tujuan dari VAIA adalah agar auditor internal dapat  :

  • Memberikan analisis operasional secara obyektif & independen.
  • Menguji berbagai fungsi, proses dan aktivitas suatu organisasi serta external value chain.
  • Membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang obyektif.
  • Melakukan assesment secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin.
  • Melakukan evaluasi & menilai efektivitas  risk management , control & governance processes.

Terdapat tiga aspek yang cukup penting dalam implementasi RBIA, yaitu penggunaan faktor risiko (risk factor) dalam audit planning,  identifikasi independent risk & assesment dan partisipasi dalam inisiatif risk management & processes. Ruang lingkup RBIA termasuk dilakukannya identifikasi atas inherent business risks (IBR) dan control risk (CR) yang potensial. Mengingat data / informasi dari Divisi Manajemen Risiko (Risk Management) sangat membantu tugas auditor internal dalam pelaksanaan audit, maka perlu kerjasama dan sinergi antar kedua unit kerja tersebut. Departemen Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern/SPI) dapat melakukan review secara periodik setiap tahun atas RBIA dikaitkan dengan audit plan. Manajemen puncak (Board of Director) dan Komite Audit (audit committee) dapat melakukan assessment atas kinerja (performance) dari RBIA untuk mengetahui realibilitas, keakuratan dan obyektivitasnya. Profil risiko (Risk profile) atas RBIA didokumentasikan dalam audit plan yang dibuat oleh Departemen Audit Internal. Risk profile tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi apakah metodologi risk assesment telah  rasional dan up to date. Beberapa manfaat diimplementasikannya pendekatan RBIA antara lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal auditor dalam melakukan audit, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerjanya dan diharapkan dapat membantu manajemen dalam upaya meminimalisasi dampak KFG terhadap perusahaan.

 3.   Melaksanakan pencegahan, pendeteksian & penginvestigasian kecurangan.

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan (prevention), pendeteksian (detection) dan penginvestigasian (investigation) kecurangan (fraud) yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, menurut Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud.

Pencegahan Kecurangan

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya fraud  adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (internal control system) selain melalui struktur / mekanisme pengendalian intern. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak manajemen suatu organisasi. Dalam rangka pencegahan fraud, maka berbagai  upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku fraud tidak berani melakukan fraud. Apabila fraud terjadi, maka dampak (effect) yang timbul diharapkan dapat diminimalisir. Auditor internal bertanggungjawab untuk membantu pencegahan fraud dengan jalan melakukan pengujian (test) atas kecukupan dan kefektivan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (potential risk) telah diidentifikasi.

Dalam pelaksanaan audit reguler (rutin), misalnya audit kinerja (performance audit), audit keuangan (financial audit) maupun audit operasional  (operational audit), auditor internal harus mengidentifikasi adanya gejala kecurangan (fraud symptom) berupa red flag atau fraud indicator. Hal ini menjadi sangat penting, sehingga apabila terjadi fraud, maka memudahkan auditor internal melakukan audit investigasi.

Pendeteksian Kecurangan

Deteksi fraud mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan  (fraud  indicators) yang memerlukan tindaklanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Auditor internal perlu memiliki keahlian (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya fraud. Auditor internal harus dapat mengetahui secara mendalam mengapa seseorang melakukan fraud termasuk penyebab fraud, jenis-jenis fraud, karakterisitik fraud, modus operandi (teknik-teknik) fraud yang biasa terjadi. Apabila diperlukan  dapat menggunakan alat bantu (tool) berupa ilmu akuntansi forensik (forensic accounting)  untuk memperoleh bukti audit (audit evidence) yang kuat dan valid.  Forensic accounting merupakan suatu  integrasi dari akuntansi (accounting), teknologi informasi (information technology) dan keahlian investigasi ( investigation skill).

Penginvestigasian Kecurangan

Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah fraud yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Pelaksanaan audit investigasi mengikuti work instruction serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Standar Profesi Audit Internal maupun organisasi Institute of Internal Auditor (IIA).

Kesimpulan

  1. Dalam rangka menghadapi KFG , auditor internal tidak hanya berpangku tangan saja menjadi penonton, namun diharapkan turut serta secara aktif berperan sebagai Internal Consultant dan membantu manajemen untuk mendorong terwujudnya GCG di perusahaan secara efektif.
  2. Auditor internal  juga diharapkan dapat meminimalisasi  dampak KFG, melalui pelaksanaan audit yang bernilai tambah dengan pendekatan audit berbasis risiko.
  3. Mengingat kecurangan (fraud) dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, maka auditor internal diharapkan dapat melaksanakan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud.

 *)  Artikel ini merupakan pengembangan lebih lanjut paper penulis yang berjudul “Role of Internal Audit in Global Crisis” yang telah dipresentasikan pada “Seminar Internal Audit Update 2009 : Learning of Global Crisis and Role of Internal Auditor” yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Wilayah Jawa Barat & Banten pada tanggal 30 Januari 2009 di Bandung.

Pencegahan Pendeteksian dan Penginvestigasian Kecurangan Komputer oleh Auditor melalui Audit Sistem Informasi

PENCEGAHAN, PENDETEKSIAN DAN PENGINVESTIGASIAN KECURANGAN KOMPUTER OLEH AUDITOR MELALUI AUDIT SISTEM INFORMASI

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

(Artikel ini telah dimuat di Jurnal TEKNOINFO, Vol. 02 No. 1, 2008, hlm 7-11, ISSN 1978-1687, Jurnal Ilmiah TEKNOLOGI INFORMASI yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Trisakti Jakarta)

These article was auditors aimed to discover the response of their organizations to the threat of computer fraud. The auditor’s responsibility within organization for the prevention, detection & investigation of the computer fraud, what the auditor does to prevent computer fraud. Computer fraud was one of the white collar crime in organization / company. Information system audit is one of the important tool for auditor to detect & investigate computer fraud with computer assisted audit technique (CAAT) .

 Key words: Computer fraud, detection, investigation, auditor, information system audit.

 Pendahuluan

Akhir-akhir ini pimpinan suatu organisasi / manajemen perusahaan banyak yang mengkhawatirkan timbulnya kecurangan (fraud) dilingkungan organisasi / perusahaannya. Fraud memang dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja.  Meskipun suatu organisasi (perusahaan) telah menggunakan teknologi tinggi (computerized) namun sulit terdeteksi apabila terjadi kolusi antara oknum karyawan dengan pihak ketiga diluar organisasi / perusahaan. Fraud dapat dilakukan oleh orang dalam perusahaan (internal fraud) yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan.  Fraud juga dapat dilakukan oleh seseorang dari luar perusahaan. Mengingat adanya pengendalian (control) yang diterapkan secara ketat oleh hampir semua organisasi / perusahaan untuk mengamankan asetnya, membuat pihak luar sukar untuk melakukan pencurian. Internal fraud terdiri dari 2  (dua) kategori yaitu Employee fraud yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi maupun kelompok dan Fraudulent financial reporting. Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh,  baik dengan tindakan atau penghapusan,yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias).  Saat ini hampir semua organisasi telah menggunakan teknologi komputer dalam pengolahan data / informasi, sehingga baik internal fraud maupun fraudulent financial reporting dapat dilakukan melalui kejahatan komputer (computer fraud). Computer fraud saat ini sedang menjadi topik hangat dalam dunia keamanan sistem informasi (information system security). Kejahatan dunia maya (cyber crime) yang salah satunya akses internet melalui komputer desktop atau notebook dari tahun ke tahun selalu meningkat. Apabila computer fraud tidak segera ditangani dengan serius dan komprehensif, maka akan sangat merugikan organisasi (perusahaan), bahkan dapat menimbulkan kebangkrutan.

Mengingat kejahatan ini menggunakan teknologi tinggi, maka pembuktiannya relatif sulit dan memerlukan pengetahuan khusus, seperti forensic audit. Audit terhadap cyber crime dapat dilakukan dengan bantuan software, seperti CAAT (Computer Assisted Audit Tools). Auditor yang melakukan audit atas cyber crime, selain harus ahli di bidang EDP Audit juga ahli di bidang fraud audit. Untuk memiliki keahlian khusus dibidang audit sistem informasi, auditor dapat mengikuti ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar CISA (Certified Information System Audit). Akan lebih baik lagi, apabila auditor tersebut juga memiliki gelar CFE (Certified Fraud Examiner). Melalui kombinasi keahlian dibidang audit sistem informasi dan fraud audit, diharapkan dapat mengungkap cyber crime secara  cermat dan cepat. Saat ini kita perlu mengembangkan disiplin khusus yaitu computer forensic, hal ini menjadi sangat penting mengingat cyber crime melalui kejahatan komputer (computer fraud) semakin meluas dan canggih. (Effendi, 2008).

Proses, Unsur dan Faktor Pemicu Fraud

Proses timbulnya fraud biasanya terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu pencurian (theft) dari sesuatu yang berharga (cash, inventory, tools, supplies, equipment atau data), konversi (conversion) asset yang dicuri kedalam cash dan pengelabuhan / penutupan (concealment) tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi.    Unsur-unsur fraud  antara lain sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak (collussion), tindakan penggelapan/penghilangan atau false representation dilakukan dengan sengaja, menimbulkan kerugian nyata atau potensial atas tindakan pelaku fraud. Meskipun organisasi / perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap para  pelaku fraud, mengingat pembuktiannya relatif sangat sulit. Apalagi apabila fraud tersebut termasuk perbuatan kolusi dalam computer fraud. Ramos (2003), menggambarkan penyebab timbulnya fraud berupa segitiga fraud (the fraud triangle), sebagai berikut :

Figure 1:  The Fraud Triangle

Penyebab / faktor pemicu fraud dibedakan atas 3 (tiga) hal yaitu :

  • Tekanan (Unshareable pressure/ incentive) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Motivasi melakukan fraud, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (values).
  • Adanya kesempatan / peluang (Perceived Opportunity) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur.
  • Rasionalisasi (Rationalization) atau sikap (Attitude), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (borrowing) asset yang dicuri.

Fraud dapat dikatagorikan atas 3 (tiga) macam sbb. :

  • Penyalahgunaan wewenang/jabatan (Occupational Frauds); kecurangan yang dilakukan oleh individu- individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
  • Kecurangan Organisatoris (Organisational Frauds); kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan/keuntungan organisasi itu.
  • Skema Kepercayaan (Confidence Schemes). Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban.

Menurut Raharjo (1998), jumlah kejahatan komputer (computer crime), terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal, antara lain:

  • Aplikasi bisnis yang menggunakan (berbasis) teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Sebagai contoh saat ini mulai bermunculan aplikasi bisnis seperti on-line banking, electronic commerce (e-commerce), Electronic Data Interchange (EDI), dan masih banyak lainnya.
  • Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Padahal mencari operator dan administrator yang handal adalah sangat sulit.
  • Transisi dari single vendor ke multi-vendor sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani.
  • Meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya.
  • Kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat.

Jenis-Jenis Fraud

Jenis-jenis fraud yang sering terjadi di suatu organisasi (perusahaan) pada umumnya dapat dibedakan atas 3 (tiga) kategori :

  • Pemalsuan (Falsification) data dan tuntutan palsu (illegal act). Hal ini terjadi karena pelaku fraud secara sadar dan sengaja memalsukan suatu fakta, laporan, penyajian  atau klaim yang mengakibatkan kerugian keuangan atau ekonomi dari para pihak yang menerima laporan atau data palsu tersebut.
  • Penggelapan kas (embezzlement cash), pencurian persediaan/aset (Theft of inventory / asset) dan kesalahan (false) atau misleading catatan dan dokumen.
  • Kejahatan Komputer (Computer fraud).

 Computer fraud adalah kejahatan / kecurangan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana pengolahan data / informasi. Computer fraud termasuk salah satu kejahatan kerah putih (white collar crime). White collar crime adalah kegiatan yang salah atau serangkaian dari tindakan yang dilakukan tanpa tindakan secara non-fisik dan rahasia atau tipu muslihat untuk mendapatkan uang atau property,untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau property, atau untuk mendapatkan bisnis termasuk keuntungan pribadi.  Computer fraud meliputi tindakan ilegal yang mana pengetahuan tentang teknologi komputer adalah sangat esensial untuk perpetration, investigation atau prosecution. Dengan menggunakan sebuah komputer seorang fraud perpetrator dapat mencuri lebih banyak dalam waktu lebih singkat dengan usaha yang lebih kecil. Pelaku  fraud  telah menggunakan berbagai metode untuk melakukan Computer fraud .

Jenis-jenis Computer Fraud

Pengkategorian Computer fraud melalui penggunaan model pemrosesan data (data processing model), dapat dirinci sbb  :

  • Cara yang paling sederhana dan umum untuk melaksanakan fraud adalah mengubah computer input.
  • Computer fraud dapat dilakukan melalui penggunaan sistem (dalam hal ini Processor) oleh yang tidak berhak, termasuk pencurian waktu dan jasa komputer serta penggunaan komputer untuk keperluan diluar job deskripsi pegawai.
  • Computer fraud dapat dicapai dengan mengganggu perangkat lunak (software) yang mengolah data perusahaan atau Computer istruction . Cara ini meliputi mengubah software, membuat copy ilegal atau menggunakannya tanpa otorisasi (unauothorized).
  • Computer fraud  dapat dilakukan dengan mengubah atau merusak data files organisasi / perusahaan atau membuat copy, menggunakan atau melakukan pencarian terhadap data tanpa otorisasi.
  • Computer fraud  dapat dilaksanakan dengan mencuri atau menggunakan secara tidak benar system output.

Pencegahan Computer Fraud

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya computer fraud  adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan internal control yang cukup memadai sehingga computer fraud sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. Selain itu manajemen perusahaan harus memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan budaya integritas (culture of integrity). Mengingat computer fraud dewasa ini semakin meningkat, metode dan cara untuk melindungi perusahaan dari computer fraud masih sangat terbatas, secara hukum  Indonesia belum ada cyber law yang dapat dijadikan payung bagi petugas polisi dan aparat terkait lainnya untuk bertindak dan saat ini masih menggunakan KUHP umum. Berikut beberapa cara perlindungan yang dapat dilakukan oleh organisasi / perusahaan untuk melindungi / mencegah timbulnya  computer fraud, yaitu:

  • Personnel screening.
  • Definisi pekerjaan (job defined).
  • Pemisahan tugas (segregration of duties).
  • Etika profesional (professional ethics)
  • Lisensi (license)
  • System design control
  • Physical access security
  • Electronic access security.
  • Internal control and edit.

Computer fraud harus dicegah sebelum terjadi, merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat mencegah terjadinya computer fraud.

 Pendeteksian fraud oleh Internal Auditor

Pada awalnya perhatian utama internal auditor adalah langsung mendeteksi terjadinya computer fraud.  Namun fungsi internal auditor ternyata lebih bersifat protektif dan detektif daripada konstruktif. Berdasarkan Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No.3 dijelaskan 4 (empat) fungsi dan tanggung jawab dari internal auditor dalam menghadapi fraud, yaitu :

Pencegahan  computer fraud

Tanggung jawab utama pencegahan computer fraud berada pada pihak manajemen. Tanggung jawab internal auditor terletak pada audit dan evaluasi kelengkapan dan keefektifan tindakan yang dijalankan managemen untuk memenuhi kewajibannya

Pendeteksian computer fraud

Internal auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang computer fraud untuk dapat melakukan identifikasi indikasi computer fraud. Apabila pengendalian (control) terhadap kelemahan yang signifikan telah dideteksi, sebagai pengujian lanjutan (substantive test) internal auditor harus menambahkan pengujian  langsung (direct test) terhadap identifikasi dan indikator computer fraud. Meskipun prosedur  audit serta kemahiran jabatan professional (due professional care) dari internal auditor telah dilakukan dengan baik belum tentu dapat menjamin sepenuhnya computer fraud dapat dideteksi.

Penginvestigasian computer fraud

Investigasi terhadap computer fraud mungkin telah diarahkan atau telah ada partisipasi dari internal auditor, lawyer, investigators, security personnel, dan spesialis lainnya dari dalam maupun luar perusahaan. Internal auditor harus dapat mengakses fakta dari seluruh computer fraud investigation , sebagai berikut :

  • Menjelaskan kebutuhan pengendalian (control) yang harus diimplementasikan.
  • Merancang pengujian audit (design audit test) untuk membantu pengungkapan adanya computer  fraud di masa yang akan datang.
  • Membantu dokumentasi tanggung jawab internal auditor dalam pengembangan pengetahuan (knowledge) tentang computer fraud, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman / acuan oleh para auditor berikutnya.

Pelaporan computer fraud .

Pelaporan (report) tentang computer fraud harus dibuat berdasarkan kesimpulan dari setiap tahapan / fase investigasi. Selain itu, harus melaporkan seluruh temuan (finding), kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut (feed back) perbaikan yang telah diambil. Apabila internal auditor menemukan indikasidan mencurigai terjadinya computer fraud di perusahaan, maka ia harus segera memberitahukan hal tersebut kepada top manajemen. Apabila indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim audit untuk melakukan investigasi. Tim yang ditugaskan tersebut biasanya yang memiliki keahlian dibidang Sistem Informasi (computer skill). Sertifikat internasional  bagi auditor yang lulus ujian sertifikasi spesialisasi bidang audit sistem informasi adalah Certified Information System Audit (CISA). Peran internal auditor untuk menemukan indikasi adanya computer fraud dan melakukan investigasi terhadap computer fraud adalah  sangat besar. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa computer fraud tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya (due professional care) dan dapat memberikan saran / rekomendasi yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya computer fraud. Rekomendasi internal audit tersebut akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan sehingga kemungkinan terjadinya computer fraud dapat diperkecil.

Pendeteksian fraud oleh Auditor Independen

Accounting Standard Board telah menerbitkan Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99 “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”  dan mulai diberlakukan efektif untuk audit laporan keuangan setelah tanggal 15 Desember 2002, penerapan lebih awal sangat dianjurkan. SAS No. 99, menyatakan Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (error) maupun kecurangan (fraud). Dua  tipe salah saji (misstatements) yang relevan dengan  tanggung jawab auditor, yaitu salah saji yang diakibatkan oleh fraudulent financial reporting dan salah saji yang diakibatkan oleh penyalahgunaan asset (misappropriation of assets). SAS No. 99 menegaskan agar  auditor independen memiliki integritas serta menggunakan kemahiran professional (professional skepticism)  melalui penilaian secara kritis (critical assessment) terhadap bukti audit (audit evidence) yang dikumpulkan.

Selain itu, International Standard on Auditing (ISA) 240, “The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements,” yang berlaku efektif untuk audit laporan keuangan periode mulai 15 Desember 2004, juga menyatakan bahwa auditor independen harus menggunakan Computer Assisted Audit Techniques (CAAT) untuk memperoleh bukti (evidence) yang signifikan terkait accounts /electronic transaction  files.

Profesi akuntan publik (auditor independen)  memiliki tangggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Seperti halnya internal auditor, maka auditor independen (Akuntan Publik) untuk dapat mencegah, mendeteksi dan melakukan investigasi adanya computer fraud terutama yang terkait dengan Fraudulent financial reporting , maka perlu menggunakan keahlian di bidang  audit sistem informasi atau EDP audit.

Audit Sistem Informasi

Saat ini perkembangan teknologi komputer sangat pesat, bahkan semakin banyak organisasi (perusahaan) yang telah melakukan pemrosesan datanya secara elektronik atau Electronic Data Processing (EDP). Komputer tidak akan dapat melakukan operasi EDP tanpa melalui prosedur yang dibuat oleh Programmer atas dasar hasil analisis oleh  analis sistem (system analyst).  Kumpulan prosedur biasanya membentuk suatu urutan-urutan perintah dalam bahasa komputer yang disebut program. Mengingat perkembangan teknologi komputer yang semakin cepat, maka diauditor juga harus memiliki kemampuan yang memadai tentang pengolahan data elektronik, tergantung atas pendekatan audit yang digunakan (audit around computer atau audit through computer).. Audit jenis ini biasa disebut EDP audit atau Audit sistem informasi (Information System Audit). Audit system informasi  dapat dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.

Sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  Standar Auditing Seksi 335 tentang “Auditing dalam Lingkungan Pengolahan Data Elektronik”, antara lain disebutkan, dalam mempertimbangkan perencanaan auditnya secara menyeluruh, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Menentukan tingkat kepercayaan, jika ada, yang diharapkan oleh auditor atas pengendalian pengolahan data elektronik dalam evaluasi yang menyeluruh oleh auditor atas pengendalian intern.
  • Merencanakan bagaimana, dimana, dan kapan fungsi pengolahan data elektronik akan direview, termasuk penjadwalan  pekerjaan tenaga ahli pengolahan data elektronik, jika hal ini digunakan.
  • Merencanakan prosedur audit dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer.

Coderro (1999) dalam artikelnya yang berjudul ”Computer-assisted techniques for fraud detection ” menyatakan :

Computer technology gives auditors a new set of techniques for examining the automated business environment. In fact, the detection of fraud is a perfect application for computer-assisted audit tools and techniques (CAATTs). As early as 1982 CAATTs was a powerful audit tool for detecting financial errors. In recent years, analytical techniques have become not only more powerful but also more widely used by auditors. But it is only in the last 10 years that the use of computer-assisted tools and auditing techniques has become standard practice. Audit software permits auditors to obtain a quick overview of the business operations and drill down into the details of specific areas of interest. The audit program can also be extended to perform a 100% verification of certain transactions and a recalculation of important ratios and figures.

Terdapat 3 (tiga) metode yang sering digunakan auditor untuk melaksanakan audit sistem informasi atau teknik audit berbantuan komputer (Computer Assisted Audit Technique)  yaitu  :

  • Audit Around The Computer

Auditor hanya memperhatikan input dan output saja melalui penelusuran (tracing) data dari dokumen sumber (source document) sampai dengan output serta melakukan verifikasi informasi dari output ke dokumen sumber.  Audit Around The Computer hanya memandang computer sebagai suatu kotak hitam (black box) yang berfungsi pemroses data menjadi informasi. Metode ini dapat digunakan apabila pemrosesan data (data processing) telah didokumentasikan dengan baik dan output yang dihasilkan oleh aplikasi computer tersedia dalam bentuk print out (hard copy) yang memadai. Efektivitas metode  Audit Around The Computer sangat tergantung atas telah memadai / tidaknya pengendalian manual (manual control), seperti batch control dan adanya jejak audit (audit trail). Kelebihan metode  Audit Around The Computer  auditor dapat menjalankan prosedur audit umum (general audit procedure) yang biasa digunakan dalam melakukan audit secara manual.

  • Audit Through The Computer

Apabila auditor memandang computer bukan sebagai black box, tetapi sebagai white box maka auditor dapat menggunakan metode Audit Through The Computer. Dalam Audit Through The Computer auditor dapat menggunakan beberapa teknik audit (audit technique) misalnya Test Deck dan Integrated Test Facility (ITF). Mengingat data entry dalam suatu sistem informasi yang berbasis Sistem Informasi Berbasis Komputer (SIBK) telah dilakukan secara on line dan real time, maka auditor sulit untuk mendapatkan audit trail secara langsung. Terdapat perangkat lunak (software) yang bias digunakan oleh auditor untuk melakukan Audit Through The Computer yaitu IDEA dan ACL (Audit Common Language). Kelebihan metode  Audit Through The Computer adalah auditor dapat melakukan pengujian (test) secara langsung terhadap komputer yang sedang memproses data sehingga auditor dapat menilai keandalan (realibility) dan keakuratan (accuracy) dalam pemrosesan data menjadi informasi.

  • Audit With The Computer.

Metode Audit With The Computer ini sering disebut  Audit using The Computer. Auditor dapat melakukan download beberapa data yang diperlukan dari suatu system aplikasi (application system) tertentu, selanjutnya auditor dapat melakukan interogasi data dengan bantuan computer.

Menurut Cascarino (2007) agar pelaksanaan audit teknologi informasi (information technology audit)  dapat berjalan dengan lancar auditor harus :

  • Menguasai teknologi informasi yang mutakhir yang sedang berkembang di kalangan bisnis.
  • Mengetahui komponen pengendalian dari lingkungan teknologi informasi (information technology environment).
  • Mengetahui pengendalian atas setiap tipe dari computer system.

Teknik dalam computer fraud saat ini sudah semakin canggih, sehingga semakin sulit para auditor dalam pembuktiannya. Oleh karena itu agar dapat mengungkap terjadinya computer fraud selain penggunaan audit sistem informasi auditor memerlukan alat bantu pengetahuan tentang akuntansi forensik (forensic accounting). Akuntansi forensik merupakan integrasi antara akuntansi (accounting), teknologi informasi (information technology) dan ketrampilan investigasi (investigation skill).

Regulasi Computer Fraud

Amerika Serikat (USA) telah memiliki ketentuan yang mengatur computer fraud yaitu “Computer fraud & Abuse Act”, sehingga mempermudah bagi auditor dalam melakukan audit atas kasus yang terkait computer fraud. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 21 April 2008 telah mengesyahkan Undang-Undang  (UU) No. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dua hal utama yang telah diatur dalam UU ITE tersebut adalah masalah pengakuan transaksi elektronik (electronic transaction) dan dokumen elektronik (electronic document) dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga ada kepastian hukum dalam pengungkapan kasus computer fraud. Selain itu, terdapat hal yang cukup signifikan yaitu telah diklasifikasikannya penyalahgunaan teknologi informasi termasuk kualifikasi pelanggaran hukum dan disertai dengan sanksi pidananya. Kita berharap, mudah-mudahan dengan adanya regulasi ini pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian computer fraud oleh auditor menjadi lebih lancar

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut  :

  1. Fraud merupakan problem yang serius, dan Computer Fraud dapat terjadi kapan saja dan di organisasi (perusahaan) mana saja, maka manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah timbulnya computer fraud antara lain melalui peningkatan internal control, review sistem & prosedur serta peningkatan integritas moral karyawan dan manajemen perusahaan.
  2. Auditor internal maupun auditor independen bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan (prevention), pendeteksian (detection) serta penginvestigasian (investigation) terhadap computer fraud.
  3. Menurut SAS No. 99 dan SPAP,  auditor independen (Akuntan Publik) juga bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam audit umum (general audit) atas laporan keuangan perusahaan.
  4. Salah satu jenis audit yang dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor independen untuk melakukan pencegahan, pendeteksian serta penginvestigasian terhadap computer fraud adalah melalui audit sistem informasi atau EDP audit.

Pustaka

Accounting Standard Board (2002), Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99. “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”.

Bologna, J. G. (1984). Corporate Fraud : The Basic of Prevention and Detection. Buston : Butter Worth Publisher.

Cascarino, R. E. (2007). Auditor’s Guide to Information Systems Auditing. John Wiley & Sons.

Coderro, D. (1999). “Computer-assisted techniques for fraud detection”,. (pp. 57-63) The CPA Journal. August.

Effendi, M. A. (2008). “ Cyber Crime : Langkah Pengamanan dan Audit” . Teknopreneur, Edisi 18, Mei, Hlm. 67.

http://www.fraud-magazine.com

Ikatan Akuntan Indonesia (2001). Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Jakarta : Salemba Empat.

International Standard on Auditing (ISA) 240 (2004)  “The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements.”

Mancino, J. (1997). ”The Auditor and Fraud.” Journal of Accountancy . April.

MacErlean, N. (1993). “Fraud Prevention and the Accountant.” Accountancy 112 . (pp. 42-44).

Raharjo, B. (1998). Keamanan Sistem Informasi berbasis Internet. Bandung : PT. Insan Infonesia. Hlm. 5-6.

Ramos, M. (2003). “Auditors’ Responsibility for Fraud Detection.” Adapted from Fraud Detection in a GAAS Audit—SAS No. 99 Implementation Guide, Journal of Accountancy. Online Issues.  January .

Sawyer, L.B. et.all (2003). Sawyer’s Internal Auditing : The Practice of Modern Internal Auditing. The Institute of Internal Auditors. 5th Edition.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi TransaksiElektronik.
*) Internal Auditor PT. Krakatau Steel.  Dosen Luar Biasa (Tidak Tetap) beberapa perguruan tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti, FE Universitas Mercu Buana & Program Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur). Email:  muharief2005@yahoo.com .

( Sumber : http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/470050   , Original Source : http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/infor/article/view/343   dan Google Scholar : Check in googleschoolar ).

Role of Internal Audit in Global Crisis

role-of-internal-auditor-in-global-crisis

GCG dan Program Anti Korupsi

 GCG  DAN  PROGRAM  ANTI  KORUPSI

 

Oleh : Muh. Arief Effendi

 

(Artikel ini telah di muat di Majalah Krakatau Steel Group /KSG, Edisi 34, Tahun 3/IX/2008, pada rubrik ”Ragam”, Hlm 34-35)

 

Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan (korporasi) di Indonesia saat ini adalah masih maraknya budaya korupsi yang sangat bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Beberapa kalangan terutama para pengamat, budayawan & rohaniwan  menganggap bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu yang endemic, systemic & wide spread, artinya korupsi telah merambah secara sistematis di berbagai lapisan masyarakat dari kalangan lapisan bawah sampai lapisan atas, sehingga sulit untuk diberantas sampai keakar-akarnya. Ibarat suatu penyakit,  korupsi telah menjadi akut (kronis) dan penyembuhannya memerlukan waktu yang berlarut-larut.

Corruption Perception Index

Transparency International sejak tahun 1995, setiap tahun selalu menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) dan melaporkan ranking  atau peringkat  negara sesuai CPI score yang diperoleh.  Score CPI berkisar antara 0 – 10. CPI score Indonesia tahun 2007 adalah 2,3 merupakan  ranking 143 dari 180 negara  sedunia. Selain itu, dari 32 negara di wilayah Asia Pasifik ternyata Indonesia mendapatkan ranking 25 atau satu tingkat diatas Banglades. Tahun 2006 CPI score Indonesia adalah 2,4 merupakan ranking 130 dari 163 negara sedunia, adapun untuk wilayah Asia Pasifik Indonesia menempati ranking 20 sama persis dengan negara  Papua New Guinea. Hal ini menunjukkan bahwa score CPI tahun 2007 Indonesia lebih jelek dibandingkan tahun 2006 atau turun 0,1 poin , dibandingkan dengan negara lain di dunia peringkat Indonesia juga turun dari 130 ke 143.

Melihat kenyataan  tersebut, tentu saja kita sangat prihatin. CPI score tersebut terkait dengan masalah implementasi GCG. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa buruknya kualitas GCG di suatu negara akan berbanding lurus dengan indikator-indikator lainnya, seperti tingkat daya saing, peringkat korupsi, indeks harapan hidup dll. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG, pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat (publik) dan, dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata perusahaan tersebut melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern) dengan lancar. Namun sebaliknya perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (value creation) bagi masyarakat (publik), pemasok (supplier), distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Pada saat ini  GCG sudah bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan lagi, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengimplementasikan pada aktivitas bisnis sehari-hari. Semoga tantangan  tersebut bukan merupakan suatu hambatan dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk  mewujudkan GCG di berbagai perusahaan Indonesia.

Implementasi GCG saat ini telah menjadi isu sentral dalam kalangan  publik di Indonesia. Respon pihak Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta maupun perusahaan multinasional sangat positif atas upaya mewujudkan GCG tersebut.  Berbagai program di negara kita selama ini, sering kali hanya menjadi demam sesaat dan kurang menyentuh pada tataran implementasi dalam pengelolaan bisnis di Indonesia. Konsep mengenai GCG tidak hanya penting untuk diketahui oleh Chief Executive Officer (CEO) semata,  namun perlu juga diketahui oleh karyawan, pemegang saham, Pemerintah termasuk pihak masyarakat (publik). Oleh karena itu adanya upaya untuk menyebarluaskan konsep & implementasi GCG perlu kita dukung bersama. Lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Organization for Economic Countries Development (OECD) bekerjasama dengan Pemerintah  berbagai Negara turut menyebarluaskan pengetahuan mengenai GCG. Beberapa lembaga di Indonesia yang turut serta secara aktif mensosialisaikan dan mengembangkan konsep GCG yaitu Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) , The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Transparency International Indonesia (TII) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

Meskipun GCG bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam reformasi bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap iplementasi prinsip-prinsip GCG merupakan salah satu faktor kunci sukses (key succes  factor) untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor (terutama investor asing) terhadap perusahaan di Indonesia. Bahkan Standard & Poors, suatu lembaga penelitian internasional telah membuat kerangka evaluasi serta membuat ranking (peringkat) terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Biasanya hasil evaluasi atau ranking yang dibuat oleh lembaga tersebut dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu Negara, tak terkecuali di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan, mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik, sehingga bagi perusahaan yang telah go publik saham perusahaan akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai saham. Selain itu implementasi GCG di perusahaan dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, disamping memiliki tingkat risiko yang cukup terkendali.

Implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari para investor terhadap perusahaannya. Implementasi prinsip GCG diharapkan dapat memberikan manfaat bukan saja bagi manajemen & karyawan perusahaan, namun juga pemangku kepentingan (stakeholders) dan berbagai pihak terkait lainnya, seperti konsumen, supplier (pemasok) Pemerintah dan lingkungan masyarakat (publik)   di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Implementasi GCG di perusahaan sangat memerlukan komitmen penuh dan konsistensi dari top management serta dewan komisaris perusahaan. Budaya perusahaan yang akomodatif terhadap Implementasi GCG sangat membantu keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG perlu dibuktikan dengan tindakan nyata dari seluruh pihak-pihak terkait. Tanpa komitmen yang tinggi dan konsistensi sikap, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG sebagai program anti korupsi hanya akan berakhir dalam tataran konsep saja dan tidak ”membumi” sehingga kurang memberikan nilai tambah (added value)  bagi perusahaan. Semoga upaya untuk menerapkan GCG di berbagai sektor perusahaan (swasta, BUMN maupun multi nasional) dapat segera terwujud, sehingga praktik korupsi dapat dicegah atau dihindari. ***

Muh. Arief Effendi adalah Sr. Auditor Operasional PT. KS.

 

 

Sarbanes Oxley Act sebagai Implementasi GCG

SARBANES OXLEY ACT SEBAGAI IMPLEMENTASI GCG  

Oleh : Muh. Arief Effendi

Internal Auditor BUMN & Dosen PTS di Jakarta

 

(Artikel ini telah dimuat di Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi  No. 12, Tahun II, Oktober 2008, pada rubrik ”OPINI”, hlm. 39-40)

 

Dewasa ini perusahaan publik di Indonesia banyak yang belum mengetahui arti pentingnya pengendalian internal dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan (fraud). Fraud bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja. Fraud bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (karyawan & manajemen) atau pihak eksternal perusahaan. Fraud bisanya terjadi karena adanya kolusi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan publik, fraud yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting).

Sarbanes-Oxley Act  (SOA) merupakan sebuah produk hukum (Undang- Undang) di Amerika Serikat (AS) yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Eksistensi  SOA tersebut  diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley wakil rakyat dari Ohio. SOA telah disyahkan pada tahun 2002 oleh presiden AS (George W. Bush). UU tersebut mensyaratkan adanya pengungkapan (disclosure) tentang informasi keuangan yang cukup, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil (kinerja) manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan dan independensi komite audit yang efektif serta pembatasan kompensasi bagi para eksekutif perusahaan termasuk pembaharuan tatakelola perusahaan (corporate governance). Latar belakang diundangkannya SOA, antara lain munculnya skandal akuntansi di Enron yang melibatkan kantor akuntan publik  Arthur Andersen (the big  five) serta adanya kasus kebangkrutan beberapa perusahaan besar seperti TICO, Worldcom dan Adelphia yang menimbulkan kepanikan  luar biasa kalangan dunia usaha. Manfaat SOA secara langsung berdampak positif dalam rangka implementasi GCG di perusahaan publik di berbagai belahan dunia lainnya. 

Perusahaan publik di Indonesia yang  listing di NYSE juga  harus tunduk pada ketentuan SOA tersebut, selain  terikat oleh ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Di negara kita masih sedikit perusahaan yang menerapkan SOA, yaitu PT. Telkom dan PT. Indosat.

 

Tujuan

Tujuan utama SOA adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG bagi perusahaan  yang telah go publik. SOA  mewajibkan perusahaan yang listed di NYSE untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku untuk menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SOA juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan (integrity of financial reporting). United StatesSecurities Exchange Commission (US-SEC) juga telah mengadopsi SOA sebagai syarat untuk memperketat persyaratan disclosure laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan.  Dalam hal ini, SOA mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi tanggungjawab manajemen perusahaan perihal keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting)  yang bermula dari kecurangan akuntansi (accounting fraud). Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat, antara lain meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, review pengendalian intern serta kewajiban untuk menerapkan  Code of Ethics dan Code of Corporate Governance. SOA juga menuntut standar yang sangat tinggi terhadap operasi bisnis dan pelaksanaan audit  atas pengendalian intern.

 

SOA mewajibkan perusahaan yang listing di AS untuk membuat dokumentasi pengendalian kuncidan melaporkan kondisi pengendalian internnya secara periodik. SOA Section 302 tentang ”Corporate Responsibility for Financial Reports” menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan (CEO & CFO) harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian,  internal control, dan jaminan atas kecurangan (fraud).   Sedangkan SOA section 404 tentang “Management Assessment of Internal Controls” mengatur ketentuan yang mewajibkan terselenggaranya audit SOA tahunan yang menunjukkan laporan pengendalian internal (internal control report).

Laporan pengendalian internal antara lain berisi tanggung jawab manajemen untuk menyelenggarakan struktur & prosedur pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan hasil asesmen atas efektivitas struktur & prosedur pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut. Regulasi ini menuntut manajemen perusahaan untuk memahami, mendokumentasikan, dan menyempurnakan pengendalian internal terkait pelaporan keuangan, dengan terus meningkatkan keakuratan proses bisnis (business process) dan informasi transaksionalnya, serta membangun perbaikan proses secara berkelanjutan  (continuous improvement  process) mengenai pengendalian internal pada laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, pengendalian harus terkait dengan upaya pencegahan (prevention) dan pendeteksian (detection) kecurangan (fraud) atas pelaporan keuangan termasuk kemungkinan risiko timbulnya kecurangan.

Mengingat pembenahan prosedur pengendalian internal sangat rumit dan kompleks, maka  perusahaan dapat membentuk Tim SOA yang bekerjasama dengan Komite Audit. Tim SOA bertugas mengembangkan dan membangun kebijakan pengendalian internal, prosedur, bisnis proses dan mekanisme pelaporan pengendalian internal serta pengawasan laporan keuangan internal. Apabila diperlukan Tim SOA dapat minta bantuan konsultan independen dalam penyiapan prosedur dan bisnis proses internal control  untuk laporan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi perusahaan, maka  Pemerintah (Bapepam-LK) perlu mengadopsi konsep Disclosure Committee seperti yang disyaratkan oleh SOA di Pasar Modal AS. Pada dasarnya SOA menuntut implementasi internal control yang baik atas 3 (tiga) hal yang sangat erat kaitannya dengan GCG yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability) dan keterukuran (measurability). Transparansi menuntut kemampuan untuk dapat ditelusuri (treaceability) dan dapat diaudit dari setiap proses dan aktivitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Akuntabilitas menuntut kejelasan dan ketiadaan benturan kepentingan (conflict of interest)  atas  informasi apa dan siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, menjamin hak akses atas informasi dan rentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terkait. Keterukuran bertujuan memberikan basis pengukuran untuk perbaikan secara berkelanjutan.

Implementasi SOA pada tahap awal, perusahaan perlu menjalankan 3 (tiga) hal berikut, Pertama, melakukan pemisahan fungsi yaitu pengaturan ruang lingkup tanggungjawab dan kewenangan serta akses pemakai (user) atas informasi perusahaan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang terkait dengan implementasi pengendalian internal termasuk masalah kewenangan akses yang lebih luas kepada Departemen Audit internal (Satuan Pengawasan Intern). Ketiga, menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik (Electronic Data Processing) dalam pelaporan keuangannya serta  aktivitas / proses-proses transaksi & pelaporan keuangan secara manual agar diminimalisasi.

 

Manfaat

Manfaat implementasi SOA bagi perusahaan publik, yaitu pertama, perusahaan publik akan memiliki sistem pengendalian intern yang lebih baik, sehingga akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangannya lebih dapat dipercaya dan diandalkan. Kedua, kepercayaan investor lebih meningkat. Ketiga,  memiliki citra  (image) yang positif di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Bapepam-LK pada tahun lalu (2007) telah mengkaji kemungkinan mewajibkan audit terhadap sistem pengendalian internal di perusahaan publik untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya beserta manfaat dan biayanya. Mengingat pentingnya implementasi SOA dalam rangka mencegah praktik kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan publik, maka sudah saatnya Bapepam-LK mengadopsi salah satu ketentuan dalam SOA tersebut yaitu pemberlakuan audit pengendalian internal pada perusahaan yang telah go publik. Semoga implementasi GCG melalui SOA di perusahaan publik di Indonesia dapat segera terwujud, sehingga fraudulent financial reporting dapat dicegah atau dihindari. Amin.***

Tanggung Jawab Auditor Internal dalam Pencegahan, Pendeteksian & Penginvestigasian Kecurangan

TANGGUNG JAWAB AUDITOR INTERNAL DALAM PENCEGAHAN, PENDETEKSIAN DAN PENGINVESTIGASIAN KECURANGAN

(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group (KSG), Edisi No. 30, Tahun 3/ 2008, pada Rubrik “RAGAM”, Hlm. 22-23)
Oleh : Muh. Arief Effendi (SPI PT. KS)

 

Kecurangan (fraud)  dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal (crime) yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan / ketikakberesan (irregularities) atau penipuan yang melanggar hukum (illegal act)  untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi (perusahaan). Pengetahuan dan keahlian mengenai fraud auditing menjadi kebutuhan mendesak bagi auditor internal yang mengharapkan pelaksanaan audit atas fraud dapat berjalan dengan lancar.

 

Kategori fraud

1.      Fraud yang dilakukan demi keuntungan suatu organisasi, misalnya :

  • Penjualan asset fiktif.
  • Pembayaran yang tidak syah, seperti penyuapan, pemberian komisi, donasi politis, pembayaran kepada pejabat, pelanggan atau pemasok.
  • Dengan sengaja melakukan penilaian yang salah atas transaksi, asset, pendapatan atau kewajiban.
  • Dengan sengaja melakukan transaksi hubungan istimewa.
  • Dengan sengaja tidak mencatat (unrecorded)  atau tidak menjelaskan informasi yang signifikan sehingga gambaran keuangan dari suatu organisasi tidak menggambarkan apa yang senyatanya.
  • Melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan peraturan perundangan Pemerintah.
  • Kecurangan dibidang perpajakan (Tax Fraud).

2.   Fraud yang dilakukan dengn jalan merugikan suatu organisasi, misalnya :

  • Menerima uang suap atau komisi.
  • Pengalihan keuntungan yang akan diterima oleh organisasi (perusahaan) kepada seseorang di dalam ataupun diluar perusahaan.
  • Dengan sengaja menyalahgunakan harta kekayaan organisasi (perusahaan) dan memalsukan catatan-catatan keuangan.
  • Dengan sengaja menyembunyikan atau salah (falsifikasi) menyajikan data atau kejadian.
  • Tuntutan atas imbalan jasa atau barang yang tidak diberikan kepada organisasi (perusahaan) tersebut.

 

Tanggung Jawab Auditor Internal

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud.

 

Pencegahan Fraud

Menurut Amrizal (2004), beberapa cara untuk pencegahan kecurangan antara lain :

  • Membangun struktur pengendalian intern yang baik.
  • Mengefektifkan aktivitas pengendalian.
  • Meningkatkan kultur organisasi.
  • Mengefektifkan fungsi internal audit.

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya fraud  adalah melalui peningkatan sistem pengendalian intern (internal control system) selain melalui struktur / mekanisme pengendalian intern. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak manajemen suatu organisasi. Dalam rangka pencegahan fraud, maka berbagai  upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku fraud tidak berani melakukan fraud. Apabila fraud terjadi, maka dampak (effect) yang timbul diharapkan dapat diminimalisir. Auditor internal bertanggungjawab untuk membantu pencegahan fraud dengan jalan melakukan pengujian (test) atas kecukupan dan kefektivan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (potential risk) telah diidentifikasi.

Dalam pelaksanaan audit kinerja (performance audit), audit keuangan (financial audit) maupun audit operasional  (operational audit), auditor internal harus mengidentifikasi adanya gejala kecurangan (fraud symptom) berupa red flag atau fraud indicator. Hal ini menjadi penting, agar apabila terjadi fraud, maka auditor internal lebih mudah melakukan investigasi atas fraud tersebut.

 

Pendeteksian fraud

Deteksi fraud mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan  (fraud  indicators) yang memerlukan tindaklanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh auditor internal agar pendeteksian fraud lebih lancar antara lain :

  1. Memiliki keahlian (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya fraud. Dalam hal ini auditor internal harus mengetahui secara mendalam mengapa seseorang melakukan fraud termasuk penyebab fraud, jenis-jenis fraud, karakterisitik fraud, modus operandi (teknik-teknik) fraud yang biasa terjadi.
  2. Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian (test) untuk menemukan indikator terjadinya fraud. Apabila diperlukan  dapat menggunakan alat bantu (tool) berupa ilmu akuntansi forensik (forensic accounting)  untuk memperoleh bukti audit (audit evidence) yang kuat dan valid.         Forensic accounting merupakan suatu  integrasi dari akuntansi (accounting), teknologi informasi (information technology) dan keahlian investigasi ( investigation skill).
  3. Memiliki keakuratan & kecermatan (accuracy) dalam mengevaluasi indikator-indikator fraud tersebut.

Ketiga hal tersebut, dapat dimiliki oleh auditor internal setelah pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi / unit kerja di suatu organisasi (perusahaan).

 

Penginvestigasian Fraud

Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah fraud yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004 : 66-67) , dalam melakukan investigasi, auditor internal diwajibkan :

a.    Melakukan asesmen / penelitian yang seksama atas kemungkinan terjadinya fraud.

b.   Meyakini bahwa pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menangani investigasi ini secara kelompok memang dimiliki oleh auditor internal.

c.   Membuat suatu alur prosedur untuk mengidentifikasi : siapa yang terlibat (pelaku fraud), sejauhmana luasnya fraud, kapan dan dimana dilakukan serta bagaimana teknik fraud yang dipakai dan tentunya juga berapa potensi kerugian yang diderita akibat perbuatan fraud tadi.

d.   Dalam melakukan investigasi diharapkan auditor internal selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya bagian Personalia, Hukum, Security dan lain sebagainya.

e.    Untuk menjaga reputasi organisasi, pelaksanaan investigasi agar menjunjung tinggi harkat dan martabat personil yang diinvestigasi.

 

Kesimpulan

Auditor internal bertanggung jawab membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian fraud yang terjadi di suatu organisasi. Agar dapat menjalankan tugas yang diemban tersebut auditor internal perlu meningkatkan pengetahuan (knowledge) & keahlian (skill) melalui pendidikan profesi berkelanjutan (continuing professional education).

 

Referensi

1.    Amrizal, Pencegahan  dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor, 31 Agustus 2004.

2.   Colbert,  Janet L. & C. Wayne Alderman, The Internal Auditor’s Responsibility for Fraud, The CPA Journal, 1998.

3. Konsorsium Auditor Internal, Standar Profesi Audit Internal, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Cetakan pertama, Jakarta, 2004.

Cyber Crime : Langkah Pengamanan dan Audit

CYBER  CRIME : LANGKAH  PENGAMANAN  DAN  AUDIT

 

(Artikel ini telah dimuat di Majalah TEKNOPRENEUR, Edisi 18, Mei 2008, pada Rubrik  ”GAGAS”, hlm 67,  ISSN : 1907-9494)

 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

 

 

Dewasa ini kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) telah melanda semua sektor, tak terkecuali dunia usaha. Cyber crime dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok via internet, seperti blackmail, hacking, cracking, carding, denial of services attach (DOS), pencurian identitas (theft of identity), serta praktek kecurangan (fraud). Cyber crime dapat terjadi kapan saja dan di organisasi mana saja. Dalam hal ini, Cyber crime sangat sulit untuk dicegah  karena memerlukan teknologi yang amat canggih untuk mendeteksinya.

Jika zaman dahulu metode hacking masih berbasis command-line, maka saat ini sudah berganti menjadi Graphical User Interface (GUI), bahkan melalui Internet Relay Chat (ICT) para hacker dapat saling bertukar informasi menggunakan koneksi jaringan internet yang terbuka.

Berdasarkan data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), pada awal tahun 2008 ternyata sindikat pemalsu telah membobol hampir 25 % dari pemegang kartu kredit. Penerbit kartu kredit (credit card issuer) memang belum merilis berapa jumlah kerugian dari pembobolan kartu kredit tersebut, namun yang jelas pemegang kartu kredit (card holder) dirugikan cukup besar, mengingat sebagian kejahatan kartu kredit (carding) ini banyak yang belum terungkap.

 

Langkah pengamanan

Untuk menanggulangi masalah denial of services (DOS), pada sistem dapat dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS) dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router. Selanjutnya, setiap terminal dipasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara periodik yang dapat mendeteksi adanya program virus dan trojan.

Yang tidak kalah penting, adalah melakukan proteksi  security system terhadap password, yaitu agar dihindarkan akses oleh yang tidak berhak (unauthorized password). Dalam rangka pengamanan kartu kredit dari tindak kejahatan, beberapa perbankan telah mengganti (migrasi) kartu kredit sistim magnetis menjadi chip. Meskipun ini baru langkah awal, namun patut kita berikan apresiasi. Sistem chip memang membuat para pemalsu kartu kredit kalang kabut, karena sulit untuk dipalsukan.

 

Audit terhadap Cyber Crime

Mengingat kejahatan ini menggunakan teknologi tinggi, maka pembuktiannya relatif sulit dan memerlukan pengetahuan khusus, seperti forensic audit. Audit terhadap cyber crime dapat dilakukan dengan bantuan software, seperti CAAT (Computer Assisted Audit Tools). Auditor yang melakukan audit atas cyber crime, selain harus ahli di bidang EDP Audit juga ahli di bidang fraud audit. Untuk memiliki keahlian khusus dibidang audit sistem informasi, auditor dapat mengikuti ujian sertifikasi untuk memperoleh gelar CISA (Certified Information System Audit). Akan lebih baik lagi, apabila auditor tersebut juga memiliki gelar CFE (Certified Fraud Examiner).

Melalui kombinasi keahlian dibidang audit sistem informasi dan fraud audit, diharapkan dapat mengungkap cyber crime secara  cermat dan cepat. Saat ini kita perlu mengembangkan disiplin khusus yaitu computer forensic, hal ini menjadi sangat penting mengingat cyber crime melalui kejahatan komputer (computer fraud) semakin meluas dan canggih. Semoga masalah cyber crime ini mendapat perhatian berbagai pihak, sehingga apabila terjadi, maka  langkah pengamanan dan auditnya dapat dilakukan dengan tepat. ***

 

*) Internal Auditor sebuah BUMN, serta Dosen Luar Biasa FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & FE Universitas Mercu Buana.

 

Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Pencegahan & Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN & PENDETEKSIAN KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN  

(Artikel ini telah dimuat di Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi No.6/Tahun II/Maret 2008, pada Rubrik “OPINI”, Hlm.36-40, ISSN : 1978-7537) 

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA *) 

A.    Pendahuluan 

Kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting merupakan problem yang dapat terjadi di perusahaan mana saja dan kapan saja. Fraudulent financial reporting yang terjadi pada suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari akuntan publik (auditor independen).

Pengertian Fraudulent financial reporting menurut Arens (2005 : 310) adalah sebagai berikut :

Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional  misstatement of amounts not disclosures. For example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omittingaccount payable and other liabilities.Although less frequent, several notable  cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as specialm purpose entities. 

B.     Penyebab Fraudulent Financial Reporting 

Menurut Ferdian & Na’im (2006), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini  :

1.      Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

2.      Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.

3.      Salah penerapan secara senngaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan  jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Fraudulent financial reporting juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan publik dalam melakukan general  audit suatu perusahaan.

Carcello (2004) dalam artikelnya yang berjudul Audit firm tenure and fraudulent financial reporting ”, menyatakan  : 

The Sarbanes-Oxley Act (U.S. House of Representatives 2002) required the U.S. Comptroller General to study the potential effects of requiring mandatory audit firm rotation. The U.S. General Accounting Office (GAO) concludes in its recently released study of mandatory audit firm rotation that “mandatory audit firm rotation may not be the most efficient way to strengthen auditor independence” (GAO 2003, Highlights). However, the GAO also suggests that mandatory audit firm rotation could be necessary if the Sarbanes-Oxley Act’s requirements do not lead to improved audit quality (GAO 2003, 5). 

Berdasarkan hasil penelitian  COSO (1999)  yang berjudul “Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S. Public Company”, atas  perusahaan yang listing di Securities Exchange Commission (SEC) selama periode Januari 1987 s.d. Desember 1997 ( 11 tahun) dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi sejumlah 300 perusahaan yang terdapat fraudulent financial reporting. Hasil analisa  perusahaan yang terkategori fraudulent financial reporting memiliki karakteristik yaitu mengalami permasalahan bidang keuangan (experiencing financial distress), lax oversight dan terdapat fraud dengan jumah uang yang besar (Ongoing, large-dollar frauds). Beberapa perusahaan yang termasuk kasus / skandal Fraudulent Financial Reporting antara lain Enron, Tyco, Adelphia dan WorldCom. 

C.    Tanggung Jawab Akuntan Publik (Auditor Independen) 

1. Statement Auditing Standards 

  Beberapa Statements on Auditing Standards (SAS)  yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Board (ASB) di Amerika Serikat yang cukup penting adalah :

a.       SAS No. 53 tentang “The Auditor’s Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities,”  yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya  kesalahan (error) dan ketidakberesan (irregularities).

b.      SAS No. 55 tentang “Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit,” yang merubah tanggung jawab  auditor mengenai internal control. Statement yang baru ini meminta agar auditor untuk merancang pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai (internal control sufficient) dalam merencanakan audit. SAS No. 55 kemudian diperbaharui dengan diterbitkan SAS No. 78 pada tahun 1997, dengan mencantumkan definisi ulang pengendalian intern (redefined internal control) dengan memasukkan dua komponen yaitu lingkungan pengendalian (control environment) dan penilaian risiko (risk assessment) yang merupakan usulan dari the Treadway Commission.

c.       SAS No. 61 mengatur tentang komunikasi antara auditor dengan komite audit perusahaan (Communication with Audit Committees). Auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit atas beberapa temuan audit yang penting, misalnya kebijakan akuntansi (accounting policy) perusahaan yang signifikan,  judgments, estimasi akuntansi (accounting estimates), dan ketidaksepakatan manajemen dengan auditor.

d.      SAS No. 82 “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” dikeluarkan ASB pada Februari 1997. SAS no. 82 menyatakan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan (fraud) yang terjadi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selaij itu, SAS no. 82 juga menyatakan bahwa setiap melakukan audit auditor harus menilai risiko (assessment of risk)  kemungkinan terdapat salah saji  material (material misstatement) pada laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud.  

e.       SAS No. 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” merupakan revisi dari SAS No. 82 dan mulai diberlakukan efektif untuk audit laporan keuangan setelah tanggal 15 Desember 2002, penerapan lebih awal sangat dianjurkan. Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (error) maupun kecurangan (fraud).

Pengaruh SAS No. 99 terhadap tanggung jawab auditor antara lain :

Ø      Tidak ada perubahan atas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud atas audit laporan keuangan.

Ø      Tidak ada perubahan atas kewajiban auditor untuk mengkomunikasikan temuan atas fraud.

Ø      Terdapat perubahan penting terhadap prosedur audit (audit procedure)  serta dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan.

Dua  tipe salah saji (misstatements) yang relevan dengan  tanggung jawab auditor, yaitu salah saji yang diakibatkan oleh fraudulent financial reporting dan salah saji yang diakibatkan oleh penyalahgunaan asset (misappropriation of assets).SAS No. 99 juga menegaskan agar  auditor independen memiliki integritas  (integrity) serta menggunakan kemahiran professional (professional skepticism)  melalui penilaian secara kritis (critical assessment) terhadap bukti audit (audit evidence) yang dikumpulkan.

f.        SAS No. 110 “Fraud & Error” dinyatakan bahwa auditor harus dapat mendeteksi terhadap kesalahan material (material mistatement)  dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan atau  kesalahan (fraud or error).  SAS 110 , paragraf 14 & 18 berbunyi sbb. :

Auditors plan, perform and evaluate their audit work in order to have a reasonable expectation of detecting material misstatements in the financial statements arising from error or fraud. However, an audit cannot be expected to detect all errors or instances of fraudulent or dishonest conduct. The likelihood of detecting errors is higher than that of detecting fraud, since fraud is usually accompanied by acts specifically designed to conceal its existence…  

2.   Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

Profesi akuntan publik (auditor independen)  memiliki tangggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat 3 (tiga) tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu :

  1. Tanggung jawab moral (moral responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk :

1).  Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yng berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.

2). Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (objective) dengan kemahiran profesional (due professional care).

  1. Tanggung jawab profesional (professional responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya (rule professional conduct).

  1. Tanggung jawab hukum (legal responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku.Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang “Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen”. Pada  paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak. Bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.  

D.    Pencegahan & Pendeteksian Fraud  

Fraudulent financial reporting di suatu perusahaan merupakan hal yang akan berpengaruh besar terhadap semua pihak yang mendasarkan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan  (financial statement) tersebut. Oleh karena  itu akuntan publik harus bisa menccegah dan mendeteksi lebih dini agar tidak terjadi fraud. Untuk mengetahui adanya fraud, biasanya ditunjukkan oleh timbulnya gejala-gejala (symptoms) berupa red flag (fraud indicators), misalnya perilaku tidak etis manajemen. Red  flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan (fraud) yang terjadi.

Hasil penelitian Wilopo (2006) membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan kefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hasil penelitian Wilopo tersebut juga  menunjukkan bahwa  dalam upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi memerlukan usaha yang menyeluruh, tidak secara partial. Menurut Wilopo, upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi, antara lain :

Ø      Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.

Ø      Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian.

Ø      Pelaksanaan good governance.

Ø      Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.

The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting, yaitu  :

1.      Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan(financial reporting).

2.      Mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke fraudulent financial reporting.

3.      Menilai resiko fraudulent financial reporting di dalam perusahaan.

4.      Mendisain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk financial reporting.

Mulfrod & Comiskey (2002) menulis buku terkait dengan creative accounting yang berjudul “The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices”. Buku tersebut meskipun lebih difokuskan bagi para investor sebagai pembelajaran untuk mengetahui secara cepat adanya kecurangan akuntansi (fraudulent accounting), namun perlu diketahui juga oleh auditor.  

Beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya risiko terdapat  fraudulent financial reporting di perusahaan, antara lain :

Ø      Terdapat kelemahan dalam pengendalian intern (internal control).

Ø      Perusahaan tidak memiliki komite audit.

Ø      Terdapat hubungan kekeluargaan (family relationship) antara manajemen  (Director) dengan karyawan perusahaan.

Klasifikasi dari  Creative Accounting Practices menurut Mulfrod & Comiskey, terdiri dari :

Ø      Pengakuan pendapatan fiktif (recognizing Premature or Ficticious Revenue).

Ø      Kapitalisasi yang agresif dan Kebijakan amortisasi yang terlalu lebar (Aggressive Capitalization & Extended Amortization Policies).

Ø      Pelaporan keliru atas Aktiva & Utang (Misreported Assets and Liabilities).

Ø      Perekayasaan Laporan Laba Rugi  (Creative with the Income Statement).

Ø      Timbul masalah atas pelaporan Arus Kas (Problems with Cash-flow Reporting).

Menurut laporan dari The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, pencegahan (prevention)  dan pendeteksian (detection) awal atas fraudulent financial reporting harus dimulai saat penyiapan laporan keuangan.

Rezaee (2002), dalam bukunya yang berjudul “Financial Statement Fraud: Prevention and Detection”,  membahas cukup mendalam tentang teknik untuk mencegah dan mendeteksi adanya fraud dalam laporan keuangan. Dalam buku tersebut dijelaskan kasus kolapsnya enron di Amerika Serikat, yang menghebohkan kalangan dunia usaha secara jelas dan lengkap, termasuk adanya praktek kolusi.

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya fraud yang diakibatkan kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik adalah pengaturan rotasi auditor (akuntan publik). Sesuai Keputusan Menkeu (KMK) No. 359/KMK. 06/2003 tentang perubahan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tertanggal 21 Agustus 2003, telah diatur tentang pembatasan dan rotasi terhadap akuntan publik. Pasal 6 ayat 4  Kepmenkeu tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang fraudulent financial reporting atau fraud in financial statement untuk para akuntan publik agar terdapat pemahaman yang sama, sehingga dapat dilakukan pencegahan serta pendeteksian secara dini kemungkinan terjadinya fraud di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar akuntan publik dapat berhasil mendeteksi adanya fraud, sehingga  dapat dihindarkan akuntan publik gagal mendeteksi terjadinya fraud yang sangat merugikan berbagai pihak.  

E.     Simpulan

1.      Fraudulent financial reporting dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja. Menurut SAS No. 99 dan SPAP,  akuntan publik (auditor independen) bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam general audit atas laporan keuangan perusahaan.

2.      Fraud merupakan problem yang serius, maka auditor harus mengambil langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan dan pendeteksian fraudulent financial reporting. Pemahaman atas fraudulent financial reporting di kalangan akuntan publik sangat penting, agar lebih dini bisa dilakukan pencegahan dan pendeteksian terhadap fraud. Oleh karena itu, IAI perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang fraudulent financial reporting.

3.      Fraud juga dapat terjadi adanya kolusi antara akuntan publik dengan manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi akuntan publik dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang (regulator).  

Referensi 

1.      Accounting Standard Board (ASB). SAS No. 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”. 2002.

2.      Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. Auditing & Assurance Services An Integrated Approach. 10th Edition. Prentice Education International.  2005.

3.      Carcello, Joseph V. ”Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting .” Auditing : A Journal of Practice & theory. September 2004.

4.      Ferdian, Riki & Ainun Na’im. “ Pengaruh Problem- Based Learning (PBL) pada Pengetahuan Tentang Kekeliruan & Kecurangan (Error & Irregularities)”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang,  23 -26 Agustus 2006.

5.      Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat. Jakarta. 2001.

6.      Keputusan Menkeu (KMK) No. 359/KMK. 06/2003 tentang perubahan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tertanggal 21 Agustus 2003.

7.      Mulford, Charles W. & Comiskey , Eugene E. The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices. John Wiley & Sons. January 2002.

8.      Rezaee, Zabihollah. Financial Statement Fraud : Prevention and Detection. John Wiley & Sons. August 2002.

9.      Wilopo. ”Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9.  Padang, 23 – 26 Agustus 2006.  

*) Penulis bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel) dan Dosen Luar Biasa (Tidak Tetap) pada  beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta  ( FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti, FE Universitas Mercu Buana dan Program MAKSI Universitas Budi luhur). 

CATATAN :

Artikel ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari makalah (paper) penulis  yang berjudul “Fraudulent Financial Reporting : Tanggung Jawab Auditor Independen”.

Tanggung Jawab Manajemen dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting

Tanggung Jawab Manajemen dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting

(Artikel ini telah dimuat di majalah Krakatau Steel Group / KSG, Edisi 26, Tahun 3/2008, pada Rubrik “RAGAM”, hlm. 30-31) 

Oleh : M. Arief Effendi (SPI PT. KS) 

Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh,baik dengan tindakan atau penghapusan,yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting yang terjadi disuatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan auditor independen. 

Penyebab fraudulent financial reporting umumnya  3 (tiga) hal yaitu, Pertama, Manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan. Kedua, Salah penyajian (misrepresentation) atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Ketiga, Salah penerapan (misapplication) dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan  jumlah, klasifikasi, penyajian (presentation) dan pengungkapan (disclosure).

Fraudulent financial reporting juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Salah satu upaya untuk mencegah adanya kolusi tersbut, maka perlu dilakukan rotasi auditor independen dalam melakukan audit suatu perusahaan.  

Berdasarkan penelitian  COSO (1999)  yang berjudul “Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S. Public Company”, bahwa dari hasil analisa perusahaan yang listing di Securities Exchange Commission (SEC) selama periode Januari 1987 s.d. Desember 1997 ( 11 tahun) dapat diidentifikasi sejumlah 300 perusahaan yang terdapat fraudulent financial reporting yang memiliki karakteristik yaitu memiliki permasalahan bidang keuangan (experiencing financial distress), lax oversight dan terdapat fraud dengan jumah uang yang besar (Ongoing, large-dollar frauds). Contoh kasus Fraudulent Financial Reporting antara lain Enron, Tyco, Adelphia dan WorldCom. 

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 

Mengingat fraud merupakan problem yang sangat serius, maka manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memproteksi sistem informasinya. Metode yang paling efektif untuk memperoleh security system yang mencukupi adalah terletak pada integritas (integrity) karyawan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil langkah untuk meningkatkan integritas karyawan dan mengurangi kemungkinan karyawan melakukan fraud dengan memperhatikan , Pertama,  Hiring & firing practices. Dalam melakukan penerimaan dan pemecatan karyawan harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif. Kedua,  Managing disgruntled employees. Banyak karyawan yang melakukan fraud adalah dalam rangka mencari pembalasan atau justice terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah ditimpakan kepada mereka. Ketiga,  Employee training. Fraud jauh lebih sedikit akan terjadi dalam lingkungan dimana para karyawan percaya bahwa keamanan (security) merupakan tanggung jawab bersama, baik  karyawan maupun  manajemen.

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya fraud  adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan internal control yang cukup memadai sehingga fraud sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan.The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting, yaitu  : Pertama, Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan(financial reporting). Kedua,  Mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke fraudulent financial reporting. Ketiga, Menilai resiko fraudulent financial reporting di dalam perusahaan. Keempat,  Mendisain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk financial reporting.

Mulfrod & Comiskey (2002) menulis buku yang berjudul “The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices”. Buku tersebut lebih difokuskan bagi para investor sebagai pembelajaran untuk mengetahui secara cepat adanya kecurangan akuntansi (fraudulent accounting). Beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya risiko terdapat  fraudulent financial reporting di perusahaan, antara lain terdapat kelemahan dalam pengendalian intern (internal control), perusahaan tidak memiliki komite audit dan terdapat hubungan kekeluargaan (family relationship) antara manajemen  (Director) dengan karyawan perusahaan. Klasifikasi dari  Creative Accounting Practices menurut Mulfrod & Comiskey, terdiri dari :

  • Pengakuan pendapatan fiktif (recognizing Premature or Ficticious Revenue).
  •  Kapitalisasi yang agresif dan Kebijakan amortisasi yang terlalu lebar (Aggressive Capitalization & Extended Amortization Policies).
  •  Pelaporan keliru atas Aktiva & Utang (Misreported Assets and Liabilities).
  • Perekayasaan Laporan Laba Rugi  (Creative with the Income Statement).
  •  Timbul masalah atas pelaporan Arus Kas (Problems with Cash-flow Reporting).

Menurut laporan dari The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, pencegahan dan pendeteksian awal atas fraudulent financial reporting harus dimulai saat penyiapan laporan keuangan.

Buku (textbook) yang membahas cukup mendalam tentang teknik untuk mencegah dan mendeteksi adanya fraud dalam laporan keuangan adalah “Financial Statement Fraud: Prevention and Detection” karangan  Rezaee (2002). Dalam buku tersebut dijelaskan kasus kolapsnya Enron di Amerika Serikat, yang menghebohkan kalangan dunia usaha secara jelas dan lengkap, termasuk adanya praktek kolusi. 

KESIMPULAN

1.      Fraudulent financial reporting dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja. Fraud merupakan problem yang serius, maka manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah timbulnya fraudulent financial reporting antara lain melalui peningkatan internal control, serta peningkatan integritas moral karyawan dan manajemen perusahaan.

2.      Fraud juga dapat terjadi adanya kolusi antara auditor independen (Akuntan publik) dengan manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi auditor independen dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang.  

Referensi 

1.      Mulford, Charles W. & Comiskey , Eugene E. The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices. John Wiley & Sons. January 2002.

2.      Rezaee, Zabihollah. Financial Statement Fraud : Prevention and Detection. John Wiley & Sons. August 2002.

CATATAN :

Artikel ini merupakan ikhtisar (summary) dari Makalah (Paper) saya tentang “Fraudulent Financial Reporting : Tanggung Jawab Auditor Independen” , yang sudah saya presentasikan di FE UIB Batam tgl 12-12-2006,  terutama ditinjau dari Tanggung Jawab Manajemen.

Fraudulent Financial Reporting : Tanggung Jawab Auditor Independen

Fraudulent Financial reporting : Tanggung Jawab Auditor Independen

%d bloggers like this: