Sarbanes-Oxley Act Policy Evaluation Checklist

SOX Policy Evaluation Checklist

Advertisements

Internal Auditing’s Role in Section 302 and 404 of The U.S Sarbanes-Oxley Act of 2002

Internal_Auditing’s_Role_in_Sections_302__404__FINAL

Sarbanes Oxley Act sebagai Implementasi GCG

SARBANES OXLEY ACT SEBAGAI IMPLEMENTASI GCG  

Oleh : Muh. Arief Effendi

Internal Auditor BUMN & Dosen PTS di Jakarta

 

(Artikel ini telah dimuat di Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi  No. 12, Tahun II, Oktober 2008, pada rubrik ”OPINI”, hlm. 39-40)

 

Dewasa ini perusahaan publik di Indonesia banyak yang belum mengetahui arti pentingnya pengendalian internal dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan (fraud). Fraud bisa terjadi kapan saja di perusahaan mana saja. Fraud bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (karyawan & manajemen) atau pihak eksternal perusahaan. Fraud bisanya terjadi karena adanya kolusi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Bagi perusahaan publik, fraud yang sangat merugikan pihak investor, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya adalah kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting).

Sarbanes-Oxley Act  (SOA) merupakan sebuah produk hukum (Undang- Undang) di Amerika Serikat (AS) yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Eksistensi  SOA tersebut  diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley wakil rakyat dari Ohio. SOA telah disyahkan pada tahun 2002 oleh presiden AS (George W. Bush). UU tersebut mensyaratkan adanya pengungkapan (disclosure) tentang informasi keuangan yang cukup, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil (kinerja) manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan dan independensi komite audit yang efektif serta pembatasan kompensasi bagi para eksekutif perusahaan termasuk pembaharuan tatakelola perusahaan (corporate governance). Latar belakang diundangkannya SOA, antara lain munculnya skandal akuntansi di Enron yang melibatkan kantor akuntan publik  Arthur Andersen (the big  five) serta adanya kasus kebangkrutan beberapa perusahaan besar seperti TICO, Worldcom dan Adelphia yang menimbulkan kepanikan  luar biasa kalangan dunia usaha. Manfaat SOA secara langsung berdampak positif dalam rangka implementasi GCG di perusahaan publik di berbagai belahan dunia lainnya. 

Perusahaan publik di Indonesia yang  listing di NYSE juga  harus tunduk pada ketentuan SOA tersebut, selain  terikat oleh ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Di negara kita masih sedikit perusahaan yang menerapkan SOA, yaitu PT. Telkom dan PT. Indosat.

 

Tujuan

Tujuan utama SOA adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG bagi perusahaan  yang telah go publik. SOA  mewajibkan perusahaan yang listed di NYSE untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku untuk menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SOA juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan (integrity of financial reporting). United StatesSecurities Exchange Commission (US-SEC) juga telah mengadopsi SOA sebagai syarat untuk memperketat persyaratan disclosure laporan keuangan serta menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan.  Dalam hal ini, SOA mewajibkan perusahaan publik untuk mereformasi tanggungjawab manajemen perusahaan perihal keterbukaan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting)  yang bermula dari kecurangan akuntansi (accounting fraud). Amerika Serikat menerapkan regulasi ini secara ketat, antara lain meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, review pengendalian intern serta kewajiban untuk menerapkan  Code of Ethics dan Code of Corporate Governance. SOA juga menuntut standar yang sangat tinggi terhadap operasi bisnis dan pelaksanaan audit  atas pengendalian intern.

 

SOA mewajibkan perusahaan yang listing di AS untuk membuat dokumentasi pengendalian kuncidan melaporkan kondisi pengendalian internnya secara periodik. SOA Section 302 tentang ”Corporate Responsibility for Financial Reports” menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan (CEO & CFO) harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pernyataan prosedur pengendalian,  internal control, dan jaminan atas kecurangan (fraud).   Sedangkan SOA section 404 tentang “Management Assessment of Internal Controls” mengatur ketentuan yang mewajibkan terselenggaranya audit SOA tahunan yang menunjukkan laporan pengendalian internal (internal control report).

Laporan pengendalian internal antara lain berisi tanggung jawab manajemen untuk menyelenggarakan struktur & prosedur pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan hasil asesmen atas efektivitas struktur & prosedur pengendalian internal atas pelaporan keuangan tersebut. Regulasi ini menuntut manajemen perusahaan untuk memahami, mendokumentasikan, dan menyempurnakan pengendalian internal terkait pelaporan keuangan, dengan terus meningkatkan keakuratan proses bisnis (business process) dan informasi transaksionalnya, serta membangun perbaikan proses secara berkelanjutan  (continuous improvement  process) mengenai pengendalian internal pada laporan keuangan perusahaan.

Selain itu, pengendalian harus terkait dengan upaya pencegahan (prevention) dan pendeteksian (detection) kecurangan (fraud) atas pelaporan keuangan termasuk kemungkinan risiko timbulnya kecurangan.

Mengingat pembenahan prosedur pengendalian internal sangat rumit dan kompleks, maka  perusahaan dapat membentuk Tim SOA yang bekerjasama dengan Komite Audit. Tim SOA bertugas mengembangkan dan membangun kebijakan pengendalian internal, prosedur, bisnis proses dan mekanisme pelaporan pengendalian internal serta pengawasan laporan keuangan internal. Apabila diperlukan Tim SOA dapat minta bantuan konsultan independen dalam penyiapan prosedur dan bisnis proses internal control  untuk laporan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan pengungkapan informasi perusahaan, maka  Pemerintah (Bapepam-LK) perlu mengadopsi konsep Disclosure Committee seperti yang disyaratkan oleh SOA di Pasar Modal AS. Pada dasarnya SOA menuntut implementasi internal control yang baik atas 3 (tiga) hal yang sangat erat kaitannya dengan GCG yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability) dan keterukuran (measurability). Transparansi menuntut kemampuan untuk dapat ditelusuri (treaceability) dan dapat diaudit dari setiap proses dan aktivitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Akuntabilitas menuntut kejelasan dan ketiadaan benturan kepentingan (conflict of interest)  atas  informasi apa dan siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, menjamin hak akses atas informasi dan rentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terkait. Keterukuran bertujuan memberikan basis pengukuran untuk perbaikan secara berkelanjutan.

Implementasi SOA pada tahap awal, perusahaan perlu menjalankan 3 (tiga) hal berikut, Pertama, melakukan pemisahan fungsi yaitu pengaturan ruang lingkup tanggungjawab dan kewenangan serta akses pemakai (user) atas informasi perusahaan. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang terkait dengan implementasi pengendalian internal termasuk masalah kewenangan akses yang lebih luas kepada Departemen Audit internal (Satuan Pengawasan Intern). Ketiga, menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik (Electronic Data Processing) dalam pelaporan keuangannya serta  aktivitas / proses-proses transaksi & pelaporan keuangan secara manual agar diminimalisasi.

 

Manfaat

Manfaat implementasi SOA bagi perusahaan publik, yaitu pertama, perusahaan publik akan memiliki sistem pengendalian intern yang lebih baik, sehingga akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangannya lebih dapat dipercaya dan diandalkan. Kedua, kepercayaan investor lebih meningkat. Ketiga,  memiliki citra  (image) yang positif di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Bapepam-LK pada tahun lalu (2007) telah mengkaji kemungkinan mewajibkan audit terhadap sistem pengendalian internal di perusahaan publik untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya beserta manfaat dan biayanya. Mengingat pentingnya implementasi SOA dalam rangka mencegah praktik kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan publik, maka sudah saatnya Bapepam-LK mengadopsi salah satu ketentuan dalam SOA tersebut yaitu pemberlakuan audit pengendalian internal pada perusahaan yang telah go publik. Semoga implementasi GCG melalui SOA di perusahaan publik di Indonesia dapat segera terwujud, sehingga fraudulent financial reporting dapat dicegah atau dihindari. Amin.***

Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Pencegahan & Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan

TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DALAM PENCEGAHAN & PENDETEKSIAN KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN  

(Artikel ini telah dimuat di Majalah AKUNTAN INDONESIA, Edisi No.6/Tahun II/Maret 2008, pada Rubrik “OPINI”, Hlm.36-40, ISSN : 1978-7537) 

Oleh : Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA *) 

A.    Pendahuluan 

Kecurangan pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial reporting merupakan problem yang dapat terjadi di perusahaan mana saja dan kapan saja. Fraudulent financial reporting yang terjadi pada suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari akuntan publik (auditor independen).

Pengertian Fraudulent financial reporting menurut Arens (2005 : 310) adalah sebagai berikut :

Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional  misstatement of amounts not disclosures. For example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omittingaccount payable and other liabilities.Although less frequent, several notable  cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as specialm purpose entities. 

B.     Penyebab Fraudulent Financial Reporting 

Menurut Ferdian & Na’im (2006), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini  :

1.      Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

2.      Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.

3.      Salah penerapan secara senngaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan  jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

Fraudulent financial reporting juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik. Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kolusi tersebut, yaitu perlunya perputaran (rotasi) akuntan publik dalam melakukan general  audit suatu perusahaan.

Carcello (2004) dalam artikelnya yang berjudul Audit firm tenure and fraudulent financial reporting ”, menyatakan  : 

The Sarbanes-Oxley Act (U.S. House of Representatives 2002) required the U.S. Comptroller General to study the potential effects of requiring mandatory audit firm rotation. The U.S. General Accounting Office (GAO) concludes in its recently released study of mandatory audit firm rotation that “mandatory audit firm rotation may not be the most efficient way to strengthen auditor independence” (GAO 2003, Highlights). However, the GAO also suggests that mandatory audit firm rotation could be necessary if the Sarbanes-Oxley Act’s requirements do not lead to improved audit quality (GAO 2003, 5). 

Berdasarkan hasil penelitian  COSO (1999)  yang berjudul “Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S. Public Company”, atas  perusahaan yang listing di Securities Exchange Commission (SEC) selama periode Januari 1987 s.d. Desember 1997 ( 11 tahun) dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi sejumlah 300 perusahaan yang terdapat fraudulent financial reporting. Hasil analisa  perusahaan yang terkategori fraudulent financial reporting memiliki karakteristik yaitu mengalami permasalahan bidang keuangan (experiencing financial distress), lax oversight dan terdapat fraud dengan jumah uang yang besar (Ongoing, large-dollar frauds). Beberapa perusahaan yang termasuk kasus / skandal Fraudulent Financial Reporting antara lain Enron, Tyco, Adelphia dan WorldCom. 

C.    Tanggung Jawab Akuntan Publik (Auditor Independen) 

1. Statement Auditing Standards 

  Beberapa Statements on Auditing Standards (SAS)  yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Board (ASB) di Amerika Serikat yang cukup penting adalah :

a.       SAS No. 53 tentang “The Auditor’s Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities,”  yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya  kesalahan (error) dan ketidakberesan (irregularities).

b.      SAS No. 55 tentang “Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit,” yang merubah tanggung jawab  auditor mengenai internal control. Statement yang baru ini meminta agar auditor untuk merancang pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai (internal control sufficient) dalam merencanakan audit. SAS No. 55 kemudian diperbaharui dengan diterbitkan SAS No. 78 pada tahun 1997, dengan mencantumkan definisi ulang pengendalian intern (redefined internal control) dengan memasukkan dua komponen yaitu lingkungan pengendalian (control environment) dan penilaian risiko (risk assessment) yang merupakan usulan dari the Treadway Commission.

c.       SAS No. 61 mengatur tentang komunikasi antara auditor dengan komite audit perusahaan (Communication with Audit Committees). Auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit atas beberapa temuan audit yang penting, misalnya kebijakan akuntansi (accounting policy) perusahaan yang signifikan,  judgments, estimasi akuntansi (accounting estimates), dan ketidaksepakatan manajemen dengan auditor.

d.      SAS No. 82 “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” dikeluarkan ASB pada Februari 1997. SAS no. 82 menyatakan bahwa auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan (fraud) yang terjadi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selaij itu, SAS no. 82 juga menyatakan bahwa setiap melakukan audit auditor harus menilai risiko (assessment of risk)  kemungkinan terdapat salah saji  material (material misstatement) pada laporan keuangan yang disebabkan oleh fraud.  

e.       SAS No. 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” merupakan revisi dari SAS No. 82 dan mulai diberlakukan efektif untuk audit laporan keuangan setelah tanggal 15 Desember 2002, penerapan lebih awal sangat dianjurkan. Auditor bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan (error) maupun kecurangan (fraud).

Pengaruh SAS No. 99 terhadap tanggung jawab auditor antara lain :

Ø      Tidak ada perubahan atas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi fraud atas audit laporan keuangan.

Ø      Tidak ada perubahan atas kewajiban auditor untuk mengkomunikasikan temuan atas fraud.

Ø      Terdapat perubahan penting terhadap prosedur audit (audit procedure)  serta dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan.

Dua  tipe salah saji (misstatements) yang relevan dengan  tanggung jawab auditor, yaitu salah saji yang diakibatkan oleh fraudulent financial reporting dan salah saji yang diakibatkan oleh penyalahgunaan asset (misappropriation of assets).SAS No. 99 juga menegaskan agar  auditor independen memiliki integritas  (integrity) serta menggunakan kemahiran professional (professional skepticism)  melalui penilaian secara kritis (critical assessment) terhadap bukti audit (audit evidence) yang dikumpulkan.

f.        SAS No. 110 “Fraud & Error” dinyatakan bahwa auditor harus dapat mendeteksi terhadap kesalahan material (material mistatement)  dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan atau  kesalahan (fraud or error).  SAS 110 , paragraf 14 & 18 berbunyi sbb. :

Auditors plan, perform and evaluate their audit work in order to have a reasonable expectation of detecting material misstatements in the financial statements arising from error or fraud. However, an audit cannot be expected to detect all errors or instances of fraudulent or dishonest conduct. The likelihood of detecting errors is higher than that of detecting fraud, since fraud is usually accompanied by acts specifically designed to conceal its existence…  

2.   Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

Profesi akuntan publik (auditor independen)  memiliki tangggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat (publik). Terdapat 3 (tiga) tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu :

  1. Tanggung jawab moral (moral responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk :

1).  Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yng berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.

2). Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (objective) dengan kemahiran profesional (due professional care).

  1. Tanggung jawab profesional (professional responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahinya (rule professional conduct).

  1. Tanggung jawab hukum (legal responsibility).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku.Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang “Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen”. Pada  paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak. Bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.  

D.    Pencegahan & Pendeteksian Fraud  

Fraudulent financial reporting di suatu perusahaan merupakan hal yang akan berpengaruh besar terhadap semua pihak yang mendasarkan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan  (financial statement) tersebut. Oleh karena  itu akuntan publik harus bisa menccegah dan mendeteksi lebih dini agar tidak terjadi fraud. Untuk mengetahui adanya fraud, biasanya ditunjukkan oleh timbulnya gejala-gejala (symptoms) berupa red flag (fraud indicators), misalnya perilaku tidak etis manajemen. Red  flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan (fraud) yang terjadi.

Hasil penelitian Wilopo (2006) membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan kefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hasil penelitian Wilopo tersebut juga  menunjukkan bahwa  dalam upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi memerlukan usaha yang menyeluruh, tidak secara partial. Menurut Wilopo, upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi, antara lain :

Ø      Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.

Ø      Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian.

Ø      Pelaksanaan good governance.

Ø      Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.

The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting, yaitu  :

1.      Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan(financial reporting).

2.      Mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke fraudulent financial reporting.

3.      Menilai resiko fraudulent financial reporting di dalam perusahaan.

4.      Mendisain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk financial reporting.

Mulfrod & Comiskey (2002) menulis buku terkait dengan creative accounting yang berjudul “The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices”. Buku tersebut meskipun lebih difokuskan bagi para investor sebagai pembelajaran untuk mengetahui secara cepat adanya kecurangan akuntansi (fraudulent accounting), namun perlu diketahui juga oleh auditor.  

Beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya risiko terdapat  fraudulent financial reporting di perusahaan, antara lain :

Ø      Terdapat kelemahan dalam pengendalian intern (internal control).

Ø      Perusahaan tidak memiliki komite audit.

Ø      Terdapat hubungan kekeluargaan (family relationship) antara manajemen  (Director) dengan karyawan perusahaan.

Klasifikasi dari  Creative Accounting Practices menurut Mulfrod & Comiskey, terdiri dari :

Ø      Pengakuan pendapatan fiktif (recognizing Premature or Ficticious Revenue).

Ø      Kapitalisasi yang agresif dan Kebijakan amortisasi yang terlalu lebar (Aggressive Capitalization & Extended Amortization Policies).

Ø      Pelaporan keliru atas Aktiva & Utang (Misreported Assets and Liabilities).

Ø      Perekayasaan Laporan Laba Rugi  (Creative with the Income Statement).

Ø      Timbul masalah atas pelaporan Arus Kas (Problems with Cash-flow Reporting).

Menurut laporan dari The National Commission on Fraudulent Financial Reporting, pencegahan (prevention)  dan pendeteksian (detection) awal atas fraudulent financial reporting harus dimulai saat penyiapan laporan keuangan.

Rezaee (2002), dalam bukunya yang berjudul “Financial Statement Fraud: Prevention and Detection”,  membahas cukup mendalam tentang teknik untuk mencegah dan mendeteksi adanya fraud dalam laporan keuangan. Dalam buku tersebut dijelaskan kasus kolapsnya enron di Amerika Serikat, yang menghebohkan kalangan dunia usaha secara jelas dan lengkap, termasuk adanya praktek kolusi.

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya fraud yang diakibatkan kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik adalah pengaturan rotasi auditor (akuntan publik). Sesuai Keputusan Menkeu (KMK) No. 359/KMK. 06/2003 tentang perubahan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tertanggal 21 Agustus 2003, telah diatur tentang pembatasan dan rotasi terhadap akuntan publik. Pasal 6 ayat 4  Kepmenkeu tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang fraudulent financial reporting atau fraud in financial statement untuk para akuntan publik agar terdapat pemahaman yang sama, sehingga dapat dilakukan pencegahan serta pendeteksian secara dini kemungkinan terjadinya fraud di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar akuntan publik dapat berhasil mendeteksi adanya fraud, sehingga  dapat dihindarkan akuntan publik gagal mendeteksi terjadinya fraud yang sangat merugikan berbagai pihak.  

E.     Simpulan

1.      Fraudulent financial reporting dapat terjadi kapan saja dan di perusahaan mana saja. Menurut SAS No. 99 dan SPAP,  akuntan publik (auditor independen) bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam general audit atas laporan keuangan perusahaan.

2.      Fraud merupakan problem yang serius, maka auditor harus mengambil langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan dan pendeteksian fraudulent financial reporting. Pemahaman atas fraudulent financial reporting di kalangan akuntan publik sangat penting, agar lebih dini bisa dilakukan pencegahan dan pendeteksian terhadap fraud. Oleh karena itu, IAI perlu menyelenggarakan suatu lokakarya (workshop) tentang fraudulent financial reporting.

3.      Fraud juga dapat terjadi adanya kolusi antara akuntan publik dengan manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi akuntan publik dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang (regulator).  

Referensi 

1.      Accounting Standard Board (ASB). SAS No. 99 Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”. 2002.

2.      Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. Auditing & Assurance Services An Integrated Approach. 10th Edition. Prentice Education International.  2005.

3.      Carcello, Joseph V. ”Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting .” Auditing : A Journal of Practice & theory. September 2004.

4.      Ferdian, Riki & Ainun Na’im. “ Pengaruh Problem- Based Learning (PBL) pada Pengetahuan Tentang Kekeliruan & Kecurangan (Error & Irregularities)”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang,  23 -26 Agustus 2006.

5.      Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat. Jakarta. 2001.

6.      Keputusan Menkeu (KMK) No. 359/KMK. 06/2003 tentang perubahan KMK No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik tertanggal 21 Agustus 2003.

7.      Mulford, Charles W. & Comiskey , Eugene E. The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices. John Wiley & Sons. January 2002.

8.      Rezaee, Zabihollah. Financial Statement Fraud : Prevention and Detection. John Wiley & Sons. August 2002.

9.      Wilopo. ”Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9.  Padang, 23 – 26 Agustus 2006.  

*) Penulis bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel) dan Dosen Luar Biasa (Tidak Tetap) pada  beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta  ( FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti, FE Universitas Mercu Buana dan Program MAKSI Universitas Budi luhur). 

CATATAN :

Artikel ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari makalah (paper) penulis  yang berjudul “Fraudulent Financial Reporting : Tanggung Jawab Auditor Independen”.

The Importance of IT Controls to Sarbanes-Oxley Compliance

The Importance of IT Controls to Sarbanes-Oxley Compliance

Sarbanes-Oxley Act from an Accounting Point of View

Sarbanes-Oxley Act from an Accounting Point of View

Sarbanes-Oxley Act of 2002

Sarbanes-Oxley Act of 2002

%d bloggers like this: