Evaluasi Penerapan GCG melalui Self Assesment Audit

EVALUASI PENERAPAN GCG MELALUI SELF ASSESMENT AUDIT
(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group /KSG, Edisi 39 Tahun 4/2009 pada Rubrik “Ragam”, Hlm 29)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)
Senior Auditor Operasional – SPI PT. KS

Akhir-akhir ini berbagai perusahaan, baik swasta, BUMN, multinasional maupun perusahaan publik telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan perusahaan masing-masing. Namun masih sedikit yang telah melakukan evaluasi secara berkala, untuk mngetahui efektivitas penerapan GCG tersebut. Untuk mengetahui apakah unit-unit kerja di suatu perusahaan, telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan audit penilaian secara mandiri (self assessment audit) yang sistematis dan terukur, sehingga dapat diketahui unit–unit kerja mana saja yang belum dan yang telah melaksanakan GCG secara sungguh-sungguh. Pelaksanaan self assessment audit dapat dkordinir oleh Tim / Komite/ Divisi GCG yang merupakan bagian / unit kerja dari organisasi perusahaan.
Terdapat beberapa instrumen penilaian yang biasa digunakan, yaitu dalam bentuk kuesioner (questionare). Kuesioner ini dipilih sebagai salah satu alat ukur (measurement tool) untuk dapat diterapkan di lingkungan perusahaan. Penerapan GCG secara baik dan konsisten di masing-masing unit kerja dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penerapan GCG dalam lingkup perusahaan (korporat). Kuesioner ini dapat diisi sendiri oleh unit kerja dan selanjutnya unit kerja memberikan penilaian atau skor secara obyektif terhadap jawabannya.
Pejabat/pimpinan unit pada prinsipnya dapat melakukan self assessment setiap saat untuk mengevaluasi pelaksanaan GCG di unit/lingkungan kerjanya masing-masing, namun mengingat keterbatasan yang ada, maka pejabat/pimpinan unit agar dapat melakukan self assesment sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Tim /Divisi GCG bertindak sebagai Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG paling tidak melakukan evaluasi/penilaian terhadap suatu unit kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini dapat berfungsi sebagai persiapan sebelum dilakukan audit GCG oleh pihak luar dalam rangka penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI).
Dalam melakukan evaluasi/penilaian terhadap suatu unit kerja, Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG dapat melakukan interview terhadap para responden yang terdiri dari pejabat/pimpinan unit kerja dan/atau rekan setingkat, bawahan/karyawan serta atasan dari pejabat/pimpinan unit kerja yang bertalian. Kuesioner ini dibuat sebagai alat penilaian mandiri (self assessment) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip dan nilai-nilai GCG di lingkungan perusahaan. Bagi pejabat/pimpinan unit Pengujian Mandiri ini berfungsi sebagai alat ukur sejauh mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah dilaksanakan di unit/lingkungan kerjanya.
Sedangkan bagi Badan atau Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG self assessment ini berfungsi sebagai alat evaluasi/penilaian fungsi/unit kerja Perusahaan yang penerapan GCG sedang dievaluasi.

Hasil pengisian kuesioner ini hendaknya dapat ditanggapi secara hati-hati oleh berbagai pihak., mengingat terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, GCG bukan hanya suatu pertanyaan apakah unit kerja telah memiliki proses yang tepat, tetapi juga untuk menentukan apakah proses-proses yang dipersyaratkan tersebut telah dijalankan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan GCG. Kedua, karena terdapat kesulitan membuat pertanyaan sesuai dengan spesifikasi masing-masing unit kerja, maka kuesioner ini hanya dibuat dalam bentuk global dan merupakan kerangka besar penerapan GCG di unit-unit kerja secara umum. Oleh karena itu, kuesioner ini sebaiknya dibuat tidak terlampau detail untuk unit-unit kerja tertentu. Secara umum self assessment audit, terutama masalah penilaian dalam mengevaluasi kuesioner yang telah diisi sangat tergantung pada pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience) dan objektivitas pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengisi kuesioner ini. Semoga melalui self assessment audit GCG, perusahaan dapat mengetahui perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkala dan berkesinambungan, sehingga diharapkan pencapaian skor CGPI dapat meningkat dari tahun ke tahun. Amin.
*) Penulis buku “The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi”.

Good corporate citizenship sebagai implementasi CSR

GOOD CORPORATE CITIZENSHIP SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR

(Artikel ini telah dimuat di Harian BISNIS INDONESIA, Edisi Senin, 11 Agustus 2008, pada Rubrik OPINI, Hlm. 7)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin berat. Pada era globalisasi, selain dituntut untuk mendapatkan keuntungan  dalam  jangka panjang, perusahaan juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsi community development. Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)  adalah melalui corporate citizenship.  Corporate Citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan , pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder)  lainnya. Tujuan Good Corporate Citizenship (GCC)  adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif  serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Corporate Citizenship juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu,  GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat  dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan  maupun upaya memajukan dunia pendidikan.

 

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang Direksi. Pengelolaan PKBL di BUMN melalui Divisi  Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) atau Community Development Center.    

Dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang perseroan terbatas juga telah diatur tentang CSR. Apabila program CSR di sektor perusahaan swasta, multi nasional dan BUMN dapat dikelola secara optimal, maka hasilnya akan lebih bermanfaat dan dapat menjangkau mitra binaan / masyarakat secara lebih luas sehingga memiliki multiplier effec yang dapat dinikmati secara nasional. Selain itu, diharapkan dapat membantu permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, keterbelakangan serta pendidikan.

Komitmen terhadap GCC adalah sangat signifikan dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan  dalam  penciptaan nilai  bagi perusahaan maupun masyarakat. Chamber of Commerce Center for Corporate Citizenship di Amerika Serikat setiap tahun menyelenggarakan Corporate Citizenship Award sebagai penghargaan terhadap perusahaan yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Salah satunya, berupa kategori Corporate Stewardship yang ditunjukkan dengan implementasi kepemimpinan yang etis  , corporate stewardship dan peningkatan kondisi sosial dalam masyarakat lintas negara.

Dalam hal ini, General Electric merupakan pionir dalam penerapan corporate governance dan manajemen lingkungan. Perusahaan di Indonesia yang telah menjalankan GCC secara konsisten dan berkesinambungan, antara lain Telkomsel dan PT. Telkom. Beberapa waktu yang lalu Telkomsel telah mencanangkan program SMS Infak yang merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan GCC sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan dan negara.

 

Manfaat

Manfaat perusahaan yang menerapkan GCC, yaitu, Pertama, dapat meningkatkan reputasi manajemen. Reputasi merupakan hal yang kritikal bagi kesuksesan perusahaan. Reputasi yang positif perlu dibangun dan dikelola oleh perusahaan  secara serius. Kedua, mempermudah dalam mengelola profil risiko dan manajemen risiko. Beberapa risiko potensial  yang mungkin timbul  perlu dilakukan antisipasi serta mitigasi, sehingga dampak negatif yang merugikan perusahaan dapat diminimalisasi. Ketiga, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi  terutama pada karyawan level bawah. Perusahaan dapat maju dan berkembang pesat, apabila para karyawan memiliki ide-ide kreatif dan  inovasi yang tinggi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan yang menerapkan GCC akan berfokus pada tujuan utama, sehingga dapat melakukan perbaikan langsung pada berbagai bidang operasional yang berdampak pada penghematan biaya.

 

Negara kita sedang dilanda berbagai musibah bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung dan lain-lain, maka kepedulian perusahaan dalam ikut meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana menjadi sangat penting. Bahkan masyarakat semakin berat menanggung beban hidup akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak  beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, sudah saatnya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sustainable company. Pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait dapat menyelenggarakan semacam Corporate Citizenship Award seperti di Amerika Serikat sebagai ajang kompetisi yang sehat di kalangan dunia bisnis sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan  yang menjalankan program corporate citizenship sebagai  salah satu implementasi Good Corporate Governance. Amin.***

 

Penulis, Internal Auditor sebuah BUMN dan Dosen Luar Biasa beberapa perguruan Tinggi di Jakarta.

Pakta Integritas Sebagai Implementasi GCG

PAKTA  INTEGRITAS  SEBAGAI  IMPLEMENTASI  GCG

(Artikel ini telah dimuat di www.Inkubator-Bisnis.Com, Majalah Online Masyarakat Bisnis, Edisi Rabu, 27 Februari 2008, pada Rubrik “KOLOM”)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Pada era globalisasi saat ini menuntut setiap pelaku bisnis termasuk Usaha Kecil & Menengah (UKM) untuk selalu peduli terhadap masyarakat sekitar, memperhatikan aspek moralitas dan menjaga etika dalam berbisnis. Dalam hal ini kita mengenal Pakta Integritas yang telah diperkenalkan oleh Transparency International sekitar pertengahan tahun 90-an. Pakta Integritas merupakan komitmen manajemen / pimpinan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Pakta Integritas berisikan komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu bertindak jujur (honest), dapat dipercaya, menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) , anti KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme) serta anti suap. Pemberlakuan Pakta Integritas ini sangat didukung oleh Tiga Pilar Kemitraan, yaitu sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan koalisi dari penyelenggara Negara, dunia usaha dan masyarakat madani yang concern terhadap pencegahan korupsi menuju Indonesia baru yang bersih, transparan dan profesional.

Pimpinan perusahaan agar menyusun Modul Pakta Integritas untuk mempermudah implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut sebagai panduan rinci yang berisi ”apa saja yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan” oleh para karyawan maupun pimpinan perusahaan. Modul tersebut juga mengatur penghargaan (reward) yang diberikan terhadap karyawan yang berprestasi berikut sanksi (punishment) yang harus dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas. Implementasi Pakta Intergritas dimulai dari jajaran pimpinan perusahaan (Direksi), terus ke pejabat di bawah Direksi sampai level paling rendah.

Pembentukan Komite Intergitas dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan (monitoring) pelaksanaan Pakta Integitas yang beranggotakan pihak luar yang independen yang memiliki kredibiltas, kapabilitas serta kompetensi yang memadai.

Perusahaan swasta pertama yang menandatangani Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG adalah PT Bakrie Telecom. Modul Pakta Integritas tersebut berisikan tiga substansi utama, yaitu GCG, pedoman perilaku, serta sistem keuangan operasi yang terpadu, sebagai alat untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, transparan dan profesional (BTP). BUMN dilingkungan Kementerian BUMN sampai akhir tahun 2007, ternyata baru terdapat 4 (empat) BUMN yang telah menandatangani Pakta Integritas, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (BTN), PT. Jamsostek, Perum Bulog, dan PT. Pertamina. Pakta integritas tersebut ditandatangani oleh para Direksi dan Dewan Komisaris.

Manfaat
Perusahaan (termasuk BUMN) yang telah menandatangani Pakta Integritas akan memperoleh 6 (enam) manfaat sebagai berikut :
1.Mencegah timbulnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2.Meningkatkan kinerja organisasi (perusahaan) yang ditunjukkan dengan pencapaian Key performance Indikator (KPI) yang memuaskan.
3.Menciptakan suasana (lingkungan) kerja yang kondusif.
4.Meningkatkan nilai perusahaan (value creation) dan jika perusahaan tersebut go publik harga sahamnya akan meningkat.
5.Meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan (organisasi).
6.Citra (image) positif organisasi (perusahaan) di mata publik akan meningkat.

Sosialisasi tentang Pakta Intergritas terhadap dunia usaha termasuk kalangan UKM perlu dilakukan secara terus menerus melalui lokakarya (workshop) maupun seminar. Hal ini penting agar semakin banyak perusahaan yang concern terhadap Pakta Integritas. Mengingat peranan Pakta Integritas dalam meningkatkan kinerja perusahaan sangat signifikan, maka sudah saatnya manajemen perusahaan, baik swasta, multi nasional maupun BUMN termasuk UKM untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai salah satu implementasi GCG.***

Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA, Internal Auditor sebuah BUMN, pemerhati GCG, serta Dosen Luar Biasa beberapa perguruan tinggi di Jakarta (FE Universitas Mercu Buana, FE Universitas Trisakti, MAKSI Universitas Budi Luhur & STIE Trisakti).

Dengan GCG BUMN Membidik Target

DENGAN  GCG  BUMN  MEMBIDIK  TARGET

(Artikel ini telah dimuat di Majalah BUMN TRACK Edisi Februari 2008,

pada Rubrik “OPINI”)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

Akhir-akhir ini masalah Good Corporate governance (GCG) di BUMN sedang banyak mendapatkan sorotan. Implementasi prinsip-prinsip GCG di BUMN saat ini bukan hanya sekedar kewajiban namun sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN kepada publik. Oleh karena itu GCG yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness), harus diwujudkan implementasinya di lingkungan BUMN. Memang tidak mudah dalam penerapannya, namun yang penting adalah adanya komitmen dari top management BUMN untuk mengimplementasikan GCG secara bertahap dan berkesinambungan.

Statement of Corporate Intent (SCI) merupakan suatu alat (tool) yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN maupun publik dalam rangka mendorong terwujudnya praktek GCG. Penyusunan SCI dimaksudkan agar kinerja BUMN dapat diukur (measurable) sehingga prinsip-prinsip maupun tujuan GCG secara bertahap dapat terwujud dan kinerja BUMN dapat dinilai oleh pemegang saham dan stakeholder lainnya termasuk para karyawan BUMN yang bersangkutan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. Sesuai Pasal 19 SK Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN, disebutkan bahwa SCI atau Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa pemegang saham/Pemilik Modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawab.

INFORMASI
SCI dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari BUMN beserta anak perusahaannya (jika ada), dan menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan, serta memuat 12 (dua belas) informasi berikut , Pertama, Tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. Kedua, Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. Ketiga, Rasio konsolidasi dana Pemegang Saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. Keempat, Kebijakan akuntansi. Kelima, Target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, Perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada Pemegang Saham. Ketujuh, Jenis informasi yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham selama satu tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. Kedelapan, Prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Kesembilan, Kebijakan dan prosedur pembelian (procurement) yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. Kesepuluh, Kegiatan-kegiatan dimana BUMN meminta kompensasi dari Pemerintah (terlepas dari apakah disetujui atau tidak). Kesebelas, Perkiraan nilai komersial investasi Pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Keduabelas, Masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari Pemegang Saham dan Direksi.

TUJUAN
Penyusunan SCI dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya (resources) secara efisien dan efektif. Penyusunan SCI juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktek GCG di BUMN. SCI yang dibuat oleh Direksi BUMN dengan persetujuan Komisaris BUMN, merupakan komitmen dari BUMN dengan Pemegang Saham tentang pernyataan prakiraan kinerja dan akuntabilitas untuk beberapa tahun kedepan serta digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN pada setiap tahun untuk mendapat pengesahan dari Pemegang Saham. Kesepakatan yang tertuang dalam SCI antara lain berisi bahwa Direksi BUMN beserta seluruh jajarannya akan berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang yang sudah ditetapkan dan mengutamakan pencapaian nilai-nilai perusahaan (corporate value).

IMPLEMENTASI
Penandatanganan (Signing ceremony) SCI untuk tahap pertama telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 Anak Perusahaan sebuah BUMN. Dengan penandatanganan SCI tersebut dapat juga dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. BUMN-BUMN tersebut ada yang berbentuk persero, perusahaan jawatan (perjan), dan perusahaan umum (perum) dari berbagai sektor dan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) oleh Kementerian BUMN dalam implementasi GCG atau pengelolaan bisnis yang baik dan transparan.

Penerapan program GCG tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah, yang didukung oleh Technical Assistance (TA) Grant Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Pada tahun 2002 lalu, ADB telah memberikan komitmen bantuan sebesar 400 juta dollar AS untuk program tersebut. Apabila Kantor Kementerian BUMN berhasil melaksanakan program ini, maka dimungkinkan pihak ADB akan melanjutkan program selanjutnya dengan komitmen bantuan yang mungkin lebih besar lagi.
Sebagai bagian dari implementasi GCG, Kementerian BUMN akan berusaha terus mengembangkan penerapan SCI pada seluruh BUMN. SCI merupakan dokumen publik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan-harapan kinerja antara BUMN dan Kementerian BUMN. SCI di BUMN merupakan kesepakatan dari tiga pihak, yaitu Direksi, Komisaris serta pemegang saham (Kementerian BUMN) dalam jangka waktu tertentu. SCI disusun dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada semua stakeholders . Selain itu, melalui publikasi SCI kepada publik, diharapkan publik dapat ikut serta (berpartisipasi) dalam mengawasi kinerja BUMN sebagai media pengawasan publik (social / public control).

Berbagai upaya Kementerian BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN perlu kita dukung bersama. Apabila dalam pengelolaan BUMN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG diharapkan BUMN dapat terhindar dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan Negara dan BUMN. Saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan KKN yang beberapa diantaranya menimpa BUMN. Bahkan beberapa waktu yang lalu ratusan Direksi BUMN dipanggil oleh aparat berwenang karena terkait kasus KKN, baik sebagai saksi maupun tersangka. Semoga implementasi SCI di BUMN dapat segera terwujud sehingga praktek KKN di BUMN dapat dicegah atau dihindari. Amin.***

*) Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel) , pemerhati GCG dan Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universtias Mercu Buana, FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & Program MAKSI Universitas Budi Luhur).

Prinsip GCG dalam Rekrutmen Direksi BUMN

PRINSIP  GCG  DALAM  REKRUTMEN DIREKSI  BUMN 

(Artikel ini telah dimuat di website http://www.portalhr.com, Edisi hari Selasa, 08 Januari 2008 pada Rubrik “KOLOM”, Indonesian Human Resource Management -PortalHR.com adalah portal internet yang mengkhususkan diri pada bidang Human Resource / sumberdaya manusia). 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)   

Akhir-akhir ini masalah seleksi (rekrutmen) calon Direksi BUMN banyak mendapatkan sorotan. Dalam era transparansi  seperti saat ini, sudah tidak zamannya lagi rekrutmen atas calon Direksi BUMN dilakukan secara tertutup dan beraroma Kolusi dan Nepotisme. Beberapa waktu yang lalu Menteri BUMN telah melantik para Direksi BUMN. Mudah-mudahan dalam rekrutmen Direksi BUMN tersebut telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Adanya transparansi dalam rekrutmen Direksi BUMN merupakan salah satu implementasi dari prinsip-prinsip GCG. 

Regulasi

Ketentuan tentang rekrutmen Direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 UU No. 13 tahun 2003 tentang BUMN. Pertama, Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Kedua,  Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Ketiga, Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Dalam penjelasan pasal 16 UU tersebut, antara lain disebutkan untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi Direksi yang mewakili unsur pemerintah. Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas,  pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.   

Mekanisme seleksi

Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen calon Direksi dalam rangka mengisi kekosongan beberapa Direksi BUMN. Sumber perekrutan Direksi BUMN selain usulan dari Komisaris BUMN dapat juga dilakukan melalui perburuan orang (head hunter) secara langsung.

Mekanisme seleksi Direksi BUMNdilakukan paling tidak melalui 6 (enam)  tahapan. Pertama, bakal calon masuk dalam daftar (long list) pertama yang diusulkan oleh masing-masing Komisaris BUMN. Kedua, Calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua yang diuji oleh konsultan dan Departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Ketiga, Nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Keempat, Nama-nama calon dimasukkan ke Tim Evaluasi di Kementerian BUMN. Pada tahap ini para calon kembali dibuat ranking tahap kedua untuk selanjutnya  hasil fit & proper test  diserahkan ke Menteri BUMN. Kelima, Hasil fit & proper test diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA). Keenam, Setelah diproses di TPA baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi Direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan.

Selain itu Kementerian BUMN juga membentuk Tim Evaluasi Calon Direksi yang diketuai oleh Sekretaris Menteri BUMN, para Deputi Menteri menjadi wakil ketua serta ditambah tiga orang anggota yang ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN. Nama bakal calon (balon) Direksi ditentukan hasil rapat Tim dan akan dikirim ke konsultan independen untuk diwawancarai melalui audio visual bukan berhadapan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan menghindari unsur subyektivitas. Dari hasil tes wawancara akan diperoleh lima nama calon direksi yang akan disampaikan ke Menteri BUMN. Menteri BUMN mempunyai hak untuk mencoret dua nama, sehingga menjadi tinggal tiga nama yang akan diajukan kepada TPA yang diketuai oleh Presiden. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 / 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Dewan atau Pengawas BUMN, untuk pengangkatan calon direksi BUMN, sebelum dibawa dalam RUPS, para calon itu sudah melewati satu penilaian akhir dari TPA yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Menneg BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta menteri teknis yang lingkup tugasnya meliputi bidang kegiatan dari usaha BUMN itu. 

Menurut Sekretaris Meneg BUMN beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan diikutkan pula dalam Tim Penilai Akhir tersebut. Keikutsertaan Menkeu dalam TPA, menurut pendapat saya cukup wajar, mengingat cakupan dan kewenangan yang melekat pada jabatan Menkeu yang cukup penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk BUMN.   

Tool

Fit & Proper Test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen (seleksi) calon Direksi BUMN. Perlu diingat, bahwa proses Fit & Proper Test bukan merupakan tujuan akhir, namun hanya alat untuk mendapatkan calon Direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,  untuk menghindari adanya  intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari Partai Politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral.

Kita masih ingat, pada masa lalu BUMN menjadi lahan subur “penjarahan” dan sering menjadi  “sapi perah” untuk kepentingan politik praktis pihak-pihak tertentu. Meskipun penentuan Direksi BUMN berada di Tim Penilai Akhir (TPA) namun agar dihindarkan adanya calon titipan yang bertentangan dengan prinsip GCG, terutama kewajaran (fairness)  serta dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). 

Ujian

Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN mendapat ujian yang cukup berat dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Direksi BUMN. Hal paling utama yang harus dikedepankan dalam memilih Direksi BUMN adalah masalah kompetensi, integritas serta profesionalisme. Apabila dimungkinkan, hendaknya dipilih calon Direksi yang independen sehingga tidak memiliki benturan kepentingan dan relatif lebih aman. Pemerintah perlu lebih giat lagi dalam  mensosialisasikan fit & proper test Direksi BUMN kepada publik, untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang upaya-upaya Pemerintah dalam rangka rekrutmen Direksi BUMN.

Kita tidak usah heran, jika dalam penjaringan calon Direksi TVRI yang dilakukan oleh Dewan Pengawas TVRI yang lalu dengan cara menayangkan iklan melalui media televisi. Mengingat TVRI adalah lembaga penyiaran publik, maka wajar dalam rekrutmen calon Direksi TVRI dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui masyarakat luas serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.Semoga upaya Pemerintah dalam rekrutmen Direksi BUMN dapat diperoleh orang-orang yang amanah dan kredibel sehingga implementasi prinsip-prinsip GCG dapat terwujud. *** 

*) Muh. Arief Effendi, SE, MSi,Ak,QIA bekerja sebagai internal auditor sebuah BUMN, pemerhati GCG serta Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti, FE Universitas mercu Buana & Program Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur).   

Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN

(Artikel ini telah dimuat di JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH, Vol. 1 No. 1, Mei 2005, Hlm. 51 – 57, ISSN : 0216-8642 , Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan R.I.)

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA *)

Abstraksi :

Tulisan ini membahas secara singkat perkembangan komite audit di  berbagai negara lain (Amerika serikat, Inggris dan Kanada) serta  di Indonesia, terutama ditinjau dari aspek historis dan  praktek. Tinjauan komite audit di Indonesia mencakup  penerapan pada perusahaan – perusahaan publik (termasuk perbankan Indonesia) dan BUMN, selain itu juga membahas masalah efektivitas kerja komite audit.

Kata-kata kunci : Komite Audit, Efektivitas Kerja, Kinerja Perusahaan, BUMN.   

A.  Pendahuluan

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan serta Independent Appraisal.Menurut Arrens & Loebbecke  (2000) yang dimaksud dengan Komite  Audit adalah sebagai berikut:

         An audit  committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru. Perkembangan komite audit di negara kita , sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu pada tahun 1999. Selain itu anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun 2000. Mengingat pentingnya keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUMN, Bapepam, Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya.

B.   Komite Audit di beberapa negara lain

Apabila kita ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah keberadaan Komite Audit, mau tidak mau kita harus melihat perkembangan Komite Audit di negara lain. Berikut ini dijelaskan perkembangan Komite Audit di Amerika Serikat, Inggris  dan Kanada sebagai bahan studi perbandingan untuk melihat keberadaan Komite Audit di Indonesia. 

1.      Komite Audit di Amerika Serikat

Peraturan yang mewajibkan dibentuknya komite audit di Amerika Serikat antara lain Accounting Series Release (ASR) No. 19/1940 dari The  Securities Exchange Commission (SEC). Ketentuan tersebut menganjurkan  agar perusahaan yang telah masuk Pasar Modal (go publik) memiliki komite audit yang beranggotakan pihak independen dari luar perusahaan.

Menurut studi Korn & Ferry International (1989) ternyata 98 % perusahaan Amerika yang disurveinya telah memiliki komite audit. Di Amerika Serikat eksistensi komite audit selain membawa dampak internal juga membawa dampak eksternal bagi perusahaan. Harga saham perusahaan yang telah memiliki  komite auditnya cenderung lebih diminati oleh para investor. Pada saat ini hampir semua perusahaan di Amerika Serikat terdapat komite audit, padahal tidak terdapat satu pun ketentuan hukum yang mengikat bahwa keberadaan tersebut merupakan suatu keharusan (mandatory). Rekomendasi dari kongres di Amerika Serikat, SEC dan AICPA, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh New York Stock Exchange  bukan sebagai produk hukum (required by law ), karena sifatnya hanya sebatas anjuran saja. Oleh karena itu pengakuan perlunya dibentuk komite audit di perusahaan dapat dapat dipandang sebagai persyaratan mekanisme pasar (required by the market) dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap berjalan secara optimal dalam sistem ekonomi pasar.

American Institute Certified of Public Accountants (AICPA) menerbitkan SAS No. 60 dan 61 yang bertujuan untuk menciptakan link antara auditor dengan pemilik, yakni melalui komunikasi antara auditor independen dengan komite audit. Hal penting yang disebutkan dalam standar tersebut , antara lain pengungkapan kelemahan pengendalian internal, adanya perbedaan pendapat dengan manajemen, pengaruh dari kebijakan akuntansi tertentu yang signifikan, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan audit.

 2.      Komite Audit di Inggris (U.K.)

Inggris merupakan negara pelopor dibentuknya komite audit. Komite audit tersebut sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Anggotanya dipilih diantara para pemegang saham (shareholders) yang dipandang memiliki keahlian (kompetensi) dibidang akuntansi dan auditing. Tujuannya sebagai mediator antara para pemegang saham, manajemen serta pihak eksternal perusahaan. The Promotion of Non-Executive Directors (Pro-ned) goup (1982) telah memperbaiki  code of practice. Pada tahun 1987 group tersebut merekomendasikan agar perusahaan- perusahaan publik memiliki komite audit yang terdiri dari non-executive director yang bertugas memberikan konsultasi masalah penting tentang audit dan pengendalian.

Institute of Chartered Accountant pada England & Wales Working Party (1986) telah merekomendasikan agar komite audit bertanggungjawab atas pertemuan dan remunerasi auditor independen, menyetujui perencanaan audit (audit plan) dan mereview laporan manajemen (management report) yang dikeluarkan oleh auditor independen.

 3.      Komite Audit di Kanada

Komite audit pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada pada tahun 1965. The Canada Business Corporation Act telah melakukan amandemen pada tahun 1975.

Menurut ketentuan ini semua perusahaan publik harus memiliki komite audit  yang mereview laporan keuangan tahunan sebelum disampaikan pada Board of Director. The Adams Report (1998) merekomendasikan tentang tanggungjawab komite audit. The Canadian Institute of Chartered Accountants (1988) mengeluarkan the Macdonald Report (Macdonald Commission) yang  antara lain mengemukakan agar semua perusahaan publik harus memiliki komite audit, Komite audit harus melaporkan tentang tanggungjawabnya  kepada pemegang saham secara tahunan (annual report) dan Komite audit harus mereview laporan keuangan interim dan tahunan sebelum dipublikasikan. Selain itu ketentuan mengenai perlunya komite audit di Kanada telah dimuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas . The Business Corporation Act (1975) telah diberlakukan di Negara Bagian Ontario dan British Columbia.

 C.   Komite Audit di Indonesia

Perkembangan praktek Komite Audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal sesuai dengan jenis / karakteristik perusahaan yang ada, seperti Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Publik. 

A.     Komite Audit di Perbankan Indonesia

Komite audit yang diwajibkan (diberlakukan) dikalangan perbankan dinamakan Dewan Audit atau Badan Audit. Dewan Audit diatur berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995. Menurut ketentuan tersebut Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut :

·        Menyetujui Internal Audit Charter , menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

  • Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.

·        Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, Bank juga mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

·        Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku.

·        Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat.

·        Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.Seperti halnya komite audit di perusahaan,

Dewan Audit di perbankan dapat dipandang sebagai wujud mekanisme pengendalian yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dalam prakteknya Dewan Audit  di Perbankan, menurut sinyalemen dari para pengamat ekonomi / perbankan sebagian besar ternyata tidak berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Bank-Bank yang dilikuidasi (bangkrut), sehingga terpaksa harus dibekukan usahanya (ditutup).  Pada awal terjadinya krisis moneter beberapa waktu yang lalu (1997 – 1999), banyak sekali bank-bank yang masuk kategori Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) serta Bank dalam Likuidasi. Hal tersebut membuktikan  bahwa aspek pengendalian di perbankan kita sangat lemah, meskipun telah ada Dewan Audit. Beberapa waktu yang lalu ternyata masih ada Bank yang terpaksa dilikuidasi lagi, misalnya bank Global.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tersebut akhirnya dicabut dan sebagai gantinya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. I/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director).

Menurut pendapat penulis, meskipun di perbankan telah ada Direktur Kepatuhan, tidak otomatis dapat menggantikan fungsi Dewan Audit. Direktur kepatuhan tersebut tidak bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris perbankan. Selain itu Direktur Kepatuhan hanya terdiri dari 1 (satu) orang sedangkan Dewan Audit Sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satunya adalah pihak eksternal bank yang independen terhadap manajemen, kepemilikan dan tidak ada pertentangan kepentingan (conflict of interest).  Tidak adanya Dewan Audit di perbankan  mengakibatkan beban / tugas komisaris menjadi lebih berat, karena tidak ada pihak independen & ahli dibidangnya yang membantu tugasnya dalam aspek pengendalian / pengawasan perbankan.. 

B.      Komite Audit di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

      Ketentuan tentang komite audit telah diatur dengan Undang Undang No. 19 tahun 2003  tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN, antara lain pada pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. Keterangan lebih rinci tentang komite audit telah diatur melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 103 tahun 2002, yang merupakan revisi terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : KEP-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.

Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang   Komite Audit, yaitu :

1.  Pada pasal 14 ayat 1, antara lain disebutkan bahwa Komisaris / Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

a.      BUMN yang mempunyai kegiatan usaha dibidang Asuransi dan Jasa Keuangan lainnya.

  b.      BUMN yang menjadi PT. Terbuka.

c.       BUMN yang berada dalam persiapan privatisasi.

d.     BUMN yang assetnya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Pada BUMN selain yang dimaksudkan dalam ayat 1 tersebut, Komisaris / Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pada ayat 5, disebutkan bahwa komite audit bertugas membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor.

2.      Pada pasal 22 ayat 2 butir e, juga disebutkan bahwa monitoring yang merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian internal adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

3.      Pada pasal 25, pasa 1 dan 2 disebutkan eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS / Pemilik Modal  dari calon yang diajukan oleh Komisaris / Dewan Pengawas berdasarkan usul Komite Audit. Komite Audit melalui Komisaris / Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS / Pemilik Modal alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium / imbal jasa yang diusulkan untuk external auditor tersebut.

4.      Pada pasal 26, Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi  harus memastikan bahwa external auditor maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya.

Komite audit dapat berfungsi membantu kelancaran tugas komisaris, antara lain komite audit melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris Selain itu komite audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas pengendalian internal (internal control), termasuk fungsi Internal Auditor  atau Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan rekomendasi tentang peningkatan efektivitas internal auditor untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite Audit di BUMN dapat berperan lebih aktif  apabila ternyata eksistensi internal auditor di BUMN kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Komite audit juga dapat melakukan sinergi dengan internal auditor, misalnya melakukan joint audit untuk aspek-aspek strategis yang memerlukan pendalaman audit lebih lanjut.

Pada saat ini beberapa BUMN telah membentuk komite audit, terutama untuk BUMN yang telah go publik. BUMN yang assetnya melebihi 1 triliun sebagian telah membentuk komite audit dan sebagian dalam proses pembentukan komite audit. Berdasarkan hasil penelitian penulis tahun 1999 tentang Persepsi Dewan Komisaris & Direksi BUMN dalam pembentukan komite audit, ternyata masih terdapat beberapa komisaris maupun Direksi BUMN yang belum mengetahui arti pentingnya keberadaan komite audit. Hal tersebut dimungkinkan karena pada saat itu komite audit baru ditetapkan oleh Menteri BUMN. Pada saat ini seharusnya para Komisaris maupun Direksi BUMN telah mengetahui pentingnya keberadaan komite audit tersebut, karena adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek implementasi Good Corporate Governance.

 C.    Komite Audit  di Perusahaan Publik

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

  • Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit.
  • Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi Ketua Komite audit.
  • Anggota lainnya dari Komite Audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan yang diamksud independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris , direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan Tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Kepercayaan atas independensi sikap Komite Audit adalah sangat penting. Untuk diakui sebagai pihak independen, anggota Komite Audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada Perusahaan Tercatat dan tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap Perusahaan Tercatat atau Direksi atau Komisaris Perusahaan Tercatat dan bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya.Ketentuan mengenai komite audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000  tertanggal 05 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 sebagai berikut antara lain  diatur sebagai berikut :

1.      Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.      Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi :

a.        melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,

b.        menelaah independensi dan objektifitas akuntan publik,

c.         melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan,

d.       melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan,e.        menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,f.           melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atas biaya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.Keberadaan komite audit di perusahaan publik menurut hasil pengamatan penulis sebagian besar hanya sekedar memenuhi tuntutan regulator (Bapepam & BEJ). Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang ditunjuk sebagai anggota komite audit di perusahaan publik banyak yang belum memenuhi kualitas & kompetensi seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pihak regulator, Bapepam &  BEJ perlu melakukan monitoring secara periodic eksistensi & efektivitas komite audit di perusahaan publik. 

D.    Efektivitas Komite Audit

Komite audit pada saat ini telah diakui keberadaannya di hampir semua perusahaan di negara maju, terutama di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal tersebut, namun Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut pendapat Sommer, banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya (Manao, 1997).Kalbers & Fogarty (1993) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit. Hasil penelitian yang dimuat di Auditing A Journal of Practice & Theory berjudul “Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, antara lain mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

1.      Kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit.

2.      Kerjasama manajemen.

3.      Kualitas (kompetensi) personil dari komite audit.

Salah satu aspek yang cukup penting  dalam keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya adalah masalah komunikasi. Oleh karena itu komite audit harus meningkatkan komunikasi dengan dewan Komisaris, manajemen, internal auditor dan eksternal auditor. Adanya komunikasi yang lancar antara komite audit dengan berbagai pihak tersebut dapat menunjukkan eksistensi komite audit lebih efektif dan dapat meringankan tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. H.    

Kesimpulan dan Saran

1.      Kesimpulan

a.  Keberadaan Komite Audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Pada saat ini adanya Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam implementasi Good Corporate Governance.

b.      Perkembangan Komite Audit di Indonesia sangat lamban apabila dibandingkan dengan di beberapa negara lain, seperti di Amerika Serikat, Inggeris dan Kanada. Hal ini karena ketentuan (regulasi) yang mengatur tentang Komite  Audit oleh Bapepam, BEJ dan Kantor Menteri BUMN relatif masih baru.

c.       Keberadaan Komite Audit di Perbankan, BUMN maupun Perusahaan Publik, pada saat ini belum efektif seperti yang diharapkan berbagai pihak.

2.      Saran

a.            Agar Pemerintah termasuk Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan menganjurkan  pada BUMN tertentu untuk membentuk komite audit sebagai implementasi Good Corporate Governance.

b.            Agar Bapepam , BEJ & BES mengharuskan Perusahaan Publik untuk membentuk Komite Audit serta melakukan monitoring secara periodik untuk mencegah adanya komite audit hanya sekedar memenuhi tuntutan regulator.

c.       Agar Bank Indonesia mengkaji kembali perlu tidaknya dibentuk Dewan Audit / komite Audit di perbankan dengan memperhatikan aspek pengendalian intern sebagai implementasi pengawasan di perbankan.

d.           Agar keberadaan Komite Audit audit di Perusahaan Publik, Perbankan maupun BUMN dapat berjalan secara efektif, hendaknya anggota Komite Audit  dipilih  orang yang independen yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak ada conflict of interest  dengan perusahaan. Selain itu hendaknya aspek kapabilitas serta  integritas menjadi acuan utama dalam memilih anggota Komite Audit.***

Daftar Pustaka

1.      Baridwan, Zaki :  “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, makalah seminar Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 6-7 September 2000.

2.      Eddie M. Gunadi & Toto J. Alamsyah : “Direktur Kepatuhan : Gantikan Fungsi Dewan Audit”, Media Akuntansi, No.5 Tahun I, Desember 1999 – Januari 2000.

3.      Effendi, M. Arief :”Persepsi Dewan Komisaris & Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap pembentukan Komite Audit”, thesis, Program Magister Akuntansi (MAKSI), Universitas Indonesia, 2001.

4.      Effendi, M. Arief : “Komunikasi Komite Audit :  Antara Harapan dan Kenyataan”, Majalah Media Akuntansi, Jakarta, Edisi Juli – Agustus 2002.

5.      Herwidayatmo : “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 7 September 2000.

6.      Kalbers, Lawrence P.  & Forgathy, Timothy J. : “Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, Auditing A Journal of Practice & Theory, Vol. 12, No. 1, Spring, 1993.

7.      Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor : KEP-102/M-PBUMN/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.

8.      Manao, Hekinus : “ Efektivitas Komite Audit Perusahaan Peranan Independensi dan Kompetensi “, makalah Seminar Pengembangan Audit Committee di lingkungan Perusahaan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, FKSPI BUMN/BUMD & IIA Indonesian Chapter, Jakarta, 5 Maret 1997.

9.      Manao,  Hekinus : “Peranan Komite Audit dalam Pengelolaan Perusahaan : Ulasan Historis, Teori, Praktik dan     Perspektif”, Profesi Akuntan Indonesia Menuju Milenium Baru, Prosiding KNA Ke-3 , Ikatan Akuntan Indonesia, 1996.

10.  The Institute of Internal Auditors Research Foundation : Improving Audit Committee Performance : What Works Best, A Research Report prepared by Price Waterhouse, First printing, 1993. 

*) Muh. Arief Effendi, SE, MSi, Ak, QIA adalah Senior Auditor Operasional PT. Krakatau Steel serta Staf Pengajar beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

 

Komunikasi Komite Audit : Antara Harapan dan Kenyataan

KOMUNIKASI KOMITE AUDIT : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

(Artikel ini telah dimuat di Majalah MEDIA AKUNTANSI,

Edisi 27 / Juli – Agustus 2002, Hlm. 65 – 68, ISSN : 1410-0886)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Pendahuluan

Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang realtif baru. Perkembangan komite audit di negara kita, sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada BUMN tertentu pada tahun 1999. Selain itu anjuran dari BAPEPAM kepada perusahaan yang telah go public agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun 2000. 

Tulisan ini akan menyoroti seputar masalah komunikasi komite audit dengan pihak Dewan Komisaris, manajemen, internal auditor dan eksternal auditor. Selain itu juga membahas masalah kualifikasi anggota komite audit agar dapat berkomunikasi secara efektif, serta manfaat keberadaan komite audit bagi peningkatan kinerja perusahaan. 

 Pengertian

 

Menurut Arrens & Loebbecke  yang dimaksud dengan Komite  Audit adalah sebagai berikut :

         An audit  committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (Corporate Governance). Bahkan untuk menilai pelaksanaan good corporate governance di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian. Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek, Para Investor, Profesi Hukum (Advokat), Profesi Akuntan dan lain-lain. Ketentuan mengenai komite audit juga diatur dalam Surat edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000.

Komunikasi Komite Audit

Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani pemegang saham (share holder) dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan eksternal auditor. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan.

Pada saat ini komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, belum terjalin dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi komite audit dengan pihak yang berkepentingan yang berjalan dengan lancar, akan menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian.

Berikut ini dijelaskan komunikasi komite audit dengan berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1.      Komunikasi Komite Audit dengan Dewan Komisaris

Salah satu fungsi pokok komite audit adalah membantu tugas komisaris dalam aspek pengendalian perusahaan.  Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu apabila ditugaskan secara khusus oleh komisaris, maka komite audit akan membuat laporan khusus yang ditujukan kepada komisaris. 

2.      Komunikasi Komite Audit dengan Manajemen

Komunikasi antara komite audit dengan manajemen memegang peranan yang cukup penting dalam trangka meningkatkan pengendalian perusahaan. Pola hubungan (relationship) antara komite audit dengan manajemen menurut Ridley & Roth (1997) sebagai berikut :

 

 Members of management should attend audit committee meetings and be actively involved in   reporting on many of the matters discussed above. At the same time, the audit committee has the responsibility to view management’s assertions with a healthy skepticism and to look to the internal  and external auditors for perspective.

There may be occassions when the audit committee meets privately with members of management, such us to discuss the appointment or dismissal of internal or external auditors. And there should be occassions when the audit committee meets in executive session with no one else present. For example, to fulfill thir oversight role, the may want to have candid discussions about the quality of management.

Menurut the Institute of Internal Auditors Research Foundation  tanggungjawab komite audit memerlukan interaksi secara signifikan dengan manajemen secara efektif. Namun kehadiran manajemen tidak diharuskan dalam tiap rapat. Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen  dalam rapat komite.Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggungjawabnya.

 3.      Komunikasi Komite Audit dengan Internal Auditor

Komunikasi internal auditor dengan komite audit antara lain diatur dalam Statement on Auditing Standard (SAS) No. 61, yaitu   disebutkan  8 (delapan) hal, sebagai berikut  :

a.    Pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan Laporan Keuangan bebas kesalahan material,

b.    seleksi kebijakan akuntansi,

c.    estimasi akuntansi,

d.    dampak adjustment hasil audit,

e.    pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama,

f.     ketidaksepakatan manajemen dan internal auditor,

g.      diskusi pilihan eksternal auditor,

h.      Masalah proses akuntansi, keterlambatan laporan tak masuk akal dan batas waktu laporan tak masuk akal.

 4.      Komunikasi Komite Audit dengan Eksternal Auditor

Salah satu tanggungjawab komite audit adalah menilai (mereview) hasil laporan audit dari eksternal auditor. Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris dengan kompetensi yang dimililiki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing No. 380 diatur mengenai komunikasi antara Akuntan Publik (Eksternal Auditor) dengan komite audit. Komunikasi antara Komite Audit dengan Eksternal Auditor dapat berbentuk lisan atau tertulis. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain  :            

1).   Tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.                      

2).   Kebijakan akuntansi signifikan.           

3).   Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi.           

4).   Penyesuaian audit signifikan.           

5).   Informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.           

6).   Ketidaksepakatan dengan manajemen.           

7).   Konsultansi dengan Akuntan lain.           

 8).   Isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan Auditor.

 9).   Kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.

 Kualifikasi Anggota  Komite Audit

Agar komunikasi Komite Audit dengan berbagai pihak tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka anggota komite audit perlu memiliki kemampuan yang cukup qualified.

Kualifikasi anggota (personal qualifications) komite audit menurut The Treadway Commission sebagai berikut :

·        Independen ( independence)

·        Memahami aktivitas bisnis (broad business knowledge)

·        Memiliki kemampuan komunikasi (communication skills), natural curiosity dan healthy skepticism.

·        Vigilance.

Menurut Hiro Tugiman (1996) Anggota komite audit disamping harus ahli di bidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisa laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem dan pengendalian perusahaan, serta tanggap terhadap segala perkembangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) jumlah anggota (size) dari komite audit berdasarkan hasil survey terhadap perusahaan yang memiliki komite audit ternyata sekitar 90 % memiliki komite audit dengan jumlah 3 sampai dengan 5 anggota. Pada umumnya , sebagian besar  komite audit tersebut   memiliki anggota yang berpengalaman dan mempunyai judgment tentang  bisnis (perusahaan) dengan baik.       

Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dinyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu satu orang anggota komisaris sekaligus sebagai ketua komite audit dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan. Selanjutnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit susuai pasal 5 SK tersebut adalah :

1.      memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal,

2.      tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, misalnya mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat BUMN yang bersangkutan, mempunyai kaitan dengan rekanan BUMN yang bersangkutan,

3.      mampu berkomunikasi secara efektif.

Mengingat saat ini sedang maraknya upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka untuk menghindari adanya KKN maka anggota komite audit dipilih  orang yang independen yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak ada conflict of interest  dengan perusahaan. Selain itu keanggotaan komite audit perlu dibatasi masa tugasnya, misalnya hanya boleh menjadi anggota komite audit suatu perusahaan maksimal dua periode (dua tahun) saja atau hanya dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.

Efektivitas Komite Audit

Walaupun  komite audit telah diakui keberadaannya di hampir semua perusahaan di negara maju, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolok ukur keberhasilan atau efektivitas komite audit. Sementara belum terdapat hasil pembuktian secara empiris mengenai hal ini, Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Sommer, banyak komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak yang belum memahami peran pokoknya (Makalah Manao, 1997).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit telah dilakukan oleh kalbers & Fogarty. Hasil penelitian tersebut antara lain mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, yaitu : Kewenangan formal dan tertulis bagi komite audit, Kerjasama manajemen dan kualitas  atau kompetensi personil dari komite audit.

Dalam Makalah Herwidayatmo (2000), antara lain dinyatakan bahwa pada September 1998, Arthur Levitt,Chairman the US Securities Excange Commission (SEC), mengumumkan seperangkat inisiatif  (The Levitt Initiatives) yang meliputi bermacam subjek dan proposal peraturan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan akuntansi sehingga diharapkan akan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan. Aspek terpenting dari The Levitt Initiatives adalah perlunya meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan karena komite audit yang berkualitas, mempunyai komitmen, independen dan kritis akan menjadi pelindung paling handal bagi kepentingan publik. Sebagai tindak lanjut dari The Levitt Initiatives, dibentuklah The Blue Ribbon Committee on Improving The Effectiveness of Corporate Audit Committees. Pada Februari 1999, SEC menyetujui peraturan terbaru tentang komite audit yang hampir semuanya diadaptasi dari rekomendasi The Blue Ribbon Committee.

Manfaat Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman  (1995) manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain   :

a.      Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan. b.      Bagi eksternal auditor,  keberadaan  komite  audit  sangat   diperlukan   sebagai   forum  atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada obyek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit. Makalah Zaki Baridwan (2000), antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka mengawasi kebijakan direksi, dengan bantuan komite audit, komisaris dapat melakukan berbagai kegiatan pengawasan yang meliputi berbagai hal termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kesalahan dalam keputusan rapat direksi serta penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi tersebut. Selain itu komite audit berfungsi membantu komisaris, terutama untuk melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris . Komite audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan saran-saran peningkatan efektivitas SPI untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan .

Peranan komite audit cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek

pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaannya lebih

transparan dan terbuka (open), sehingga prinsip good corporate governance dapat lebih diterapkan dengan

baik. Selain itu apabila perusahaan tersebut telah go publik, maka minat para investor  untuk membeli

sahamnya lebih besar dari pada perusahaan  yang tidak memiliki komite audit.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang komite audit tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Komite audit pada saat ini telah diterima sebagai bagian dari salah satu aspek penerapan good corporate governance.

2.      Komite audit mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian.

3.      Peran komite audit agar lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

4.      Komunikasi antara komite audit dengan internal auditor, eksternal auditor serta manajemen perusahaan perlu lebih diintensifkan lagi, sehingga permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi perusahaan dapat ditindaklanjuti serta dapat dicarikan solusi yang cepat dan tepat.

5.      Pemerintah termasuk Menteri Negara BUMN dan BAPEPAM agar mendorong kepada perusahaan-perusahaan untuk membentuk komite audit sebagai salah satu penerapan good corporate governance. ***

Referensi

Apostolou, Barbara & Jeffords, Raymond : Working With The Audit Committee, 1990. 

Arens, Alvin A. & Loebbecke, James K., Auditing : An Integrated Approach,  Prentice Hall International, 1993. 

Baridwan, Zaki, ”Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IVJakarta, 6-7 September 2000. 

Herwidayatmo, “Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit”, Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 7 September 2000. 

Hoesada, Jan : ”Cetak Biru Organisasi SPI Modern, Internal Asudit No. 1, 1996. 

Ikatan Akuntan Indonesia :  Standar Profesional Akuntan Publik : Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa dan Review per 1 Agustus 1994, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta. 

Kalbers, Lawrence P. & Forgathy, Timothy J.,”Audit Committee Effectiveness : An Empirical Investigation of the Contribution of Power”, Auditing A Journal of Practice & Theory, Vol. 12, No. 1, Spring, 1993. 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-133/M-MBU/1999  tanggal 8 Maret 1999 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.  

Manao, Hekinus, ”Efektivitas  Komite Audit Perusahaan : Peranan Independensi dan Kompetensi”, Seminar Pengembangan Audit Committee di lingkungan Perusahaan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi, FK SPI BUMN/BUMD & IIA Indonesia Chapter, Jakarta, 5 Maret 1997. 

Ridley, Anthony J. & Roth, James, ”Are You Serving On a World-Class Audit Committee?”, The Journal of Corporate Governance, March / April  edition of The Corporate Board, 1997. 

The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Improving Audit Committee Performance : Wort Works Best, A Research report prepared by Price Waterhouse, First Printing, 1993. 

Tugiman, Hiro, Komite Audit, Internal Audit No. 1, 1996.

Menghindarkan kebangkrutan Perusahaan Melalui Implementasi GCG & Etika Bisnis

MENGHINDARKAN KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN MELALUI

IMPLEMENTASI GCG & ETIKA BISNIS

(Artikel ini telah dimuat di harian RADAR BANTEN, Edisi Sabtu, 4 Nopember 2006, di Rubrik “Wacana Publik”)

Oleh : Muh. Arief Effendi 

Akhir-akhir ini masalah Good Corporate Governance (GCG) dan Etika Bisnis banyak mendapat sorotan. GCG dan Etika Bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. GCG lebih memfokuskan pada penciptaan nilai (value creation) dan penambahan nilai (value added) bagi para pemegang saham, sedangkan  etika bisnis lebih menekankan pada pengaturan hubungan (relationship) dengan para stakeholders. Saat ini, ternyata masih banyak perusahaan yang belum menyadari arti pentingnya implementasi GCG dan praktik etika bisnis yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, banyak praktek bisnis di berbagai perusahaan yang cenderung mengabaikan etika. Pelanggaran etika  memang bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral yang tidak etis, seperti praktik curang, monopoli, persekongkolan (kolusi), dan nepotisme  seperti yang telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  

Manfaat

Terdapat 4 (empat) manfaat implementasi GCG dan etika bisnis bagi  perusahaan. Pertama, dapat meningkatkan nilai perusahaan (corporate value). Kedua, bagi perusahaan yang telah go publik  dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Selain itu karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Ketiga, dapat meningkatkan daya saing (competitive advantage) perusahaan. Keempat, membangun corporate image / citra positif , serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan (sustainable company). 

Kasus

Beberapa waktu yang lalu muncul  beberapa kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat yang menghebohkan kalangan dunia usaha yaitu kasus Enron, Worldcom & Tyco gate. Hal tersebut  terjadi karena terdapat pelanggaran etika dalam berbisnis (unethical business practices), padahal Amerika termasuk negara yang sangat mengagungkan prinsip GCG dan etika bisnis. Penyebab kebangkrutan beberapa perusahaan tersebut, karena diabaikannya  etika bisnis serta prinsip GCG, terutama prinsip keterbukaan, pengungkapan dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG memang tidak bisa hanya mengandalkan kepercayaan terhadap manusia sebagai pelaku bisnis dengan mengesampingkan etika. Seperti kita ketahui,  sebagus apapun sistem yang berlaku di perusahaan, apabila manusia sebagai pelaksana sistem berperilaku menyimpang dan melanggar etika bisnis maka dapat menimbulkan fraud  yang sangat merugikan perusahaan. Beberapa saat setelah krisis ekonomi melanda negeri kita sekitar tahun 1997 yang lalu, banyak terdapat bank-bank yang berguguran alias ditutup usahanya, sehingga termasuk kategori Bank Beku Operasi, Bank Belu Kegiatan Usaha dan Bank dalam Likuidasi. Salah satu penyebab kebangkrutan bank-bank tersebut karena perbankan Indonesia pada saat itu belum menerapkan prinsip-prinsip GCG serta etika bisnis secara konsisten. Semoga kasus kebangkrutan perusahaan di Amerika serikat serta perbankan di Indonesia tersebut, dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk diambil hikmahnya, sehingga dalam pengelolaan perusahaan tetap berpedoman pada etika bisnis yang baik serta menerapkan prinsip GCG.  

Penegakan etika

Membangun etika bisnis di perusahaan perlu dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan. Penegakan etika bisnis seharusnya dimulai dari manajemen  puncak (Top Management) dan hendaknya dilaksanakan secara transparan. Para karyawan sebagai bawahan biasanya akan meneladani apa yang dikerjakan oleh atasannya (pimpinan). Pada saat ini, kita sangat membutuhkan pemimpin perusahaan yang dapat dijadikan sebagai  panutan.  Praktik etika bisnis yang baik perlu dituangkan dalam suatu ”Corporate Code of Conduct & Business Ethics” yang mengatur pedoman tentang apa yang “boleh” dan “tidak boleh” dlakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Pedoman tersebut dapat dijadikan sebagai  acuan pokok (guideline) perusahaandalam menghadapi para customer, vendor / pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat (publik) serta pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG dan etika bisnis hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan agar dihindarkan adanya standar ganda (double standard). Pelangaran terhadap etika bisnis perlu dikenakan sanksi (punishment) yang tegas serta tanpa pandang bulu. Artinya sanksi diberikan kepada pelanggar tanpa membedakan antara karyawan dengan pimpinan perusahaan (manajemen). Sebaliknya bagi yang melaksanakan etika bisnis secara konsisten hendaknya diberikan penghargaan (reward) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.   

Peran pemerintah

Perusahaan yang menjalankan prinsip GCG dan etika bisnis hendaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur  (regulator) jalannya roda perekonomian memiliki peranan sangat penting sehingga bisnis yang dijalankan oleh berbagai perusahaan tetap berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan. Apabila terdapat pelanggaran terhadap etika bisnis oleh perusahaan, maka perlu dilakukan tindakan sesuai dengan bobot kesalahannya, bahkan kalau diperlukan perusahaan yang bersangkutan dapat ditutup usahanya. Selain itu Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu  telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Upaya BI dengan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan GCG tersebut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (ethics values) yang berlaku umum pada industri perbankan. Pihak Kementerian BUMN telah lebih dahulu mengeluarkan ketentuan tentang penerapan praktek GCG pada BUMN sesuai Surat Keputusan No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002. Semoga semakin banyak perusahaan (termasuk BUMN dan perbankan) yang menerapkan prinsip GCG dan etika bisnis, sehingga dapat mencegah terjadinya kebangkrutan prusahaan serta roda perekonomian dapat pulih seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi melanda negeri kita. Amin.***

Penulis adalah internal auditor sebuah BUMN serta dosen luar biasa beberapa perguruan tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & FE Universitas Mercu Buana).

GCG dan Pengelolaan Aset BUMN

GCG  DAN  PENGELOLAAN  ASET  BUMN

(Artikel ini telah dimuat di harian SUARA KARYA,

Edisi Selasa,  6 Maret 2007,  di Rubrik “Opini”)

Oleh : Muh Arief Effendi

Akhir-akhir ini masalah pengelolaan aset badan usaha milik negara (BUMN) banyak mendapat sorotan. Harus diakui, dalam pengelolaan aset BUMN masih banyak ditemui kendala yang sulit diatasi dengan tepat dan cepat. Salah satu kendalanya adalah masih kuatnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat bertentangan dengan prinsip good corporate governance (GCG). Saat ini GCG telah menjadi isu sentral di masyarakat, termasuk lingkungan BUMN. Konsep GCG merupakan konsep yang telah mendunia dan perannya cenderung meningkat di era globalisasi. Dalam konsep itu, perusahaan-perusahaan dapat menjalin jaringan melewati batas-batas negara dan budaya. Ketentuan yang mengatur pengelolaan BUMN sesuai Pasal 4 SK Menteri BUMN No KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN, antara lain bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien. Menteri BUMN, dalam seminar “Optimalisasi Aset BUMN”, di Jakarta, 12 Desember 2006 lalu, menyatakan bahwa pengelolaan aset-aset BUMN yang tidak optimal menyebabkan hilangnya potensi tambahan nilai pasar. Seluruh aset BUMN yang mencakup lahan dan properti memiliki nilai buku Rp 1.300 triliun. Bila itu dapat dimanfaatkan secara optimal, maka nilai pasar aset-aset itu dapat mencapai tiga hingga lima kali lipat dari nilai buku tersebut. Selain itu, aset-aset tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perbaikan kinerja BUMN.

Beberapa waktu lalu, Umar Juoro, Direktur Center for Information & Development Studies (CIDES) dalam sebuah seminar mengenai “Transparansi Pengelolaan dan Langkah Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aset Negara”, menyatakan, akuntabilitas pengelolaan aset negara di Indonesia ternyata masih rendah. Kondisi BUMN berdasarkan laporan keuangan tahun 2004 dari 158 BUMN, ternyata ada 31 BUMN mengalami kerugian sebesar Rp 4,5 triliun. Laba yang diperoleh dari 127 BUMN sebesar Rp 29,6 triliun, sedangkan total aset seluruh BUMN mencapai Rp 1.313 triliun. Dengan demikian, return on asset (ROA) yang dicapai BUMN hanya 2,49 persen dan return on equity (ROE) hanya 6,10 persen.

Pada akhir tahun 2005 total aset yang dikelola oleh seluruh BUMN lebih dari Rp 1.400 triliun. Namun, bila diamati lebih lanjut, ternyata banyak aset BUMN yang belum dikelola secara profesional dan efisien. Selain itu, masih terdapat beberapa aset di BUMN yang tidak digunakan secara produktif dan tidak digunakan dalam proses produksi. Bahkan masih terdapat aset yang dibiarkan tidak terurus (terlantar). Hal itu dapat mengakibatkan rendahnya pencapaian ROA bagi BUMN yang bersangkutan. Aset-aset BUMN yang dibiarkan terlantar, misalnya tanah atau bangunan, kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dapat menimbulkan sengketa, dan penyelesaiannya memerlukan waktu berlarut-larut.

Oleh karena itu, sudah saatnya BUMN melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap aset-aset yang dimilikinya. Setiap aset yang dikelola oleh BUMN seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan profit dalam bentuk pemasukan kas (cash inflow) sehingga bernilai tambah (value added). Beberapa waktu lalu, sering terjadi kasus adanya ruislag tanah dan bangunan milik BUMN dengan pihak ketiga (swasta) yang berakibat merugikan BUMN. Pada saat ini seharusnya hal tersebut dapat dihindari oleh manajemen BUMN. Bila ditemukan adanya indikasi KKN dalam pengelolaan aset BUMN, maka dapat dilakukan audit investigasi oleh pihak yang berwenang. Misalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat lain.

Aset BUMN harus dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Dalam era persaingan global, maka penerapan prinsip GCG sudah bukan merupakan kewajiban, tetapi suatu kebutuhan perusahaan sehingga eksistensi BUMN dapat dipertahankan dan berkesinambungan. Pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Artinya aset BUMN dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Manajemen BUMN juga perlu memperhatikan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri BUMN yang mengatur tentang pengelolaan aset (aktiva tetap), termasuk ketentuan yang mengatur masalah pelepasan aset atau penjualan aset non produktif. Pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip kewajaran. Artinya perlu diperhatikan masalah keadilan dan kesetaraan. Bila terdapat kontrak/kerja sama yang terkait dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset BUMN, hendaknya dihindarkan adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip GCG.

Bila manajemen BUMN dapat mengelola asetnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat diperoleh 5 (lima) manfaat. Pertama, BUMN memperoleh nilai perusahaan (corporate value) secara maksimal. Kedua, BUMN memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kontribusi BUMN kepada pemerintah berupa dividen dan pajak lebih meningkat, sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional. Keempat, pengelolaan BUMN lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kelima, Kinerja BUMN akan lebih bagus karena ROA lebih baik. Berbagai upaya untuk mewujudkan GCG di BUMN perlu kita dukung bersama. Namun seperti halnya banyak gerakan/ program di negara kita selama ini, termasuk di lingkungan BUMN, sering hanya menjadi demam sesaat, kurang menyentuh tataran implementasi dalam pengelolaan aset BUMN.

Semoga manajemen di BUMN yang mendapat amanah untuk mengelola aset-aset BUMN dapat bertindak secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.***

Penulis adalah internal auditor sebuah BUMN, dosen luar biasa  di FE Universitas Trisakti dan FE Universitas Mercu Buana Jakarta

Meningkatkan Corporate Value di BUMN melalui GCG

MENINGKATKAN CORPORATE VALUE DI BUMN MELALUI

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(Artikel ini telah dimuat di Harian SUARA KARYA, Edisi Selasa, 29 Maret 2005, Rubrik “Opini“)

Oleh : Muh Arief Effendi

Kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih belum pulih akibat terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan menyebabkan kalangan dunia usaha belum bisa pulih (bangkit) seperti sediakala. Bahkan banyak perusahaan yang terpaksa ditutup (dilikuidasi), karena kelangsungan usahanya tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut berimbas pula terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Kinerja BUMN

Jumlah BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN pada akhir tahun 2004 sebanyak 158 BUMN dengan total aset yang dikelola lebih dari Rp 1.177 triliun dan bergerak hampir di seluruh bidang aktivitas perekonomian. Kinerja BUMN secara keseluruhan belum begitu menggembirakan, bahkan terdapat beberapa BUMN yang menderita kerugian berlarut-larut, yang akhirnya turut membebani anggaran negara (APBN). Berdasarkan data laporan keuangan BUMN pada tahun buku 2004 lalu terdapat 31 BUMN masih mengalami kerugian. Mengingat BUMN memegang peranan yang signifikan dan turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pada saat ini prinsip good corporate governance belum diterapkan sepenuhnya dalam lingkungan BUMN, bahkan terdapat beberapa BUMN yang belum memiliki kebijakan tentang penerapan GCG.  

Prinsip GCG

Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN cukup responsif serta tanggap menghadapi permasalahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN. Definisi Corporate Governance sesuai dengan SK tersebut adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Selain itu berdasarkan Instruksi Presiden No 5 tahun 2004 dianjurkan agar BUMN mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Lima prinsip GCG yang perlu diterapkan secara optimal di BUMN meliputi: Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kelima, kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Tujuan GCG

Terdapat enam tujuan dalam penerapan GCG pada BUMN, yaitu: Pertama, untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Kelima, meningkatkan iklim investasi nasional. Keenam, mensukseskan program privatisasi.  

Perangkat GCG

Agar penerapan GCG di BUMN dapat berjalan dengan baik, maka di lingkungan manajemen BUMN perlu dilengkapi dengan beberapa perangkat/ policy, antara lain Board Manual, Board Charter, General Code of Conduct and Code of Conduct Top Management, Stakeholder Communication Mechanism, Guidelines for Transparancy and Disclosure, Guidelines for Corporate Secretary, Internal Audit Charter, Code of Corporate Governance, Code of Company Risk Management, Corporate Governance and Compliance, Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi (Statement Of Corporate Intent). Selain itu di lingkungan Dewan Komisaris perlu dilengkapi pula dengan beberapa perangkat, seperti Komite Audit beserta Komite Audit Charter, Komite Remunerasi, Komite Asuransi dan Risiko Usaha, Komite Nominasi serta Komite Manajemen Risiko. Apabila beberapa perangkat di lingkungan manajemen (Board of Director) serta Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan perangkat seperti tersebut di atas maka diharapkan penerapan GCG di BUMN akan lebih lancar dan sukses.  

Komitmen

Keberhasilan penerapan GCG di BUMN sangat ditentukan oleh adanya komitmen dari organ perusahaan terutama Top Management serta Dewan Komisaris. Selain itu yang tidak kalah penting adalah BUMN harus dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili sebagai wujud penerapan community development responsibility.  

Penutup

Manfaat yang bisa dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG di BUMN, antara lain: Pertama, dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (corporate value). Khusus untuk BUMN yang telah go publik, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut. Akhirnya semoga penerapan GCG di perusahaan bukan hanya semata-mata sebagai slogan saja namun perlu diwujudkan dalam tindakan nyata dalam pengelolaan BUMN. ***

(Muh Arief Effendi, SE MSi Ak QIA bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN).

 

%d bloggers like this: