Komentar (Endorsement) Terhadap Buku The Power of Good Corporate Governance edisi kedua 2016

Komentar (Endorsement) Terhadap Buku The Power of Good Corporate Governance edisi kedua 2016

Sekarang ini eranya akuntabilitas. Organisasi yang akuntabellah yang akan memenangi persaingan dan bertahan. GCG adalah cara terbaik untuk mencapai akuntabilitas organisasi tersebut. Pada training-training yang saya berikan, topik GCG paling banyak diminati para CEO BUMN dan swasta. Buku karya Muh. Arief Effendi ini telah menjadi salah satu referensi saya, dan sangat membantu para CEO mengelola organisasinya menuju GCG.

Dr. Sawidji Widoatmodjo, MBA

Dekan Fakultas Ekonomi (FE)  Universitas Tarumanagara Jakarta 

Senior Consultant Jasatama Synergy Management Consulting Group (JSM)

Penerapan  tata  kelola yang  baik (Good Corporate Governance) merupakan salah satu  pilar  utama dalam  rangka  menciptakan sektor  jasa  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan dan stabil serta  memiliki  daya  saing  yang  tinggi  sehingga  dengan  adanya  buku  ini dapat berkontribusi untuk mewujudkan hal tersebut. Muh. Arief Effendi, penulis Buku ini,  telah cukup  komprehensif menggambarkan  teori  dan  praktek  Good Corporate Governance  (GCG) di Industri  Perbankan  maupun BUMN. Prinsip-prinsip penerapan Good Corporate Governance  dibahas  secara  lugas  dalam  buku ini sehingga lebih memudahkan untuk  memahami penerapan prinsip-prinsip GCG. Dalam edisi selanjutnya, untuk melengkapi buku ini agar tidak hanya untuk individual  institusi  namun  juga konglomerasi keuangan  atau grup, saya  mengusulkan  agar  untuk menambahkan peraturan dan praktek penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

                                                                                                Teguh Supangkat, SE,  Ak,  MSi

                                                                        Direktur Eksekutif – Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)

Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) tidak hanya diperlukan bagi institusi atau perusahaan yang berorientasi  keuntungan (profit  oriented), namun juga sangat diperlukan bagi lembaga publik yang  memiliki  tugas utama  melayani  kepentingan masyarakat. Penerapan GCG di lembaga public  kiranya dapat menjadi  bagian dari  transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut. Penulisan prinsip-prinsip serta praktik penerapan GCG dalam buku ini sangat mudah dicerna dan dipahami. Oleh karena itu, meskipun materi pembahasan buku ini lebih banyak menyajikan aspek GCG pada industri  jasa  keuangan dan BUMN yang berorientasi mencari keuntungan, namun pesan dari buku ini masih sangat relevan untuk dapat diterapkan pada lembaga publik. Selain itu, yang menjadi nilai  lebih  buku ini, adalah telah dilengkapi dengan topik kekinian yaitu dengan memasukkan aspek audit  IT, e-procurement, whistleblowing  system & pencegahan gratifikasi. Buku ini juga mengingatkan akan pentingnya tanggung  jawab  terhadap lingkungan sekitarnya dan perlunya menjunjung tinggi aspek moralitas & etika dalam pengelolaan sebuah perusahaan atau lembaga.

Causa Iman Karana,  SE,  MEc

                                                                                                                                              Direktur – Bank Indonesia

Buku karangan  Muh. Arief Effendi  ini  bisa jadi  guidance  bagi pelaku bisnis mengenai konsep dan aplikasi Good Corporate Governance. Selain itu, bisa juga diterapkan pada industri pendidikan.

Dr.  Sparta,  SE,  Ak,  ME,  CA

Wakil Ketua I Bidang Akademik – Indonesia Banking School (IBS) Jakarta

 

Saya  cukup  sering  membaca  literatur  yang  bernuansa  governance,  terutama  yang   mengupas kisah  sukses  nyata dari  organisasi  atau  perusahaan yang telah terbukti berhasil mencapai sasaran dan harapan stakeholder-nya. Sebagai salah satu pegawai di salah satu lembaga negara, saya memahami  buku  ini  memberikan sangat  banyak  teori yang valid untuk menjadi pondasi yang kokoh bagi organisasi  atau  perusahaan  untuk  menjadi  lebih sukses. Buku ini sangat relevan juga bagi   kalangan akademisi   termasuk  mahasiswa  dalam  memahami  dasar-dasar  governance   dan bisa  menjadi  salah  satu referensi utama bagi fakultas atau jurusan yang mengkonsentrasikan keilmuan di bidang governance atau manajemen strategis. Pada edisi berikutnya, penulis dapat melengkapi  dengan  kisah  sukses perusahaan-prusahaan ternama sebagai bentuk validasi bahwa governance  yang  telah  dipaparkan  sangat  lengkap dalam buku ini  merupakan ‘nyawa’ dan sekaligus  ‘kiblat’  bagi   pencapaian sasaran perusahaan, serta ‘kompas’  bagi  para  pemimpin  perusahaan karena faktor leadership merupakan bagian terpenting dan mutlak dari penerapan governance. Pembaca  tidak  akan rugi waktu bahkan dapat membuka mata dan telinga dari kecerdasan  pengetahuan kita  setelah membaca buku ini secara utuh.

Irnal  Fiscallutfi,  SE,  MCom

Direktur di  Sektor  Pengawasan  Perbankan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta

 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu: Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibiltas), Independency (Independensi) dan Fairness (Kesetaraan). Buku ini tidak hanya menyajikan kelima prinsip GCG namun juga teori dan aplikasinya di Indonesia. Kelebihan buku ini adalah aplikasi GCG di BUMN dan perbankan yang dikupas secara gamblang, dengan bahasa yang “enak dan perlu” bagi praktisi, serta “enteng berisi” bagi akademisi. GCG diperlukan sebagai whistleblowing system dan mengurangi korupsi, pungutan liar, dan gratifikasi yang mulai mewabah di Indonesia.

Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D

Guru Besar & Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor

Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM;

Peringkat ke-22 Top Ilmuwan Se-Indonesia 2016 menurut Webometrics (http://www.webometrics.info/en/node/96);

Komisaris PT Anindya Mitra International (BUMD Milik Pemda DIY)

Membaca buku ini  ibarat  membaca tahapan implementasi GCG secara runtut. Muh. Arief Effendi sebagai penulis telah berhasil meramu pemahaman utuh terhadap praktik GCG yang terjadi di perusahaan. Dengan bahasa yang lugas,  penulis berhasil menyampaikan pesan yang kuat bagaimana ber-GCG! Layak dijadikan referensi bagi para praktisi GCG.

Mohammad  Fajri  M.P., SH,  MKn, CSRS

Komisaris  KIM Consult,  Konsultan Governance, Risk & CSR – Penulis 6 (enam) Buku GCG

 

Saya mengapresiasi penulis yang memasukkan tulisan tentang Sustainability Management di dalam buku ini. Diharapkan pemahaman tentang pentingnya penerapan Sustainability Manegement dapat mendorong perusahaan untuk lebih berkontribusi terhadap stakeholders eksternalnya seperti konsumen, pemasok, masyarakat bahkan lingkungan. Dengan demikian agenda besar banyak negara yaitu Sustainable Development akan tercapai dan generasi mendatang tetap merasakan manfaat keberadaan perusahaan.

                                                                                                Dr.  Ayu Ekasari,  SE,  MM

                        Dosen dan Peneliti  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis  (FEB) Universitas Trisakti  Jakarta

Tim Ahli  Pelaporan  Korporat di Trisakti Sustainability CenterUniversitas Trisakti

Consultant di Admire Consulting , Jakarta

                                    

Setiap perusahaan berkepentingan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang benar dan ‘accountable’  sementara  kalangan akademisi  berkepentingan perlu terus mengembangkan  konsep  ini .  Buku ini cukup lengkap dan komprehensif  sehingga  bisa dijadikan referensi sekaligus memenuhi kebutuhan berbagai  kalangan khususnya akademisi dan  praktisi yang bergerak dalam bidang Tata Kelola Perusahaan.

Ir.  Indradi Agung Widodo,  MSc.

Manager HR & CDC  –  PT. Telekomunikasi Indonesia – Jatim Utara

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang konsep, code of conduct,  infra struktur GCG, manajemen risiko dan sustainability reporting serta implementasi Good Governance  pada perusahaan, baik perbankan maupun nonperbankan. Sehingga buku ini   sangat bermanfaat  bagi para  praktisi bisnis dalam menerapkan praktik Good Governance  secara  komprehensif.  Sementara  di kalangan para akademisi,  buku ini bisa dijadikan referensi  yang  diperlukan untuk   terus mengembangkan  konsep Good Governance dan implementasinya secara luas.

                             Dr. Trinandari Prasetya Nugrahanti, SE, Ak,  MSi., CA 

Ketua Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) – Perbanas Institute Jakarta

Inti dari permasalahan bangsa yang tak kunjung tuntas adalah masalah governance, jika kita tidak mengobati akar persoalannya, jangan pernah berharap kita akan mengatasinya secara tuntas. Krisis multi dimensi pada 1998, 2008 dan saat ini, tak lepas dari persoalan governance.  Dalam skala kepemimpinan mikro, ada banyak style dalam memimpin perusahaan dan yang paling terkini dan terandalkan adalah memimpin dengan nilai-nilai good corporate governance (GCG). Perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan konsekuen tidak sekedar sustain mendapatkan profit saja, namun juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Adalah rekan saya  Muh.  Arief Effendi, praktisi, dosen dan juga pakar GCG yang berhasil merangkai rumusan kepemimpinan berasaskan GCG. Arief sengaja mengemas nilai-nilai GCG dan bagaimana menerapkan, mengevaluasi, dan melakukan asesmen terhadap pelaksanaan GCG di perusahaan-perusahaan, dalam sebuah buku yang elegan.

Ir. V. H.  Gadjah Mada,  MM

Pelaku  Usaha  Property &  Konstruksi

 

Buku ini memberikan pembahasan yang luas dan rinci tentang segala hal yang berhubungan dengan GCG (Good Corporate Governance) beserta penerapannya. Kelima prinsip GCG dalam buku ini yang disingkat dengan TARIF (Transparency – Accountability – Responsibility – Independency – Fairness) perlu untuk diterapkan oleh semua organisasi/perusahaan. Buku ini cocok bagi mahasiswa dan pebisnis yang ingin tahu lebih dalam tentang tren baru saat ini yaitu GCG.

Rully Agusdin,  SE,  MM

Dosen & Praktisi Bisnis (Director PT.  Solusi  Trust  Indonesia  Jakarta)

 

Pedoman ringkas yang menyeluruh untuk tata kelola perusahaan terbaik, yang sangat diperlukan dalam era persaingan bebas dunia serta dengan meningkatnya tuntutan dunia usaha internasional akan hadirnya Good Governance melalui mekanisme sertifikasi global seperti ISO.

Peddy Adhyaksa, SE, Ak, MBA

Mantan Karyawan Pimpinan di Panasonic Europe, Frankfurt dan

Sony Communication Europe, Munich,

Entrepreneur di Jerman dan Indonesia, bermukim di Munich, Jerman

 

Buku yang komplit  membahas GCG dari  prinsip-prinsip  sampai  implementasinya  diberbagai  fungsi  korporasi  (Direksi & komisaris,  komite-komite, sekretaris perusahaan, internal control dll),  implementasinya  dilingkungan BUMN, Perbankan,  di unit kerja  terkait  seperti  Manajemen  Resiko  serta membahas  kaitannya GCG dengan CSR,  SDM,  whistleblowing dll.   Buku  yang  perlu  dibaca  setiap  karyawan  BUMN  untuk  memberikan  wawasan  lebih luas  dalam  menerapkan  Peraturan  Menteri BUMN No. Per — 01 /MBU/2011 tentang Tentang Penerapan GCG pada BUMN.

Ir. Budi Harto

Vice President  / Head of Investment Group  –  PT. Perusahaan Pengelola Aset  (Persero)

 

Menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten bukan merupakan pilihan lagi, melainkan suatu keharusan. Buku ini menyajikan panduan penerapan GCG secara baik sekali,  runtut,  mudah dipahami dan dilengkapi juga dengan pembahasan tentang isu-isu terkini seperti isu keberlanjutan yang telah mendapatkan perhatian sangat besar dari masyarakat dunia. Layak dibaca!

Dr. Wahyuningsih,  ME,  MPhil

Ketua Program Kelas Unggulan  – Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB)  Universitas  Trisakti  Jakarta

Buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para mahasiswa dan pelaku bisnis yang menginginkan untuk mengetahui secara lengkap mengenai GCG (Good Corporate Governance). Buku ini membahas dengan sangat lugas dan jelas karena selain menjelaskan teori jugai disertai dengan contoh implementasinya. 

Arief Bowo Prayoga K, SE., MM.

Dosen dan Konsultan Bisnis 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mercu Buana Jakarta

Buku yang  menjawab  kebutuhan  informasi  tentang  kekuatan Good Corporate Governance (The Power  of   GCG) ) dan aplikasinya dalam dunia usaha untuk menyongsong era pasar bebas. Sangat bermanfaat dan wajib dibaca  mahasiswa,  pelaku  usaha  sampai dengan pemangku kepentingan usaha karena pembahasan yang luas, rinci dan lugas tentang segala hal yang berhubungan dengan  GCG dan penerapannya serta penjabaran TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness).

Dra.Ec., Sri  Lestari  R,  MM

Manajer Anggaran PT. Kebon Agung Surabaya

 

Saya sangat bangga dan mengapresiasi rekan saya Muh. Arief Effendi  yang telah berhasil menulis buku ini. Buku ini telah memberikan petunjuk betapa pentingnya  GCG diimplementasikan guna terciptanya sustainable  corporate. Yang lebih menarik lagi juga telah disinggung tentang spiritual corporate. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga dilanjutkan dengan edisi berikutnya dengan tambahan sub topik yang lebih menggelitik bagi kita semua untuk mengetahuinya.

Agung Sambadagni,  SE,  MSi
Kabid Akuntansi
   –  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan Aset  Daerah  (PPKAD)

 Kota Salatiga Jawa Tengah

 

Kegiatan sebuah perusahaan adalah seperti sebuah perjalanan.  GCG adalah peta perjalanan yang diyakini dapat membawa perusahaan ke tempat yang dituju dengan aman dan selamat. Buku karangan Muh. Arief Effendi ini secara praktis menyediakan peta perjalanan tersebut.

Gatot  Satriawan,  SE, Ak,  MM

Direktur PT.  Aero Wisata

 

Bagi  dunia bisnis modern praktik Good Corporate Governance (GCG) sudah menjadi prasyarat yang mutlak perlu diterapkan, sehingga sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatannya sebaiknya tidak sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku saja tetapi juga harus mengembvangkan praktik GCG nya sesuai konsep dan teori dari ilmu manajemen. Buku ini sangat bermanfaat dan perlu dibaca bagi kalangan akademisi, para pelaku usaha maupun masyarakat luas yang berminat mendalami teori dan praktik GCG ini.

Prof. Dr. Mella  Ismelina  FR,  SH,  MHum

Dekan Fakultas Hukum  –  Universitas Islam Bandung (UNISBA)

 

Buku yang luar biasa, memberikan  pemahaman  yang  komprehensif dan lengkap sekaligus referensi untuk para akademisi. Semoga sukses dan ikut berkontribusi membantu menciptakan budaya tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Ir.  Beno  Supriyadi,  MBA

Manager  Slab  Steel  Plant  (SSP)  – PT.  Krakatau Steel (Persero) Tbk

Saya  sangat  mengapresiasi  terbitnya  buku  ini. GCG  adalah  topik yang implementasinya tidak hanya pada tataran corporate  namun meliputi seluruh institusi, bahkan sampai di tingkat negara.  Buku  ini memberikan  pembahasan  yang  komprehensif  mengenai  GCG  dengan  menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami  baik  bagi akademisi  maupun masyarakat umum. Pemaparan yang  komprehensif  menjadikan  buku ini dapat digunakan  sebagai referensi oleh para mahasiswa dan peneliti yang berkaitan dengan topik GCG.

Dr. Srihadi  W. Zarkasyi, SE., Ak., MSi
Accounting Department  – Padjadjaran State University (UNPAD) Bandung

 

Komite  audit  bukan  sekedar  pelengkap  saja,  perannya  cukup  penting sebagai “mata” dan “telinga” Dewan Komisaris / Dewan Pengawas  dalam pengawasan perusahaan. Buku yang ditulis oleh  seorang  praktisi dan akademisi ini telah mengupas masalah komite audit  cukup jelas dan lengkap, bahkan  juga  dibahas  tentang  perbandingan  komite  audit di berbagai negara. Buku ini cocok  digunakan  sebagai  referensi  bagi para praktisi  yang mendapat penugasan sebagai komite audit di berbagai institusi, baik BUMN, perbankan maupun perusahaan publik.

Dr.  Amilin,  MSi,  Ak,  CA,  QIA, BKP

Wakil  Dekan  Bidang  Akademik  – Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis (FEB)

 Unversitas Islam Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta

Komite Audit  PT.  Pelabuhan  Indonesia  III (Persero)

Karya  Muh. Arief Effendi  ini  merupakan  upaya  untuk  menyatukan  semua  sumber  rujukan  yang terkait  dengan  topik-topik  relevan  dalam  Corporate Governance (CG). Saya melihatnya sebagai suatu “Bunga Rampai CG”.  Buku  ini  dapat  dijadikan  rujukan untuk mengenal CG dengan lebih baik  karena  CG  disajikan  dalam  sederet “menu lengkap” terutama konsep-konsep dasar terminologi  CG yang  cukup   banyak dan aturan-aturan yang melingkupinya. Sebagian besar kalangan  masih  percaya  bahwa  efektifitas  penerapan  CG di negara kita tidak akan terwujud jika hanya  mengandalkan  sosialisasi pedoman  CG,  sehingga  harus ada penguatan dengan aturan- aturan dari regulator.

Dr.  Regina Jansen  Arsjah,  SE,  MSi,  CA

Managing  Director  PT.  Citra  Bakti  Indonesia

Anggota  Komite  Audit  PT. Garuda  Indonesia Tbk

Researcher  IICG (Indonesia  Institute  of  Corporate  Governance )

Dosen  CG di   Program  S3 Akuntansi  – Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Trisakti

 

Buku ini menyajikan bahasan dan materi yang komprehensif mengenai  Corporate  Governance, konsep  maupun  implementasinya  dengan  disertai  best  practices  di negara-negara  lain beserta isu- isu kontemporer.  Kombinasi  latar  belakang  penulis  sebagai  praktisi  dan  akademisi  membuat  buku ini menjadi kaya perspektif dan layak untuk dijadikan acuan dalam pembelajaran.

Irwan Trinugroho,  PhD

Director  Center for Governance, Banking and Finance – Universitas Negeri  Sebelas Maret (UNS)

Koordinator  Riset  Pasca  Sarjana  UNS

Koordinator  Kerjasama  Internasional  – Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)     UNS

Vice President (VP) for  Program  & International  Relations  – Indonesian Finance Association ( IFA)

 

Buku ini memberikan cakupan yg cukup luas  mengenai berbagai aspek yang terkait dengan Good Corporate Governance (GCG) termasuk juga pembahasan mengenai Internal Control System versi COSO Framework (Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commisdion) yang memang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar untuk pencapaian tujuan perusahaan/organisasi.  Buku ini juga menggambarkan secara runtut bagaimana penerapan GCG dan Internal Control System.  Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang baik bagi berbagai kalangan dunia usaha, para pemerhati tata kelola dan para mahasiswa.

Ir.  Ramlia  Kaban,  MM,  QIA

General  Manager  Internal  Audit  PT. Krakatau  POSCO  Cilegon

 

Dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  setiap  perusahaan  memiliki  visi dan  misi  yang merupakan  pernyataan  tertulis  tentang  tujuan  kegiatan usaha yang akan dilakukan. Tentunya kegiatan  terencana  dan  terprogram  ini  dapat  tercapai  dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan  (good corporate governance)  yang  baik. Buku  ini dapat menjadi referensi yang komprehensif  bagi  pelaksanaan  tugas  Dewan  Komisaris  dan  Komite-komite  dibawahnya  termasuk  Komite Audit untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam visi dan misi perusahaan.

Klemi  Subiyantoro,  Ak,  SH,  MM

Komisaris Independen – Pelaksana  Tugas  (PLT) Komisaris  Utama   –  Bank Jabar  Banten (BJB)

 

Saya mengenal  Muh Arief Effendi sebagai  praktisi  yang  dalam keseharian  bekerja sebagai karyawan   PT.  Krakatau  Steel (Persero) Tbk,  dalam  fungsi   internal  audit  dan sebagai  insan kampus yang  mencoba  secara  terus menerus  menembus batas organisasional dengan menyempatkan diri mengabdi dalam dunia pendidikan. Buku the Power of Good Corporate Governance Teori  &  Implementasi  ini  menjadi salah satu puncak dari segala kegelisahan beliau dalam  memastikan  berbagai kalangan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pendekatan (approach), pelaksanaan (deployment), pembelajaran (learning) dan integrasi (integration) yang  terjadi  dalam  penerapan Good Corporate Governance pada umumnya di perusahaan yang ingin  menerapkan  kinerja  ekselen .  Penyempurnaan  isi  pada  buku GCG edisi kedua  ini yang meliputi Sustainability  Reporting & Audit Lingkungan, Whistleblowing System & Pengendalian Gratifikasi, Manajemen Resiko  serta  GCG Award  menunjukkan penulis  ingin  mendekatkan  pemahaman  pembaca dengan praktik kekinian dari GCG.

Ir.  Adityas  Nirmala,  MBA

Direktur Utama  PT.  Krakatau Information Technology

Ketua  Umum  Forum  Ekselen  BUMN

 

Buku  ini  mudah  dipahami  dan  sangat  membantu  bagi  pelaku  usaha  maupun  stakeholder  lainnya dalam membangun usaha yang “sehat”, beretika dan berintegritas.

Achyar  Abdul Mutholib,  SE,  Ak,  MM

Direktur  PT. Samudera  Shipping  Services  – Samudera  Indonesia  Group

Buku ini cukup kompeten untuk dijadikan referensi tentang GCG baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Tidak  hanya  konsep  yang  dipaparkan  tetapi   juga dilengkapi dengan implementasi GCG di beberapa perusahaan, sehingga membuat buku ini menjadi lebih lugas dan mudah memahaminya.

Arya Pradipta,  SE,  Ak,  ME,  CA

Ketua STIE Trisakti Jakarta

 

Buku  ini  layak  dan  perlu  dibaca oleh praktisi,  peneliti  ataupun  pemerhati  yang  mendalami  Good Corporate Governance (GCG). Selain membahas konsep, buku  ini  juga  membahas  organ perusahaan, sustainable  reporting, risk management yang berperanan penting dalam implementasi GCG pada perusahaan. Implementasi GCG perlu dilandasi oleh integritas tinggi. Buku ini juga membahas values, ethics dan morale, yang bisa  terwadahi dalam pedoman perilaku sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Hal ini akan memperkuat implementasi GCG pada perusahaan. Saya mengapresiasi  penulis  yang  sudah  berkontribusi  dalam  memberikan  materi  GCG  yang  bagus bagi pembacanya.

Prof. Dr.  Tri  Gunarsih,  MM

Wakil  Rektor Bidang  Akademik dan  Kemahasiswaan  Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)

Dosen  dan  Peneliti  Fakultas  Bisnis  dan  Teknologi  Informasi  UTY

 

Perusahaan  yang  memiliki  nilai-nilai  budaya  yang  kuat  yang  terus  dipraktikkan serta “dihidupi” di  lingkungan  perusahaan  akan  merupakan  “tanah  yang  subur”  bagi keberhasilan penerapan GCG.  Mengimplementasikan  GCG  bukan  lagi menjadi suatu beban kewajiban dan formalitas, namun akan lebih merupakan suatu hasil kesadaran secara kolektif di semua level dan jajaran organisasi. Selanjutnya, implementasi GCG akan berlangsung secara konsisten, berkelanjutan dan penuh komitmen. Buku ini menjelaskan secara runtut bagaimana peran dan keterkaitan antara keberhasilan  implementasi  GCG tersebut dengan corporate culture yang dibangun perusahaan dengan landasan moral, etika dan spiritual.

Harsono Yohanes,  SE,  Ak

Operation  Director  Eastkal –  Astra  Port  &  Logistic  Center

 

Inti persoalan bangsa yang tidak kunjung selesai, memberikan indikasi ada yang salah dengan tata kelola (GCG). Jika tidak dilakukan pemecahan masalah langsung ke akar persoalannya, jangan pernah berharap semua itu dapat diatasi secara tuntas. Buku yang ditulis oleh Muh. Arief Effendi ini  mengupas secara mendalam mengenai seluk beluk tata kelola. Selain sebagai  praktisi, penulis juga merupakan akademisi yang cemerlang. Sehingga uraiannya enak dibaca dan membuka cakrawala yang luas mengenai tata kelola yang benar. Saya mengetahui secara pasti bahwa banyak perusahaan menggunakan buku ini sebagai pedoman perbaikan tata  kelola di tempat  masing-masing.

Rene  Johannes, SE,  MSi,  MM,  MSi, Ak, CA

Dosen tetap Universitas Bakrie

 

Buku yang sangat berharga karena secara terperinci menjelaskan tahapan penerapan Good Governance pada dunia usaha. Mengingat masih langkanya buku tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka buku ini dapat digunakan bukan hanya pada dunia akademis tetapi juga pada dunia usaha termasuk perbankan.

Daniel Tagu Dedo, SE

Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Advertisements

Whistleblowing System sebagai Implementasi GCG

Whistleblowing   System  sebagai  Implementasi  GCG

Oleh : Muh. Arief Effendi

Subdit Internal Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

(Artikel ini telah dimuat di majalah  Krakatausteelgroup-news /KSG News Edisi 92, Juni 2014, hlm 20)

 

Akhir-akhir ini organisasi (perusahaan) sangat concern terhadap masalah pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance process). ImplementasiGood Corporate Governance (GCG)di perusahaan tidak dapat berjalan lancar, apabila internal control system belum terbangun dengan baik, termasuk penerapan Whistleblowing System. Peranan Whistleblowing System sangat signifikan dalam rangka mencegah timbulnya kecurangan (fraud) dan pelanggaran lainnya yang sangat merugikan perusahaan. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/ perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (stake holder), yang disampaikan oleh personil/ badan hukum dari internal/ eksternal kepada Pimpinan Perusahaan untuk dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

 

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah & menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Whistleblowing System yang terjadi dilingkungan perusahaan sangat memerlukan peran serta (partisipasi) seluruh unsur perusahaan dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya, yaitu karyawan, manajemen (board of director) dan komisaris (board of commissioner). Whistleblowing System merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (internal control system) dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud) serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Whistleblowing System seharusnya bukan merupakan suatu kewajiban perusahaan namun merupakan kebutuhan sebagai perwujudan pelaksanaan Control Self Assesment (CSA). Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan (organisasi) yang menyediakan website tertentu untuk memudahkan pihak whistleblower untuk melaporkan pengaduan yang diketahuinya. Biasanya telah dibuatkan panduan secara sederhana sehingga dapat diakses dengan mudah dan lancar.

 

Tujuan

Tujuan diterapkannya Whistleblowing System adalah :

  1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi para pelapor & serta penerima laporan suatu pelanggaran;
  2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip (file) khusus untuk menjamin kerahasiaannya.
  3. Memberikan perlindungan dan insentif (reward) untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti;
  4. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal.

 

Perlindungan Whistleblower

Pelapor (whistleblower) adalahpersonil/ badan hukum internal/eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi kejadian/ indikasi pelanggaran melalui saluran yang telah disediakan oleh perusahaan.Pengelola whistleblowing system seharusnya lebih berfokus pada materi informasi yang dilaporkan oleh para whistleblower.Whistleblower seharusnya juga mendapatkan perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan / pimpinan organisasi. Pelapor dari pihak internal perusahaan seharusnya mendapatkan jaminan tidak diberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (pemecatan), penurunan jabatan/pangkat (demosi), pelecehan & diskriminasi dan catatan khusus yang merugikan dalam file data base pribadi sang pelapor. Dalam hal ini, pelapor juga perlu mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum. Selain itu, bagi pelapor yang terbukti benar, hendaknya perlu mendapatkan penghargaan (reward) dari manajemen perusahaan berupa insentif atau dalam bentuk lain sebagai motivasi bagi pihak lain untuk juga bertindak sebagai whistleblower. Saat ini perlindungan hukum kepada para whistleblower di Indonesia masih sangat lemah, sehingga masih banyak karyawan perusahaan maupun pihak eksternal yang tidak bersedia menjadi whistleblower, meskipun mereka mengetahui adanya praktik kecurangan (fraud) di perusahaan. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak regulator / Pemerintah mengatur melalui kebijakan tentang pentingnya whistleblowing system. Pengaturan di perusahaan publik dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan mengatur di Industri keuangan / Perbankan dan Kementerian BUMN untuk pengaturan di BUMN.

 

Tindak Lanjut

Berbagai laporan pelanggaran di perusahaan yang masuk ke Pengelola Whistleblowing System seharusnya segera ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan (Direksi). Pengaduan dari para whistleblower dapat segera ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur pengaduan minimal 5 (lima) hal berupa 4W+1H, sebagai berikut :

  1. What : Perbuatan apa yang berindikasi pelanggaran yang diketahui.
  2. Where : Dimana tempat / lokasi perbuatan tersebut dilakukan.
  3. When : Kapan (waktu) perbuatan tersebut dilakukan.
  4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut (baik orang dalam maupun orang luar, jika terdapat kolusi).
  5. How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (untuk mengungkapkan modus operandi / cara atau teknik kecurangan yang dilakukan ).

Laporan dari para whistleblower yang dilengkapi dengan bukti yang valid dan meyakinkan, maka perlu dilakukan investigasilebih lanjut oleh Internal Auditor (Satuan Pengawasan Intern) perusahaan. Apabila hasil investigasi tersebut, ternyata ditemukan adanya kecurangan (fraud) yang merugikan perusahaan / negara, alangkah lebih baik, apabila terdapat kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara perusahaan (organisasi) dengan aparat penegak hukum tersebut, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tindak lanjut. Apabila sudah ada kerjasama secara tertulis antara perusahaan dengan aparat penegak hukum, maka apabila terdapat kasus fraud yang merugikan perusahaan (organisasi) dapat diserahkan ke aparat Penegak Hukum, misalnya Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

 

Manfaat

Melalui penerapan Whistleblowing System secara efektif, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan, antara lain:

  1. Tersedianya informasi kunci dan kritikal (critical & key information) bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman dan terkendali.
  2. Dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran, maka timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
  3. Tersedianya mekanisme deteksi dini(early warning mechanism) atas kemungkinan terjadinya masalah yang diakibatkan adanya suatu pelanggaran.
  4. Mengurangi/ meminimalisir risiko yang dihadapi organisasi (perusahaan) akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
  5. Mengurangi biaya (cost reduction) dalam mengelola akibat terjadinya suatu pelanggaran.
  6. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan(stakeholders), regulator, dan masyarakat umum (publik).

Semoga melalui penerapan Whistleblowing System secara konsisten di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai implementasi GCG , diharapkan dapat dicegah atau dihindari adanya praktik kecurangan (fraud) yang sangat merugikan perusahaan. Amin.

 

Pengajaran-Corporate-Governance-dan-Perkembangan-CG-Scoring-Prof Sidharta Utama & Prof Andreas Lako-Workshop Bidang Ilmu-SNA16-Manado-25 September 2013

Pengajaran-Corporate-Governance-dan-Perkembangan-CG-Scoring-Prof Sidharta Utama & Prof Andreas Lako-Workshop Bidang Ilmu-SNA16-Manado-25 September 2013

Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Oleh Muh Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 64, Januari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Dalam era globalisasi saat ini, masalah keterbukaan dan pengungkapan (transparency & disclosure) yang merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) sering mendapat sorotan publik. Publik sangat memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go public. Para pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat dan berkesinambungan. Informasi biasanya dibedakan atas informasi keuangan dan non keuangan. Informasi keuangan yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi keuangan dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi non keuangan difokuskan pada masalah pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.

Tujuan
Terdapat 4 (empat) tujuan utama pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan bagi perusahaan, yaitu :
1.Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi.
2.Mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder.
3.Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional.
4.Bagi eksternal auditor (auditor independen) dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan.
Prinsip GCG tentang disclosure & transparency, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Disclosure Committee
Pada saat ini belum banyak perusahaan publik yang memiliki Komite Keterbukaan Informasi (KKI) atau disclosure committee, karena banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik.
Perusahaan publik yang telah memiliki KKI atau disclosure committee, antara lain PT Indosat Tbk dan PT Telkom Tbk. PT Indosat telah membentuk KKI sejak pertengahan 2004. Tanggung jawab KKI di PT Indosat adalah menelaah tingkat materialitas informasi serta menjamin pengungkapan informasi (information disclosure) secara tepat waktu dan up to date. Sedangkan tugas utama KKI adalah mengelola proses pengungkapan informasi dan melakukan review untuk memastikan kepatuhan (compliance) seluruh aspek penting serta menjaga agar pengungkapan informasi tersebut tidak menyesatkan (bias) bagi para pengambil keputusan. Disclosure Committee di PT Telkom diketuai oleh Direktur Keuangan dengan tugas mengelola proses sertifikasi laporan keuangan dan menilai kecukupan informasi perusahaan yang akan diungkapkan kepada publik. KKI maupun disclosure committee dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat (tool) untuk melakukan filter atas informasi yang akan disampaikan kepada publik.

Regulasi
Pihak otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) maupun Kementerian BUMN perlu mengatur secara tegas dan jelas masalah keterbukaan informasi perusahaan, sehingga terdapat acuan yang jelas bagi perusahaan untuk penyampaian informasi perusahaan kepada pihak luar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, perlu diatur mana saja informasi yang dapat menjadi konsumsi publik dan mana informasi yang hanya untuk kalangan terbatas.

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, sesuai Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik yang merupakan Lampiran dari
Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik antara lain sebagai berikut :
a.Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
b.Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
c.Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
d.Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
e.Produk atau penemuan baru yang berarti;
f.Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
g.Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
h.Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
i.Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
j.Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
k.Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
l.Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
m.Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
n.Penggantian Wali Amanat;
o.Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Akses Informasi
Pengungkapan informasi perusahaan seharusnya dilakukan secara berimbang. Artinya, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat baik-baik saja (positif) namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari adanya disinformasi, informasi yang bias serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai bursa saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan dan up to date. Penyampaian informasi melalui e-reporting telah membantu percepatan keterbukaan informasi emiten secara lebih merata dan dapat menjangkau pemakai laporan yang lebih luas. Pada saat ini perusahaan swasta dan BUMN, baik yang sudah go public maupun yang belum go public sudah banyak yang memiliki website sendiri. Adanya website tersebut mempermudah akses pihak-pihak lain untuk memeroleh berbagai macam informasi yang relevan, termasuk informasi tentang keuangan perusahaan. Hal ini penting, mengingat beberapa waktu lalu, akses informasi tentang perusahaan, terutama perbankan, sangat tertutup. Bahkan beberapa saat sebelum terjadi penutupan atau likuidasi bank-bank nasional pada waktu krisis moneter tahun 1998/1999 yang lalu, masih diinformasikan bahwa bank-bank tersebut dalam kondisi baik (sehat) didasarkan atas hasil laporan audit dari auditor independen (eksternal auditor). Hal tersebut tentu saja sangat merugikan banyak pihak termasuk masyarakat (publik) dan pemerintah. Pada era informasi saat ini, sudah tidak zamannya lagi menutup-nutupi kebobrokan perusahaan (termasuk perbankan), dengan dalih masalah kerahasiaan laporan keuangan. Semoga semakin banyak perusahaan yang menyadari arti pentingnya transparency & disclosure sebagai salah satu implementasi prinsip-prinsip GCG. ***

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) sebagai Implementasi GCG

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)
sebagai Implementasi GCG

Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT KS
(Artikel ini telah dimuat di majalah KSG, Edisi 68 / Mei 2012, rubrik “ IPTEK”, hlm 31-32)

Saat ini terdapat pergeseran dalam berbisnis yang beretika melalui konsep Sustainable development sebagai paradigma baru. Pada awalnya bisnis hanya dibangun dengan paradigma lama berupa single P alias Profit saja.

Konsep Sustainable development merupakan suatu konsep pembangunan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini (current) tidak boleh mengganggu kemampuan generasi berikutnya (next generation) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang akan datang. Berdasarkan konsep tersebut , maka muncul konsep sustainability management. Manfaat perusahaan mengimplementasikan sustainability management, yaitu:
1. Perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pembangunan komunitas (community development) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik semata, namun juga harus menjaga dan memberi nilai tambah (value added) pada masyarakat dan lingkungannya.
2. Meningkatkan nama baik / reputasi perusahaan, sehingga terjaga citra (image) yang positif.
3. Mengurangi dampak risiko yang merugikan perusahaan.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan (competitive advantage).
5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
6. Bahan Analisis investasi bagi para investor (Socially Responsible Invesment/SRI).

Global Reporting Inititative (GRI) telah mengeluarkan panduan / pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustanaibility management berupa GRI Sustainability Reporting Guidelines dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan manusia atau triple bottom line (Profit, Planet & People).

Sustainability Reporting
Sustainability Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (disclose), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan (sustainability report) sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bapepam-LK telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan Sustainability Reporting diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable growth) yang didasarkan atas etika bisnis (business ethics).
Proses penyajian Sustainability Reporting dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu :
1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
2. Tekanan pada rantai pemasok (supply chain). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainability reporting kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan stakeholders.
4. Voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
5. Mekanisme lain adalah rating dan benchmaking, pajak dan subsidi, ijin-ijin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.
Sustainability Report dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report). Beberapa alasan perusahaan menyajikan Sustainability Report terpisah dari annual report, antara lain :
a. Sustainability Report sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development.
b. Memperoleh image baik (citra positif) dari stakeholder.
c. Pencarian legitimasi dari stakeholder.

Item Sustainability Reporting Versi GRI
Indikator beserta aspek yang dilaporkan dalam Sustainability Reporting Versi GRI (modifikasi), terlihat pada tabel berikut :

NO. INDICATOR & ASPECT ITEM GRI
ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS
1 Economic Performance Aspect : EC1, EC2, EC4
2 Market Aspect : EC5, EC6, EC7
3 Indirect Ecomonic Effect Aspect : EC8, EC9
ENVIRONTMENT PERFORMANCE INDICATORS
4 Raw Material Aspect : EN1, EN2
5 Energy Aspect : EN3, EN4, EN5, EN6, EN7
6 Water Aspect : EN8, EN10
7 Biodiversity Aspect : N11, EN12, EN13, EN14
8 Emissions, Effluents & Waste Aspect : EN16 EN17 EN18 EN19, EN20, EN21 EN22, EN23, EN24, EN25
9 Compliance Aspect : EN28
10 Transport Aspect : EN29
11 Overall Aspect : EN30
LABOR PERFORMANCE INDICATOR
12 Employment Aspect : LA1, LA2, LA3
13 Labor / Management Relations Aspect : LA4, LA5
14 Occupational, Health & Safety Aspect : LA6, LA7, LA8, LA9
15 Training & Educations Aspect : LA10, LA11, LA12, LA14
HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS
16 Investment & Procurement Practices Aspect : HR1, HR2, HR3
17 Non-discrimination Aspect : HR4
18 Freedom of Association & Collective Bargaining Aspect : HR5
19 Child Labor Aspect : HR6
20 Forced & Compulsory Labor Aspect : HR7
21 Security Practices Aspect : HR8
22 Indigenous Righats Aspect : HR9
SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS
23 Community Aspect : SO1
24 Corruption Aspect : SO2, SO3, SO4
23 Public Policy Aspect : SO5
24 Anti-Competitive Behavior Aspect : SO7
25 Compliance Aspect : SO8
PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMNACE INDICATORS
26 Costumer Health & Safety Aspect : PR1, PR2
27 Product & Service Labelling : PR3, PR4, PR5
28 Marketing Communication Aspect : PR6, PR7
29 Customer Privacy Aspect : PR8
30 Compliance Aspect : PR9

ISRA
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) setiap tahun menyelenggarakan ajang / penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA). Ajang tahunan ISRA diselenggarakan atas kerjasama NCSR bersama Indonesia-Netherlands Association (INA) serta American Chamber of Commerce (AMCHAM) dengan dukungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). ISRA diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan utama (key stakeholders) dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas publik. ISRA diberikan kepada perusahaan yang telah mempublikasikan Sustainability Report, baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report).

Terdapat 3 (tiga) kriteria yang sering dipakai sebagai penilaian ajang penghargaan ISRA antara lain :
a. Kelengkapan (completeness), meliputi: profil perusahaan, dampak penting, kebijakan sosial/lingkungan, komitmen manajemen, target dan tujuan kebijakan sosial/lingkungan, layanan produk dan jasa, kebijakan pengadaan bahan baku dan isu-isu yang terkait dengannya, kebijakan pelaporan dan pembukuan, dan hubungan antara pelaporan sosial/lingkungan dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development), sistem manajemen (management system) serta tata kelola perusahaan (corporate governance).
b. Kepercayaan (Credibility), meliputi: pencapaian utama saat ini, penyebutan anggota tim yang bertanggung jawab untuk isu sosial/ekonomi, sistem manajemen dan integrasinya ke kegiatan usaha, perencanaan ketidakpastian dan manajemen risiko, proses audit internal, ketaatan (compliance) atau ketidaktaatan terhadap peraturan, data-data mengenai dampak sosial/ekonomi, data-data keuangan konvensional yang berhubungan, laporan keuangan sosial/lingkungan dan full cost accounting, akreditasi atau sertifikasi ISO, penjabaran mengenai interaksi dengan pihak terkait atau proses dialog, pemanfaatan masukan dari pihak-pihak yang terkait, serta pernyataan dari pihak ketiga
c. Komunikasi (Communication), meliputi: tata letak dan penampilan, kemudahan dipahami, dibaca dan proporsional uraian tiap bagian, mekanisme komunikasi dan umpan balik (feedback), ringkasan pelaporan (executive summary), tersedia petunjuk kemudahan untuk membaca laporan, pemanfaatan sarana intranet & internet, acuan bagi website dan pelaporan lain, dan hubungan antar pelaporan, kesesuaian grafik, gambar dan foto dengan narasi, dan integrasi dengan laporan keuangan (financial statement).

Kesimpulan
Mengingat sangat pentingnya Sustainability Reporting dalam implementasi GCG di perusahaan itu Kementerian BUMN mengadakan workshop tentang Sustainability Reporting berdasarkan GRI Index. Melalui workshop tersebut diharapkan BUMN menjadi aware dan mencoba mendalami Sustainability Report. Oleh karena itu, sudah saatnya di masing-masing perusahaan memiliki staf yang bersertifikat Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), agar dalam penyusunan Sustainability Reporting menjadi lebih lancar. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan Sustainability Report adalah menyusun pedoman standar CSR yang merujuk pada ISO 26000. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan (swasta maupun BUMN) yang menerapkan Sustainability Reporting sebagai implementasi GCG sehingga tercapai sustainability company. Amin.***

10 The Best Score CGPI Award – 2001 s.d. 2010

10 THE BEST SCORE CGPI AWARD-2001-2010

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap
Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT. KS
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 65, Februari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Saat ini hampir semua perusahaan (BUMN, Swasta maupun Perusahaan Publik), sudah memiliki komite audit (audit committee). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi berbagai aspek dalam perusahaan. Bahkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan yang sudah go public kepada para pemegang saham harus mencantumkan susunan dan nama anggota komite audit, pekerjaan komite audit mengenai peninjauan operasinya dalam tahun yang bersangkutan serta jumlah pertemuan yang diadakan komite audit selama tahun tersebut.

Regulasi
Berbagai ketentuan dan peraturan tentang komite audit di BUMN dan perusahaan publik, antara lain :
1.Pedoman GCG oleh Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance /KNKCG (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
2.Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit.
3.Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4.Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit.
5.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN yang menganjurkan BUMN yang memiliki kriteria tertentu untuk membentuk komite audit, terutama untuk BUMN yang sudah go public.
6.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.
7.Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris Perusahaan wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris.

Persyaratan keaggotaan
Sesuai lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain dijelaskan bahwa :
a.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.
b.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (audit committee charter).
c.Komite audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
d.Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik.
Persyaratan keanggotaan komite audit, berdasarkan keputusan Ketua Bapepam tersebut, antara lain :
1.Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2.Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3.Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4.Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5.Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6.Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7.Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8.Tidak mempunyai : hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan (keahlian) dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Selain itu, anggota komite audit harus independen, obyektif dan profesional. Yang tidak kalah penting, adalah komite audit harus pula mempuyai dedikasi yang tinggi sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat fungsi dan tanggungjawabnya yang cukup berat tersebut, maka paling sedikit 1 (satu) anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelaporan keuangan (financial reporting).

Hubungan Kerja
Komite audit dalam menjalankan tugasnya, terkait dengan unit kerja lain seperti manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal. Manajemen harus mempergunakan komite audit untuk membantu mereka dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi GCG, komite audit harus mengadakan pertemuan dengan manajemen secara berkala untuk membicarakan secara terbuka (transparan) semua pokok-pokok persoalan yang strategis dan signifikan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan. Sedangkan, hubungan kerja dengan eksternal auditor, komite audit dapat memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan / atau penggantian auditor eksternal. Selain itu, komite audit juga berperan dalam memonitor kinerja auditor eksternal serta memastikan bahwa auditor eksternal bekerja sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya dalam hubungan dengan independensi. The Institute of Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa komite audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama. Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat membantu komite audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada komisaris, para pemegang saham dan pihak luar lainnya. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, komite audit dapat :
a.Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian Kepala Auditor Internal (Head of Internal Audit) yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
b.Meninjau Internal Audit Charter.
c.Meninjau struktur fungsi audit internal.
d.Meninjau rencana tahunan audit intern.
e.Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai metodologi, alat dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi Internal Audit Charter dan realisasi dari rencana tahunan audit intern.
f.Meninjau semua laporan audit internal.
g.Memonitor kinerja fungsi audit internal.
h.Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi Standar Profesional Audit Internal (SPAI)..

Penilaian mandiri (self assesment)
Komite audit harus dapat melaksanakan penilaian efektivitasnya secara berkala secara mandiri. Penilaian mandiri hendaknya berfokus bukan saja pada apa saja yang dikerjakan komite audit, namun termasuk keefektivan komite audit dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk memungkinkan penilaian kinerja komite audit dapat dilakukan dengan baik, biasanya dapat diukur dengan parameter seperti yang dilaksanakan dalam praktik bisnis yang terbaik (best business practices). Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian mandiri, seperti :
1.Susunan komite audit.
2.Pelatihan dan pemahaman.
3.Rapat dan pertemuan.
4.Kegiatan.
5.Hubungan kerja dengan manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal.
6.Peranan komite audit di masa depan.
Untuk memudahkan penilaian mandiri, dapat digunakan suatu alat (tool) berupa Audit Commitee Self-Assesment Checklist .

Kesimpulan
Komite audit di perusahaan publik merupakan “mata dan telinga” Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Mengingat cukup banyaknya peran dan tanggungjawab komite audit seperti dijelaskan tersebut diatas, maka hendaknya keberadaan komite audit bukan hanya sekedar pelengkap saja namun diharapkan komite audit dapat berjalan secara efektif dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berbagai pihak, terutama top management dan komisaris untuk selalu meningkatkan efektivitas kerja komite audit dari waktu ke waktu. *

%d bloggers like this: