Evaluasi Penerapan GCG melalui Self Assesment Audit

EVALUASI PENERAPAN GCG MELALUI SELF ASSESMENT AUDIT
(Artikel ini telah dimuat di Majalah Krakatau Steel Group /KSG, Edisi 39 Tahun 4/2009 pada Rubrik “Ragam”, Hlm 29)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)
Senior Auditor Operasional – SPI PT. KS

Akhir-akhir ini berbagai perusahaan, baik swasta, BUMN, multinasional maupun perusahaan publik telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan perusahaan masing-masing. Namun masih sedikit yang telah melakukan evaluasi secara berkala, untuk mngetahui efektivitas penerapan GCG tersebut. Untuk mengetahui apakah unit-unit kerja di suatu perusahaan, telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan audit penilaian secara mandiri (self assessment audit) yang sistematis dan terukur, sehingga dapat diketahui unit–unit kerja mana saja yang belum dan yang telah melaksanakan GCG secara sungguh-sungguh. Pelaksanaan self assessment audit dapat dkordinir oleh Tim / Komite/ Divisi GCG yang merupakan bagian / unit kerja dari organisasi perusahaan.
Terdapat beberapa instrumen penilaian yang biasa digunakan, yaitu dalam bentuk kuesioner (questionare). Kuesioner ini dipilih sebagai salah satu alat ukur (measurement tool) untuk dapat diterapkan di lingkungan perusahaan. Penerapan GCG secara baik dan konsisten di masing-masing unit kerja dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penerapan GCG dalam lingkup perusahaan (korporat). Kuesioner ini dapat diisi sendiri oleh unit kerja dan selanjutnya unit kerja memberikan penilaian atau skor secara obyektif terhadap jawabannya.
Pejabat/pimpinan unit pada prinsipnya dapat melakukan self assessment setiap saat untuk mengevaluasi pelaksanaan GCG di unit/lingkungan kerjanya masing-masing, namun mengingat keterbatasan yang ada, maka pejabat/pimpinan unit agar dapat melakukan self assesment sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Tim /Divisi GCG bertindak sebagai Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG paling tidak melakukan evaluasi/penilaian terhadap suatu unit kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini dapat berfungsi sebagai persiapan sebelum dilakukan audit GCG oleh pihak luar dalam rangka penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI).
Dalam melakukan evaluasi/penilaian terhadap suatu unit kerja, Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG dapat melakukan interview terhadap para responden yang terdiri dari pejabat/pimpinan unit kerja dan/atau rekan setingkat, bawahan/karyawan serta atasan dari pejabat/pimpinan unit kerja yang bertalian. Kuesioner ini dibuat sebagai alat penilaian mandiri (self assessment) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip dan nilai-nilai GCG di lingkungan perusahaan. Bagi pejabat/pimpinan unit Pengujian Mandiri ini berfungsi sebagai alat ukur sejauh mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah dilaksanakan di unit/lingkungan kerjanya.
Sedangkan bagi Badan atau Komite Pemantauan dan Evaluasi Penerapan GCG self assessment ini berfungsi sebagai alat evaluasi/penilaian fungsi/unit kerja Perusahaan yang penerapan GCG sedang dievaluasi.

Hasil pengisian kuesioner ini hendaknya dapat ditanggapi secara hati-hati oleh berbagai pihak., mengingat terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, GCG bukan hanya suatu pertanyaan apakah unit kerja telah memiliki proses yang tepat, tetapi juga untuk menentukan apakah proses-proses yang dipersyaratkan tersebut telah dijalankan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan GCG. Kedua, karena terdapat kesulitan membuat pertanyaan sesuai dengan spesifikasi masing-masing unit kerja, maka kuesioner ini hanya dibuat dalam bentuk global dan merupakan kerangka besar penerapan GCG di unit-unit kerja secara umum. Oleh karena itu, kuesioner ini sebaiknya dibuat tidak terlampau detail untuk unit-unit kerja tertentu. Secara umum self assessment audit, terutama masalah penilaian dalam mengevaluasi kuesioner yang telah diisi sangat tergantung pada pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience) dan objektivitas pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengisi kuesioner ini. Semoga melalui self assessment audit GCG, perusahaan dapat mengetahui perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkala dan berkesinambungan, sehingga diharapkan pencapaian skor CGPI dapat meningkat dari tahun ke tahun. Amin.
*) Penulis buku “The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi”.

Advertisements

Good corporate citizenship sebagai implementasi CSR

GOOD CORPORATE CITIZENSHIP SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR

(Artikel ini telah dimuat di Harian BISNIS INDONESIA, Edisi Senin, 11 Agustus 2008, pada Rubrik OPINI, Hlm. 7)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan semakin berat. Pada era globalisasi, selain dituntut untuk mendapatkan keuntungan  dalam  jangka panjang, perusahaan juga dituntut untuk dapat menjalankan fungsi community development. Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)  adalah melalui corporate citizenship.  Corporate Citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan , pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder)  lainnya. Tujuan Good Corporate Citizenship (GCC)  adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif  serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Corporate Citizenship juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu,  GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat  dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan  maupun upaya memajukan dunia pendidikan.

 

Beberapa waktu yang lalu, Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang Direksi. Pengelolaan PKBL di BUMN melalui Divisi  Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) atau Community Development Center.    

Dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang perseroan terbatas juga telah diatur tentang CSR. Apabila program CSR di sektor perusahaan swasta, multi nasional dan BUMN dapat dikelola secara optimal, maka hasilnya akan lebih bermanfaat dan dapat menjangkau mitra binaan / masyarakat secara lebih luas sehingga memiliki multiplier effec yang dapat dinikmati secara nasional. Selain itu, diharapkan dapat membantu permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, keterbelakangan serta pendidikan.

Komitmen terhadap GCC adalah sangat signifikan dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan  dalam  penciptaan nilai  bagi perusahaan maupun masyarakat. Chamber of Commerce Center for Corporate Citizenship di Amerika Serikat setiap tahun menyelenggarakan Corporate Citizenship Award sebagai penghargaan terhadap perusahaan yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Salah satunya, berupa kategori Corporate Stewardship yang ditunjukkan dengan implementasi kepemimpinan yang etis  , corporate stewardship dan peningkatan kondisi sosial dalam masyarakat lintas negara.

Dalam hal ini, General Electric merupakan pionir dalam penerapan corporate governance dan manajemen lingkungan. Perusahaan di Indonesia yang telah menjalankan GCC secara konsisten dan berkesinambungan, antara lain Telkomsel dan PT. Telkom. Beberapa waktu yang lalu Telkomsel telah mencanangkan program SMS Infak yang merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan GCC sebagai wujud tanggung jawab perusahaan. Hal tersebut dimaksudkan agar kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan dan negara.

 

Manfaat

Manfaat perusahaan yang menerapkan GCC, yaitu, Pertama, dapat meningkatkan reputasi manajemen. Reputasi merupakan hal yang kritikal bagi kesuksesan perusahaan. Reputasi yang positif perlu dibangun dan dikelola oleh perusahaan  secara serius. Kedua, mempermudah dalam mengelola profil risiko dan manajemen risiko. Beberapa risiko potensial  yang mungkin timbul  perlu dilakukan antisipasi serta mitigasi, sehingga dampak negatif yang merugikan perusahaan dapat diminimalisasi. Ketiga, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi  terutama pada karyawan level bawah. Perusahaan dapat maju dan berkembang pesat, apabila para karyawan memiliki ide-ide kreatif dan  inovasi yang tinggi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, dapat meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan yang menerapkan GCC akan berfokus pada tujuan utama, sehingga dapat melakukan perbaikan langsung pada berbagai bidang operasional yang berdampak pada penghematan biaya.

 

Negara kita sedang dilanda berbagai musibah bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung dan lain-lain, maka kepedulian perusahaan dalam ikut meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana menjadi sangat penting. Bahkan masyarakat semakin berat menanggung beban hidup akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak  beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, sudah saatnya perusahaan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sustainable company. Pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait dapat menyelenggarakan semacam Corporate Citizenship Award seperti di Amerika Serikat sebagai ajang kompetisi yang sehat di kalangan dunia bisnis sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Akhirnya semoga semakin banyak perusahaan  yang menjalankan program corporate citizenship sebagai  salah satu implementasi Good Corporate Governance. Amin.***

 

Penulis, Internal Auditor sebuah BUMN dan Dosen Luar Biasa beberapa perguruan Tinggi di Jakarta.

Sekilas Info Restrukturisasi & Privatisasi BUMN

SEKILAS INFO RESTRUKTURISASI & PRIVATISASI BUMN

Oleh : M. Arief Effendi (SPI PT. KS)
(Artikel ini telah dimuat di Buletin KS /BKS, edisi September 2000, pada rubrik “BUMN”, hlm 30-32)

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih belum pulih akibat terjadinya krisis moneter berkepanjangan menyebabkan kalangan dunia usaha belum bisa bangkit seperti sedia kala. Bahkan banyak perusahaan yang terpaksa ditutup / dilikuidasi karena kelangsungan usahanya tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut mengimbas pula terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jumlah BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan & Pemberdayaan (d/h Meneg PM&PBUMN) pada tahun 1998 secara keseluruhan apabila dihitung dengan anak perusahaan dan cucu BUMN bisa mencapai 1000 perusahaan. Total asset yang dikelola BUMN sekitar Rp. 500 triliun (akhir tahun 1999) dan bergerak hampir di seluruh bidang aktivitas ekonomi.
Mengingat BUMN memegang peranan yang penting dan turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)., yaitu Transparansi (Transparency), Pengungkapan (Disclosure) atau Fairness, Akuntabilitas (Accountability) dan Legalitas (Legality). Untuk menuju program restrukturisasi dan privatisasi BUMN diperlukan terbentuknya corporate governance.

Perkembangan tingkat kesehatan BUMN dari tahun 1995 – 1998 sebagai berikut :

 

 

TINGKAT KESEHATAN

1995

1996

1997

1998

JML

%

JML

%

JML

%

JML

%

Sehat Sekali

49

27,5

48

28,9

41

25,2

Sehat

29

16,3

33

19,9

33

20,8

89

69,5

Kurang Sehat

31

17,4

30

18,1

29

18,2

15

11,7

Tidak Sehat

69

38,8

55

33,1

57

35,8

24

18,8

T O T A L

178

100

166

100

160

100

128

100

 

Sumber : Kantor Meneg PM & PBUMN.

 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa secara umum kinerja BUMN masih di bawah standar, bahkan pada tahun 1997 terdapat 54 % BUMN yang termasuk kategori kurang dan tidak sehat. Pada tahun 1998 BUMN yang berada dalam kondisi kurang sehat dan tidak sehat masih 30,5 % (SK Menkeu No. 198/1998 tanggal 24 Maret 1998, penggolongan penilaian tingkat kesehatan BUMN menjadi 3 kategori : sehat, kurang sehat dan tidak sehat).

 

Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal. Tujuan dari pemberdayaan BUMN tantara lain :

  • Agar mampu berperan sebagai pendukung bangkitnya perekonomian nasional serta dapat memberikan kontribusi kepada APBN (dividen dan pajak).
  • Agar mampu berperan sebagai sarana dan prasarana untuk mencetak Sumber Daya Manusia  yang unggul terutama dalam kepemimpinan dunia usaha.
  • Agar mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang (conterveiling power) terhadap kekuatan ekonomi yang telah ada, melalui aliansi strategis dengan pihak lain pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk dalam rangka kemitraan dengan Usaha Kecil,  Menengah dan Koperasi.
  • Agar dapat mendayagunakan asset yang dikelola secara optimal, antara lain melalui program restrukturisasi dan privatisasi secara transparan dan simultan.

 

RESTRUKTURISASI

 

Restrukturisasi  perusahaan (corporate restructuring) adalah upaya peningkatan kesehatan perusahaan dan pengembangan kinerja usaha melalui sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. Restrukturisasi BUMN perlu dilakukan dengan tujuan antara lain :

  • Mengubah kontrol pemerintah terhadap BUMN yang semula secara langsung (control by process) menjadi kontrol berdasarkan hasil (control by result). Pengontrolan atas BUMN tidak perlu lagi melalui berbagai formalitas aturan, petunjuk, perijinan dan lain-lain, akan tetapi melalui penentuan target-target kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh manajemen BUMN, seperti ROE (Return On Asset), ROI (Return On Investment) tertentu dan lain-lain.
  • Memberdayakan manajemen BUMN (empowerment) melalui peningkatan profesionalisme pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.
  • Melakukan reorganisasi untuk menata kembali kedudukan dan fungsi BUMN dalam rangka menghadapi era globalisasi (AFTA, NAFTA, WTO) melalui proses penyehatan , konsolidasi, penggabungan (merger), pemisahan, likuidasi dan pembentukan holding company secara selektif.
  • Mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kinerja BUMN, antara lain penerapan sistem manajemen korporasi yang seragam (tetap memperhatikan ciri-ciri spesifik masing-masing BUMN), pengkajian ulang atas sistem penggajian (remunerasi), penghargaan dan sanksi (reward & punishment).

 

Alternatif Pilihan Restrukturisasi

Portfolio Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

  • Identifikasi SBU dengan product /market mix.
  • Evaluasi business attractiveness / competitiveness.
  • Evaluasi ketergantungan (interdependence) antar SBU.
  • Identifikasi core competence  dari perusahaan.

Organization Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam restrukturisasi organisaasi, antara lain :

  • Mencari metode perubahan dalam bisnis yang sedang dijalankan.
  • Memperbaiki komunikasi internal.
  • Menciptakan pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk semua posisi jabatan.
  • Streamline labor cost / optimize efficiency

Operational Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam restrukturisasi operasional :

  • Melakukan diagnosa terhadap  kapabilitas internal.
  • Mengimplementasikan perubahan dalam operasional perusahaan, termasuk dalam product mix, distribution, production process, quality control, management information system.
  • Apapun yang dilaksanakan dalam operasional harus sejalan dengan strategi perusahaan.

Financial Restructuring

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam restrukturisasi keuangan :

  • Melakukan efisiensi dalam pengelolaan cash flow perusahaan.
  • Mengeluarkan (disposal) non core & inefficient asset.
  • Retrukturisasi, repay dan  refinance hutang.
  • Identifikasi investor potensial.

 

Selain itu, salah satu program yang cukup penting dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN adalah profitability development (profitisasi). Sebaiknya dalam pelaksanaan program restrukturisasi,  BUMN hendaknya diarahkan pula kepada profitisasi, sebelum akhirnya dilakukan proses privatisasi.

 

PRIVATISASI

 

Pada hakekatnya privatisasi adalah melepas kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN. Akibat kontrol monopolistik Pemerintah atas BUMN menimbulkan distorsi antara lain, pola pengelolaan BUMN menjadi sama seperti birokrasi Pemerintah, terdapat conflict of interest antara fungsi Pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara bisnis serta BUMN menjadi lahan subur tumbuhnya berbagai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  dan cenderung tidak transparan. Fakta membuktikan bahwa praktek KKN tidak ada (jarang ditemukan) pada BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka (go public).

 

1. Diagnosis Peta Pengusahaan BUMN

 

Sebelum privatisasi BUMN dilaksanakan, perlu dilakukan diagnosis struktur pengusahaannya. Dilihat dari aspek variabel mikro (tingkat keuntungan) dan variable makro (aspek strategis), maka BUMN dapat diklasifikasikan pada 4 posisi kuadran sebagai berikut :

 

Variabel Mikro (Tingkat Keuntungan=TK)

Tinggi            Rendah

 

I

 

II

Tinggi

 

Variabel Makro

III

 

IV

 

Rendah

(Nilai Strategis=NS)

 

Apabila telah diketahui posisi suatu BUMN, maka akan memudahkan tindak lanjut yang diperlukan dalam proses privatisasi tersebut :

 

NO.

KUA-

DRAN

URAIAN

TUJUAN PRIVATISASI

1

I

TK Tinggi

NS Tinggi

·          Mendapatkan dana segar (fresh money).

·          Meningkatkan kinerja.

2

II

TK Rendah

NS Tinggi

·          Meningkatkan kinerja keuangan.

·          Peningkatan manajemen operasional.

3

III

TK Tinggi

NS Rendah

·          Kebutuhan dana segar (fresh money).

·          Fokus.

4

IV

TK Rendah

NS Rendah

·          Kebutuhan dana segar (fresh money).

·          Fokus.

 

2. Manfaat Privatisasi

  • BUMN akan menjadi lebih transparan, sehingga dapat mengurangi praktek KKN.
  • Manajemen BUMN menjadi lebih independen, termasuk bebas dari intervensi birokrasi.
  • BUMN akan memperoleh akses pemasaran ke pasar global, selain pasar domestik.
  • BUMN akan memperoleh modal ekuitas baru berupa fresh money sehingga pengembangan usaha menjadi lebih cepat.
  • BUMN akan memperoleh transfer of technology, terutama teknologi proses produksi.
  • Terjadi transformasi corporate culture dari budaya birokratis yang lamban, menjadi budaya korporasi yang lincah.
  • Mengurangi defisit APBN, karena dana yang masuk sebagian untuk menambah kas APBN.
  • BUMN akan mengalami peningkatan kinerja operasional / keuangan, karena pengelolaan perusahaan lebih efisien.

 

3. Metode Privatisasi

  • Initial Public Offering (IPO) atau Share Flotation

Penjualan saham suatu perusahaan melalui pasar modal, apabila hal tersebut dilakukan untuk pertama kali maka disebut penawaran umum perdana (IPO) tau go publik. Metode IPO akan memberikan tambahan manfaat, antara lain mendukung kepemilikan saham BUMN kepada masyarakat luas, meningkatkan kapitalisasi pasar di Bursa Efek dan memungkinkan profesi pendukung pasar modal untuk berkembang, seperti profesi akuntan, notaris, appraisal company, penjamin emisi, pialang dan lain-lain.

  • Direct / Trade Sale /Strategic Sale (Penjualan Langsung).

Penjualan saham perusahaan kepada mitra strategis atau investor finansial dengan cara tender dan negosiasi.

  • Management & Employee By OUT (M/EBO)

MBO merupakan pembelian saham mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh manajemen yang ada. EBO adalah skema yang memungkinkan karyawan perusahaan untuk ikut memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerj atau biasa disebut Employee  Share Ownership Plan (ESOP).

  • Management Contract (Joint Operation)

Menyerahkan pengelolaan asset dalam waktu tertentu dengan fee yang  ditetapkan berdasarkan kinerja.

  • Liquidation

Likuidasi adalah menutup perusahaan dengan menjual perusahaan sebagai usaha yang going concern atau menjual asset-assetnya.

 

Pemilihan metode privatisasi untuk masing-masing BUMN memerlukan kajian secara mendalam dengan memperhatikan kebijakan dan sasaran privatisasi secara nasional, strategi, kinerja dan kebutuhan perusahaan yang diprivatisasi serta kelayakan pasar modal  dan tingkat ketertarikan investor terhadap perusahaan yang diprivatisasi.

 

World Institute for Development Economics Research (WIDER) telah melakukan kajian terhadap proses privatisasi perusahaan di kawasan Eropa Tengah, Eropa Timur dan negara Eks Uni Sovyet. Hasil kajian WIDER tersebut menunjukkan bahwa privatisasi melalui penjualan saham kepada pihak luar dibandingkan dengan metode-metode lain, dapat memberikan dampak positif yang signifikan  terhadap pengelolaan korporasi yang lebih baik, akses yang lebih baik terhadap modal dan penguasaan teknologi dan memberikan penerimaan kepada Pemerintah. Berbagai kajian dan pengalaman privatisasi di berbagai negara juga menunjukkan bahwa IPO adalah metode yang terbaik untuk privatisasi apabila kondisi pasar modal memungkinkan.

 

4. Kunci keberhasilan (Key Success Factor) Privatisasi

  • Aspek makro, berupa kondisi internasional dan regional (ASEAN) dan kondisi Indonesia  yang berkaitan dengan indikator ekonomi, politik, kepastian hukum dan moneter.
  • Aspek fundamental perusahaan, berupa status usaha, struktur dan pertumbuhan pasar, struktur pendapatan dan historis perusahaan.
  • Market expectation yang meliputi Capital Gain dan Earning per Share yang akan diperoleh.

 

5. Kendala yang Muncul dalam Proses Privatisasi.

  • Kekurangjelasan struktur pasar dan regulasi.

Investor potensial  biasanya menginginkan kejelasan tentang deregulasi tarif, formulasi tarif yang transparan serta tingkat kompetisi di masa mendatang.

  • Kekurangtransparan dalam Proses tender.

Metode penentuan pemenang tender pada umumnya lebih menitikberatkan pada bobot yang bersifat non kuantitatif, misalnya rencana bisnis dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, penentuan pemenang tender dengan komponen non kuantitatif yang lebih besar tersebut menjadi relatif lebih sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan penentuan yang hanya mempertimbangkan faktor harga semata-mata.

  • Keterlibatan BUMN yang berlebihan dalam proses privatisasi

Hal tersebut akan menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest), sebab BUMN yang bersangkutan pada umumnya cenderung untuk mencegah persaingan yang lebih kompetitif di pasar atau mencegah penurunan kepemilikan silang pada perusahaan pesaing di pasar.

 

PENUTUP

Untuk meningkatkan kinerja BUMN secara optimal, program restrukturisasi dan privatisasi BUMN perlu dilaksanakan secara tepat dan transparan. Program tersebut dapat berjalan dengan baik, apabila prinsip good corporate governance telah terbentuk pada masing-masing BUMN. PT.  Krakatau Steel (KS) beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan program restrukturisasi dan secara terus menerus mengupayakan profitisasi dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan melalui prinsip efisiensi dan efektivitas di segala bidang. Dalam rangka menyongsong program privatisasi (go publik) PT. KS yang akan berlangsung dalam waktu dekat, maka perlu dilakukan kajian yang tepat serta persiapan yang matang, baik aspek teknis maupun non teknis, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, perlu dipilih waktu privatisasi (timing) yang tepat, khususnya perlu dipertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan internasional. Akhirnya meminjam motto SKKS, Semoga PT. KS semakin Jaya dan karyawan semakin Sejahtera.

 

Referensi :

1.      PricewaterhouseCoopers (PwC),”Introduction to Restructuring and Privatization”, handout Restructuring and Privatization Course, Ministry of State- Owned Enterprises – PwC, Jakarta, October 18-20, 1999.

2.      Riset Bisnis Indonesia (RBI Research), “Profile of Indonesian State-Owned Enterprises : Professionalism to Go Global”, Jakarta, 1998.

 

CATATAN :

BUMN saat ini (tahun 2008) dibawah pembinaan Kementerian BUMN, pada saat itu BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan & Pemberdayaan BUMN .

Menurut penulis, artikel diatas pada saat ini masih cukup relevan, mengingat banyak BUMN (termasuk PT. KS)  sedang dalam proses privatisasi.

SKKS = Serikat Karyawan Krakatau Steel

 

 

 

 

 

 

Pakta Integritas Sebagai Implementasi GCG

PAKTA  INTEGRITAS  SEBAGAI  IMPLEMENTASI  GCG

(Artikel ini telah dimuat di www.Inkubator-Bisnis.Com, Majalah Online Masyarakat Bisnis, Edisi Rabu, 27 Februari 2008, pada Rubrik “KOLOM”)

Oleh : Muh. Arief Effendi

Pada era globalisasi saat ini menuntut setiap pelaku bisnis termasuk Usaha Kecil & Menengah (UKM) untuk selalu peduli terhadap masyarakat sekitar, memperhatikan aspek moralitas dan menjaga etika dalam berbisnis. Dalam hal ini kita mengenal Pakta Integritas yang telah diperkenalkan oleh Transparency International sekitar pertengahan tahun 90-an. Pakta Integritas merupakan komitmen manajemen / pimpinan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Pakta Integritas berisikan komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, manajemen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu bertindak jujur (honest), dapat dipercaya, menghindarkan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest) , anti KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme) serta anti suap. Pemberlakuan Pakta Integritas ini sangat didukung oleh Tiga Pilar Kemitraan, yaitu sebuah lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan koalisi dari penyelenggara Negara, dunia usaha dan masyarakat madani yang concern terhadap pencegahan korupsi menuju Indonesia baru yang bersih, transparan dan profesional.

Pimpinan perusahaan agar menyusun Modul Pakta Integritas untuk mempermudah implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut sebagai panduan rinci yang berisi ”apa saja yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan” oleh para karyawan maupun pimpinan perusahaan. Modul tersebut juga mengatur penghargaan (reward) yang diberikan terhadap karyawan yang berprestasi berikut sanksi (punishment) yang harus dikenakan apabila terdapat pelanggaran terhadap Pakta Integritas. Implementasi Pakta Intergritas dimulai dari jajaran pimpinan perusahaan (Direksi), terus ke pejabat di bawah Direksi sampai level paling rendah.

Pembentukan Komite Intergitas dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan (monitoring) pelaksanaan Pakta Integitas yang beranggotakan pihak luar yang independen yang memiliki kredibiltas, kapabilitas serta kompetensi yang memadai.

Perusahaan swasta pertama yang menandatangani Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG adalah PT Bakrie Telecom. Modul Pakta Integritas tersebut berisikan tiga substansi utama, yaitu GCG, pedoman perilaku, serta sistem keuangan operasi yang terpadu, sebagai alat untuk mewujudkan perusahaan yang bersih, transparan dan profesional (BTP). BUMN dilingkungan Kementerian BUMN sampai akhir tahun 2007, ternyata baru terdapat 4 (empat) BUMN yang telah menandatangani Pakta Integritas, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (BTN), PT. Jamsostek, Perum Bulog, dan PT. Pertamina. Pakta integritas tersebut ditandatangani oleh para Direksi dan Dewan Komisaris.

Manfaat
Perusahaan (termasuk BUMN) yang telah menandatangani Pakta Integritas akan memperoleh 6 (enam) manfaat sebagai berikut :
1.Mencegah timbulnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2.Meningkatkan kinerja organisasi (perusahaan) yang ditunjukkan dengan pencapaian Key performance Indikator (KPI) yang memuaskan.
3.Menciptakan suasana (lingkungan) kerja yang kondusif.
4.Meningkatkan nilai perusahaan (value creation) dan jika perusahaan tersebut go publik harga sahamnya akan meningkat.
5.Meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan (organisasi).
6.Citra (image) positif organisasi (perusahaan) di mata publik akan meningkat.

Sosialisasi tentang Pakta Intergritas terhadap dunia usaha termasuk kalangan UKM perlu dilakukan secara terus menerus melalui lokakarya (workshop) maupun seminar. Hal ini penting agar semakin banyak perusahaan yang concern terhadap Pakta Integritas. Mengingat peranan Pakta Integritas dalam meningkatkan kinerja perusahaan sangat signifikan, maka sudah saatnya manajemen perusahaan, baik swasta, multi nasional maupun BUMN termasuk UKM untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai salah satu implementasi GCG.***

Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA, Internal Auditor sebuah BUMN, pemerhati GCG, serta Dosen Luar Biasa beberapa perguruan tinggi di Jakarta (FE Universitas Mercu Buana, FE Universitas Trisakti, MAKSI Universitas Budi Luhur & STIE Trisakti).

Dengan GCG BUMN Membidik Target

DENGAN  GCG  BUMN  MEMBIDIK  TARGET

(Artikel ini telah dimuat di Majalah BUMN TRACK Edisi Februari 2008,

pada Rubrik “OPINI”)

Oleh : Muh. Arief Effendi *)

Akhir-akhir ini masalah Good Corporate governance (GCG) di BUMN sedang banyak mendapatkan sorotan. Implementasi prinsip-prinsip GCG di BUMN saat ini bukan hanya sekedar kewajiban namun sudah merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN kepada publik. Oleh karena itu GCG yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness), harus diwujudkan implementasinya di lingkungan BUMN. Memang tidak mudah dalam penerapannya, namun yang penting adalah adanya komitmen dari top management BUMN untuk mengimplementasikan GCG secara bertahap dan berkesinambungan.

Statement of Corporate Intent (SCI) merupakan suatu alat (tool) yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN maupun publik dalam rangka mendorong terwujudnya praktek GCG. Penyusunan SCI dimaksudkan agar kinerja BUMN dapat diukur (measurable) sehingga prinsip-prinsip maupun tujuan GCG secara bertahap dapat terwujud dan kinerja BUMN dapat dinilai oleh pemegang saham dan stakeholder lainnya termasuk para karyawan BUMN yang bersangkutan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. Sesuai Pasal 19 SK Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN, disebutkan bahwa SCI atau Perjanjian Penunjukan Anggota Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan kuasa pemegang saham/Pemilik Modal pada saat penunjukan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi, yang memuat persyaratan penunjukan dan pemberhentian termasuk peran dan tanggungjawab.

INFORMASI
SCI dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari BUMN beserta anak perusahaannya (jika ada), dan menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 (tiga) tahun ke depan, serta memuat 12 (dua belas) informasi berikut , Pertama, Tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. Kedua, Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. Ketiga, Rasio konsolidasi dana Pemegang Saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. Keempat, Kebijakan akuntansi. Kelima, Target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, Perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada Pemegang Saham. Ketujuh, Jenis informasi yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham selama satu tahun buku perusahaan berjalan, termasuk informasi yang akan disampaikan dalam laporan tengah tahunan. Kedelapan, Prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Kesembilan, Kebijakan dan prosedur pembelian (procurement) yang harus diikuti oleh anggota kelompok perusahaan. Kesepuluh, Kegiatan-kegiatan dimana BUMN meminta kompensasi dari Pemerintah (terlepas dari apakah disetujui atau tidak). Kesebelas, Perkiraan nilai komersial investasi Pemerintah pada kelompok perusahaan dan cara serta waktu perkiraan ini akan dinilai kembali. Keduabelas, Masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari Pemegang Saham dan Direksi.

TUJUAN
Penyusunan SCI dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya (resources) secara efisien dan efektif. Penyusunan SCI juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktek GCG di BUMN. SCI yang dibuat oleh Direksi BUMN dengan persetujuan Komisaris BUMN, merupakan komitmen dari BUMN dengan Pemegang Saham tentang pernyataan prakiraan kinerja dan akuntabilitas untuk beberapa tahun kedepan serta digunakan sebagai dasar penyusunan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN pada setiap tahun untuk mendapat pengesahan dari Pemegang Saham. Kesepakatan yang tertuang dalam SCI antara lain berisi bahwa Direksi BUMN beserta seluruh jajarannya akan berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan perusahaan sesuai dengan Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang yang sudah ditetapkan dan mengutamakan pencapaian nilai-nilai perusahaan (corporate value).

IMPLEMENTASI
Penandatanganan (Signing ceremony) SCI untuk tahap pertama telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 Anak Perusahaan sebuah BUMN. Dengan penandatanganan SCI tersebut dapat juga dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. BUMN-BUMN tersebut ada yang berbentuk persero, perusahaan jawatan (perjan), dan perusahaan umum (perum) dari berbagai sektor dan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) oleh Kementerian BUMN dalam implementasi GCG atau pengelolaan bisnis yang baik dan transparan.

Penerapan program GCG tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah, yang didukung oleh Technical Assistance (TA) Grant Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). Pada tahun 2002 lalu, ADB telah memberikan komitmen bantuan sebesar 400 juta dollar AS untuk program tersebut. Apabila Kantor Kementerian BUMN berhasil melaksanakan program ini, maka dimungkinkan pihak ADB akan melanjutkan program selanjutnya dengan komitmen bantuan yang mungkin lebih besar lagi.
Sebagai bagian dari implementasi GCG, Kementerian BUMN akan berusaha terus mengembangkan penerapan SCI pada seluruh BUMN. SCI merupakan dokumen publik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan-harapan kinerja antara BUMN dan Kementerian BUMN. SCI di BUMN merupakan kesepakatan dari tiga pihak, yaitu Direksi, Komisaris serta pemegang saham (Kementerian BUMN) dalam jangka waktu tertentu. SCI disusun dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan kepada semua stakeholders . Selain itu, melalui publikasi SCI kepada publik, diharapkan publik dapat ikut serta (berpartisipasi) dalam mengawasi kinerja BUMN sebagai media pengawasan publik (social / public control).

Berbagai upaya Kementerian BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN perlu kita dukung bersama. Apabila dalam pengelolaan BUMN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG diharapkan BUMN dapat terhindar dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan Negara dan BUMN. Saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan KKN yang beberapa diantaranya menimpa BUMN. Bahkan beberapa waktu yang lalu ratusan Direksi BUMN dipanggil oleh aparat berwenang karena terkait kasus KKN, baik sebagai saksi maupun tersangka. Semoga implementasi SCI di BUMN dapat segera terwujud sehingga praktek KKN di BUMN dapat dicegah atau dihindari. Amin.***

*) Muh. Arief Effendi,SE,MSi,Ak,QIA bekerja sebagai Internal Auditor sebuah BUMN (PT. Krakatau Steel) , pemerhati GCG dan Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universtias Mercu Buana, FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti & Program MAKSI Universitas Budi Luhur).

Prinsip GCG dalam Rekrutmen Direksi BUMN

PRINSIP  GCG  DALAM  REKRUTMEN DIREKSI  BUMN 

(Artikel ini telah dimuat di website http://www.portalhr.com, Edisi hari Selasa, 08 Januari 2008 pada Rubrik “KOLOM”, Indonesian Human Resource Management -PortalHR.com adalah portal internet yang mengkhususkan diri pada bidang Human Resource / sumberdaya manusia). 

Oleh : Muh. Arief Effendi *)   

Akhir-akhir ini masalah seleksi (rekrutmen) calon Direksi BUMN banyak mendapatkan sorotan. Dalam era transparansi  seperti saat ini, sudah tidak zamannya lagi rekrutmen atas calon Direksi BUMN dilakukan secara tertutup dan beraroma Kolusi dan Nepotisme. Beberapa waktu yang lalu Menteri BUMN telah melantik para Direksi BUMN. Mudah-mudahan dalam rekrutmen Direksi BUMN tersebut telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Adanya transparansi dalam rekrutmen Direksi BUMN merupakan salah satu implementasi dari prinsip-prinsip GCG. 

Regulasi

Ketentuan tentang rekrutmen Direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 UU No. 13 tahun 2003 tentang BUMN. Pertama, Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Kedua,  Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Ketiga, Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Dalam penjelasan pasal 16 UU tersebut, antara lain disebutkan untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, diperlukan seleksi melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi Direksi yang mewakili unsur pemerintah. Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas,  pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi Persero.   

Mekanisme seleksi

Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen calon Direksi dalam rangka mengisi kekosongan beberapa Direksi BUMN. Sumber perekrutan Direksi BUMN selain usulan dari Komisaris BUMN dapat juga dilakukan melalui perburuan orang (head hunter) secara langsung.

Mekanisme seleksi Direksi BUMNdilakukan paling tidak melalui 6 (enam)  tahapan. Pertama, bakal calon masuk dalam daftar (long list) pertama yang diusulkan oleh masing-masing Komisaris BUMN. Kedua, Calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua yang diuji oleh konsultan dan Departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Ketiga, Nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Keempat, Nama-nama calon dimasukkan ke Tim Evaluasi di Kementerian BUMN. Pada tahap ini para calon kembali dibuat ranking tahap kedua untuk selanjutnya  hasil fit & proper test  diserahkan ke Menteri BUMN. Kelima, Hasil fit & proper test diserahkan ke Tim Penilai Akhir (TPA). Keenam, Setelah diproses di TPA baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi Direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan.

Selain itu Kementerian BUMN juga membentuk Tim Evaluasi Calon Direksi yang diketuai oleh Sekretaris Menteri BUMN, para Deputi Menteri menjadi wakil ketua serta ditambah tiga orang anggota yang ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN. Nama bakal calon (balon) Direksi ditentukan hasil rapat Tim dan akan dikirim ke konsultan independen untuk diwawancarai melalui audio visual bukan berhadapan langsung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan menghindari unsur subyektivitas. Dari hasil tes wawancara akan diperoleh lima nama calon direksi yang akan disampaikan ke Menteri BUMN. Menteri BUMN mempunyai hak untuk mencoret dua nama, sehingga menjadi tinggal tiga nama yang akan diajukan kepada TPA yang diketuai oleh Presiden. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 / 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Dewan atau Pengawas BUMN, untuk pengangkatan calon direksi BUMN, sebelum dibawa dalam RUPS, para calon itu sudah melewati satu penilaian akhir dari TPA yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Menneg BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta menteri teknis yang lingkup tugasnya meliputi bidang kegiatan dari usaha BUMN itu. 

Menurut Sekretaris Meneg BUMN beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan diikutkan pula dalam Tim Penilai Akhir tersebut. Keikutsertaan Menkeu dalam TPA, menurut pendapat saya cukup wajar, mengingat cakupan dan kewenangan yang melekat pada jabatan Menkeu yang cukup penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk BUMN.   

Tool

Fit & Proper Test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen (seleksi) calon Direksi BUMN. Perlu diingat, bahwa proses Fit & Proper Test bukan merupakan tujuan akhir, namun hanya alat untuk mendapatkan calon Direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,  untuk menghindari adanya  intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari Partai Politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral.

Kita masih ingat, pada masa lalu BUMN menjadi lahan subur “penjarahan” dan sering menjadi  “sapi perah” untuk kepentingan politik praktis pihak-pihak tertentu. Meskipun penentuan Direksi BUMN berada di Tim Penilai Akhir (TPA) namun agar dihindarkan adanya calon titipan yang bertentangan dengan prinsip GCG, terutama kewajaran (fairness)  serta dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest). 

Ujian

Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN mendapat ujian yang cukup berat dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi Direksi BUMN. Hal paling utama yang harus dikedepankan dalam memilih Direksi BUMN adalah masalah kompetensi, integritas serta profesionalisme. Apabila dimungkinkan, hendaknya dipilih calon Direksi yang independen sehingga tidak memiliki benturan kepentingan dan relatif lebih aman. Pemerintah perlu lebih giat lagi dalam  mensosialisasikan fit & proper test Direksi BUMN kepada publik, untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang upaya-upaya Pemerintah dalam rangka rekrutmen Direksi BUMN.

Kita tidak usah heran, jika dalam penjaringan calon Direksi TVRI yang dilakukan oleh Dewan Pengawas TVRI yang lalu dengan cara menayangkan iklan melalui media televisi. Mengingat TVRI adalah lembaga penyiaran publik, maka wajar dalam rekrutmen calon Direksi TVRI dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui masyarakat luas serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas terhadap publik.Semoga upaya Pemerintah dalam rekrutmen Direksi BUMN dapat diperoleh orang-orang yang amanah dan kredibel sehingga implementasi prinsip-prinsip GCG dapat terwujud. *** 

*) Muh. Arief Effendi, SE, MSi,Ak,QIA bekerja sebagai internal auditor sebuah BUMN, pemerhati GCG serta Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta (FE Universitas Trisakti, STIE Trisakti, FE Universitas mercu Buana & Program Magister Akuntansi Universitas Budi Luhur).   

Artikel BUMN-18

Menuju Restrukturisasi BUMN yang Menuaikan Hasil

%d bloggers like this: