Whistleblowing System sebagai Implementasi GCG

Whistleblowing   System  sebagai  Implementasi  GCG

Oleh : Muh. Arief Effendi

Subdit Internal Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

(Artikel ini telah dimuat di majalah  Krakatausteelgroup-news /KSG News Edisi 92, Juni 2014, hlm 20)

 

Akhir-akhir ini organisasi (perusahaan) sangat concern terhadap masalah pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance process). ImplementasiGood Corporate Governance (GCG)di perusahaan tidak dapat berjalan lancar, apabila internal control system belum terbangun dengan baik, termasuk penerapan Whistleblowing System. Peranan Whistleblowing System sangat signifikan dalam rangka mencegah timbulnya kecurangan (fraud) dan pelanggaran lainnya yang sangat merugikan perusahaan. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi/ perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (stake holder), yang disampaikan oleh personil/ badan hukum dari internal/ eksternal kepada Pimpinan Perusahaan untuk dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

 

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah & menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Whistleblowing System yang terjadi dilingkungan perusahaan sangat memerlukan peran serta (partisipasi) seluruh unsur perusahaan dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya, yaitu karyawan, manajemen (board of director) dan komisaris (board of commissioner). Whistleblowing System merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (internal control system) dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan (fraud) serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Whistleblowing System seharusnya bukan merupakan suatu kewajiban perusahaan namun merupakan kebutuhan sebagai perwujudan pelaksanaan Control Self Assesment (CSA). Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan (organisasi) yang menyediakan website tertentu untuk memudahkan pihak whistleblower untuk melaporkan pengaduan yang diketahuinya. Biasanya telah dibuatkan panduan secara sederhana sehingga dapat diakses dengan mudah dan lancar.

 

Tujuan

Tujuan diterapkannya Whistleblowing System adalah :

  1. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi para pelapor & serta penerima laporan suatu pelanggaran;
  2. Menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip (file) khusus untuk menjamin kerahasiaannya.
  3. Memberikan perlindungan dan insentif (reward) untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti;
  4. Mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal.

 

Perlindungan Whistleblower

Pelapor (whistleblower) adalahpersonil/ badan hukum internal/eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi kejadian/ indikasi pelanggaran melalui saluran yang telah disediakan oleh perusahaan.Pengelola whistleblowing system seharusnya lebih berfokus pada materi informasi yang dilaporkan oleh para whistleblower.Whistleblower seharusnya juga mendapatkan perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan / pimpinan organisasi. Pelapor dari pihak internal perusahaan seharusnya mendapatkan jaminan tidak diberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (pemecatan), penurunan jabatan/pangkat (demosi), pelecehan & diskriminasi dan catatan khusus yang merugikan dalam file data base pribadi sang pelapor. Dalam hal ini, pelapor juga perlu mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum. Selain itu, bagi pelapor yang terbukti benar, hendaknya perlu mendapatkan penghargaan (reward) dari manajemen perusahaan berupa insentif atau dalam bentuk lain sebagai motivasi bagi pihak lain untuk juga bertindak sebagai whistleblower. Saat ini perlindungan hukum kepada para whistleblower di Indonesia masih sangat lemah, sehingga masih banyak karyawan perusahaan maupun pihak eksternal yang tidak bersedia menjadi whistleblower, meskipun mereka mengetahui adanya praktik kecurangan (fraud) di perusahaan. Oleh karena itu, sudah saatnya pihak regulator / Pemerintah mengatur melalui kebijakan tentang pentingnya whistleblowing system. Pengaturan di perusahaan publik dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan mengatur di Industri keuangan / Perbankan dan Kementerian BUMN untuk pengaturan di BUMN.

 

Tindak Lanjut

Berbagai laporan pelanggaran di perusahaan yang masuk ke Pengelola Whistleblowing System seharusnya segera ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan (Direksi). Pengaduan dari para whistleblower dapat segera ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur pengaduan minimal 5 (lima) hal berupa 4W+1H, sebagai berikut :

  1. What : Perbuatan apa yang berindikasi pelanggaran yang diketahui.
  2. Where : Dimana tempat / lokasi perbuatan tersebut dilakukan.
  3. When : Kapan (waktu) perbuatan tersebut dilakukan.
  4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut (baik orang dalam maupun orang luar, jika terdapat kolusi).
  5. How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (untuk mengungkapkan modus operandi / cara atau teknik kecurangan yang dilakukan ).

Laporan dari para whistleblower yang dilengkapi dengan bukti yang valid dan meyakinkan, maka perlu dilakukan investigasilebih lanjut oleh Internal Auditor (Satuan Pengawasan Intern) perusahaan. Apabila hasil investigasi tersebut, ternyata ditemukan adanya kecurangan (fraud) yang merugikan perusahaan / negara, alangkah lebih baik, apabila terdapat kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara perusahaan (organisasi) dengan aparat penegak hukum tersebut, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tindak lanjut. Apabila sudah ada kerjasama secara tertulis antara perusahaan dengan aparat penegak hukum, maka apabila terdapat kasus fraud yang merugikan perusahaan (organisasi) dapat diserahkan ke aparat Penegak Hukum, misalnya Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

 

Manfaat

Melalui penerapan Whistleblowing System secara efektif, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan, antara lain:

  1. Tersedianya informasi kunci dan kritikal (critical & key information) bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman dan terkendali.
  2. Dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran, maka timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
  3. Tersedianya mekanisme deteksi dini(early warning mechanism) atas kemungkinan terjadinya masalah yang diakibatkan adanya suatu pelanggaran.
  4. Mengurangi/ meminimalisir risiko yang dihadapi organisasi (perusahaan) akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
  5. Mengurangi biaya (cost reduction) dalam mengelola akibat terjadinya suatu pelanggaran.
  6. Meningkatnya reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan(stakeholders), regulator, dan masyarakat umum (publik).

Semoga melalui penerapan Whistleblowing System secara konsisten di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai implementasi GCG , diharapkan dapat dicegah atau dihindari adanya praktik kecurangan (fraud) yang sangat merugikan perusahaan. Amin.

 

Advertisements

Pengajaran-Corporate-Governance-dan-Perkembangan-CG-Scoring-Prof Sidharta Utama & Prof Andreas Lako-Workshop Bidang Ilmu-SNA16-Manado-25 September 2013

Pengajaran-Corporate-Governance-dan-Perkembangan-CG-Scoring-Prof Sidharta Utama & Prof Andreas Lako-Workshop Bidang Ilmu-SNA16-Manado-25 September 2013

Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Transparency & Disclosure sebagai Implementasi GCG

Oleh Muh Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 64, Januari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Dalam era globalisasi saat ini, masalah keterbukaan dan pengungkapan (transparency & disclosure) yang merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) sering mendapat sorotan publik. Publik sangat memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go public. Para pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat dan berkesinambungan. Informasi biasanya dibedakan atas informasi keuangan dan non keuangan. Informasi keuangan yang utama terdapat pada laporan keuangan tahunan (annual report) dan laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi keuangan dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi non keuangan difokuskan pada masalah pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.

Tujuan
Terdapat 4 (empat) tujuan utama pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan bagi perusahaan, yaitu :
1.Meningkatkan keterbukaan atau transparansi dalam pemberian informasi.
2.Mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder.
3.Mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional.
4.Bagi eksternal auditor (auditor independen) dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan.
Prinsip GCG tentang disclosure & transparency, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Disclosure Committee
Pada saat ini belum banyak perusahaan publik yang memiliki Komite Keterbukaan Informasi (KKI) atau disclosure committee, karena banyak perusahaan yang belum mengetahui arti pentingnya KKI dalam rangka menjamin akurasi terhadap seluruh informasi material yang akan dipublikasikan kepada publik.
Perusahaan publik yang telah memiliki KKI atau disclosure committee, antara lain PT Indosat Tbk dan PT Telkom Tbk. PT Indosat telah membentuk KKI sejak pertengahan 2004. Tanggung jawab KKI di PT Indosat adalah menelaah tingkat materialitas informasi serta menjamin pengungkapan informasi (information disclosure) secara tepat waktu dan up to date. Sedangkan tugas utama KKI adalah mengelola proses pengungkapan informasi dan melakukan review untuk memastikan kepatuhan (compliance) seluruh aspek penting serta menjaga agar pengungkapan informasi tersebut tidak menyesatkan (bias) bagi para pengambil keputusan. Disclosure Committee di PT Telkom diketuai oleh Direktur Keuangan dengan tugas mengelola proses sertifikasi laporan keuangan dan menilai kecukupan informasi perusahaan yang akan diungkapkan kepada publik. KKI maupun disclosure committee dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat (tool) untuk melakukan filter atas informasi yang akan disampaikan kepada publik.

Regulasi
Pihak otoritas bursa (Bursa Efek Indonesia), Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) maupun Kementerian BUMN perlu mengatur secara tegas dan jelas masalah keterbukaan informasi perusahaan, sehingga terdapat acuan yang jelas bagi perusahaan untuk penyampaian informasi perusahaan kepada pihak luar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini, perlu diatur mana saja informasi yang dapat menjadi konsumsi publik dan mana informasi yang hanya untuk kalangan terbatas.

Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, sesuai Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik yang merupakan Lampiran dari
Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik antara lain sebagai berikut :
a.Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
b.Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
c.Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
d.Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
e.Produk atau penemuan baru yang berarti;
f.Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
g.Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
h.Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
i.Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
j.Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
k.Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
l.Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
m.Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
n.Penggantian Wali Amanat;
o.Perubahan tahun fiskal perusahaan;

Akses Informasi
Pengungkapan informasi perusahaan seharusnya dilakukan secara berimbang. Artinya, informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat baik-baik saja (positif) namun termasuk informasi yang bersifat negatif. Hal ini menjadi penting, untuk menghindari adanya disinformasi, informasi yang bias serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu wujud penegakan prinsip GCG adalah membuka akses informasi kepada publik sesuai dengan koridor keterbukaan dan transparansi informasi.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai bursa saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan dan up to date. Penyampaian informasi melalui e-reporting telah membantu percepatan keterbukaan informasi emiten secara lebih merata dan dapat menjangkau pemakai laporan yang lebih luas. Pada saat ini perusahaan swasta dan BUMN, baik yang sudah go public maupun yang belum go public sudah banyak yang memiliki website sendiri. Adanya website tersebut mempermudah akses pihak-pihak lain untuk memeroleh berbagai macam informasi yang relevan, termasuk informasi tentang keuangan perusahaan. Hal ini penting, mengingat beberapa waktu lalu, akses informasi tentang perusahaan, terutama perbankan, sangat tertutup. Bahkan beberapa saat sebelum terjadi penutupan atau likuidasi bank-bank nasional pada waktu krisis moneter tahun 1998/1999 yang lalu, masih diinformasikan bahwa bank-bank tersebut dalam kondisi baik (sehat) didasarkan atas hasil laporan audit dari auditor independen (eksternal auditor). Hal tersebut tentu saja sangat merugikan banyak pihak termasuk masyarakat (publik) dan pemerintah. Pada era informasi saat ini, sudah tidak zamannya lagi menutup-nutupi kebobrokan perusahaan (termasuk perbankan), dengan dalih masalah kerahasiaan laporan keuangan. Semoga semakin banyak perusahaan yang menyadari arti pentingnya transparency & disclosure sebagai salah satu implementasi prinsip-prinsip GCG. ***

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) sebagai Implementasi GCG

Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)
sebagai Implementasi GCG

Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT KS
(Artikel ini telah dimuat di majalah KSG, Edisi 68 / Mei 2012, rubrik “ IPTEK”, hlm 31-32)

Saat ini terdapat pergeseran dalam berbisnis yang beretika melalui konsep Sustainable development sebagai paradigma baru. Pada awalnya bisnis hanya dibangun dengan paradigma lama berupa single P alias Profit saja.

Konsep Sustainable development merupakan suatu konsep pembangunan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini (current) tidak boleh mengganggu kemampuan generasi berikutnya (next generation) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang akan datang. Berdasarkan konsep tersebut , maka muncul konsep sustainability management. Manfaat perusahaan mengimplementasikan sustainability management, yaitu:
1. Perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam pembangunan komunitas (community development) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik semata, namun juga harus menjaga dan memberi nilai tambah (value added) pada masyarakat dan lingkungannya.
2. Meningkatkan nama baik / reputasi perusahaan, sehingga terjaga citra (image) yang positif.
3. Mengurangi dampak risiko yang merugikan perusahaan.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan (competitive advantage).
5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
6. Bahan Analisis investasi bagi para investor (Socially Responsible Invesment/SRI).

Global Reporting Inititative (GRI) telah mengeluarkan panduan / pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustanaibility management berupa GRI Sustainability Reporting Guidelines dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan manusia atau triple bottom line (Profit, Planet & People).

Sustainability Reporting
Sustainability Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (disclose), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan yang telah go public memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan (sustainability report) sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bapepam-LK telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan CSR di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan Sustainability Reporting diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable growth) yang didasarkan atas etika bisnis (business ethics).
Proses penyajian Sustainability Reporting dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu :
1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
2. Tekanan pada rantai pemasok (supply chain). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainability reporting kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan stakeholders.
4. Voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
5. Mekanisme lain adalah rating dan benchmaking, pajak dan subsidi, ijin-ijin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.
Sustainability Report dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report). Beberapa alasan perusahaan menyajikan Sustainability Report terpisah dari annual report, antara lain :
a. Sustainability Report sebagai alat komunikasi bagi manajemen dengan para stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development.
b. Memperoleh image baik (citra positif) dari stakeholder.
c. Pencarian legitimasi dari stakeholder.

Item Sustainability Reporting Versi GRI
Indikator beserta aspek yang dilaporkan dalam Sustainability Reporting Versi GRI (modifikasi), terlihat pada tabel berikut :

NO. INDICATOR & ASPECT ITEM GRI
ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS
1 Economic Performance Aspect : EC1, EC2, EC4
2 Market Aspect : EC5, EC6, EC7
3 Indirect Ecomonic Effect Aspect : EC8, EC9
ENVIRONTMENT PERFORMANCE INDICATORS
4 Raw Material Aspect : EN1, EN2
5 Energy Aspect : EN3, EN4, EN5, EN6, EN7
6 Water Aspect : EN8, EN10
7 Biodiversity Aspect : N11, EN12, EN13, EN14
8 Emissions, Effluents & Waste Aspect : EN16 EN17 EN18 EN19, EN20, EN21 EN22, EN23, EN24, EN25
9 Compliance Aspect : EN28
10 Transport Aspect : EN29
11 Overall Aspect : EN30
LABOR PERFORMANCE INDICATOR
12 Employment Aspect : LA1, LA2, LA3
13 Labor / Management Relations Aspect : LA4, LA5
14 Occupational, Health & Safety Aspect : LA6, LA7, LA8, LA9
15 Training & Educations Aspect : LA10, LA11, LA12, LA14
HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS
16 Investment & Procurement Practices Aspect : HR1, HR2, HR3
17 Non-discrimination Aspect : HR4
18 Freedom of Association & Collective Bargaining Aspect : HR5
19 Child Labor Aspect : HR6
20 Forced & Compulsory Labor Aspect : HR7
21 Security Practices Aspect : HR8
22 Indigenous Righats Aspect : HR9
SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS
23 Community Aspect : SO1
24 Corruption Aspect : SO2, SO3, SO4
23 Public Policy Aspect : SO5
24 Anti-Competitive Behavior Aspect : SO7
25 Compliance Aspect : SO8
PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMNACE INDICATORS
26 Costumer Health & Safety Aspect : PR1, PR2
27 Product & Service Labelling : PR3, PR4, PR5
28 Marketing Communication Aspect : PR6, PR7
29 Customer Privacy Aspect : PR8
30 Compliance Aspect : PR9

ISRA
National Center for Sustainability Reporting (NCSR) setiap tahun menyelenggarakan ajang / penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA). Ajang tahunan ISRA diselenggarakan atas kerjasama NCSR bersama Indonesia-Netherlands Association (INA) serta American Chamber of Commerce (AMCHAM) dengan dukungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). ISRA diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan utama (key stakeholders) dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas publik. ISRA diberikan kepada perusahaan yang telah mempublikasikan Sustainability Report, baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report).

Terdapat 3 (tiga) kriteria yang sering dipakai sebagai penilaian ajang penghargaan ISRA antara lain :
a. Kelengkapan (completeness), meliputi: profil perusahaan, dampak penting, kebijakan sosial/lingkungan, komitmen manajemen, target dan tujuan kebijakan sosial/lingkungan, layanan produk dan jasa, kebijakan pengadaan bahan baku dan isu-isu yang terkait dengannya, kebijakan pelaporan dan pembukuan, dan hubungan antara pelaporan sosial/lingkungan dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development), sistem manajemen (management system) serta tata kelola perusahaan (corporate governance).
b. Kepercayaan (Credibility), meliputi: pencapaian utama saat ini, penyebutan anggota tim yang bertanggung jawab untuk isu sosial/ekonomi, sistem manajemen dan integrasinya ke kegiatan usaha, perencanaan ketidakpastian dan manajemen risiko, proses audit internal, ketaatan (compliance) atau ketidaktaatan terhadap peraturan, data-data mengenai dampak sosial/ekonomi, data-data keuangan konvensional yang berhubungan, laporan keuangan sosial/lingkungan dan full cost accounting, akreditasi atau sertifikasi ISO, penjabaran mengenai interaksi dengan pihak terkait atau proses dialog, pemanfaatan masukan dari pihak-pihak yang terkait, serta pernyataan dari pihak ketiga
c. Komunikasi (Communication), meliputi: tata letak dan penampilan, kemudahan dipahami, dibaca dan proporsional uraian tiap bagian, mekanisme komunikasi dan umpan balik (feedback), ringkasan pelaporan (executive summary), tersedia petunjuk kemudahan untuk membaca laporan, pemanfaatan sarana intranet & internet, acuan bagi website dan pelaporan lain, dan hubungan antar pelaporan, kesesuaian grafik, gambar dan foto dengan narasi, dan integrasi dengan laporan keuangan (financial statement).

Kesimpulan
Mengingat sangat pentingnya Sustainability Reporting dalam implementasi GCG di perusahaan itu Kementerian BUMN mengadakan workshop tentang Sustainability Reporting berdasarkan GRI Index. Melalui workshop tersebut diharapkan BUMN menjadi aware dan mencoba mendalami Sustainability Report. Oleh karena itu, sudah saatnya di masing-masing perusahaan memiliki staf yang bersertifikat Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), agar dalam penyusunan Sustainability Reporting menjadi lebih lancar. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan Sustainability Report adalah menyusun pedoman standar CSR yang merujuk pada ISO 26000. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan (swasta maupun BUMN) yang menerapkan Sustainability Reporting sebagai implementasi GCG sehingga tercapai sustainability company. Amin.***

10 The Best Score CGPI Award – 2001 s.d. 2010

10 THE BEST SCORE CGPI AWARD-2001-2010

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap

Komite Audit di Perusahaan Publik Bukan Sekedar Pelengkap
Oleh : Muh Arief Effendi – SPI PT. KS
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 65, Februari 2012, hal. 29-30, Rubrik “Budaya Perusahaan”)

Saat ini hampir semua perusahaan (BUMN, Swasta maupun Perusahaan Publik), sudah memiliki komite audit (audit committee). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Anggota komite audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi berbagai aspek dalam perusahaan. Bahkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan yang sudah go public kepada para pemegang saham harus mencantumkan susunan dan nama anggota komite audit, pekerjaan komite audit mengenai peninjauan operasinya dalam tahun yang bersangkutan serta jumlah pertemuan yang diadakan komite audit selama tahun tersebut.

Regulasi
Berbagai ketentuan dan peraturan tentang komite audit di BUMN dan perusahaan publik, antara lain :
1.Pedoman GCG oleh Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance /KNKCG (Maret 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit.
2.Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit.
3.Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4.Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit.
5.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN yang menganjurkan BUMN yang memiliki kriteria tertentu untuk membentuk komite audit, terutama untuk BUMN yang sudah go public.
6.Keputusan Menteri BUMN No. KEP-103/MBU/2002 tentang pembentukan komite audit bagi BUMN.
7.Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 70 disebutkan bahwa Komisaris Perusahaan wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris.

Persyaratan keaggotaan
Sesuai lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain dijelaskan bahwa :
a.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit.
b.Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit (audit committee charter).
c.Komite audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
d.Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik.
Persyaratan keanggotaan komite audit, berdasarkan keputusan Ketua Bapepam tersebut, antara lain :
1.Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2.Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3.Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4.Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5.Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
6.Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
7.Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8.Tidak mempunyai : hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan (keahlian) dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Selain itu, anggota komite audit harus independen, obyektif dan profesional. Yang tidak kalah penting, adalah komite audit harus pula mempuyai dedikasi yang tinggi sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat fungsi dan tanggungjawabnya yang cukup berat tersebut, maka paling sedikit 1 (satu) anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang pelaporan keuangan (financial reporting).

Hubungan Kerja
Komite audit dalam menjalankan tugasnya, terkait dengan unit kerja lain seperti manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal. Manajemen harus mempergunakan komite audit untuk membantu mereka dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi GCG, komite audit harus mengadakan pertemuan dengan manajemen secara berkala untuk membicarakan secara terbuka (transparan) semua pokok-pokok persoalan yang strategis dan signifikan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan. Sedangkan, hubungan kerja dengan eksternal auditor, komite audit dapat memberikan rekomendasi tentang pengangkatan dan / atau penggantian auditor eksternal. Selain itu, komite audit juga berperan dalam memonitor kinerja auditor eksternal serta memastikan bahwa auditor eksternal bekerja sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya dalam hubungan dengan independensi. The Institute of Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa komite audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama. Suatu hubungan kerja yang baik dengan auditor internal dapat membantu komite audit dalam pelaksanaan tanggungjawabnya kepada komisaris, para pemegang saham dan pihak luar lainnya. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi fungsi auditor internal, komite audit dapat :
a.Memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penggantian Kepala Auditor Internal (Head of Internal Audit) yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
b.Meninjau Internal Audit Charter.
c.Meninjau struktur fungsi audit internal.
d.Meninjau rencana tahunan audit intern.
e.Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai metodologi, alat dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi Internal Audit Charter dan realisasi dari rencana tahunan audit intern.
f.Meninjau semua laporan audit internal.
g.Memonitor kinerja fungsi audit internal.
h.Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi Standar Profesional Audit Internal (SPAI)..

Penilaian mandiri (self assesment)
Komite audit harus dapat melaksanakan penilaian efektivitasnya secara berkala secara mandiri. Penilaian mandiri hendaknya berfokus bukan saja pada apa saja yang dikerjakan komite audit, namun termasuk keefektivan komite audit dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk memungkinkan penilaian kinerja komite audit dapat dilakukan dengan baik, biasanya dapat diukur dengan parameter seperti yang dilaksanakan dalam praktik bisnis yang terbaik (best business practices). Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian mandiri, seperti :
1.Susunan komite audit.
2.Pelatihan dan pemahaman.
3.Rapat dan pertemuan.
4.Kegiatan.
5.Hubungan kerja dengan manajemen, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan auditor internal.
6.Peranan komite audit di masa depan.
Untuk memudahkan penilaian mandiri, dapat digunakan suatu alat (tool) berupa Audit Commitee Self-Assesment Checklist .

Kesimpulan
Komite audit di perusahaan publik merupakan “mata dan telinga” Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Mengingat cukup banyaknya peran dan tanggungjawab komite audit seperti dijelaskan tersebut diatas, maka hendaknya keberadaan komite audit bukan hanya sekedar pelengkap saja namun diharapkan komite audit dapat berjalan secara efektif dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen berbagai pihak, terutama top management dan komisaris untuk selalu meningkatkan efektivitas kerja komite audit dari waktu ke waktu. *

Tantangan Auditor Internal Abad 21

Tantangan Auditor Internal Abad 21
Oleh : Muh. Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Majalah KSG, Edisi 63, Desember 2011, hal. 23-24, Rubrik “Info Special”)

Pendahuluan
Pada awal abad 21, organisasi / perusahaan sangat concern terhadap 4 (empat) hal, yaitu Risk Management, Governance, Control dan Assurance / Consulting. Profesi audit internal juga mengalami perkembangan cukup berarti sejak munculnya kasus Enron & Worldcom tahun 2001 yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Meskipun reputasi audit internal sempat terpuruk oleh berbagai kasus kolapsnya beberapa perusahaan tersebut yang melibatkan peran auditor, namun profesi auditor internal ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi. Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di berbagai perusahaan, baik swasta, BUMN maupun asing.
Pengertian internal auditing juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut “Professional Practices Framework”: International Standards for The Professional Practice of Internal Audit, Institute of Internal Auditors (2004), internal auditing adalah suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi (consulting) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (to add value) serta meningkatkan (improve) kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance processes).
Delapan Tantangan
Terdapat 8 (delapan) tantangan yang harus dihadapi oleh para auditor internal pada abad 21 antara lain sbb :
1. Risk- based Orientation.
Auditor internal harus merubah pendekatan dari audit secara konvensional menuju audit berbasiskan risiko (risk based audit approach). Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh auditor internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter risk assesment yang diformulasikan pada risk based audit plan. Berdasarkan risk assesment tersebut dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat membantu auditor internal untuk menyusun risk audit matrix. Dalam hal ini auditor internal perlu bekerjasama dengan Divisi Manajemen Risiko, sehingga pelaksanaan audit berbasiskan risiko dapat berjalan lancar.
Manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila menggunakan risk based audit approach, antara lain auditor internal akan lebih efisien & efektif dalam melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan kinerja Departemen Audit internal (Satuan Pengawasan Intern). Auditor internal juga harus dapat berubah dari paradigma lama (old paradigm) menuju paradigma baru (new paradigm), yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi internal auditor.
2.Global Perspective.
Auditor internal harus berpandangan luas dan dalam menilai sesuatu berdasarkan perspektif global (makro) bukan secara sempit (mikro). Pada era globalisasi saat ini, sudah tidak ada lagi batas-batas antar negara dalam menjalankan bisnis. Untuk menuju world class company, maka kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sudah saatnya para auditor internal mengambil gelar sertifikasi internasional, seperti Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information System Audit (CISA), Certified Risk Management Assurance (CRMA) dll.
3.Governance Expertise.
Auditor internal harus melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu Good Corporate Governance (GCG). Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang GCG, karena auditor internal merupakan salah satu dari 4 (empat) pilar GCG, seliain Board of Director, Senior Management dan External Auditor. Auditor internal memiliki peranan penting dalam implementasi GCG di perusahaan. Efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor internal merupakan salah satu kriteria penilaian dalam implementasi GCG. Para auditor internal harus menggunakan kompetensi yang dimiliki dan agar bekerja secara profesional sehingga dapat bernilai tambah (added value) bagi organisasinya. Agar auditor internal bernilai tambah, maka hendaknya dapat melakukan asesmen atas :
a. Operational & quality efefctiveness.
b. Business Risk
c. Business & process control.
d. Process & business efficiencies.
e. Cost reduction opportunities.
f. Waste elimination opportunities.
g. Corporate governance efectiveness.

4.Technologically Adept.
Auditor internal harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, terutama Teknologi Informasi. Auditor internal harus memiliki technology proficiency, misalnya ahli dibidang Audit Sistem Informasi (System Information Audit). Hal inilah yang mendorong para auditor internal mengambil gelar sertifikasi CISA. Selain itu auditor internal harus dapat menggunakan kemampuan di bidang teknologi (technologicall skills) untuk menganalisis / mitigasi risiko, perbaikan proses ( improve process) dan evaluasi efisiensi (upgrade efficiency).
5.Business Acumen.
Auditor internal harus memiliki jiwa entrepeneurship yang tinggi, sehingga mengikuti setiap perkembangan dalam proses bisnis (business process). Pada masa lalu auditor internal lebih mengedepankan perannya sebagai watchdog, saat ini auditor internal diharapkan lebih berperan sebagai mitra bisnis (business partner) bagi manajemen dan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (customer satisfaction). Oleh karena itu, auditor internal bukan hanya mahir dalam bidang audit, namun perlu juga mahir dalam bidang bisnis.
6.Creative Thinking & Problem Solving.
Auditor internal harus selalu berpikir kreatif, positif dan inovatif serta lebih berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk menjadi problem solver auditor internal memerlukan pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi / unit kerja suatu organisasi / perusahaan.
7.Strong Ethical Compass.
Auditor internal dalam menjalankan tugas harus mengikuti Standar Profesi Audit Internal serta menjaga kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga dapat terhindar dari perilaku yang melanggar kode etik profesi. Selain itu auditor internal juga harus mematuhi manual budaya perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen.
8.Communication Skills.
Pekerjaan auditor internal berhubungan erat dengan unit organisasi lain, yaitu manajemen, komite audit, auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik), oleh karena itu auditor internal harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain tersebut. Dalam hal ini, auditor internal perlu memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi, baik lisan maupun tertulis.

Kesimpulan
Untuk menjawab 8 (delapan) tantangan tersebut para auditor internal harus selalu meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan keahliannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh auditor internal, antara lain :
1.Melaksanakan standar profesional audit internal serta kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi secara konsisten.
2.Senantiasa mengikuti perkembangan mutakhir lingkungan bisnis yang sangat cepat serta teknologi informasi yang pesat.
3.Selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang konsep & teknik dalam internal auditing melalui Pendidikan Profesi berkelanjutan (PPL), bagi pemegang gelar sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).
4.Selalu meningkatkan kemampuan dibidang komunikasi (communication skills) baik lisan maupun tertulis.
5.Berusaha memperoleh gelar sertifikasi internasional di bidang audit, misalnya CIA, CFE, CISA, CRMA dll.

%d bloggers like this: